Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.

1. Penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD)
dalam Implementasi Pembangunan Pemuda
di Daerah
Asdep Kemitraan Pemuda
Disampaikan pada
Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan
Kalimantan Utara, Tahun 2022-2024
Kalimantan Utara, 8 Februari 2023

2. PEMUDA INDONESIA

3. PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020 - 2024
YANG DIDUKUNG BIDANG PEMUDA
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI
UNTUK PERTUMBUHAN YANG
BERKUALITAS
PN 1
PP2: Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi
KP1:
Peningkatan penciptaan
start-up dan peluang usaha
ProP 4:
Pelatihan Kewirausahaan.
KP1:
Revolusi Mental dalam Sistem
Pendidikan
ProP 3:
Peningkatan kepeloporan dan
kesukarelawanan pemuda,
serta pengembangan
pendidikan kepramukaan.
REVOLUSI MENTAL DAN
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
PN 4
PP1: Revolusi Mental dan
Pembinaan Ideologi Pancasila
MEMPERKUAT STABILITAS
POLHUKHANKAM DAN
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PN 7
PP5: Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional
KP4:
Peningkatan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
ProP 2:
Peningkatan Pencegahan
Penyalahgunaan dan
Rehabilitasi Penyalahguna
Narkotika.
MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING
PN 3
KP3:
Peningkatan Kualitas Pemuda
ProP 1:
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dan Koordinasi Lintas
Sektor Layanan Kepemudaan
ProP 2:
Pencegahan Perilaku
Beresiko
ProP 3:
Partisipasi Aktif Sosial dan
Politik Pemuda
PP5: Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan dan Pemuda
3
Sumber: Paparan Bappenas,Juli2021
PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020-2024
BIDANG PEMUDA

4. c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk
pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan,
intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras,
penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular
seksual.
ISU STRATEGIS PEMUDA DALAM RKP 2022 DAN
ARAH KEBIJAKAN MENINGKATKAN PEMUDA PADA RKP 2023
Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada:
a) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan
terutama sinergi pusat dan daerah, termasuk mendorong
penyusunan regulasinya di tingkat daerah;
b)peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui
kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi, serta
keikutsertaan dalam forum internasional; dan
Sumber: RKP 2022 & RKP 2023

5. PERPRES NOMOR 43 TAHUN 2022
 Perpres Nomor 43 Tahun 2022
ditandatangani Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 18 Maret
2022, menggantikan Perpres Nomor
66 Tahun 2017.
 Perpres ini menjadi semangat baru
untuk mengoptimalkan koordinasi
dan sinergi kepemudaan di tingkat
Pusat dan Daerah

6. SURAT EDARAN
KEMENDAGRI
(No:400.3.3/12445/BANGDA)
Tentang :
Koordinasi Lintas Sektor
Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan
Oleh Pemerintah Daerah

7. Batang Tubuh
Perpres Nomor 43 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM
BAB I.
• Pasal 1. Definisi-definisi
• Pasal 2. Tujuan Koordinasi
BENTUK KOORDINASI
BAB II.
• Pasal 3. Ruang Lingkup
• Pasal 4. Bentuk program sinergis antarsektor
• Pasal 5. Bentuk kajian dan penelitian kepemudaan
• Pasal 6. Bentuk kegiatan mengatasi dekadensi moral…
STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI
BAB III.
• Pasal 7. Strategi koordinasi
• Pasal 8. RAN Pelayanan Kepemudaan
• Pasal 9. RAD Pelayanan Kepemudaan
TIM KOORDINASI
BAB IV.
• Pasal 10. Tim Koordinasi (Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota)
• Pasal 11. Unsur TKN (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana)
• Pasal 12. Susunan Ti m Pengarah
• Pasal 13. Susunan Tim Pelaksana
• Pasal 14. Tugas Tim Pengarah
• Pasal 15. Tugas Tim Pelaksana
• Pasal 16. Sekretariat
• Pasal 17. Kelompok Kerja
• Pasal 18. TKP ditetapkan oleh Gubernur
• Pasal 19.TKK ditetapkan oleh Bupati/Walikota

