Artikel ini membahas tentang pembebasan bersyarat Schapelle Corby, warga Australia yang divonis 20 tahun penjara karena menyelundupkan ganja ke Indonesia. Pembebasan ini dianggap didorong motiv politik karena tekanan Australia. Kasus ini juga memperlihatkan komitmen lemah pemerintah Indonesia dalam memberantas narkoba. Selain itu, pemberian remisi dan grasi yang berlebihan dinilai melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba

1. 13/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan
Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
February 12th, 2014 by kafi
Al-Islam edisi 693, 14 Rabiuts Tsani 1435 H – 14 Februari 2014 M
Schapelle Leigh Corby, yang sering disebut Ratu Mariyuana, mendapat pembebasan bersyarat.
Corby pun bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, tempat ia menjalani
hukuman selama ini. Corby meninggalkan LP Kerobokan Senin 10 Februari sekitar pukul 08.00
WITA dengan kawalan ketat petugas LP dan polisi.
Sejak Awal Kental Aroma Politik
Corby tertangkap tangan 8 Oktober 2004 di Bandara Ngurah Rai, membawa 4,2 kg ganja kering di
dalam tas yang dibawa dari Sidney. Tekanan dari berbagai pihak di Australia agar Corby tidak
dihukum datang bertubi-tubi. Politisi Australia mengecam Indonesia. Staf Konjen RI di Perth
menerima ancaman. Juru Bicara Partai Buruh Australia untuk Urusan Luar Negeri, Kevin Rudd,
mengecam melalui surat bernada ancaman. Staf KBRI di Canberra dan Konjen di seluruh Australia
mendapatkan email ancaman pembunuhan.
Menlu Australia Alexander Downer di harian The Age mengatakan, pemerintahnya menyiapkan draf
untuk pertukaran tahanan antara Indonesia dan Australia. Draft yang disiapkan Australia itu berlalu.
Pada 27 Mei 2005, majelis hakim PN Denpasar memvonis Corby dengan hukuman penjara 20
tahun. Buntutnya, pada 30 Mei, Konjen Indonesia di Sydney dilempari proyektil peluru dan diplomat
RI di Perth dikirimi dua butir peluru. Esoknya, KBRI di Canberra mendapatkan kiriman yang berisi
serbuk. PM Australia John Howard menyebutkannya sebagai bakteri sejenis antraks.
Pada 12 Oktober 2005, pengadilan banding di PT Denpasar mengurangi hukuman Corby menjadi
15 tahun. Lalu Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung pada 12 Januari 2006 memutuskan
hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 100 juta kepada Corby. MA pada Maret 2008 kembali
menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Corby.
Di ranah pemberantasan korupsi, Adrian Kiki Ariawan, terpidana kasus BLBI melarikan diri dan
diketahui berada di Australia. Pada awal 2006, Pemerintah RI mengajukan permohonan ekstradisi,
namun tidak ditanggapi positif oleh Australia. Mungkin itu semacam balasan karena draft
pertukaran tahanan yang pernah dibuat pemerintah Australia tidak ditanggapi pemerintah RI.
Perkembangan mengejutkan terjadi. Presiden SBY melalui Kepres RI No. 22/G Th. 2012 tanggal 15
Mei 2012 memberi grasi 5 tahun kepada Corby. Hukuman Corby berkurang menjadi 15 tahun (180
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/12/pembebasan-bersyarat-corby-antara-motiv-politik-dan-lemahnya-komitmen-berantas-narkoba/
1/5

