TET

1. TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN
Santiko Luhur Andana (2413031030) Angkatan 2013
Endlys Devira Yonando (2414031030) Angkatan 2014
Renza Yuarifaldi (2414031032) Angkatan 2014
Heni Kustianingsih (2414031033) Angkatan 2014
Nur Imam Ahmadi (2414031039) Angkatan 2014

2. Carbon Trade

3. Perdagangan karbon atau carbon
trading atau lebih umum dikenal
dengan emission trading merupakan istilah
yang diterapkan dalam perdagangan sertifikat
yang mencerminkan berbagai cara untuk
mengurangi emisi karbon sesuai dengan target
yang dicantumkan dalam sertifikat. Para
partisipan dalam perdagangan karbon membeli
dan menjual komitmen kontrak (contractual
commietments) atau sertifikat yang
mencerminkan jumlah tertentu emisi karbon
(carbon-related emission) yang dapat dikurangi.
• Definisi

4. Protokol Kyoto di bawah naungan PBB dalam Kerangka-kerja konvensi perubahan iklim (Framework
Convention on Climate Change, FCCC) pada tahun 1997 telah menyepakati bahwa negara-negara industri akan
mengurangi tingkat emisi rata-rata 5,2% dibawah level 1990 pada tahun 2008 hingga 2012. Berdasarkan
kesepakatan ini, negara-negara industri harus melakukan berbagai cara untuk mereduksi GHG agar memenuhi
ketentuan tersebut. Persoalan muncul ketika mereka tidak mampu mendapatkan teknologi yang efektif untuk
mereduksi GHG, atau mereka tidak mampu mendapatkan teknologi efisien untuk mereduksi GHG.
Akibatnya, negara industri tersebut akan cenderung mengalami carbon debit, artinya negara atau perusahaan
menghasilkan GHG lebih besar dari reduksi GHG. Bila negara pemegang carbon debit tidak mampu menetralisir
karbon sesuai kesepakatan dalam Protokol Kyoto, maka mereka akan terkena penalti atau sanksi. Pada sisi lain
beberapa negara yang lain mampu menghasilkan carbon credit, artinya negara atau perusahaan mampu mereduksi
GHG lebih besar dari GHG yang dihasilkan. Perkembangan di atas membuka peluang bagi negara-negara sedang
berkembang yang memiliki potensi dalam mereduksi greenhouse gas (GHG) ataucarbon surplus. Negara atau
perusahaan yang memiliki surplus karbon dapat menjual kelebihannya kepada negara atau perusahaan yang
memililik defisit karbon. Potensi Indonesia cukup besar untuk memasuki era perdagangan karbon tersebut.
Berdasarkan data ADB-GEF-UNDP menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
• Sejarah dan Perkembangan

5. Potensi Indonesia cukup besar dalam era
perdagangan karbon. Berdasarkan data ADB-GEF-UNDP
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas reduksi
karbon lebih dari 686 juta ton yang berasal dari pengelolaan
hutan, sedangkan perubahan fungsi hutan menimbulkan emisi
karbon lebih dari 339 juta ton, jadi terdapat surplus karbon
sebesar 347 juta ton. Bila dikurangi dengan penambahan emisi
karbon dari aktivitas industri lainnya, Indonesia masih memiliki
surplus karbon lebih dari 8 juta ton. Dengan harga rata-rata per
ton karbon saat ini sebesar US$5, maka Indonesia berpotensi
menjual sertifikat surplus karbon senilai US$40 juta atau sekitar
Rp 360 Milyar. Saat ini tantangan terhadap pengelolaan hutan
di Indonesia tidak hanya terkait pada perdagangan karbon saja,
melainkan bagaimana manfaat tersebut bisa berdampak pada
masyarakat lokal atau masyarakat adat yang selama ini aktif
menjaga hutan. Konsep benefit sharing kepada masyarakat
dalam perdagangan karbon maupun tata kelola hutan
ditekankan oleh kawan-kawan di komunitas dengan
pendekatan “need based.” Artinya, manfaat harus diterima
mereka yang telah menjaga hutan dengan baik.
.
• Peran Strategis Indonesia

6. KYOTO PROTOCOL

7. Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) adalah
sebuah perjanjian internasional yang
dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas
rumah kaca yang dihasilkan oleh industri
dunia, yang harus dicapai pada tahun 2012.
Idealnya, hasil dari Protokol Kyoto adalah
terjadinya pengurangan emisi gas di bawah
level yang terukur pada tahun 1990.
Definisi