8. Batang Tubuh
Perpres Nomor 43 Tahun 2022
MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI
BAB V.
• Pasal 20. Hubungan Kerja Tim Koordinasi
• Pasal 21. Laporan kerja TKN kepada Presiden
• Pasal 22. Laporan kerja TKP kepada Ketua Tim Pelaksana
• Pasal 23. Laporan kerja TKK kepada Gubernur
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI.
• Pasal 24. Pemantuan dan Evaluasi RAN
• Pasal 25. Pemantauan dan Evaluasi RAD
PENDANAAN
BAB VII.
• Pasal 26.Sumber Pendanaan
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII.
• Pasal 27. Penyesuaian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX.
• Pasal 28. Pemberlakuan Tim Koordinasi
• Pasal 29. Pemberlakukan peraturan pelaksana dari
Perpres No.66/2017
• Pasal 30. Pencabutan Perpres No.66/2017
• Pasal 31. Pemberlakuan Perpres No.43/2022

9. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT

10. Tujuan
Koordinasi
Efektivitas pelayanan kepemudaan
Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan
kepemudaan
Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan
Tujuan Koordinasi Lintas Sektor
Pelayanan Kepemudaan

11. 01
Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas
yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
Wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan suatu tema
kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan konkret yang
disepakati Bersama.
Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana
Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan
Realisasi program/kegiatan masing-masing kementerian, lembaga dan
organisasi perangkat daerah (OPD) atau melalui kerja sama lintas
kementerian, lembaga dan lintas OPD

12. TUJUAN RAN/RAD KEPEMUDAAN
2020-2024
Memberikan panduan dan arahan dalam
pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi
institusi pemerintah dan jejaring organisasi
pemuda serta pemangku kepentingan
kepemudaan lainnya, baik pada tingkat
nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
Tujuan Umum Tujuan Khusus
Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah
dan potensi kepemudaan yang berguna untuk
mendukung pembangunan nasional
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran
pemerintahan dan juga di tataran pemangku kepentingan
kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan
pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing
Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian
(monev) untuk berbagai kegiatan kepemudaan dalam
periode 2020– 2024

13. Indikator
Instansi
Pelaksana
RAN
& RAD
Variabel-variabel yang menunjukkan
target sasaran.
Daftar program dan kegiatan yang akan
dijalankan secara teknis untuk mendukung
target dan indikator.
Pelibatan instansi K/L dan Pemda dalam
mendukung pelaksanaan Pelayanan
Kepemudaan.
Sasaran yang ingin dicapai dari
pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
Salah satunya yaitu meningkatkan
capaian IPP.
Matriks RAN & RADPelayanan Kepemudaan
Target
Program &
Kegiatan

14. Struktur Tim Koordinasi
Pasal 9 ayat (7) Perpres
Nomor 43 Tahun 2022,
pelaksanaan koordinasi
strategis lintas sektor
penyelenggaraan
pelayanan kepemudaan
untuk daerah provinsi dan
kabupaten/kota
dikoordinasikan oleh
Menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dalam negeri.

15. Tim Koordinasi Daerah (1)
TIM PENGARAH

16. Tim Koordinasi Daerah (2)
TIM PELAKSANA

17. Tim Koordinasi Daerah (3)
• Ketua setiap
Pokja
ditentukan oleh
Tim Pelaksana
sesuai bidang
tugas Pokja
Ketua
•Pejabat Eselon III OPD
terkait, Organisasi
Kepemudaan, Media,
Akademisi/Pakar
kepemudaan, BUMD
dan Swasta
Anggota • Pokja dibentuk
sesuai kebutuhan
daerah dan sejalan
dgn alokasi
anggaran daerah
• Disarankan jumlah
Pokja mengikuti 5
domain IPP
Jumlah
•Membantu Tim
Pelaksana dlm
menganalisis data dan
merumuskan RAD
pelayananan
kepemudaan.
•Motor penggerak
implementasi RAD
pelayanan
kepemudaan
Tugas
KELOMPOK KERJA