2. 13/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
bulan) penjara.
Selama 2006-2011 Corby mendapat sejumlah remisi totalnya 25 bulan. Dengan grasi dan remisi itu
masa hukuman Corby menyusut dari vonis awal 20 tahun (240 bulan) menjadi 155 bulan (12 tahun
11 bulan).
Sesuai aturan yang berlaku, narapidana bisa mengajukan dan mendapatkan pembebasan
bersyarat (PB) setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Maka pada Oktober 2013 Corby mengajukan
permohonan pembebasan bersyarat.
Pada 22 Januari 2014, buronan terpidana BLBI, Adrian Kiki Ariawan diekstradisi dari Perth,
Australia. Menurut Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana (Kompas.com, 8/2), ekstradisi Adrian
adalah proses hukum. Setelah melalui proses selama 8 tahun, High Court Australia atau pengadilan
tertinggi di Australia memutuskan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan
Pemerintah RI.
Kembali ke kasus Corby, menurut Menhuk dan HAM, Amir Syamsudin (Kompas.com, 7/2), pada 30
Januari 2014, tim Pengamat Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan telah menyidangkan 1.798
narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat. Sebanyak 1.291 diantaranya diberi
pembebasan bersyarat. Corby menjadi salah satunya karena dinilai telah memenuhi persyaratan
substantif dan administratif.
Memang semua itu adalah proses hukum. Namun dari rangkaian waktu proses sulit untuk dinafikan
adanya motiv politik. Pemberian grasi bisa dirasakan sebagai sinyal untuk mendorong proses
ekstradisi Adrian yang ditangkap oleh pihak Australia. Grasi Corby terasa menjadi semacam kunci
terjadinya ekstradisi Adrian oleh pemerintah Australia pada 22/1/2014 lalu. Setelah itu, permohonan
pembebasan bersyarat Corby dikabulkan meski sejak awal sudah disadari hal itu akan menuai pro
dan kontra.
Permohonan pembebasan bersyarat sebenarnya bisa saja ditolak. Kejahatan narkoba dianggap
sebagai kejahatan luar biasa yang layak diperlakukan secara luar biasa. Pemberian grasi
sebelumnya pun telah mendapat reaksi keras dari publik Indonesia. Sewajarnya, semua itu
mendorong tidak diberikan pembebasan bersyarat kepada Corby. Karena itu, pembebasan
bersyarat Corby sulit dilepaskan dari motiv dan tekanan politik yang memang sudah terasa sejak
awal kasus. Namun, untuk menyamarkan, semua itu dikemas dalam proses hukum baik di
Indonesia maupun Australia.
Komitmen Berantas Narkoba???
Pemberantasan kejahatan narkoba mestinya digencarkan. Indonesia terus jadi incaran sindikat
narkoba sehingga jumlah kasus narkoba terus meningkat. Menurut Kapolri jenderal Sutarman
(GATRAnews, 27/12/2013), kasus kejahatan narkoba meningkat 22,25% atau sebanyak 5.909
kasus dari total 26.561 kasus di tahun 2012, menjadi 32.470 kasus di tahun 2013. Jumlah
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/12/pembebasan-bersyarat-corby-antara-motiv-politik-dan-lemahnya-komitmen-berantas-narkoba/
2/5

3. 13/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
tersangka kasus narkoba naik 7.165 orang atau 21,78%, dari 32.892 orang tahun 2012, menjadi
40.057 orang tahun 2013. Barang bukti yang disita dari semua jenis juga terus meningkat. Untuk
jenis ganja (sejenis dengan yang dibawa Corby) sebanyak 16.157,127 kg atau 16 ton lebih.
Corby diberi grasi 5 tahun, remisi 25 bulan antara 2006-2011 (bahkan konon hingga akhir 2013
total remisinya 39 bulan) dan diberi pembebasan bersyarat. Semua itu, wajar saja komitmen
berantas narkoba dari pemerintah dipertanyakan. Juga wajar, kedaulatan pemerintah atas tekanan
luar khususnya Australia dinilai lemah. Apalagi jika juga dikaitkan dengan tindakan Australia terkait
pengungsi dan kasus penyadapan yang terbongkar tahun lalu. Juga wajar ada anggapan,
pemerintah bersikap keras kepada warganya sendiri, tetapi lunak terhadap warga asing yang
melakukan kejahatan luar biasa (kejahatan narkoba).
Ini sekali lagi adalah bukti lemahnya sistem hukum buatan manusia dalam memberantas kejahatan,
khususnya kejahatan narkoba yang dianggap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Faktanya
hukuman bagi pengedar narkoba masih dinilai ringan. Yang dihukum pun masih bisa mendapat
remisi hingga beberapa kali. Bahkan yang divonis hukuman mati sekalipun bisa mendapat
keringanan hukuman. Dari 57 terpidana mati kasus narkoba, Mabes Polri mendapati 7 (tujuh)
diantaranya mendapatkan keringanan. Semua itu masih ditambah lagi dengan ketentuan
pembebasan bersyarat jika telah menjalani 2/3 masa hukuman. Akhirnya, narapidana cukup
menjalani setengah dari masa hukuman vonis pengadilan. Dalam kasus Corby, ia hanya menjalani
kurang dari setengah masa hukumannya, yakni 9 tahun dari vonis 20 tahun. Luar biasa!!!
Hukuman atas kejahatan narkoba yang tidak memberikan efek jera itu justru makin memperparah
masalah. Jangankan membuat jera orang lain, orang yang sudah dihukum pun tidak jera. Kejahatan
narkoba yang dianggap kejahatan luar biasa, nyatanya dalam kasus Corby ini diperlakukan secara
lunak. Boleh jadi, itu akan bisa memicu makin maraknya kejahatan narkoba. Dan boleh jadi pula, ke
depan, jalur peredaran narkoba akan bertambah melalui Australia dengan melibatkan warga
negara Australia karena beranggapan kalaupun toh tertangkap bisa jadi akan bisa mendapat
perlakuan lunak seperti Corby.
Menyalahi Islam
Kejahatan narkoba merupakan dosa dan perbuatan kriminal yang termasuk jenis ta’zir. Bentuk,
jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi. Bisa berupa sanksi
diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan
bahayanya bagi masyarakat.
Dalam konteks ta’zir, saat kasus diproses, Khalifah boleh meringankan hukuman bagi pelakunya
bahkan memaafkannya. Rasul saw bersabda:
«َ ‫» أُ َو َْﺎت َِﮭمﱠْﺣ‬
‫ِﯾﻠواِ ي اْﺋَِﺛر اْ إﻻ اﻟُود‬
‫ُد‬
‫ﻟﮭﯾ ﻋ ﺗ‬
َ ‫َﻗ ذ‬
َِ
Ringankan hukuman orang yang tergelincir melakukan kesalahan kecuali hudud (HR Ahmad,
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/12/pembebasan-bersyarat-corby-antara-motiv-politik-dan-lemahnya-komitmen-berantas-narkoba/
3/5

