Teks tersebut membahas tentang pentingnya memberikan otonomi daerah untuk memperkuat NKRI. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi di daerah, dan meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, otonomi daerah harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat,

1. Nama : Rizky darmawan
Nim : 19103004
Prodi : Sosiologi
Membangun OTONOMI DAERAH memperkuat
NKRI

2. Latar Belakang
Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI ; K risis moneter yang disertai krisis ekonomi dan politik di Indonesia,
yang berlangsung sejak pertengahan ta bersifat positif maupun negatif, bagi masa depan politik Indo nesia. Aspek
positifnya adalah timbulnya gelombang tuntutan reformasi total, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan hukum.
Pernyataan berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada 21 Mei 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi
rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem poli tik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil,
dan demokratis.Sementara, aspek negatifnya adalah di tengah euforia politik tersebut muncul kembali aspirasi sebagian
masyarakat. di beberapa provinsi di Indonesia seperti Irian Jaya (kini Papua dan Papua Barat), Daerah Istimewa Aceh (kini
Nanggroe Aceh Darussalam), Timor Timur (kini Timor Leste), dan Riau (kini Riau dan Kepulauan Riau) yang menghendaki
kemerdekaan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keja ruhan rezim Soeharto yang otoriter, represif,
dan cenderung menafikan aspirasi lokal dipandang sebagai momentum oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah
tersebut untuk menyua rakan aspirasi dan kepentingan mereka yang diabaikan selama rentang 32 tahun kekuasaan Orde
Baru. Dalam perkembangan terakhir, pemberian kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk memilih dua opsi yang
ditawarkan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie pada awal Januari 1999, yaitu status khusus dengan otonomi luas atau
lepas dari RI, menjadi momentum baru bagi sebagian masyarakat di tiga daerah lainnya untuk menuntut perlakuan yang
sama. Kendati demikian, desentralisasi dapat pula menimbulkan perpecahan karena terlalu kuatnya kewenangan yang
diberikan kepada daerah sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengen dalikan daerah otonom yang kuat dan
berkehendak untuk memi-sahkan diri. Desentralisasi memungkinkan adanya kesenjangan antardaerah mengingat SDA,
dana, dan kapabilitas daerah yang tidak merata satu sama lain sehingga pertumbuhan ekonomi antardaerah pun tidak
seimbang. Desentralisasi tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak wajar antar-daerah otonom jika
dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengundang investasi, baik domestik maupun asing, melalui
penurunan pajak yang dapat menimbulkan peluang untuk beralihnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke
daerah
2

3. NEGARA KESATUAN, FEDERAL, DAN OTONOMI DAERAH Nation-building adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk
menanamkan kesadaran di kalangan yang luas dalam masyarakat yang beraneka ragam latar belakang etnik, ras, agama,
ataupun budayanya sebagai satu bangsa. Mereka bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik di dalam suatu
nation-state yang sama. Nation-building tidak berdiri sendiri, ia terkait dengan nasionalisme. Sasaran antara nasionalis me
adalah terbentuknya suatu nation-state yang akan menjadi wahana politik untuk mewujudkan tercapainya sasaran
nasional isme itu sendiri, yaitu masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga bangsanya. Dengan demikian, terdapat
kaitan yang amat erat dari trilogi nasionalisme, nation-building, dan state-building. Mungkin tidak terlalu keliru jika
dikatakan bahwa nation-building dan state-building sesungguhnya adalah nationalism in action.Sebagai suatu konsep
politik, nasionalisme umumnya dipandang lahir di abad ke-18 bersamaan dengan Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi
Perancis tahun 1789. Di dunia ketiga, paham nasionalisme ini baru dikenal melalui kaum terpelajar pribumi yang
memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Barat. Mereka yang mensosialisasikannya ke tengah massa rakyat dan
membentuk organisasi politik yang berjiwa nasionalis. Pakar antropologi Clifford Geertz merumuskan masalah ini dengan
istilah membangun new states di tengah old societies. Dapat disimpulkan, sebelum meluasnya pendidikan Barat, di
kalangan penduduk belum ada konsep nasionalisme. Di Indonesia, pendidikan menurut model Barat baru dikenal luas
dengan dianutnya "Politik Etis" pada awal abad ke-20.Nation-building ideal dapat berlangsung dengan damai. Namun,
secara historis hal itu jarang terjadi karena biasanya berlangsung dengan kekerasan. Nasionalisme bertujuan mem bentuk
suatu entitas politik baru, baik dengan cara memisahkan diri dari satu entitas politik lama maupun menggabungkan
beberapa entitas politik yang ada sebelumnya. Cepat atau lambat para nation-builder akan menghadapi masalah reaksi
dari entitas politik lama yang merasa dirugikan dan memberikan reaksi keras. Pendiri bangsa AS, George Washington,
terpaksa menjadi panglima perang menghadapi serangan pasukan kolonial Inggris. Pendiri Jerman yang bersatu, Otto von
Bismarck, merumuskan seluruh strateginya dengan kata-kata "durch blut und eisen" (dengan darah dan besi
baja).Peranan DaerahDitinjau dari besarnya peranan para pendiri negara di tingkat nasional, terlihat peranan daerah dalam
proses nation-building ini lebih banyak memberikan legitimasi dan dukungan massa bagi gerakan nasionalis dan bukan
sebagai pemrakarsa.
3