18. Tim Koordinasi Daerah (4)
• Sekretariat dilaksanakan
oleh Dinas yang
menangani kepemudaan
di tingkat provinsi,
kabupaten/kota
Pelaksana
• Tim Sekretariat ditunjuk
dan ditetapkan oleh
Kepala Dinas yang
menangani kepemudaan
di tingkat provinsi,
kabupaten/kota
Penetapan • Memberikan dukungan
teknis dan administrasi
kepada Tim Pelaksana di
tingkat provinsi,
kabupaten/kota
Tugas
SEKRETARIAT

19. Tahapan
Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan
(1)
Pembentukandan
penetapanTim
Koordinasi Daerah
(TimPengarah,Tim
Pelaksana) melalui
KeputusanGubernur,
Bupati/Walikota
(2)
Identifikasi isu
kepemudaan, strategi
kebijakan
kepemudaan,
programprioritas,
alokasi anggaran
(3)
Penyusunandraft
RADolehTim
Pelaksanamelalui
mekanismeRapat
Koordinasi lintasOPD
(4)
Penyempurnaandraft
RADmelalui
mekanismeRapat
Koordinasi lintasOPD
(5)
Finalisasi RAD
melalui mekanisme
Rapat Koordinasi
lintasOPD
(6)
PengesahanRAD
melalui Peraturan
Gubernur,
Peraturan
Bupati/Walikota
(7)
Pembentukandan
Penetapan
KelompokKerja
danTim
Sekretariat
(8)
Sosialisasi
RAD kepada
semua
stakeholdersdi
daerah
(9)
Koordinasi,
sinergi, dan
kolaborasi
program/kegiatan
lintasOPD
(10)
Penyusunan
laporan
pelaksanaanRAD
olehTim
Pelaksana
(11)
Penyampaian
laporan
pelaksanaanRAD
olehGubernur,
Bupati/Walikota
kepadaTim
Koordinasi
Nasional

20. Rapat Koordinasi Lintas OPD
01. Rapat koordinasi disesuaikan dengan
kebutuhan atau tahapan penyusunan RAD
04. Alur pelaksanaan Rakor: pembukaan,
paparan narasumber, diskusi, perumusan
hasil rakor, penyampaian hasil rakor
02. Sedapat mungkin Rakor dibuka dan
dihadiri oleh Kepala Daerah
05. Peserta rakor berasal dari OPD terkait,
Organisasi Kepemudaan, kalangan akademisi,
swasta
03. Pelaksanaan Rakor memiliki tujuan jelas
dan hasilkan output yg terukur
06. OPD terkait, a.l: Badan Pembangunan Daerah, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Ketenagakerjaan, Dinas Desa PDT dan Transmigrasi, Dinas
KUKM, Dinas KKP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas
Pertanian, Dinas KLH, lembaga2 terkait kepemudaan, dll

21. Indikator Keberhasilan
RAD Pelayanan Kepemudaan
Indikator
keberhasilan dari
perspektif kinerja
pengemban
tugas
Tersusun dan terimplementasikannya RAD
pelayanan kepemudaan
Meningkatnya indeks kinerja OPD dalam
menjalankan program dan kegiatan kepemudaan
berdasarkan hasil monev kinerja OPD
Meningkatnya apresiasi pemuda terhadap
program dan kegiatan kepemudaan yang
dijalankan OPD

22. Pemantauan dan Evaluasi
RAD Pelayanan Kepemudaan
Setiap OPD melakukan evaluasi dan
pengukuran kinerja terhadap target
capaian yang telah ditetapkan
dalam Matriks RAD. Hasil evaluasi
diserahkan kepada Tim Pelaksana
Koordinasi untuk dikompulasi dan
hasilnya dilaporkan kepada Tim
Koordinasi Pusat
Instrumen evaluasi dan pengukuran
kinerja akan disediakan dalam
format aplikasi digital oleh Tim
Koordinasi Pusat

