Dokumen tersebut membahas tentang tingkat kesadaran hukum siber masyarakat Indonesia yang masih rendah berdasarkan hasil kajian lapangan di 10 provinsi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum siber ditunjukkan dari persentase kecil pengetahuan, sikap, dan perilaku taat hukum mereka. Meskipun sebagian mengetahui aturan siber, banyak yang belum memahami istilah hukum terkait dan masih bersikap responsif ter

2.  Pengertian kesadaran Hukum
 Perbedaan Kesadaran hukum dengan
kepatuhan Hukum
 Jenis atau Sifat Kesadaran hukum
 Hukum ditaati orang
 Contoh kesadaran hukum

3.  kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa
hukum itu melindungi kepentingan manusia dan
oleh karena itu harus dilaksanakan serta
pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada
hakekatnya kesadaran hukum adalah
kesadaran akan adanya atau terjadinya
“kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum
itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran
hukum adalah sumber segala hukum.

4.  kesadaran hukum masyarakat tidak identik
dengan kepatuhan hukum hukum masyarakat
itu sendiri.
 Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah
“kesetian” seseorang atau subyek hukum
terhadap hukum itu yang diujudkan dalam
bentuk prilaku yang nyata, sedang “kesadaran
hukum masyarakat” masih bersifat abstrak
belum merupakan bentuk prilaku yang nyata
yang mengakomodir kehendak hukum itu
sendiri.

6.  1. Menurut Utrecht sebab orang menaati
hukum karena:
› Karena orang merasakan bahwa peraturan-
peraturan itu dirasakan sebagai hukum
› Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa
ketentraman
› Karena masyarakat menghendakinya
› Karena adanya paksaan(sanksi) sosial.

7.  Hukum ditaati karena hukum itu bersifat
memaksa:
› Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan
atau perbuatan manusia dalam masyarakat “yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan” dan bertujuan
mendapatkan tata atau damai dan keadilan
(Prof.Dr.P.Borst)
› Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang
bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan
manusia didalam masyarakat (Prof.Dr.van Kan)

8.  Depok – Tingkat kesadaran hukum masyarakat
Indonesia terhadap hukum siber masih belum
baik/kurang. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil
pelaksanaan kajian lapangan pada tahun 2019 untuk
mengetahui tingkat kesadaran hukum siber masyarakat.
Responden dalam kajian lapangan diperoleh sebanyak
3.863 orang. Selain itu, lokus yang dipilih dalam
pelaksanaan kajian terdiri atas 10 wilayah Kab/Kota di
Indonesia.

9.  Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat ditunjukkan dengan
kecilnya perolehan persentase pada bidang pengetahuan dan pemahaman
(15,84%), bidang sikap (14,18%), dan bidang perilaku (22,86%)
masyarakat Indonesia terhadap hukum siber. Selain itu, melalui
pertanyaan kuesioner kajian lapangan, kurangnya tingkat kesadaran
hukum masyarakat dapat tergambar dengan beragam kondisi. Lebih dari
sebagian responden sudah mengetahui adanya pengaturan siber yang
berlaku di Indonesia. Meskipun demikian masih terdapat responden yang
belum memahami/awam dengan istilah dalam hukum siber. Selain itu,
sebagian besar responden juga masih bersikap responsive terhadap berita
yang tidak benar. Terlebih lagi masih relatif banyak responden yang
berperilaku tidak taat terhadap hukum dengan melakukan percobaan
pembobolan terhadap akun pribadi seseorang (username maupun
password).

10.  Hasil kajian lapangan diperoleh berdasarkan data responden yang
tersebar di 10 Provinsi di Indonesia. Sebaran lokus kajian lapangan
terdiri atas Provinsi Bali, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, NTB, Sulawesi Selatan,
Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Banyaknya jumlah lokus
kajian diperoleh berdasarkan perhitungan sampling dengan metode
Mustistage Cluster Random Sampling. Data kajian lapangan
diperoleh melalui teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner
yang dilakukan secara langsung (mendatangi warga masyarakat)
maupun dalam event kampanye literasi keamanan siber (KLIKS).
(top/kpn)