8. Sejarah dan Perkembangan

9. • Mempertegas komitmen pada Konvensi
Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung
jawab bersama yang dibedakan (common but
differentiated responsibilities principle) ;
• Melaksanakan pembangunan berkelanjutan
khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi
GRK di atmosfer sehingga tidak membahayakan
iklim bumi;
• Membuka peluang investasi baru dari negara
industri ke Indonesia melalui MPB;
• Mendorong kerja sama dengan negara industri
melalui MPB guna memperbaiki dan
memperkuat kapasitas, hukum, kelembagaan,
dan alih teknologi penurunan emisi GRK;
• Mempercepat pengembangan industri dan
transportasi dengan tingkat emisi rendah
melalui pemanfaatan teknologi bersih dan
efisien serta pemanfaatan energi terbarukan;
• Meningkatkan kemampuan hutan dan lahan
untuk menyerap GRK.
Peran Strategis Indonesia

10. PARIS AGREEMENT

12. GAS METANA BATU BARA

13. Definisi
Gas Metana Batubara (GMB) atau biasa disebut
dengan Coal Bed Methana (CBM) adalah gas
metana (CH4) atau rawa dangkal (shallow gas)
yang terperangkap dan terakumulasi di dalam pori-
pori batubara selama masa pembatubaraan. Gas
tersebut umumnya terperangkap didalam matrix
atau pori atau celah batubara disebut sebagai
cleats, semakin banyak cleats di dalam batubara
semakin baik permeabilitasnya dan semakin besar
peluang kandungan gas metana. Gas ini tetap akan
bermigrasi atau pindah apabila dalam sistem
batubara tersebut mengalami gangguan (sesar)
yang membentuk celah yang menjadi jalan keluar
gas.

14. Produksi

15. Teknologi Produksi
• Produksi CBM Arah bor dikendalikan

16. • ECBM (Enhanced Coal Bed Methane Recovery)

17. SHALE GAS

18. Definisi
Shale merupakan batuan sedimen
klastik berbutir halus yang tersusun atas
campuran antara mineral lempung dan fragmen
kecil dari mineral lain seperti kuarsa, dolomit,
dan kalsit. Shale dikarakterisasi sebagai laminasi
tipis yang sejajar dengan lapisan batuan.
Shale gas adalah gas alam yang
diperoleh dari serpihan batuan shale atau
tempat terbentuknya gas bumi. Shale gas yang
sebagian besar terdiri atas metana yang
merupakan gas alam non konvensional. Jika gas
alam konvensional yang biasanya ditemukan di
cekungan lapisan bumi pada kedalaman ±800m
atau lebih, maka shale gas terdapat di lapisan
bebatuan (shale formation) di kedalaman lebih
dari 1500m. Lapisan tersebut kaya akan material
organik sehingga dapat menjadi sumber energi.

19. Proses Produksi Shale Gas

20. Teknologi Produksi Shale Gas
Teknologi yang digunakan yaitu metode
fracking. Fracking adalah salah satu teknik yang
dikembangkan untuk mendapatkan sisa-sisa
minyak bumi yang terdapat pada sumur-sumur
produksi, terutama pada sumur minyak tua.
Metode ini cukup efektif untuk meningkatkan
jumlah produksi sumur minyak maupun sumur
gas.

21. Potensi Shale Gas di Indonesia
Indonesia perlu bersyukur karena di berikan alam yang mempunyai
sumberdaya alam yang sangat melimpah dan mungkin kedepannya indonesia akan
beralih ke Shale Gas. Karena Indonesia juga mempunyai cadangan shale gas. Potensi
Shale gas di Indonesia pun cukup besar yaitu sekitar 574 TCF dari total cadangan dunia
sebesar 6622 TCF. Cadangan Shale gas lebih besar dibandingkan CBM sekitar 453,3 TCF
dan gas bumi 334,5 TCF. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah,
hingga saat ini terdapat 7 cekungan di Indonesia yang mengandung Shale gas dan 1
berbentuk klasafet formation. Cekungan terbanyak berada di Sumatera yaitu berjumlah
3 cekungan, seperti Baong Shale, Telisa Shale dan Gumai Shale. Sedangkan di Pulau
Jawa dan Kalimantan, Shale gas masing-masing berada di 2 cekungan. Di Papua,
berbentuk klasafet formation.

