Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KONFLIK KOMUNIKASI ORGANISASI ACEH & PAPUAOleh:Hana EkaKurniasari01101125102013
A. KonflikKomunikasiOrganisasiPropinsi Daerah Istimewa Aceh1. Latar BelakangAnthony Reid, seorang ahli sejarah Asia Tengga...
pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui kebijakan pusat.Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rend...
daerah istimewa, kebijakan syariat Islam tahun 2010, penerapanUndang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) juga salah satu perc...
Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerjaPemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lan...
kampanye lebih diarahkan pada penyadaran ideologis rakyat Aceh sebagaibangsa yang memiliki kedaulatan. Meski pada awalnya ...
scan dan MRI RS Zainal Abidin Band a Aceh senilai Rp 18 miliar, pekerjaanproyek anggaran luncuran (DPAL) 2009-2010 APBD Ac...
Kekuatan militer dikerahkan secara besar-besaran ke Aceh. Inilahpengerahan Militer secara besar-besaran setelah invasi ke ...
antara sesama GAM, sesama Partai Nasional, sesama Organisasi Massa danPemuda, sesama pegawai negeri, sesama TNI dan POLRI ...
Khusus bagi Provinsi Papua.Bentuk konflik di Papua, yaitu:1. Konflik kelas social, karena konflik yang terjadi di Papuasal...
menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papuasebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dala...
seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupunjasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha memperta...
Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah“meng-Indonesiakan” orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan o...
Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Organisasi ini dianggaptidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdeka...
pemerintah. Dengan begitu, kinerja pemerintah daerah akan lebih optimaluntuk masyarakat.KPK saat ini hanya lebih banyak me...
sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman.Sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan ...
menikmat suatu kehidupan yangpenuh kedamaian serta sejaktera.Selama kesenjangan terjadi, maka akan semakin banyak konfliky...
Daftar Pustaka http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html#ixzz2SDlQY72N http://handchetiga.blogspot.c...
Konflik komunikasi organisasi aceh papua
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konflik komunikasi organisasi aceh papua

3,192 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konflik komunikasi organisasi aceh papua

  1. 1. KONFLIK KOMUNIKASI ORGANISASI ACEH & PAPUAOleh:Hana EkaKurniasari01101125102013
  2. 2. A. KonflikKomunikasiOrganisasiPropinsi Daerah Istimewa Aceh1. Latar BelakangAnthony Reid, seorang ahli sejarah Asia Tenggara yang pernahbelajar di Selandia Baru dan Cambridge. Dalam buku yang diberi judul “AsalMula Konflik Aceh” menyebutkan bahwa Aceh sudah bergejolak dalamkonflik sebelum bergabung bersama Indonesia hingga akhir abad 19. SaatAceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia,pun Aceh dalam konflik.Bicara tentang konflik Aceh harus bicara kelahiran negara RepublikIndonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaandimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungansepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat diJakarta.Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia.Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuangmelawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisamengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakankemerdekaan.Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta danSyafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan DaruratRI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Tahun 1950 kekecewaantumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Acehmarah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberihak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak jugadipenuhi.Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir di era Soeharto. Saat itu,sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui
  3. 3. pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui kebijakan pusat.Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomisangat memprihatinkan.Melihat hal ini, Daud Beureueh (Gubernur Militer Aceh1948-1952)dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untukmengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam.Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskanpembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia danpenuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapaitanpa senjata.Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat.Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjatapun disusun.Selama 30 tahun lamanya GAM di Aceh dan Indonesia, banyak halyang terjadi dan menjadi liputan sejarah yang cukup bermakna bagi semuabangsa. Pada masa perang DI/TII (Darul Islam/Tentera Islam Indonesia)tahun 1953 sampai 1963, praktik Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989sampai 1998 dan masa Darurat Militer/Darurat Sipil tahun 2003 sampai2005.2. Pemerintahan Republik IndonesiaPemerintah RI sudah mengekalkan bahwa Aceh adalah bagian takterpisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia. Apapun akan dilakukan jikademi mempertahankan sejengkal tanah NKRI ini. Klaim Indonesia terhadapAceh sudah final: Aceh merupakan bagian dari Indonesia yang harusdipertahankan.Beberapa ketetapan dan kebijakan untuk Aceh yaitu diberi julukan
