SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
HUKUM
TELEMATIKA
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
• Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
• Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung
demikian cepat.
• Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
DAN INFORMASI (INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY-ICT)
• Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia
secara langsung - digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan ’cellular phone’
• Dalam perkembangan teknologi informasi – Internet
• Penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai
transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (electronic commerce).
• Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, di
mana sistem transaksi berubah menjadi sistem online shopping, online dealing, layanan ATM, transaksi
bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking,
HUKUM TELEMATIKA TIDAK TERLEPAS DARI KEGIATAN
SIBER
• Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya
meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan
memasuki dunia cyber atau maya
• Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum
yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan
sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan,
sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.
• Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat
elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah
melakukan perbuatan hukum secara nyata.
PADANAN KATA HUKUM TELEMATIKA
• Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum
telematika diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan
untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.
• Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology),
Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat
kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.
PENGERTIAN HUKUM TELEMATIKA
• Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya
multidisiplin. Dalam modul ini cyberlaw juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan
informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication,
computing, content, dan comunity sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara
konvergensi.
• Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan cyber law, adalah keseluruhan asas-asas, norma
atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).
URGENSI HUKUM TELEMATIKA
• Kejahatan konvensional kini dapat terjadi melalui perangkat komputer, bahkan memiliki tingkat
keamanan dan kecepatan proses yang lebih tinggi.
• Menurut Sitompul (2012:39), Cyberlaw diperlukan untuk 2 alasan yaitu :
• 1. Masyarakat dunia cyber (maya) berasal dari dunia real (nyata) yang memiliki nilai dan kepentingan.
• Individu di dunia maya pasti berasal dari individu di dunia nyata sehingga keduanya tidak dapat saling dipisahkan. Sifat,
kedudukan, perilaku, dan nilai-nilai lainnya juga tidak akan memiliki banyak perbedaan. Begitu pula dengan kepentingan
masing-masing individu, baik itu yang bersifat personal maupun kelompok..
• Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang-tindih kepentingan sehingga tidak jarang kondisi dalam dunia nyata
terbawa ke dalam dunia cyber.
• Celakanya, jika perselisihan yang terjadi di dunia nyata ikut terseret ke dalam dunia maya, maka akan terjadi gesekan
yang sangat mungkin memicu tindak kejahatan.
• 2. Transaksi di dunia maya akan turut mempengaruhi dunia nyata.
• Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata. Sebagai
contoh, proses transfer uang antar bank melalui e-banking. Di satu sisi, fasilitas ini sangat memudahkan
nasabah. Namun di sisi lain, hal ini membuka ruang untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem
internet
RUANG LINGKUP CYBERLAW
• Jonathan Rosenoer, dituliskan dalam 15 poinpoin penting diantaranya ;
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
10. Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
11. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
12. Pornografi
13. Pencurian melalui Internet
14. Perlindungan Konsumen
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e-commerce, egovernment, e-education dll.

More Related Content

What's hot

Telematika-Pertemuan-3 (2).pptx
Telematika-Pertemuan-3 (2).pptxTelematika-Pertemuan-3 (2).pptx
Telematika-Pertemuan-3 (2).pptxWaffaMuhamad
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaFerri Lee
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalDini Islamiana
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalAnastasia Sevenfold
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPMuhaiminL
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduAbu Tholib
 
Contoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalContoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalJohanez Diaz
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Telematika-Pertemuan-3 (2).pptx
Telematika-Pertemuan-3 (2).pptxTelematika-Pertemuan-3 (2).pptx
Telematika-Pertemuan-3 (2).pptx
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
kasus Haki ppt
kasus Haki ppt kasus Haki ppt
kasus Haki ppt
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian Internasional
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agama
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHP
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 
Contoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalContoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasional
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 

Similar to HUKUM TELEMATIKA DAN RUANG LINGKUPNYA

Cybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlawCybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlawrhaarraaa
 
Uu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieUu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieSei Enim
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikSei Enim
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiFeraldyClaudioSumend
 
