Contoh Perjanjian Jual Beli Kayu Bilingual (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Saleand PurchaseLogs Contract between PT TELPP and PT BELANTARA SUBUR Page 1 of 11
Pihak Pertama Pihak Kedua
PERJANJIAN JUAL BELI KAYU
ANTARA
PT. __________________
DENGAN
PT. _________________
No : ___/BAT/TEL/III/2020
SALE AND PURCHASE LOGS CONTRACT
BETWEEN
PT. __________________
WITH
PT. _______________
No : ___/BAT/TEL/III/2020
Perjanjian Jual Beli Kayu (“Perjanjian”) ini
dibuat pada hari ini __________, tanggal
_________ bulan ______ tahun _______
(_______), oleh dan antara:
I. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
N P W P :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas untuk dan atas nama PT
____________, berkedudukan di ________-.
Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
PERTAMA” atau (“Penjual”); dan
II. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
N P W P :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas untuk dan atas nama PT
___________, berkedudukan di ____________.
Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
KEDUA” atau (“Pembeli”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai
“PIHAK”.
This Sale and Purchase Logs Contract
(“Agreement”) is made on this day, ______, date
of ______ Month of _____ year ________
(_______), by and between:
I. N a m e :
Position :
Address :
N P W P :
In this matter acting in his capacity as mentioned
above for and on behalf of PT _________, located
in __________-. Hereinafter referred to as the
“FIRST PARTY” or (the “Seller”); and
II. N a m e :
Position :
Address :
N P W P :
In this matter acting in his capacity as mentioned
above for and on behalf of PT _________,
domiciled in ________________ Hereinafter
referred to as the “SECOND PARTY” or (the
“Buyer”).
The FIRST PARTY and the SECOND PARTY
are hereinafter collectively referred to as the
“PARTIES” and separately as the “PARTY”.
The PARTIES agree to enter into this Agreement
with the terms and conditions as follows :

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk
menjual kayu kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk
membeli kayu tersebut dari PIHAK
PERTAMA.
Pasal 2
Asal Kayu
PIHAK PERTAMA memberikan jaminan
bahwa seluruh kayu yang diserahkan kepada
PIHAK KEDUA adalah sah milik PIHAK
PERTAMA yang diperoleh dari hasil
penebangan/pemanenan Hutan Tanaman
Industri (“HTI”) milik sendiri berdasarkan RKT
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi ____________ dengan
Keputusan No. 1_______. Tanggal ________
dan akan berakhir Tanggal ____ dengan:
Target : ___ Ha (Luas) dan
_____ M3 (Volume).
Pasal 3
Jenis Kayu
Gmelina yang diproduksi PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
Spesifikasi Kayu
1. Diameter 8 cm - 60 cm dan panjang 4,1 M,
dengan toleransi panjang kurang dari 4,1 M
tetapi lebih dari 2 M sampai 3 M sebesar
10% (sepuluh persen) dari total volume
kayu.
Article 1
Scope of Work
The FIRST PARTY hereby agrees to sell logs
to the SECOND PARTY and the SECOND
PARTY hereby agrees to purchase such logs
from the FIRST PARTY.
Article 2
The Origin of Logs
The FIRST PARTY provides guaranty that the
logs delivered to the SECOND PARTY is a
legitimately owned by the FIRST PARTY
obtained from the results of the
logging/harvesting from its Industrial Timber
Plantation (“Hutan Tanaman Industri/HTI”)
proprietary based on RKT which has been
approved by the:
Target : ____ Ha (area) and
___ M3 (Volume).
Article 3
Types of Log
Gmeilina which produced by the FIRST
PARTY.
Article 4
Specification of Log
1. Diameter 8 cm - 60 cm and length of 4.1 M,
with tolerance of less than 4.1 M but more
than 2 M to 3 M by 10% (ten percent) of the
total volume of logs.
2. Other log specifications are indicated in
Exhibit 1 of this Agreement.