4. mengangkat kembali Imam Munandar, yang meraih suara lebih kecil, sebagai Gubernur Riau untuk kedua kalinya.Secara
terang-terangan, hal ini telah melukai hati masyara kat yang telah lama menginginkan seorang putra daerah untuk
memimpin Provinsi Riau. Kasus ini tak hanya mewarnai dinamika politik lokal, tapi juga dapat dipandang sebagai model
"pemberontakan" masyarakat Riau terhadap pemerintah di bawah rezim Orde Baru yang represif waktu itu. Riau berani
"melawan" kehendak pemerintah dengan mendukung calonnys sendiri dari daerah yang dapat diterjemahkan sebagai
ekspresi kekesalan masyarakat lokal pemerintah. terhadap kesewenang-wenanganMeskipun diakui pada dasarnya
masyarakat tidak terlalu mempersoalkan apakah gubernur itu putra daerah atau realitas politik yang terjadi di daerah lain
membangunkan kesa daran politik mereka akan pentingnya putra daerah untuk men duduki jabatan orang nomor satu di
provinsi itu. Sebagian besar provinsi di Indonesia telah memiliki gubernur yang merupakan putra daerah. Kenyataan ini bagi
masyarakat Riau lambat-laun dirasakan sebagai kesengajaan yang sistematis dilakukan peme rintah pusat untuk
membodohi mereka. Kekayaan Riau yang sangat melimpah telah menyebabkan wilayahnya harus "diaman kan" seorang
personel ABRI yang bukan putra daerah. bukan,Perubahan Karakter Masyarakat RiauMasyarakat Melayu Riau umumnya
dikenal sebagai penganut Islam dan menjunjung adat-istiadat yang memilih cara-cara damai dan cenderung menghindari
konflik frontal dalam menye lesaikan masalah. Jika terbentur pada suatu permasalahan, mereka cenderung merajuk dan
bukannya konfrontatif. Tidak jarang pula beberapa penyair seperti Aris Abebas, Idrus Tintin, dan Hasan Yunus
mengekspresikan protes mereka terhadap ketidakadilan pemerintah politik. pusat dalam bentuk tulisan atau puisi Namun,
fenomena yang terjadi belakangan ini sangat kontras dengan gambaran sebelumnya. Masyarakat Riau, khu susnya
kalangan intelektual, mahasiswa, LSM, dan pers, dengan sangat terbuka menyampaikan perlawanannya serta tak segan
segan memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat yang tak biasanya terjadi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ini
merupakan ekspresi khas masyarakat Riau akibat dari perlakuan yang tak adil selama beberapa dekade atau peluang untuk
bersi kap lebih terbuka dalam mengekspresikan keinginan daerah lebih dimungkinkan di era Reformasi dewasa ini?Tidak
sedikit yang mengatakan bahwa fenomena yang bela kangan ini terjadi tak lebih dari cerminan masyarakat untuk
mendapatkan hak ekonomi yang lebih adil. Masalah ekonomi ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi tidak mendapat
ruang yang cukup untuk bisa diekspresikan. Di bawah pemerintahan Soeharto, permasalahan yang dihadapi semakin
4

