Dokumen tersebut membahas tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) secara hormat dan tidak hormat. Pemberhentian secara hormat dapat terjadi karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggal dunia, atau hal-hal lain seperti tidak melapor setelah cuti. Pemberhentian tidak hormat dapat terjadi karena me

1. PENGERTIAN PEMBERHENTIAN
 Pemberhentian pegawai adalah pemutusan
hubungan kerja, baik untuk sementara maupun
untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan
atas permintaan pegawai atau karena kehendak
pihak perusahaan.

2. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PNS
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas
pensiun. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
meliputi :
1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri dapat ditunda untuk
paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang
mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan
bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. 2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia pensiun
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969, pensiun adalah
jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai
Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya
kepada Negara.
Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah 56(lima puluh
enam) tahun. Adapun batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil
yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2011) adalah sebagai berikut :

4. a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
 Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara
penuh di bidang penelitian
 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden
b. 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku
jabatan Wakil Menteri
c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
 Jabatan Struktural Eselon I
 Jabatan Struktural Eselon II
 Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri
 Jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, atau jabatan lain
yang sederajat
 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden
d. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memangku :
 Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran
 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

5. 3. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi
Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang
mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka
Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan
organisasi lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin
dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari
Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. 4. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
apabila berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan
dinyatakan :
 Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena
kesehatannya
 Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya
sendiri dan atau lingkungan kerjanya
 Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya
dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal
dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas)

7. 6. Pemberhentian Karena Hal-hal Lain
 Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri
kembali kepada pimpinan instansi induknya setelah
habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara,
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil
 Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada
pimpinan instansi induknya setelah habis masa
menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tidak
dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada
lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan
mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang beraku.

8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil
PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, kehilangan
hak-hak kepegawaiannya antara lain hak atas pensiun.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS meliputi :
• Melanggar Sumpah/Janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau
Peraturan Disiplin PNS
• Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan
sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau
diancam dengan pidana yang lebih berat.
• Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila
dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau
melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.
• Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh
enam) hari kerja atau lebih.
• Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan
diri sebagai PNS.

9. TERIMA KASIH