Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, mencakup tugas pengawasan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, serta strategi pencegahan dan pengawasan yang dilakukan.

1. Oleh :
IVAN YUDHARTA
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024

2. Agenda
Pengawasan
Pengawasan
Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih
12 Februari 2023 s/d 14 Maret 2023
TAHAPAN TERDEKAT

3. DAFTAR PEMILIH
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
AKURAT MUTAKHIR KOMPREHENSIF TRANSPARAN
Tidak ada
kesalahan informasi
atau keterangan
dalam penulisan
Disusun berdasarkan
informasi terbaru
Memuat Pemiih
yang MS, dan
Mencoret yang TMS
Menyampaikan
informasi dan
menerima masukan
dari publik

4. Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu
a. Prinsip komprehensif, merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara
lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih
yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
b. Prinsip inklusif, merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga,
pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan
penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih.
c. Prinsip akurat, merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu
memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
d. Prinsip mutakhir, merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan
informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.
e. Prinsip terbuka, merupakan prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih
yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

5. f. Prinsip responsif, merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian
tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar
Pemilih.
g. Prinsip partisipatif, merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya
kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyusunan daftar
Pemilih.
h. Prinsip akuntabel, merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan
tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan
hasil Pemutakhiran Data Pemilih.
i. Prinsip perlindungan Data Pribadi, merupakan prinsip yang memberikan
perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya.
j. Prinsip aksesibel, merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam
mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

6. Penyerahaan Data Kependudukan
dari Kementerian Dalam Negeri
kepada KPU dan WNI bertempat
tinggal diluar negeri dari Kementerian
Luar Negeri kepada KPU
Sinkronisasi Data
Kependudukan
dan Data WNI di
luar negeri
Penyerahan Daftar Potensial
Pemilih Lokasi khusus dari
KPU Kabupaten/Kota kepada
KPU melalui KPU Provinsi
Penyerahan DP4 oleh
Menteri Dalam Negeri
dan DP4LN oleh
Menteri Luar Negeri
kepada KPU
Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir
yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan
dengan DP4 hasil sinkronisasi dan
Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir dengan
DP4 LN hasil sinkronisasi oleh KPU
Penyerahan Data Pemilih dari
KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
Penyerahan Data Pemilih Luar
Negeri dari KPU kePPLN
Penyusunan
bahan
Pencocokan
dan Penelitian
Pencocokan
dan
Penelitian
Penyusunan,
Rekapitulasi
dan Penetapan
DPS/DPSLN
Pengumuman
DPS/DPSLN dan
Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawas
dan Peserta Pemilu
Perbaikan
DPS/DPS
LN
Pengumuman
DPSHP/DPSHP LN dan
Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawasdan
Peserta Pemilu
Penyusunan,
Rekapitulasi
dan Penetapan
DPT/DPT LN
Pengumuman
DPT
Penyusunan
dan Rekapitulasi
Daftar Pemilih
Tambahan
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Alur Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih

7. 2023 7
SYARAT PEMILIH
a. WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin.
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan
Laksana Paspor;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf
d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
PKPU 7 Tahun 2022

8. TIMELINE PENGAWASAN
2023 8
Lampiran PKPU 7 Tahun 2022

9. 2023 9
Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa
• 1. Mengawasi Proses :
• Pencocokan dan penelitian data pemilih
• Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa
dan penyampaian hasil kepada PPK
• Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, Perbaikan DPS
• Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat Kelurahan/Desa dan
penyampaian hasil kepada PPK
• 2. Menyusun Form Pencegahan, Form A pengawasan dan mengisi AKP
• 3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan

10. FOKUS PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1
Pembentukan Pantarlih
2 Pencocokan dan Penelitian (Proses & Hasil)
3
Penyusunan
DPS, Pengumuman &
Perbaikan DPS
4 Penyusunan
DPT & Pengumuman
5
Penyusunan
DPTb dan DPK
6
Penyusunan
TPS Lokasi Khusus

11. 2023 11
Kerawanan Pencocokan Penelitian (coklit)
1. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung (alasan Kesehatan, menganggap
mengetahui keberadaan pemilih diwilayah kerjanya dll);
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit;
3. Tidak menindaklanjuti masukan/ tanggapan masyarakat;
4. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang TMS seperti pemilih yang MD dengan dibuktikan
dengan suket kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil
menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun dan belum pernah kawin.
6. Pantarlih tidak mencatat pemilih yang MS
7. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit
8. Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK setelah dilakukan coklit
9. Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu

12. Pemilih dalam TPS paling banyak 300 orang, dengan memperhatikan:
1. Tidak menggabungkan kelurahan/desa
2. Kemudahan pemilih ke TPS
3. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang
berbeda
4. Aspek geografis setempat
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang
waktu pemungutan suara
Pemetaan TPS