4. 13/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
Abu Dawud, al-Baihaqi, al-Bukhari di Adab al-Mufrad)
Dalam konteks narkoba, sanksi yang ringan itu bisa dijatuhkan pada orang yang tergelincir
mengkonsumsi narkoba untuk pertama kalinya, selain bahwa ia harus diobati dan ikut program
rehabilitasi. Bagi pecandu yang berulang-ulang mengkonsumsi narkoba, sanksinya bisa lebih berat
lagi, tentu selain harus menjalani pengobatan dan ikut program rehabilitasi. Sedangkan bagi
pengedar narkoba, tentu mereka tidak layak mendapat keringanan hukuman, sebab selain
melakukan kejahatan narkoba ini, mereka juga melakukan kejahatan membahayakan masyarakat.
Bahkan demi keselamatan umat, para pengedar narkoba harus dijatuhi hukuman yang berat, bisa
sampai hukuman mati sehingga menimbulkan efek jera.
Adapun jika vonis telah dijatuhkan, syaikh Abdurrahman al-Maliki di dalamNizhâm al-‘Uqûbât (hal.
110, Darul Ummah, cet. Ii. 1990) menyatakan, pemaafan atau pengurangan hukuman oleh Imam itu
tidak boleh. Beliau menyatakan, “Sedangkan untuk ta’zir dan mukhalafat, keputusan Qadhi jika telah
ditetapkan maka telah mengikat seluruh kaum muslim, karenanya tidak boleh dibatalkan, dihapus,
dirubah, diringankan atau yang lain, selama vonis itu masih berada dalam koridor syariah. Sebab
hukum ketika sudah diucapkan oleh Qadhi, maka tidak bisa diangkat sama sekali, sementara
pemaafan itu adalah pembatalan vonis (sebagian atau total), karena itu tidak boleh.”
Wahai Kaum Muslim
Nyatalah, sistem hukum buatan manusia yang sedang diterapkan begitu rusak dan menghasilkan
kerusakan. Lebih parah lagi, komitmen terhadapnya lemah dan bisa dipermainkan. Akibatnya umat
akan terus terancam oleh tindak kejahatan termasuk narkoba. Semua itu, makin menegaskan
pentingnya meninggalkan sistem rusak buatan manusia dan segera kembali mengadopsi sistem
yang berasal dari Allah yang Mahabijaksana, yaitu syariah Islam yang diterapkan dalam sistem
khilafah rasyidah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]
Komentar Al Islam:
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap indikasi penyelewengan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikorupsi oknum di Kemenag. Irjen Kemenag, M
Yasin, mengatakan ada beberapa nama yang diindikasikan terkait penyalahgunaan dana BPIH
(Republika, 11/2)
1. Astaghfirullah… biaya ibadah pun sampai dikorupsi, sungguh-sungguh terlalu.
2. Bukti betapa rusak sistem yang ada. Di institusi yang mengurusi masalah agama, yang
identik dengan ketakwaan dan moral, korupsi masih terus bisa berjalan.
3. Bersihkan negeri ini dengan aparat yang bersih dan bertakwa dengan sistem yang baik
yaitu syariah Islam di bawah Khilafah.
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/12/pembebasan-bersyarat-corby-antara-motiv-politik-dan-lemahnya-komitmen-berantas-narkoba/
4/5

5. 13/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pembebasan Bersyarat Corby, Antara Motiv Politik dan Lemahnya Komitmen Berantas Narkoba
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
Ratu Marijuana Corby Bebas, Pengamat Sosial: Indonesia akan jadi Surga Narkoba
Grasi Corby Peredaran Narkoba Makin Menggila
Akil Mochtar: Corby Sangat Tak Layak Dapat Grasi
Tolak Toleransi untuk Corby
Komentar Politik : Grasi Narapidana Narkoba,Presiden Tidak Peduli Keselamatan Rakyat
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/12/pembebasan-bersyarat-corby-antara-motiv-politik-dan-lemahnya-komitmen-berantas-narkoba/
5/5