Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan daftar keluarga penerima manfaat bantuan sosial peningkatan ketahanan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Bantuan sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 25 keluarga di Desa Wonoyoso.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )
1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141 / 514
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )
BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT
TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BBM
TAHUN 2022
DESA WONOYOSO KECAMATAN
KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
2. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141 / 514
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )
BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERDAMPAK
KENAIKAN HARGA BBM
TAHUN 2022
KEPALA DESA WONOYOSO
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM )
berdampak secara langsung / tidak langsung terhadap
Ketahanan Ekonomi masyarakat secara luas;
bahwa dalam rangka meringankan dampak negative dari
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dipandang
perlu meningkatkatkan kemampuan daya beli masyarakat
pada kelompok rentan yang menanggung beban terberat
efek kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) seperti
dimaksud pada butir a;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud
pada butir a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan
daftar nama – nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Sosial Peningkatan Ketahanan Masyarakat Terdampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) pada Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten kebumen
Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
4. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal baru
Desa;
15. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 128 /PMK.07 / 2022 Tentang Perubahan atas
peraturan Mentri keuangan Nomor 190 / PMK.07 /
2021 Tentang pengelolaan Dana Desa
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022
tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
5. Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020
tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan
Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kebumen
Nomor 157 Tahun 157 Tahun 2021 Tentang Standar
Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
anggaran 2022
23. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020 - 2025 ( Lembaran Desa Wonoyoso
Tahun 2019 Nomor 5 )
24. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Berskala Dea (Lembaran Desa
Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Desa Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial
Peningkatan Ketahanan Masyarakat Terdampak Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) pada Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten kebumen Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Desa ini.
KEDUA : Besaran Bantuan Sosial Peningkatan Ketahanan
Masyarakat Terdampak Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak ( BBM ) pada Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten kebumen Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar
Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) dan diterimakan
6. untuk satu kali penyaluran per keluarga penerima
manfaat.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Di tetapkan : di Wonoyoso
Pada tanggal : 9 Nopember 2022
KEPALA DESA WONOYOSO
IMAM MASKURI
7. Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
: Keputusan Kepala Desa Wonoyoso
: 141 / 514
: 9 Nopember 2022
: Daftar Nama KPM Bansos Peningkatan
Ketahanan Masyarakat Terdampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERDAMPAK KENAIKAN
HARGA BBM
TAHUN ANGGARAN 2022
NO NAMA ALAMAT
NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN
NO KARTU KELUARGA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 MAD MURJAN RT 01 RW 01 3305160101550012 3305162112110003 JOMPO
2 SUDIRAH RT 01 RW 01 3305166704410001 3305160702073340 JOMPO
3 MUSRIPAH RT 01 RW 01 3305165402420002 3305162006110005 JOMPO
4 SARILAH RT 02 RW 01 3305165204500003 3305162006110008 JOMPO
5 HADI SUMARSO RT 02 RW 01 3305160208540001 3305160702073284 JOMPO
6 NGATINI RT 03 RW 01 3305164406600004 3305162005140001 JOMPO
7 SANUSRI RT 04 RW 01 3305165012170002 3305160702072649 JOMPO
8 WARSIN RT 01 RW 02 3305163112600035 3305161111090001 JOMPO
9 WATIJO ARJO SUWITO RT 02 RW 02 3305160101450008 3305160702072572 JOMPO
10 JUMADI HADI SANTOSO RT 03 RW 02 3305161708560003 3305160702071922 JOMPO
11 PARINAH RT 03 RW 02 3305166710590001 3305162210100014 JOMPO