  4. 4. daerah istimewa, kebijakan syariat Islam tahun 2010, penerapanUndang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) juga salah satu percobaanIndonesia apakah Aceh mampu mengelola daerahnya atau tidak.Pada awalnya Pemerintah RI di Jakarta tak begitu merespon gerakanGAM. Namun, karena ancaman terhadap keutuhan NKRI betul-betul telahnampak di depan mata, apalagi aktivis GAM di luar negeri sudah kembali keAceh dan memicu perang terbuka dengan serdadu republic di Aceh. Mau takmau memaksa pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata.Pemerintah RI menganggap perundingan dengan GAM adalahmasalah dalam negeri Indonesia, karenanya tidak menganggap GAMsebagai belligerent (pihak yang bersengketa) sehingga dengan begitu tidakbisa dianggap sebagai subyek hukum internasional.3. PEMPROP AcehPemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yangsetingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia.Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi DaerahIstimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal iniGubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan RakyatAceh sebagai lembaga legislatif.Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan PemerintahanKabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraanpemerintahan yang memiliki khususan yaitu dimasukkannya asaske-Islaman. Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas PemerintahAceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas
  5. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerjaPemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.Pengesahan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang dilakukanSenin 25 Maret 2013 lalu. Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh,Zaini Abdullah, menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentangBendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanuntersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acehyang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu : Butirke-2, Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Acehsebagai lambang yang mencerminkan “keistimewaan dan kekhususan”.Namun, Jakarta Senin 1 April 2013, Mendagri Gamawan Fauzi diKantor Presiden berkata, “Mestinya Pemda Aceh lebih fokus bagaimanamenyejahterakan masyarakat Aceh. Kalau begini terus kan sebentar lagiada masalah ini, sebentar lagi masalah ini, jadi akan menghambatpercepatan kesejahteraan masyarakat Aceh”.4. GAMGerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan oleh Teungku HasanMuhammad Tiro pada 4 Desember 1976. Pemberitahuan secara meluastentang gerakan itu dilakukan di Glee Alimon (gunung alimun) sebuahtempat bersejarah dalam pergerakan DI/TII yang dipimpin TeungkuMuhammad Dawud Beureu-eh(Gubernur Militer Aceh 1948-1952).GAM mengkampanyekan kemerdekaan untuk Aceh. Pada mulanya
  6. 6. kampanye lebih diarahkan pada penyadaran ideologis rakyat Aceh sebagaibangsa yang memiliki kedaulatan. Meski pada awalnya sangat sedikitmasyarakat Aceh yang terpengaruh pada kampanye GAM ini.Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi,diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tirodari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militerdikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruhkekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini.Mengakui atau tidak mengakui, perjuangan GAM telah membawabanyak hasil yang amat positif dan negatif bagi kehidupan masyarakatAceh. Tentu ada malapetaka akibat perang dalam waktu lama. Namundemikian, adanya perhatian pemerintah Indonesia yang mengawal Acehdari Jakarta terhadap perbaikan jalan-jalan, jambatan-jambatan,pusat-pusat pemerintahan di Aceh, pendidikan dan sejumlah infrastrukturlainnya dalam masa 30 tahun terakhir tidak dapat dipisahkan denganperjuangan GAM.5. KPKAngka dugaan korupsi di Aceh ternyata mencengangkan. Dari 122kasus dugaan korupsi selama tahun 2011, potensi kerugian negara yangditimbulkan mencapai Rp 1,7 triliun. Angka tersebut menempatkan Aceh kedalam lima besar daerah penyumbang kerugian negara terbesar akibatkorupsi di Indonesia.Uang negara yang dikorupsi tersebut antara lainberasal dari dana otonomi khusus, APBD Aceh, APBD kabupaten dan kota.Ada beberapa kasus menonjol yang hingga kini penanganannyamasih belum tuntas, yaitu: dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT
  7. 7. scan dan MRI RS Zainal Abidin Band a Aceh senilai Rp 18 miliar, pekerjaanproyek anggaran luncuran (DPAL) 2009-2010 APBD Aceh Rp 489 miliar,korupsi pembangunan rumah dhuafa dalam APBD Aceh 2008 Rp 200 miliar,pekerjaan penanganan proyek darurat (non-bencana alam) APBD Aceh2010 Rp 250 miliar, dan prose realisasi hibah di DPKKA dalam APBD Aceh2010 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan,dan Dinas Pen didikan Aceh senilai Rp 21 miliar.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samadmenyatakan, seharusnya pemimpin di Tanah Air ini menjadi teladan bagimasyarakat, bukan menjadi perampas milik rakyat.6. POLRI/TNITentara Nasional Indonesia/TNI bertanggung jawabmenyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuaidengan peraturan perundang-undangan. Prajurit Tentara NasionalIndonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsipuniversal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadatAceh.Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara RepublikIndonesia. Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayanimasyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakatdi Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.Namun tanggal 19 Mei 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkanmaklumat perang dalam bentuk pemberlakuan Darurat Militer di Aceh.
