SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Fax :3505136 - 3505139
3507144
Telepon : 3505550 - 3505006
( Sentral )
Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013
UM . 002 !5 /(8 /PRJU KuM -ao2.o
1 (satu) Lembar
Pengendalian Transportasi Udara
Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H
Jakarta,23 April 2020Nomor
Lampiran
Perihal Kepada
Yth. ALAMATTERLAMPIR
di
TEMPAT
1. Menunjuk arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pengendalian
Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa perlu dilakukan pelarangan sementara penggunaan
transportasi udara untuk mengangkut penumpang, yang mulai
diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 atau setidaknya
berdasarkan alasan operasional sampai dengan segmen
operasional selesai;
b. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku untuk
penerbangan dari atau ke wilayah yang telah ditetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Menteri
Kesehatan Republik Indonesia dan/atau zona merah penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19)]
c. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan
terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:
i
1) pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu
kenegaraan;
2) operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat
asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
3) operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight)
yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA;
4) operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan
darurat;
5) operasional Angkutan kargo; dan
6) operasional lainnya dengan izin dari Dirjen Perhubungan
Udara dalam rangka mendukung percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan agar tetap melaksanakan kegiatan secara normal, untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan penerbangan lainnya yang tetap
beroperasi selama masa pengendalian transportasi udara ini.
3. Untuk menjamin keberlangsung pelayanan penerbangan agar para
pimpinan instansi/perusahaan berkordinasi dengan Kepala Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten / Kota
setempat dan memberikan surat tugas kepada personil penerbangan
untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya.
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan
di lapangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan
melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
DIREKTUR JENDEI .PERHUBUNGAN UDARA
/
/ v.
NOVIE RIYANTO R
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661111 199503 1 001
Tembusan :
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB).
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
: UM . 002 /r/ /8 HUM -OOLO
Tanggal : as dfr>l 3~Dlo
Nomor
Kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.Soekamo Hatta-Banten;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar-Bali;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
13. Direktur Utama Perum LPPNPI.
JvJJlZLg-
^ |
R JENDERAL PERHUBUNGAN UDARADl
m
* *TJ
IYANTO R
nbina Utama Muda (IV/c)
n9661111 199503 1 001

More Related Content

What's hot

Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1
Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1
Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1Gantawan Rasyid
 
Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020IipRyan1
 
SE 3 Tahun 2021 Kemenhub
SE 3 Tahun 2021 KemenhubSE 3 Tahun 2021 Kemenhub
SE 3 Tahun 2021 KemenhubCIkumparan
 
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN  DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN  DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanDitjen P2P
 
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPT
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPTkesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPT
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPTYesica Adicondro
 
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16Ilham Mustafa
 
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...CIkumparan
 

What's hot (14)

Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1
Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1
Perka bkn no 21 th 2013 perum LPPNPI, PT.AP2, PT.AP1
 
Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020
 
SE 3 Tahun 2021 Kemenhub
SE 3 Tahun 2021 KemenhubSE 3 Tahun 2021 Kemenhub
SE 3 Tahun 2021 Kemenhub
 
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident  accident reportSkep 40-iii-2010 ac incident  accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
 
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN  DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN  DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpk
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
 
Uu 09 1951
Uu 09 1951Uu 09 1951
Uu 09 1951
 
Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanKewenangan Pelabuhan
Kewenangan Pelabuhan
 
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPT
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPTkesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPT
kesempatan yang setara dan masalah hukumnya PPT
 
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16
Pembentukan kejaksaan tinggi_(uu_16_thn_1961)_16
 
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...
Salinan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internsional pada ...
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 

Similar to TRANSPUDARA

SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020
SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020
SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020ardanadhi
 
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...PrabariniKartika
 
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...CIkumparan
 
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022CIkumparan
 
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdf
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdfLeny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdf
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdfRistiyanRagilPutradi
 
Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016me_idung
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020CIkumparan
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...CIkumparan
 
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm daruratInmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm daruratCIkumparan
 

Similar to TRANSPUDARA (11)

SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020
SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020
SE Dirjen Udara 32 Tahun 2020
 
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...
 
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...
 
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
 
Bast.ttg.balai
Bast.ttg.balaiBast.ttg.balai
Bast.ttg.balai
 
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdf
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdfLeny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdf
Leny M-Transportasi mendukung Eonomi masa covid 19.pdf
 
Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...
SALINAN INMENDAGRI Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan ...
 