Makalah eptik 2
Makalah eptik 2Makalah eptik 2
Makalah eptik 2uichabe
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiLestari Moerdijat
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawDwi Mardianti
 
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...AzhyqaRereanticaMart
 
Masyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptxMasyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptxSutejaPutra4
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlawotwta kita
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Similar to HUKUM TELEMATIKA DAN RUANG LINGKUPNYA (20)

CYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptxCYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah peneitian
Makalah peneitianMakalah peneitian
Makalah peneitian
 
Cyberlaw
CyberlawCyberlaw
Cyberlaw
 
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdfOptimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
 
Cybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlawCybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlaw
 
Uu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieUu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tie
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
 
Tugas presentasi
Tugas presentasiTugas presentasi
Tugas presentasi
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasi
 
Power Point Cyber crime
Power Point Cyber crimePower Point Cyber crime
Power Point Cyber crime
 
Makalah eptik 2
Makalah eptik 2Makalah eptik 2
Makalah eptik 2
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
 
Makalah eptik
Makalah eptikMakalah eptik
Makalah eptik
 
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
 
Masyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptxMasyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptx
 
madis 7.pptx
madis 7.pptxmadis 7.pptx
madis 7.pptx
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 

Recently uploaded (10)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 

HUKUM TELEMATIKA DAN RUANG LINGKUPNYA

  • 2. • Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. • Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. • Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum
  • 3. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY-ICT) • Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia secara langsung - digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan ’cellular phone’ • Dalam perkembangan teknologi informasi – Internet • Penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (electronic commerce). • Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, di mana sistem transaksi berubah menjadi sistem online shopping, online dealing, layanan ATM, transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking,
  • 4. HUKUM TELEMATIKA TIDAK TERLEPAS DARI KEGIATAN SIBER • Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya • Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. • Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
  • 5. PADANAN KATA HUKUM TELEMATIKA • Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. • Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.
  • 6. PENGERTIAN HUKUM TELEMATIKA • Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam modul ini cyberlaw juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, content, dan comunity sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. • Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan cyber law, adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).
  • 7. URGENSI HUKUM TELEMATIKA • Kejahatan konvensional kini dapat terjadi melalui perangkat komputer, bahkan memiliki tingkat keamanan dan kecepatan proses yang lebih tinggi. • Menurut Sitompul (2012:39), Cyberlaw diperlukan untuk 2 alasan yaitu : • 1. Masyarakat dunia cyber (maya) berasal dari dunia real (nyata) yang memiliki nilai dan kepentingan. • Individu di dunia maya pasti berasal dari individu di dunia nyata sehingga keduanya tidak dapat saling dipisahkan. Sifat, kedudukan, perilaku, dan nilai-nilai lainnya juga tidak akan memiliki banyak perbedaan. Begitu pula dengan kepentingan masing-masing individu, baik itu yang bersifat personal maupun kelompok.. • Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang-tindih kepentingan sehingga tidak jarang kondisi dalam dunia nyata terbawa ke dalam dunia cyber. • Celakanya, jika perselisihan yang terjadi di dunia nyata ikut terseret ke dalam dunia maya, maka akan terjadi gesekan yang sangat mungkin memicu tindak kejahatan.
  • 8. • 2. Transaksi di dunia maya akan turut mempengaruhi dunia nyata. • Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata. Sebagai contoh, proses transfer uang antar bank melalui e-banking. Di satu sisi, fasilitas ini sangat memudahkan nasabah. Namun di sisi lain, hal ini membuka ruang untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem internet
  • 9. RUANG LINGKUP CYBERLAW • Jonathan Rosenoer, dituliskan dalam 15 poinpoin penting diantaranya ; 1. Hak Cipta (Copy Right) 2. Hak Merk (Trademark) 3. Pencemaran nama baik (Defamation) 4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech) 5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
  • 10. 6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name 7. Kenyamanan Individu (Privacy) 8. Prinsip kehati-hatian (Duty care) 9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat 10. Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll 11. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital 12. Pornografi 13. Pencurian melalui Internet 14. Perlindungan Konsumen 15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e-commerce, egovernment, e-education dll.