  8. 8. Kekuatan militer dikerahkan secara besar-besaran ke Aceh. Inilahpengerahan Militer secara besar-besaran setelah invasi ke Timor-Timurpada Tahun 1975.7. KESIMPULANBaik RI maupun GAM memiliki tafsir tersendiri terhadap solusipenyelesaian Aceh.Pertama, tafsir pemerintah RI. Bagi pemerintah konflikAceh dianggap selesai jika GAM menerima otonomi dan kembali kepangkuan NKRI. Upaya satu-satunya yang lebih cepat membuat GAMmenerima otonomi adalah melalui jalan operasi Militer. Meski, pemerintahjuga membuka dialog dengan GAM (seperti dirintis oleh Gus Dur). Tetapi,dialog juga bertujuan meminta GAM menerima otonomi khusus danmeletakkan senjata.Kedua, tafsir GAM. Bagi GAM konflik Aceh dianggap selesai jika AcehMerdeka. TNI/Polri keluar dari Aceh. GAM tak hanya mengandalkankekuatan militer, melainkan juga menempuh jalur diplomasi untuk mencaridukungan internasional mendukung kemerdekaan Aceh.Sekarang ini Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenangmengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publikkecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatyaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri,pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusantertentu dalam bidang agama.8. AlternatifPersatuan dan kesatuan bangsa di Aceh hari ini tidak lagi berkisar
  9. 9. antara sesama GAM, sesama Partai Nasional, sesama Organisasi Massa danPemuda, sesama pegawai negeri, sesama TNI dan POLRI atau antara satudengan Kabupaten lainnya. Akan tetapi persatuan Bangsa di Aceh haruswujud persatuan menyeluruh agar mendatangkan kemakmuran dankesejakteraan terutama untuk masyarakat Aceh.Proses mendamaikan dan memakmurkan Aceh harus diterima olehsemua pihak, baik kalangan Aceh sendiri maupun pihak pemerintahan RI.Jauh dari niat-niat jahat yang ingin mengkondisikan Aceh agar terus kacau.Aceh yang aman damai haruslah diisi dengan kemajuan pendidikan,kemajuan ekonomi, kemajuan peradaban dan kesempurnaan sistem sosialpolitik. Inilah yang harus diperhatikan oleh GAM maupun pemerintahan RI.Organisasi pemerintahan yang adil dan mensejakterakan rakyat.Jauh dari korupsi dan nepotisme. Organisasi pemerintahan yang transparanmaupun jelas. Dimana kepercayaan masyarakat Aceh tidak boleh dihianatioleh oknum-oknum pengeruk kekayaan pribadi yang mengambilkeuntungan dari kekacauan Aceh sekarang ini.B. KonflikKomunikasiOrganisasi PropinsiPapua1. Latar BelakangSudah lama Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflikhorizontal antar warga sipil,konflik vertikal yang terjadi antara pemerintahIndonesia dan orang asli Papua telahmengorbankan banyak orang. Konflikini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masihadanya konflik ini secarajelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan Merdeka dan Referendum,sertaterjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksipengembalianUndang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
  10. 10. Khusus bagi Provinsi Papua.Bentuk konflik di Papua, yaitu:1. Konflik kelas social, karena konflik yang terjadi di Papuasalah satunya terjadi akibat adanya kesenjangan social dan budaya yangada di masyarakat Papua2. Konflik Rasial. Paling banyak penyebab konflik di Papuaadalah karena terjadinya salah paham atau penghasutan antar suku yangada di daerah Papua3. Konflik politik, konflik Papua salah satunya terjadi karenamenyangkut dengan diskriminasi atau penggolongan-penggolonganantara rakyat biasa yang ada di Papua dengan imigran-imigran sertapejabat-pejabat pemerintah dan juga kaum elit politik.Konflik kekerasan di Papua pada umumnya disebabkan adanyakondisi sosial yang timpang antara masyarakat asli Papua denganmasyarakat migran yang datang dari luar Papua, sebagai akibat dariadanya kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsunglama, sebagai berikut:a. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasarfakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidakdilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semuakonsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambilkeputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi merekadengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelasdan tegas di antara para pemegang hak adat. Akibatnya, masyarakat