23. Pembiayaan
RAD Pelayanan Kepemudaan
Sesuai dengan ketentuan Perpres No. 43/2022, pendanaan
penyelenggaraan kegiatan koordinasi strategis pelayanan
kepemudaan di tingkat daerah, termasuk di dalamnya
pembiayaan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan,
bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Format Matriks RAD
Pelayanan Kepemudaan

25. 2021 2022 2023 2024
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DINAS
PENDIDIKAN
Rata-rata Lama
Sekolah
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
Angka
Partisipasi
1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Angka
Partisipasi
1.01.02.1.01.18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.01.40 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1.01.02.1.01.43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
SKPD
DOMAIN 1 (PENDIDIKAN)
Target Kinerja
No
Konsolidasi
Strategis Lintas
Sektor
Indikator IPP Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Baseline (2020)

26. KESIAPAN DATA INDIKATOR IPP
(SECARA NASIONAL)
DOMAIN NO INDIKATOR DATA SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
Pendidikan
X1
Rata-rata Lama Sekolah 10,89 Susenas, Maret 2021
X2
APK Sekolah Menengah 88,93 Susenas, Maret 2021
X3
APK Perhuruan Tinggi 31,19 Susenas, Maret 2021
Kesehatan dan Kesejahteraan
X4
Angka Kesakitan Pemuda 10,23 Susenas, Maret 2021
X5
Persentase Korban Kejahatan 0,85 Susenas, Maret 2021
X6
Persentase Pemuda yang Merokok 25,07 Susenas, Maret 2021
X7
Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil 16,97 Susenas, Maret 2021
Lapangan dan Kesempatan
Kerja
X8 Persentase pemuda wirausaha kerah putih 0,41 Sakernas, Agustus 2021
X9 Tingkat Pengangguran Terbuka 14,42 Sakernas, Agustus 2021
Partisipasi dan Kepemimpinan
X10
Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 70,49 Susenas MSBP 2021
X11
Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi 4,84 Susenas MSBP 2021
X12
Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat 5,40 Susenas MSBP 2021
Gender dan Diskriminasi
X13 Angka perkawinan usia anak 9,23 Susenas, Maret 2021
X14 Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan
tingkat SMA ke atas 41,11 Susenas, Maret 2021
X15 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal
24,00
Sakernas, Agustus 2021
Data yang digunakan dalam rangka exercise penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021 secara nasional, pada masing-masing indikator IPP
adalah sebagai berikut:

27. REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM MENDUKUNG IPP
• Melakukan gerakan pemuda peduli pendidikan
• Melakukan pilot projek pembinaan daerah pendidikan pemuda
• Koordinasi lintas KL terkait pengembangan pendidikan pemuda
• Pengembangan ketrampilan dan kreativitas pemuda
• Pembinaan karakter ideologi Pancasila dan kebangsaan bagi pemuda
• Penanaman nilai-nilai toleransi di kalangan pemuda
DOMAIN PENDIDIKAN
• Gerakan pemuda peduli kesehatan
• Gerakan masyarakat sehat (Germas) di kalangan pemuda
• Sosialisasi kesehatan reproduksi pada pemuda
• Gerakan pemuda tanpa rokok
• Kader pemuda anti narkoba
• Melakukan pilot projek pembinaan daerah pemuda sehat
• Pembentukan Crisis Center Pemuda
DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
27

28. REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM MENDUKUNG IPP
• Pengembangan wirausaha muda
• Pelatihan manajemen pemuda bisnis
• Pelatihan kreativitas pemuda
• Gerakan wirausaha muda Indonesia
• Pilot projek daerah wirausaha muda
• Pengembangan promosi wirausaha muda tingkat nasional dan
internasional
DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA
• Gerakan pemuda berorganisasi
• Pembinaan organisasi kepemudaan
• Pengembangan komunitas pemuda
• Pilot projek daerah organisasi pemuda
• Pengembangan partisipasi pemuda pada tingkat internasional
DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN
• Gerakan peduli pemuda perempuan
• Pilot projek daerah peduli pemuda perempuan
• Pembentukan komunitas pemuda perempuan Indonesia
• Gerakan anti kawin muda
• Pengembangan kompetensi perempuan muda
DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI
28

29. Pemetaan Daerah yang Sedang
Menyusun Draft RAD Pelayanan Kepemudaan (1)
No. Provinsi, Kabupaten/Kotamadya Keterangan
Pergub/Perbub/Perwali Matrik RAD SK Pokja SK Sekret
I. Regional 1 Kalimantan : Kota Balikpapan Pelaksanaan : tgl 18 sd 20 Oktober 2022di Hotel Blue Sky Balikpapan
1 Kalimantan Utara V V
2 Kalimantan Selatan V V
3 Kalimantan Timur V V V V
4 Gorontalo
5 Sulawesi Utara
6 Sulawesi Barat V
7 Sulawesi Tengah V
8 Sulawesi Selatan V V
9 Sulawesi Tenggara V
10 Maluku Utara
11 Maluku
12 Papua Barat
13 Papua V V
Kabupaten /Kota :
1 Kab. Kota Baru V
2 Kota. Balikpapan V V
Sedang menyusun draf. RAD

30. Pemetaan Daerah yang Sedang
Menyusun Draft RAD Pelayanan Kepemudaan (2)
No. Provinsi, Kabupaten/Kotamadya Keterangan
Pergub/Perbub/Perwali Matrik RAD SK Pokja SK Sekret
II. Regional 2 Sumatera : (Kota Palembang) Pelaksanaan : tgl. 8 sd 10 November 2022 di hotel.1O1 Jl.Rajawali Palembang
1 Aceh V V
2 Sumatera Utara V V V V
3 Sumatera Selatan V V
4 Sumatera Barat V V
5 Bengkulu V V V
6 Riau
7 Kepulauan Riau V V V V
8 Jambi V V V V
9 Lampung V V V V
10 Bangka Belitung V V V V
Kabupaten/Kota :
1 Kota Palembang v V V V
2 Kabupaten Musi Rawas V V V
3 Kabupaten Muara Enim V V
4 Kabupaten Bengkalis V V V V
Sedang menyusun draf. RAD

31. Pemetaan Daerah yang Sedang
Menyusun Draft RAD Pelayanan Kepemudaan (3)
No. Provinsi, Kabupaten/Kotamadya Keterangan
Pergub/Perbub/Perwali Matrik RAD SK Pokja SK Sekret
III. Regional 3 Pulau Jawa : (Kota Surabaya) Pelaksanaan : Tgl. 21 sd 23 November 2022 di hotel Surabaya Ciputra World
1 DKI Jakarta V
2 Banten V
3 Jawa Barat V V V V
4 Jawa Tengah
5 DIJ Jogjakarta
6 Jawa Timur V V
7 Bali
8 Nusa tenggara Barat V
9 Nusa Tenggara Timur
10 Kalimantan Barat
11 Kalimantan Tengah V V
Kabupaten/Kota
1 Kota Surabaya V
2 Kabupaten Madiun
3 Kota malang V V
4 Kabupaten Pamekasan V V
5 Kabupaten Banyuwangi V V V
6 Kabupaten Bojonegoro V V V
Sedang menyusun draf. RAD

32. TERIMA
KASIH
Kain putih kain batik,
Sehelai dipotong sepanjang papan.
Gunakan masa muda dengan baik,
Sebagai bekal di masa depan.
Beribu-ribu jumlah bintang,
Di hamparan langit yang membentang.
Meski kalangan banyak merintang,
Menyerah kita selalu berpantang.