Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan sistem kekuasaan kehakiman pada umumnya. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang MK Indonesia yang terinspirasi dari kasus Marbury vs Madison di Amerika Serikat yang meletakkan dasar judicial review, serta perkembangan gagasan pembentukan lembaga semacam MK menurut para ahli hukum tata negara seperti Hans Kelsen.

1. MK & SISTEM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
Rusdianto Sudirman, S.H. M.H

2. A. MK & SISTEM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
1. Gagasan Judicial Review & MK RI
2. Latar Belakang MK RI

3. 1. Marbury vs Madison
(1803)
 MA AS membatalkan ketentuan dlm
Judiciary Act 1789 krn dinilai >< Konstitusi
AS
 Tdk ada aturan yg beri kewenangan pada
MA, tapi John Marshal (Ketua Hakim MA
AS) berpendapat itu kewajiban
konstitusional & sumpah menjunjung tinggi
& menjaga konstitusi  yg bertentangan
dg konstitusi, harus dibatalkan

4.  Pemilu th 1800 utk masa jabatan II, John
Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson
(Partai Democratic-Republic)
 Masa peralihan utk serah terima jabatan
dg Presiden Thomas Jefferson, John
Adams membuat keputusan-2 utk
menyelamatkan sahabat2nya sendiri spy
mendapat kedudukan2 yang penting.
 Termasuk John Marshall (Secretary of
State, Presiden John Adams, Partai
Federal) diangkatnya menjadi Ketua MA
(Chief Justice).

5.  Masa peralihan, John Adams & John
Marshall (Ketua MA, merangkap sbg
Secretary of State), masih terus
menyiapkan & ttd surat-2 pengangkatan
pejabat, duta besar & hakim.
 Di antara mereka, William Marbury,
Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe,
& William Harper yg diangkat mjd hakim
perdamaian (justices of peace).
 Sayangnya, copy surat pengangkatan
mereka tdk sempat lagi diserahterimakan
sebagaimana mestinya.

6.  Pada keesokan harinya, 4 Maret 1801,
surat-2 tsb masih berada di kantor
kepresidenan.
 Karena itu, ketika Thomas Jefferson sbg
Presiden baru mulai bekerja pada hari I,
surat-2 itu ditahan oleh James Madison
(Secretary of State baru).
 Pdhl pengangkatan mereka mjd hakim tlh
dpt persetujuan Kongres & dituangkan
dalam Keputusan Presiden yg telah
ditandatangani & telah dicap resmi
(sealed).

7.  Penahanan surat membuat William
Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka
(Charles Lee, mantan Jaksa Agung
Federal), mengajukan tuntutan langsung
ke MA yg dipimpin John Marshall agar
sesuai dg kewenangannya memerintahkan
Pemerintah melaksanakan tugas yg
dikenal sbg ‘writ of mandamus’ dlm rangka
penyerahan surat-2 pengangkatan tsb.
 Berdasar Judiciary Act 1789, MA
berwenang memeriksa & memutus perkara
yg mereka ajukan serta mengeluarkan ‘writ
of mandamus’ yg mereka tuntut.

8.  Tetapi, Pemerintahan Jefferson tetap
menolak, bahkan menolak pula
memberikan keterangan yg diminta oleh
MA agar Pemerintah menunjukkan bukti-
bukti mengapa menurut Pemerintah ‘the
writ of mandamus’ seperti yg didalikan
penggugat tdk dpt dikeluarkan.
 Malah sebaliknya, Kongres (mayoritas
Republik) berpihak pd Pemerintah Thomas
Jefferson mengesahkan UU yg menunda
semua persidangan MA selama lebih dari
1 tahun.

9. PUTUSAN MA AS
 MA membenarkan bhw pemerintahan John
Adams telah melakukan semua
persyaratan yg ditentukan oleh hukum shg
William Marbury dkk dianggap memang
berhak atas surat-2 pengangkatan mereka
itu menurut hukum.
 MA sendiri dalam putusannya menyatakan
tdk berwenang memerintahkan kepada
aparat pemerintah untuk menyerahkan
surat-2 dimaksud  AS menganut
separation of power

10. PUTUSAN MA AS
 MA menyatakan bahwa apa yang diminta
oleh penggugat, yaitu agar MA
mengeluarkan ‘writ of mandamus’
sebagaimana ditentukan oleh Section 13
dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat
dibenarkan, karena ketentuan Judiciary
Act itu sendiri justru bertentangan dengan
Article III Section 2 Konstitusi Amerika
Serikat.