22. PARIS AGREEMENT
( PARIS COP-21 )

23. DEFINISI
• Paris Agreement (Paris COP-21) merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan
bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklim. Setelah kegagalan di COP
(Conference Of Parties) ke-19 Copenhagen 2009, banyak orang skeptis bahwa perundingan
perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang
mengikat secara global. Namun Paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkal.
Disepakatinya Paris Agreement menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih
ada dan semangat kolektif bangsa-bangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai
(noble) bagi kemanusiaan.
• Sebanyak 195 dari 196 negara anggota UNFCCC menyepakati Paris Agreement tersebut
sebagai protokol baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto sebagai kesepakatan bersama
untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk
melakukan pembangunan yang rendah emisi. Setiap tahun Conference of the Parties (COP)
to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengadakan
pertemuan guna membahas persoalan persoalan perubahan iklim dan langkah-langkah dan
kesepakatan yang harus ditempuh guna menghadapinya. Pertemuan di Paris 30 November-
11 Desember 2015 lalu merupakan sesi ke-21 atau kita kenal dengan sebutan COP21.
Pertemuan tersebut dianggap sebagai tonggak penting dalam perjuangan menghadapi
perubahan iklim karena akan menggantikan Protokol Kyoto yang ditandatangani pada 11
Desember 1997 oleh 192 negara.

24. • Pada Protokol Kyoto, negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut
berkomitmen untuk melakukan pengurangan kosentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir
“sampai pada tingkat” yang mengurangi bahaya terhadap kehidupan manusia yang
diakibatkan perubahan iklim. Protokol Kyoto didasari pada kesepakatan bersama namun
dengan langkah aksi dan tanggung jawab berbeda-beda.
• Tujuan pertemuan COP21 adalah mendapatkan sebuah kesepakatan legal-binding akan
dihasilkan, yang memungkinkan perjuangan komunitas internasional dalam menghadapi
Perubahan Iklim menjadi lebih efektif serta memberikan penguatan terhadap transisi upaya
pencegahan maupun adaptasi, serta membangun masyarakat low carbon dan program-
program ekonomi yang bersifat low carbon.

25. SEJARAH PERKEMBANGAN
• Dimulai tahun 1979 barulah muncul Konferensi Iklim Dunia (WCC) yang pertama untuk
pencarian solusi atas masalah lingkungan yang terjadi. United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) mulai ditandatangani pada Earth Summit di Rio,
Brazil, pada tahun 1992 dan resmi berlaku pada tahun 1994. Conference of Parties yang
pertama dilaksanakan di Berlin, Jerman, pada tahun 1995. Kyoto Protocol yang fenomenal
lahir dari COP ketiga di Jepang pada tahun 1997.
• Sekarang 196 negara baru saja melahirkan sebuah sejarah yang bernama PARIS
AGREEMENT pada Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris. Dua minggu proses
negosiasi terjadi sangat alot antara negara maju dan berkembang karena kekhawatiran
negara-negara berkembang, utamanya China dan India, yang tengah bergairah melakukan
pembangunan berbagai bidang di negaranya. Kekhawatiran tersebut menyebabkan
kegagalan konferensi Kopenhagen pada tahun 2009. Sebelum dilaksanakannya COP 21
Paris, sistem Intended Nationally Determined Contributions (INDC) menjadi solusi
kekhawatiran tersebut. Sistem INDC berarti bahwa setiap negara menetapkan target
pengurangan emisinya masing-masing. Seluruh negara telah menetapkan rencana masing-
masing dalam memotong emisi pasca-2020 agar menjaga kenaikan suhu rata-rata bumi
dibawah 2 derajat celcius.

26. Secara garis besar, isi dari Paris Agreement adalah:
 Memotong emisi gas sesegera mungkin dan mencapai keseimbangan antara sumber dan
penyerap gas rumahkaca di paruh kedua abad ini.
 Menjaga kenaikan suhu global dibawah 2 deraajat Celcius dan berupaya kuat hingga 1,5
derajat Celcius.
 Setiap negara wajib mengevaluasi kemajuan rencana masing-masingnya setiap lima tahun
sekali
 Dana sebesar $100 Milyar setiap tahun untuk negara-negara berkembang mulai tahun
2020, dengan komitmen untuk menambahnya untuk kedepannya.