  11. 11. menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papuasebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunanekonomi, karena memang tidak dipersiapkan, dilatih, dan diberikesempatan.b. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang KehidupanPerlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua jugaterjadi dalam bidang pemerintahan, dan proses-proses politik. Sadar atautidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikanperan dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikankepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupununtuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi padaumumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakanterhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhanterhadap semua orang Papua sebagai OPM.c. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan LokalSecara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak padapengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap eksistensiorang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali danmengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasamelalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagaiancaman.d. Tindakan Represif oleh MiliterPenindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antaralain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror danpenyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adatmasyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan,
  12. 12. seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupunjasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknyaatas SDA mereka diintimidasi dan diteror.Penyebab lainnya, yaitu:Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengankonflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanyanasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selamapuluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyatPapua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukanBelanda maupun Indonesia.2. Pemerintahan Republik IndonesiaKebijakan/upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalammenyelesaikan konflik di Papua, yaitu:a) Pendekatan KekerasanPendekatan kekerasan dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjataatau sering dikenal dengan istilah pendekatan keamanan dilakukan olehmiliter atau ABRI untuk menumpas setiap bentuk perlawanan masyarakatyang dianggap sebagai pemberontakan OPM di Papua yang dimulai sejakawal pemberontakan tahun 1970 sampai sekitar tahun 1996. Kegiatan itudilakukan dengan menetapkan sebagian kawasan Papua, terutama didaerah perbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebagai DaerahOperasi Militer (DOM).b) Pendekatan Non kekerasanSejak Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas
  13. 13. Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah“meng-Indonesiakan” orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan olehlembaga pemerintah seperti lembaga pendidikan dan lembaga penerangan.Tema yang digunakan adalah menyatakan bahwa Indonesia, termasukPapua dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Masa penjajahanitu membuat rakyat Papua seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, miskin,tertindas, dan melarat.3. PEMPROP PAPUAGubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengatakan,pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah dipahamidengan baik dan benar oleh Pemerintah Pusat.Menurutnya, tanah Papua yang diatasnya terletak dua Provinsi, yaituProvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, oleh Tuhan telah dianugerahikekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah.Dia menuturkan, perlu fokus terhadap program-program strategisyang akan melewati batas waktu tersebut, seperti: Infrastruktur (Jalan,Jembatan, Bandara dan Utilitas), termasuk 6 Mega Proyek yang merupakanprogram quickwin Percepatan Pembangunan di provinsi Papua Barat.“Masih diperlukannya percepatan terhadap pelaksanaan pembangunan diprovinsi Papua Barat, untuk itu diharapkan keberlanjutan programpercepatan pada RPJMN 2015-2019,” ujarnya lagi.4. OPMOrganisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasiyang didirikan tahun 1965yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan
  14. 14. Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Organisasi ini dianggaptidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsidapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara.Namun,OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungansejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asialainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakanbuah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belandamenyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekasjajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPMdianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik,mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militansebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya seringmembawa-bawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papualainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambangnasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampaipemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian NewYork.4. KPKKehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi PapuaBarat sangat dinantikan oleh warga di Provinsi ini, sebagai jawaban atastuntutan dan juga aspirasi tingginya dugaan korupsi adanya dugaan telahterjadi penyimpangan terhadap kucuran anggaran dana Otsus yangjumlahnya cukup bombastik setiap tahunnya.KPK akan sangat membantu dalam pengawasan terhadap