11. PUTUSAN MA AS
 Judiciary act :
hakim bisa memerintahkan presiden utk
menyerahkan surat itu (judiciary act
mengatur writ of mandamus)
 Konstitusi AS :
MA tidak memiliki kewenangan untuk
menguji UU (produk dari kongres) thd
konstitusi

12. PUTUSAN MA AS
 Alasan yuridis John Marshal : hakim MA
berhak menguji & membatalkan hukum yg
dibuat kongres karena hakim MA sudah
diangkat sumpah utk melindungi &
menjaga konstitusi
 MA tdk mengabulkan permohonan utk
melaksanakan judiciary act itu
(mengeluarkan surat presiden), malah
membatalkan judiciary act tersebut.

13. PUTUSAN MA AS
 Kasus ini melanggar ultra petita :
hakim memutus diluar yg diminta.
 Landmark decission :
MA memutus ttg dirinya sendiri

14. Writ of mandamus :
 Sebuah surat perintah atau perintah
dari pengadilan yg luar biasa krn
dibuat tanpa proses peradilan
penuh, atau sebelum kasus
disimpulkan.
 Ini dpt dikeluarkan oleh pengadilan
setiap saat, tetapi biasanya
dikeluarkan dlm sebuah kasus yg
sudah dimulai.

15. HANS KELSEN
 Ide pembentukan lembaga ini bermula
dari usulan Prof. Hans Kelsen (ahli
HTN terkenal), yaitu ketika ia diangkat
menjadi penasihat ahli dlm rangka ide
perancangan konstitusi baru Austria
pd th1919.
 Mengusulkan dibentuknya lembaga
“verfassungsgerichtshof” atau
Mahkamah Konstitusi yg secara resmi
dibentuk dg UU th 1920.

16. Hans Kelsen
 Konstitusi adalah produk kontrak sosial
seluruh rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi  produk hukum
tertinggi
 Hirariki  validitas dg perat diatasnya
 Prosedur kewenangan atribusi
kewenangan
 Isinya  sesuai dgn aturan diatasnya
 Utk menilai hukum bukan dari berlaku atau
tidak, tapi keseuaian dengan aturan
diatasnya

17. PEMBAHASAN UUD 1945
(BPUPK,1945)
 Anggota BPUPK, Prof. M. Yamin : “Balai
Agung” (MA) perlu diberi kewenangan utk
membanding UU  utk melindungi HAM
WN dari kekuasaan negara
 Prof Soepomo menolak : UUD yg sedang
disusun tdk menganut Trias Politica &
belum banyak SH & belum pernah judicial
review, tidak mungkin negara merugikan
WN, perl peradilan khusus

18. SUMBER HUKUM MK
 Materiil :
Pancasila, asas, teori HTN
 Formil :
ketentuan hukum positif yg
mengatur / terkait dg MK

19. DASAR PEMIKIRAN
 Pentingnya judicial review
 Mengimbangi kekuasaan
pembentuk UU  check and
balance
 Berubahnya Supremasi MPR
supremasi konstitusi
 Perlindungan HAM & hak
konstitusional WN

20. MK RI
 UsulanYamin  Balai Agung berwenang
membanding UU
 Konstitusi RIS  MA berwenang menguji
UU Negara Bagian
 Rekomendasi PAH II MPRS 1966-1967 
MA berwenang menguji UU
 IKAHI 1970 MA memiliki JR
 Tap MPR No. III/MPR/2000  MPR
berwenang menguji UU thd UUD
 Perubahan III UUD 1945  MK

21. KEDUDUKAN MK
 Sebagai Lembaga Negara
 Pelaku kekuasaan kehakiman 
menyelenggarakan peradilan 
produknya putusan
 Pasif  selama belum ada permohonan,
tidak ada persidangan
 Sejajar dengan Lembaga Negara lain
 Merdeka (impaartial)

22. 4 Wewenang + 1
Kewajiban

23. FUNGSI
 Pengawal konstitusi – the guardian of the
constitution
 Penafsir final konstitusi – the final interpreter
of the constitution
 Pelindung HAM – the protector of human
rights
 Pelindung hak konstitusional WN – the
protector of the citizens constitutional rights
 Pelindung demokrasi – the protector of
democracy

24. PASAL 50
 Hanya menguji UU yg
diundangkan setelah
amandemen
 Dikesampingkan