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm daruratInmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat
Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat
 

More from PrabariniKartika

Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPI
Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPIData Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPI
Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPIPrabariniKartika
 
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di laut
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di lautPanduan menghadami pandemi COVID-19 di laut
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di lautPrabariniKartika
 
Paparan gubernur PSBB Transisi DKI
Paparan gubernur PSBB Transisi DKIPaparan gubernur PSBB Transisi DKI
Paparan gubernur PSBB Transisi DKIPrabariniKartika
 
hukum dan panduan shalat jumat MUI
hukum dan panduan shalat jumat MUIhukum dan panduan shalat jumat MUI
hukum dan panduan shalat jumat MUIPrabariniKartika
 
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpq
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpqPanduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpq
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpqPrabariniKartika
 
Pelaksanaan Salat Jumat 2 Gelombang
Pelaksanaan Salat Jumat 2 GelombangPelaksanaan Salat Jumat 2 Gelombang
Pelaksanaan Salat Jumat 2 GelombangPrabariniKartika
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUPrabariniKartika
 
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal BaruKepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal BaruPrabariniKartika
 
Permenhub nomor 25 tahun 2020
Permenhub nomor 25 tahun 2020Permenhub nomor 25 tahun 2020
Permenhub nomor 25 tahun 2020PrabariniKartika
 
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020PrabariniKartika
 
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPeraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
 
Keppres nomor 9 tahun 2020
Keppres nomor 9 tahun 2020Keppres nomor 9 tahun 2020
Keppres nomor 9 tahun 2020PrabariniKartika
 

More from PrabariniKartika (19)

Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPI
Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPIData Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPI
Data Pedagang Pasar Terdampak COVID-19 IKAPPI
 
SE KPU 20 Tahun 2020
SE KPU 20 Tahun 2020SE KPU 20 Tahun 2020
SE KPU 20 Tahun 2020
 
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di laut
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di lautPanduan menghadami pandemi COVID-19 di laut
Panduan menghadami pandemi COVID-19 di laut
 
Rekomendasi KPK MUI
Rekomendasi KPK MUIRekomendasi KPK MUI
Rekomendasi KPK MUI
 
Paparan gubernur PSBB Transisi DKI
Paparan gubernur PSBB Transisi DKIPaparan gubernur PSBB Transisi DKI
Paparan gubernur PSBB Transisi DKI
 
hukum dan panduan shalat jumat MUI
hukum dan panduan shalat jumat MUIhukum dan panduan shalat jumat MUI
hukum dan panduan shalat jumat MUI
 
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpq
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpqPanduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpq
Panduan salat berjamaah, kegiatan majelis taklim, dan madrasah diniyah tpq
 
Pelaksanaan Salat Jumat 2 Gelombang
Pelaksanaan Salat Jumat 2 GelombangPelaksanaan Salat Jumat 2 Gelombang
Pelaksanaan Salat Jumat 2 Gelombang
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
 
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal BaruKepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
 
SE Nomor 4 Tahun 2020
SE Nomor 4 Tahun 2020SE Nomor 4 Tahun 2020
SE Nomor 4 Tahun 2020
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
Permenhub nomor 25 tahun 2020
Permenhub nomor 25 tahun 2020Permenhub nomor 25 tahun 2020
Permenhub nomor 25 tahun 2020
 
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020
Keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPeraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
 
KMK PSBB
KMK PSBBKMK PSBB
KMK PSBB
 
Struktur PAN
Struktur PANStruktur PAN
Struktur PAN
 
Keppres nomor 9 tahun 2020
Keppres nomor 9 tahun 2020Keppres nomor 9 tahun 2020
Keppres nomor 9 tahun 2020
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (13)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

TRANSPUDARA

  • 1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Fax :3505136 - 3505139 3507144 Telepon : 3505550 - 3505006 ( Sentral ) Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Kotak Pos No. 1389 Jakarta 10013 UM . 002 !5 /(8 /PRJU KuM -ao2.o 1 (satu) Lembar Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Jakarta,23 April 2020Nomor Lampiran Perihal Kepada Yth. ALAMATTERLAMPIR di TEMPAT 1. Menunjuk arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa perlu dilakukan pelarangan sementara penggunaan transportasi udara untuk mengangkut penumpang, yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 atau setidaknya berdasarkan alasan operasional sampai dengan segmen operasional selesai; b. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku untuk penerbangan dari atau ke wilayah yang telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan/atau zona merah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)] c. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk: i 1) pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan; 2) operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; 3) operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA;
  • 2. 4) operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; 5) operasional Angkutan kargo; dan 6) operasional lainnya dengan izin dari Dirjen Perhubungan Udara dalam rangka mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2. Penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan agar tetap melaksanakan kegiatan secara normal, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerbangan lainnya yang tetap beroperasi selama masa pengendalian transportasi udara ini. 3. Untuk menjamin keberlangsung pelayanan penerbangan agar para pimpinan instansi/perusahaan berkordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten / Kota setempat dan memberikan surat tugas kepada personil penerbangan untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya. 4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. DIREKTUR JENDEI .PERHUBUNGAN UDARA / / v. NOVIE RIYANTO R Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661111 199503 1 001 Tembusan : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
  • 3. Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara : UM . 002 /r/ /8 HUM -OOLO Tanggal : as dfr>l 3~Dlo Nomor Kepada Yth. : 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.Soekamo Hatta-Banten; 2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan; 3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya; 4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar-Bali; 5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar; 6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang; 7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan; 8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado; 9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari; 10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke 11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); 12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); 13. Direktur Utama Perum LPPNPI. JvJJlZLg- ^ | R JENDERAL PERHUBUNGAN UDARADl m * *TJ IYANTO R nbina Utama Muda (IV/c) n9661111 199503 1 001