13. STRATEGI PENCEGAHAN
2023 13
1. Panwaslu Desa/Kelurahan menjalin koordinasi dan menghimbau kepada PPS agar mengangkat Pantarlih
sesuai ketentuan dan memastikan pantarlih manjelankan tugas secara maksimal
2. Mengingatkan agar PPS terbuka dalam kegiatan penyusunan dan penetapan daftar pemilih, memaksimalkan
sosialisasi, koordinasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemutakhiran.
3. Identifikasi Kerawanan pengelolaan data Pemilih
4. Optimalisasi simpul-simpul Pengawas Partisipatif : secara spesifik mengajak mitra untuk cekdptonline
mandiri [himpun hasilnya, lengkapi dokumen pendukung dan konsolidasikan]
5. Koordinasi stakeholder [instansi-institusi, organisasi, Partai Politik dan Lembaga Pemantau] tahapan ini krusial,
harus menjadi perhatian bersama
6. Berkoordinasi dengan Jajaran PPS untuk mendapatkan akses rencana kerja Pantarlih
7. Membentuk Posko Pengaduan masyarakat (online/offline)
8. mendokumentasi dan Publikasikan seluruh kerja pencegahan
9. Konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan

14. STRATEGI PENGAWASAN
2023 14
1. Tentukan Fokus Pengawasan
2. Membentuk Posko Pengaduan masyarakat
3. Melakukan Pengawasan melekat dan melakukan uji petik
4. Analisis data, Audit dan investigasi
5. Penggunaan instrumen hukum cegah di lapangan, saran perbaikan (lakukan secara
berjenjang)
6. Konsolidasi data dengan jajaran [berlapis,sebelum rekap setingkat diatasnya]
7. Mencermati seluruh form A pengawasan di wilayah masing-masing, sampaikan secara
tertulis kepada PPS melalui Panwaslu Kecamatan atau melalui /di forum
koordinasi/rapat pleno terbuka
8. mendokumentasi dan Publikasikan seluruh kerja pengawasan
9. Konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan

15. PENGAWASAN PROSES COKLIT
2023 15
Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan bahwa Pantarlih :
1. Berkoordinasi dengan RT RW setempat
2. Melakukan coklit dari rumah kerumah & tidak boleh digantikan oleh orang lain
3. Mencocokkan daftar pemilih dalam form model A dengan KTP-el
4. Mencatat pemilih yang telah MS tapi belum terdaftar, memperbaiki data pemilih
5. Mencoret pemilih yang TMS tapi masih tercantum [meninggal dunia,pindah domisili,berubah status
TNI-POLRI,belum genap 17 dan belum kawin,tidak ada keberadaanya, terganggu jiwa berdasar
keterangan dokter, sedang dicabut hakpilih berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap]
6. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis dissabilitas
7. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak
memiliki KTP-el
8. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang
beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih & menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke
lain wilayah
9. Pantarlih menyerahkan hasil pemutakhiran kepada PPS

16. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
Hasil Pemutakhiran
2023 16
Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan bahwa Pantarlih :
1. Memastikan PPS menyusun daftar perubahan pemilih berbasis TPS dengan menggunakan formulir
Model A-Daftar Perubahan Pemilih
2. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi melalui forum rapat pleno terbuka
3. Berkoordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi
4. Menghimpun catatan khusus yang akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka penyusunan DP
5. Menyampaikan saran masukan/perbaikan kepada PPS dalam hal proses rekapitulasi tidak sesuai
ketentuan, dokumentasikan
6. Mendapat salinan hasil rekapitulasi model A-Rekap PPS dan Form A-Daftar perubahan pemilih,
SALINAN NASKAH ASLI
7. Memastikan PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK
8. Menuangkan form A Pengawasan & Form F Pencegahan
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslucam sebagai bahan konsolidasi data
10. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi PKD melaporkan hasil pengawasan kepada
Panwascam

17. ESENSI COKLIT
01
02
03
04
Mencoret Data Pemilih yang
Tidak Memenuhi Syarat
Memberikan Tanda Bukti Pendaftaran
Pemilih dan Menempelkan Stiker di
bagian depan rumah Pemilih
Memperbaiki Data Pemilih yang
Belum Lengkap/Benar
Mencatat/Mendaftar Pemilih yang
Belum Terdaftar

18. 2023 18
3
1
4
2
Memastikan pantarlih
melaksanakan tugas sesuai
dengan tata cara, prosedur
dan mekanisme coklit
PK/D berkoordinasi dengan
PPS berkaitan dengan
pelaksanaan coklit
PK/D Melakukan pengawasan
MELEKAT terhadap 5 Kepala
Keluarga per hari dengan
pantarlih yang berbeda (selama
masa coklit)
Menuangkan hasil pengawasan
kedalam AKP, Laporan Hasil
Pengawasan (Form A) dan Form
pencegahan serta melaporkannya
ke Panwaslu Kecamatan.
PK/D
PK/D melakukan uji petik terhadap 10 KK/ hari dalam satu
kelurahan/desa dengan sebaran seluruh TPS (pengawasan tidak
melekat – uji petik dilakukan pada pemilih yang telah di coklit)
5

19. TERIMA KASIH