  15. 15. pemerintah. Dengan begitu, kinerja pemerintah daerah akan lebih optimaluntuk masyarakat.KPK saat ini hanya lebih banyak mengurusi kasus-kasusbesar yang ada di Jakarta.Adanya korupsi menurut KAMPAK, telah mengecewakan masyarakatPapua Barat. Kehadiran BPKP, terutama KPK sangat diharapkan agar dapatmemberikan efek jera kepada para pejabat yang gemar makan uangrakyat .banyak sekali indikasi korupsi yang terjadi di Papua Barat. Sesuaidata yang dikantongi KAMPAK, anggaran yang terkuras tak main-main,jumlahnya mencapai miliaran rupiah.6. POLRI/TNITujuan TNI yakni mendamaikan situasi dimana mereka ditempatkandalam hal ini Papua. TNI dikirim ke sejumlah daerah di Papua, adalah untukmengamankan daerah itu.Tidak akan ada tentara yang dikirim ke suatuwilayah, jika disana tak ada konflik, karena tugas kami mendamaikan.Maraknya aksi penembakan dan penghadangan oleh kelompokseparatis Papua telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak kinitidak hanya kepada aparat TNI dan Polisi, namun masyarakat umum sertakaryawan Freeport kini dijadikan target. Sehingga tak mengherankan bilahampir tiap hari terjadi penghadangan dan penembakan oleh orang takdikenal yang diyakini banyak orang adalah separatis Papua.7. KESIMPULANUmumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar wargadengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasilpembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan
  16. 16. sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman.Sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan.Bahkan kondisi pembangunan Papua masih kalah jauh dengan kota-kotakelas dua di wilayah Pulau Jawa.Warga Papua merasa tidak dihargai dandiabaikan.Selain itu, minimnya sarana dan prasarana publik di daerah-daerahdi Papua dan Papua Barat, kelaparan dan kondisi kurang gizi didaerah-daerah di Papua, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayahIndonesia bagian timur itu merupakan faktor-faktor yang berpotensimenimbulkan konflik.Tetapi di sisi lain penyebab konflik di Papua, OPM dan sejenisnyaadalah sebagai salah satu penyebab konflik tersebut. Tujuan mereka dalahmenimbulkan kesan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pihakinternasional bahwa Papua selalu tidak aman karena adanya OPM.Selain itu, banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik yang ada diPapua menandakan bahwa institusi kepolisian dan TNI yang ada di TanahPapua di seluruh tanah papua seringkali tidak mampu mengungkapkankasus-kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua tersebut. Ditambah lagi polisi di daerah ini susah sekali mendapatkan barang bukti yangbisa menjadi petunjuk penting dalam mengungkapkan sebab dan siapapelaku dari setiap kasus tersebut.8. AlternatifOrang Papua bangkit dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktifdalam upayamenciptakan perdamaian di Papua. Memperbaharui tanahleluhurnya menjaditanah damai, dimana setiap orang yang hidup diatasnya
  17. 17. menikmat suatu kehidupan yangpenuh kedamaian serta sejaktera.Selama kesenjangan terjadi, maka akan semakin banyak konflikyang akan tetap membakar masyarakat di Papua. Apapun kebijakan yangdilakukan pemerintah tidak akan benar-benar memadamkan konflik yangterjadi. Justru sebaliknya, menurut orang Papua akan menilai kebijakanyang dilakukan pemerintah tersebut adalah sebagai akal-akalan merekasaja.Untuk itu, diharapkan sebaiknya hal ini mendorong pemerintahmaupun OPM atau pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengupayakansolusi dengan melakukan pembangunan secara intensif, berkesinambungan,dan meratadi tanah Papua tersebut. Bukan hanya mengandalkan kericuhandan kekacauan.Kondisi stabil bisa dijaga oleh pemerintah setempat dan pemangkukepentingan dengan berkomunikasi dengan cukup baik dengan OPM.Dengan cara seperti itu sedikit demi sedikit konflik di Papua kemungkinanakan memudar. Masyarakat akan merasakan kemakmuran jika pemerintahpusat benar-benar mempedulikan nasip keseluruhan orang papua. Adil danmerata, dimana kekayaan Papua diutamakan untuk orang Papua.
  18. 18. Daftar Pustaka http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html#ixzz2SDlQY72N http://handchetiga.blogspot.com/2010/12/asal-mula-gam-melawan-ri-konflik-hasan.html http://k3mb4r091.blogspot.com/2008/10/sejarah-asal-mula-gam-penyebab-gerakan.html http://holan-hukum.blogspot.com/p/gerakan-aceh-merdeka-gam.html http://jakartagreater.com/2013/04/pro-kontra-pengibaran-bendera-gam-di-aceh/ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh http://regional.kompas.com/read/2011/12/09/11323574/Korupsi.di.Aceh.Mencengangkan. http://www.slideshare.net/aiirmc/makalah-konflik-papua http://aiirm59.blogspot.com/2012/05/konflik-papua.html http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka http://www.farhan-bjm.web.id/2011/08/sejarah-singkat-terbentuknya-organisasi.html http://tabloidjubi.com/2013/04/18/gubernur-papua-barat-akui-pemerintah-pusat-paham-papua/ http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/item/2681-masyarakat-pembentukan-kpk-papua-barat

×