2. 1
Pada tahun 2021 berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi bencana
besar yang dialami oleh masyarakat kalimantan selatan, dimana banjir dan tanah longsor
terjadi secara bersamaan yang menyebabkan kegiatan masyarakat lumpuh total.
2
Bencana banjir dan tanah longsor melanda 11 kabupaten/kota di kalimantan selatan. Pada 14
Januari 2021, status wilayah kalimantan selatan dinaikkan menjadi tanggap darurat banjir,
potensi bencana tersebut di atas, memerlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko dan
potensi dampak kerugian yang ditimbulkan
3
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma
penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah pengurangan risiko
Latar Belakang
3. 1
Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk
menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi
penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk
mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
2
Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar
untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas
terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus
dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program
pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3
Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai
salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun
rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya.
TUJUAN
4. RUANG LINGKUP
4
Pengkajian tigkat risiko bencana
5
Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana
berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana
1
Pengkajian tingkat bahaya;
2
Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
3 Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
6. METODE PENGKAJIAN
RISIKO BENCANA
Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan
tingkat kapasitas berdasarkan indeks ancaman, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.
Formulasi dasar untuk analisis risiko bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 adalah
sebagai berikut:
9. METODE PENGKAJIAN BAHAYA
Aspek probabilitas berkaitan dengan frekuensi kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan indeks bahaya. Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya
tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan.
Kategori tinggi rendah ditampilkan dalam bentuk nilai indeks yang memiliki rentang dari 0 – 1 dengan
keterangan sebagai berikut:
1). Kategori kelas bahaya rendah (0 - 0,333);
2). Kategori kelas bahaya sedang (0,334 - 0,666);
3). Kategori kelas bahaya tinggi (0,667 - 1).
10. METODE PENGKAJIAN
KERENTANAN
Kajian kerentanan dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik sosial budaya, ekonomi,
fisik, dan lingkungan masyarakat di Kabupaten Tabalong yang dapat mengurangi kemampuan
masyarakat dalam menghadapi bencana. Komponen sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu: indeks penduduk terpapar dan indeks
kerugian.
11. METODE PENGKAJIAN
KAPASITAS
Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku
penanggulangan bencana pada suatu daerah. Panduan diskusi dan alat bantu untuk memperoleh Tingkat
Ketahanan Daerah terlampir. Berdasarkan Tingkat Ketahanan Daerah yang diperoleh dari diskusi
terfokus, diperoleh Indeks Kapasitas