2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD : diatur oleh Keputusan
Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Bandung meliputi sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang dimiliki.
Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kab Bandung adalah fasilitasi
seluruh kegiatan DPRD Kab Bandung (supporting), yang meliputi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
3. Tantangan dan peluang pelayanan Sekretariat DPRD mencakup :
1. Tantangan :
- Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan
kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan
DPRD.
- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang
kegiatan DPRD.
- Dukungan anggaran yang diperlukan tidak sesuai dengan cash budget yang
telah ditentukan.
- Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Ekeskutif dan Legislatif.
2. Peluang :
- Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor dan sumber daya aparatur
Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan
administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.
- Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran
pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD
4. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD.
Munculnya program baru yang tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang jelas.
Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
Kurangnya personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang yang memadai serta penataan
administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja
dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis.
Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah
ditetapkan.
Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Ekeskutif dan Legislatif
Beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara
Eksekutif dan Legislatif yaitu :
5. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang
strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
pelayanan antara lain sebagai berikut :
a. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan budgeter);
b. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD;
c. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber
daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen, melalui kegiatan
pelatihanpelatihan.
d. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi
masyarakat.
e. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun
eksternal
6. VISI SKPD
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Tewujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisien, Transparan dan
Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif
MISI SKPD
1. Meningkatkan upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan Sekretariat DPRD,
dengan memegang prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD
3. Meningkatkan kualitas dukungan administratif dan fasilitasi kegiatan DPRD.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek intelektual,
administrasi dan manajerial.
5. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
alat-alat kelengkapan DPRD.
6. Menyediakan ruang publik sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung aspirasi
masyarakat.
7. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif.
8. Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kab Bandung tentunya
perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat
kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut :
9. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
● Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kota Bandung
untuk kurun waktu tahun 2016-2021:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatankegiatan
indikatif sebagai berikut :
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4. Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.12. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan 1.13. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
1.14. Penyediaan makan dan Minum
1.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.14. Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan
indikatif sebagai berikut :
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional
2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatankegiatan indikatif sebagai
berikut :
3.1. Pengadaan Pakain Dinas beserta kelengkapannya
3.2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
3.3. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan
indikatif sebagai berikut :
4.1. Bimbingan dan konseling
11. 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan-
kegiatan indikatif sebagai berikut :
6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6.2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
6.3. Rapat Paripurna
6.4. RESES
6.5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 6.6. Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
6.7. Penyediaan Jasa tenaga Ahli Fraksi
6.8. Hearing/ dialog PImpinan dan Anggota DPRD 6.9. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
7) Program Peningkatan Kerjsama Antar Pemerintah Daerah
7.1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8) Program penataan peraturan perundang-undangan
8.1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan
8.2. kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan
yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
13. INDIKATOR KINERJA SKPD
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran Pemerintah Kab.
Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bandung Nomor : Tahun Tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kab.Bandung 2016-2021.
14. PENUTUP
Dokumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kab Bandung tahun
2016-2021 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
RENSTRA Sekretariat DPRD Kab. Bandung tahun 2016- 2021 ini memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif
kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan
dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan.
Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh
pihak baik anggota organisasi maupun pihakpihak lain yang terkait.
