SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Yth. : 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.
di
Tempat
SURAT EDARAN
NOMOR: 10/K.1/HKM.02.3/2020
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN
DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
I. Latar Belakang
Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan
Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan
Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan
Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan
Dasar Calon PNS dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS, perlu
disusun Surat Edaran tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
dalam Masa Pandemi COVID-19. Diharapkan melalui Panduan Teknis ini,
tujuan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud pada masa pandemi COVID-19
tetap dapat tercapai sesuai dengan tuntutan pembelajaran pada masing-
masing program Pelatihan tersebut.
II. Tujuan
Tujuan disusunnya Surat Edaran ini untuk menyebarluaskan Panduan Teknis
sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta dan Tenaga
Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19.
III. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat Panduan Teknis yang bersifat operasional sebagai
acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan
Pelatihan pada masa pandemi COVID-19.
Pelatihan yang dimuat dalam Surat Edaran ini meliputi:
a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN Tingkat I);
b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II);
c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas (PKP):
d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); dan
e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan
I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer
Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Diklat Prajabatan CPNS).
IV. Dasar
Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi
Negara;
e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020
tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai
Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
dan
g. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor:
13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
V. Isi Edaran
Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:
a. Panduan Teknis Penyelenggaraan PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP,
Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini;
b. Panduan Teknis ini merupakan acuan bagi Lembaga Penyelenggara
Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan dalam penyelenggaraan
PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat
Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID-19:
c. Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga
Pelatihan agar mematuhi dan melaksanakan Panduan Teknis ini; dan
d. Panduan Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya masa pandemi COVID-19.
VI. Penutup
Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Surat Edaran ini dapat menghubungi:
Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara
Telp. 021-3455021-4
e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id
Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id
Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan
dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ADI SURYANTO
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

More Related Content

What's hot

Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021CIkumparan
 
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...CIkumparan
 
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 CIkumparan
 
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021CIkumparan
 
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021Salinan perpres nomor 100 tahun 2021
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021CIkumparan
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
 
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...HarisFadhil
 
Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021CIkumparan
 
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021CIkumparan
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
 
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fixSk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fixCIkumparan
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...PT. Trinity Auto
 
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
 
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020CIkumparan
 
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022CIkumparan
 
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdfKm kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdfRivki Priatna
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021CIkumparan
 

What's hot (19)

Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
 
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...
Addendum se-ka-satgas-nomor-23-tahun-2021-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-...
 
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
 
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
 
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021Salinan perpres nomor 100 tahun 2021
Salinan perpres nomor 100 tahun 2021
 
Perpres0192016
Perpres0192016Perpres0192016
Perpres0192016
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
 
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...
 
Perpres no 19_2016
Perpres no 19_2016Perpres no 19_2016
Perpres no 19_2016
 
Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021Kepgub no. 1430_th_2021
Kepgub no. 1430_th_2021
 
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
 
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fixSk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
 
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...
 
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
 
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
Se ka-satgas-nomor-10-tahun-2022
 
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdfKm kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
 

Similar to PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19shirizkiku
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...ssuser7f69af
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...CIkumparan
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokCIkumparan
 
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiPMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiCIkumparan
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4CIkumparan
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020Bastaman Kusumadewa
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Agaton Kenshanahan
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_peraffanzikri
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdffatiyaauliannisa
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselAgaton Kenshanahan
 
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020RepublikaDigital
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
 
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020shirizkiku
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
 

Similar to PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (20)

Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
 
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan VaksinasiPMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
PMK No 10/2021 Pelaksanaan Vaksinasi
 
Pergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa TimurPergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa Timur
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per43 pmk.05 2020_per
43 pmk.05 2020_per
 
Regulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakartaRegulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakarta
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
 
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020
Kepmenkes NO.HK.01.07.Menkes-238-2020
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
 
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020
Kepmenkes HK.01.07/MENKES/238/2020
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 

More from temanna #LABEDDU

Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 pngDinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 pngtemanna #LABEDDU
 
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemdaWebinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemdatemanna #LABEDDU
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmtemanna #LABEDDU
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020temanna #LABEDDU
 
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu dataPerpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu datatemanna #LABEDDU
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronikPerpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletroniktemanna #LABEDDU
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTtemanna #LABEDDU
 
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikuu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektroniktemanna #LABEDDU
 
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAHRundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAHtemanna #LABEDDU
 
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covidPanduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covidtemanna #LABEDDU
 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19temanna #LABEDDU
 
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19temanna #LABEDDU
 
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jptSe Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpttemanna #LABEDDU
 
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswaraPerkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswaratemanna #LABEDDU
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara temanna #LABEDDU
 
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19temanna #LABEDDU
 
Se menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankeduaSe menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankeduatemanna #LABEDDU
 

More from temanna #LABEDDU (20)

Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 pngDinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
 
Perencanaan anggaran pp
Perencanaan anggaran ppPerencanaan anggaran pp
Perencanaan anggaran pp
 
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemdaWebinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020
 
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu dataPerpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronikPerpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikuu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
 
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAHRundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
 
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covidPanduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
 
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
 
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jptSe Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
 
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswaraPerkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
 
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
 
Se menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankeduaSe menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankedua
 

PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

  • 1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Yth. : 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga; 2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga; 3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan 4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota. di Tempat SURAT EDARAN NOMOR: 10/K.1/HKM.02.3/2020 TENTANG PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) I. Latar Belakang Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS, perlu disusun Surat Edaran tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi COVID-19. Diharapkan melalui Panduan Teknis ini, tujuan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud pada masa pandemi COVID-19 tetap dapat tercapai sesuai dengan tuntutan pembelajaran pada masing- masing program Pelatihan tersebut. II. Tujuan Tujuan disusunnya Surat Edaran ini untuk menyebarluaskan Panduan Teknis sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta dan Tenaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19. III. Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat Panduan Teknis yang bersifat operasional sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19. Pelatihan yang dimuat dalam Surat Edaran ini meliputi: a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN Tingkat I); b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II); c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP): d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); dan e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Diklat Prajabatan CPNS). IV. Dasar Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • 2. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara; e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan g. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. V. Isi Edaran Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut: a. Panduan Teknis Penyelenggaraan PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; b. Panduan Teknis ini merupakan acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dalam masa pandemi COVID-19: c. Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Tenaga Pelatihan agar mematuhi dan melaksanakan Panduan Teknis ini; dan d. Panduan Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19. VI. Penutup Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi: Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Telp. 021-3455021-4 e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ADI SURYANTO Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri; dan 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.