27. PERAN STRATEGIS INDONESIA
Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena dua
pertiga wilayahnya terdiri dari perairan serta memiliki 17.000 pulau, yang banyak di
antaranya merupakan pulau-pulau kecil. Selain itu, Indonesia juga berkedudukan sebagai
salah satu sumber pengemisi yang berasal tata guna lahan, alih fungsi lahan dan sektor
kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF). Meskipun demikian,
Pemerintah Indonesia menyadari posisinya sebagai salah satu negara yang memiliki hutan
tropis terbesar yang menjadi paru-paru dunia. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki
kekayaan hutan alam tropika basah dengan nilai ekonomi mencapai sekitar US$6.120/ha
setiap tahunnya dari berbagai peran dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan kekayaan tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK
sebesar 29 persen dengan kekuatan sendiri (business as usual) dan 41 persen dengan
bantuan internasional sampai tahun 2030.
Pemerintah Indonesia juga sudah merancang kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan
dalam menyikapi perubahan iklim, diantaranya :
1. Memperkuat upaya-upaya pengurangan emisi melalui perlindungan dan konservasi
hutan yang tersisa dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan
2. Melakukan moratorium terhadap perijinan/konsesi pembukaan hutan primer dan
dengan melarang konversi lahan gambut sejak tahun 2010 sampai tahun 2016
3. Pada sektor energi, Indonesia telah memperkuat kebijakan bauran energi (energy mix),
dengan setidaknya 23 persen berasal dari EBT pada tahun 2025.

28. 4. Pada sektor penanganan limbah, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk
membangun strategi komprehensif guna meningkatkan kebijakan dan kapasitas
kelembagaan pada level daerah, meningkatkan kapasitas manajemen dari air limbah yang
berasal dari perkotaan, mengurangi timbunan sampah dengan cara mempromosikan
pendekatan “Mengurangi, Menggunakan Kembali dan Mendaur Ulang”, dan
pemanfaatan limbah dan sampah menjadi produksi energi

29. Tindakan Indonesia setelah disahkannya Paris
Agreement
• Selain kebijakan energi, Indonesia akan serius merestorasi hutan dan daerah pesisir untuk
turunkan emisi, serta sektor industri dan transportasi. Indonesia sendiri telah berkomitmen
untuk mengurangi emisi karbon 29 persen yang tertuang dalam Intended Nationally
Determined Contribution (INDC) yang disusun oleh Indonesia sebelum mengikuti
pertemuan COP21 Paris. Dalam dokumen resmi tersebut yang telah diajukan ke UNFCCC
COP 21, secara jelas tercantum pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia dari business
as usual sebesar 29 persen pada 2030 atau sebesar 41 persen jika dengan bantuan
internasional.
• Berdasarkan dokumen INDC Indonesia, proyeksi emisi untuk semua sektor diprediksi
mencapai 2,88 giga ton CO2 pada 2030. Jika rencana penurunan sebesar 29 persen
berjalan dengan mulus, maka ia setara dengan 0,835 giga ton CO2. Pada COP21 Paris,
Indonesia meluncurkan sistem perhitungan emisi karbon dari sektor lahan yang dikenal
dengan nama INCAS (Indonesia National Carbon Accounting System).
• Indonesia juga mengambil langkah signifikan dalam skema Land Use, Land-Use Change
and Forestry (LULUCF) dengan melanjutkan moratorium lahan hutan primer dan melarang
konversi lahan gambut. Di bidang energi, Indonesia berencana untuk mendorong 23
persen porsi energi terbarukan pada tahun 2030 untuk bahan bakar bagi transportasi.
Indonesia dapat memanfaatkan sumber energi geotermal, energi matahari, dan sumber
air.

30. • Selain mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan, upaya yang perlu ditempuh
Indonesia adalah mengikuti transisi global menuju penggunaan energi bersih dan
terbarukan. Pekerjaan rumah lainnya adalah melakukan perbaikan tata kelola hutan dan
gambut, pesisir dan laut, serta menghentikan penggunaan energi fosil seperti batubara.
Salah satu contoh yang dapat ditiru adalah program energi bersih dan terbarukan yang
dilakukan oleh Pemerintah Federal Jerman yang dikenal dengan program Germany’s
Energiewende. Kini energi yang dihasilkan oleh panas matahari (solar energy) mencapai
50.6% pada saat penggunaan tengah hari. Sumber energi lain yang juga menjadi tulang
punggung penopang kebutuhan energi Jerman adalah tenaga angin.
• Kemampuan teknologi dan investasi memang dibutuhkan. Namun dengan
perkembangan permintaan energy low carbon yang semakin massal, pemerintah Jerman
berencana mengurangi cost solar panels hingga 80% dalam lima tahun. Berbagai
komitmen tersebut mau tidak mau membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta dan
masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah membangun komitmen dan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya isu perubahan iklim dan berbagai upaya
penanggulangannya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan konversi energi fosil untuk
transportasi ke penggunaan energi rendah carbon atau clean energy, atau pun konversi
penggunaan energi fosil ke penggunaan energy low carbon untuk kebutuhan rumah
tangga.