5. PENUTUP
pemberian otonomi kepada daerah dilatarbelakangi oleh tujuan politik dan administratif yang ingin dicapai oleh dari otonomi
daerah adalah menciptakan kesadaran sipil dan kedewasaan politik. Penyebaran kedewasaan politik dapat dila kukan melalui
partisipasi masyarakat dan melalui pemerintahan yang responsif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masya rakat lokal ke
dalam kebijakan yang diambilnya dan bertang gung jawab kepada masyarakat. Rasionalisasi keberadaan peme rintah daerah adalah
untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, penga daan pelayanan
masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan melalui desentrlisasi.Pembentukan daerah otonom, baik berupa kabupaten/kota atau
provinsi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah otonom yang bersangkutan. Dengan
demikian, secara teoritis pembentukan daerah otonom diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
mempercepat pertumbuhan kehidupan berdemo krasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat
pengelolaan potensi daerah, mening katkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan hubungan yang serasi antara
pemerintahan pusat dan daerah.Berdasarkan uraian di atas, terselenggaranya otonomi daerah sangat ditentukan oleh indikator
pertimbangan kemam puan keuangan, tingkat kesejahteran masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
Pertama, indikator kemampuan keuangan daerah secara spesifik dapat ditunjukkan oleh rasio penerimaan asli daerah terhadap
belanja pegawai daerah. Rasio penerimaan asli daerah terhadap belanja pegawai menggambarkan apakah daerah tersebut mampu
membiayai belanja pegawainya dari penerimaan asli daerahnya atau daerah tersebut masih harus bergantung pada sumber-sumber
peneri maan dari pemerintah yang lebih tinggi. Kedua, indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah cerminan kualitas SDM
yang ditunjukkan oleh indeks pendapatan (pengeluaran konsumsi). Ketiga, indeks pembangunan manusia (human development
index), yang mencakup komponen pendidikan (angka melek huruf dan angka putus sekolah), kesehatan (angka harapan hidup),
dan pendapatan (pengeluaran konsumsi). Terakhir, keempat, jumlah keca-matan/distrik, jarak kecamatan/distrik, dan waktu
tempuh ke pusat pemerintahan merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom.
Ini terkait dengan rentang kendali yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemerintah daerah.
Jarak yang pendek dan waktu tempuh yang singkat akan mem perpendek rentang kendali pemerintahan.Perubahan iklim politik
dalam negeri yang terjadi pada 1998 lalu telah memberikan momentum bagi upaya perbaikan
5

6. Daftar Pustaka
Antoh, Demmy. 2007. Rekonstruksi & Transformasi Nasionalisme Papua. Jakarta: PT Pustaka Sinar
Harapan.Bertrand, Jacques. 2012. Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indo nesia. Yogyakarta: Penerbit
Ombak.Hadi, Syamsul. et al. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Negara, Konflik Lokal dan Dinamika
Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Halim, Abd. 2014. Politik Lokal. Pola, Aktor & Alur
Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2B. Haris, Syamsuddin. et al. 1999. Indonesia di Ambang
Perpecahan?Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor Timur. Jakarta: Penerbit Erlangga.(ed). 2006.
Membangun Format Baru Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Pers Hasibuan, Albert. (ed). 2002. Otonomi
Daerah. Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hendratmo, Edie Toet. 2009. Negara
Kesatuan, Desentralisasidan Federalisme. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ijie, Jimmy Demianus. 2013. Satu
Dasawarsa Reaktivisasi Provinsi Papua Barat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Kompas Media Nusantara.
2015. Menatap Indonesia 2015: Anta ra Harapan dan Tantangan. Jakarta: Penerbit Buku Marbun, BN.
2010. Otonomi Daerah 1945-2010: Proses & Rea litas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. KompasMar'iyah,
Chusnul & Reni Suwarso. et al. 2013. Belajar dari Pol tik Lokal. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Mubarak, M Zaki, M Agus Susilo dan Agung Pribadi. 2006.Blue Print Otonomi Daerah Indonesia. Yayasan
HarkatBangsa. Nordholt, Henk Shulte dan Gerry van Klinken (ed). 2014. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta:
Salemba Humanika. Sarundajang, SJ. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerab. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.Solossa, Jaobus Pervuddya. 2005. Otonomi Khusus: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di
dalam NKRI. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.Simanjuntak, Bungaran Antonius (ed). 2013. Dampak
OtonomiDaerah. Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Suedy, Ahmad. et al. 2000. Luka Maluku: Militer Terlibat. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI)Van
Klinken, Gerry. 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta:
Yayasan Obor Indo nesia.Van Bemmelen, Sita & Remo Ramben. 2011. Antara Darah dan Negara Indonesia
Tahun 1950. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
6