2. Spesifikasi kayu lainnya yang indikasinya
terdapat di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
Pasal 5
Harga Kayu
1. Disepakati oleh PARA PIHAK sebesar
US$ 45.00/per Green Ton (empat puluh lima
Dollar Amerika Serikat per Ton) di atas
tongkang/ponton (“FOB”).
2. Harga tersebut merupakan murni harga kayu
sampai di atas ponton sehingga belum
termasuk kewajiban pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (“PSDH”).
3. Kewajiban pembayaran PSDH akan
dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK
PERTAMA, dan akan ditagihkan kemudian
kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan
berat kayu yang diangkut/diterima
berdasarkan hasil timbangan sebelum
dimuat di atas pontoon dikalikan dengan
tarif PSDH yang berlaku.
4. Apabila ada pembayaran yang dilakukan
dalam satuan Rupiah, maka pembayaran
tagihannya akan dilakukan menggunakan
kurs dari KMK (Keputusan Menteri
Keuangan) yang berlaku.
Pasal 6
Tempat Penyerahan Kayu
1. FOB di atas tongkang/ponton di
pelabuhan/terminal khusus milik PIHAK
PERTAMA di Penajam – Kalimantan
Timur.
2. Berat kayu hasil dari draft survey setelah
loading di pelabuhan muat oleh surveyor
pihak ketiga.
Pasal 7
Target Penyerahan Kayu
Sebesar 1 (satu) tongkang jenis Gmelina ± 2.100
Green Tons.
Article 5
The Price of Logs
1. The PARTIES agreed with US$ 45.00/per
Green Ton (forty five United States Dollars
per Green Ton) on barge/pontoon (“FOB”).
2. The price mentioned above is solely for logs
loaded on barge however not including the
obligation for payment of the Forest
Resources Provision (“Provisi Sumber Daya
Hutan/PSDH”).
3. Payment obligation of PSDH shall be paid in
advance by the FIRST PARTY, and then
shall be invoice to the SECOND PARTY in
accordance with the weight of the logs
transported/accepted based on the results of
the scales before they are loaded on the
pontoon multiplied by the applicable fee
charged of the PSDH.
4. If there are payments made in Rupiah, then
payment is made using the applicable
exchange rate of the KMK (Minister of
Finance Decision).
Article 6
The Delivery of Logs
1. FOB barge/pontoon on the port/special
terminals belonging to the FIRST PARTY at
Penajam – East Kalimantan.
2. Logs weighed result of draft survey after
loading at the port by third party surveyor.
Article 7
Target Delivery of Logs
1 (one) barge of Gmelina ± 2,100 Green Tons.

Pasal 8
Jadwal Kapal
1. Jadwal kapal dibuat oleh PIHAK KEDUA
dan diberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sebelum dilakukan pemuatan.
2. Jadwal yang telah dibuat oleh PIHAK
KEDUA dapat dirubah sesuai kesepakatan
PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk
mengurus dan mengirim kapal/ponton yang
datang di pelabuhan/terminal khusus milik
PIHAK PERTAMA.
4. Jika waktu muat di pelabuhan melebihi 5
(lima) hari kerja, maka PIHAK KEDUA
dan PIHAK PERTAMA akan
mengevaluasi dan membahas masalah
tersebut.
Pasal 9
Pemeriksaan dan Serah Terima Kayu
1. PARA PIHAK bersama-sama memeriksa
kuantitas dan kualitas kayu yang akan
diserah terimakan di lokasi PIHAK
PERTAMA.
2. Apabila salah satu PIHAK tidak hadir dalam
pemeriksaan tersebut, maka dianggap
menerima hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan namun PIHAK PERTAMA
akan selalu wajib mengikuti ketentuan
spesifikasi kayu dalam Lampiran 1
Perjanjian ini.
Pasal 10
Cara Pembayaran
1. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dilakukan secara tunai
melalui transfer Bank selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kalender setelah
Article 8
Ship Schedule
1. Shipment schedule shall be made by the
SECOND PARTY and shall notify the
FIRST PARTY not later than 2 (two) weeks
prior to loading.
2. Schedule made by the SECOND PARTY
could be changed based in mutual agreement
of the PARTIES.
3. The SECOND PARTY shall be responsible
for taking care of and sending tug boat and
barge/pontoon to port/special terminal duly
owned by the FIRST PARTY.
4. If the time of loading at the loading port
exceeds 5 (five) working days, then the
SECOND PARTY and the FIRST PARTY
shall evaluate and discuss such matter.
Article 9
Inspection and Handover Logs
1. The PARTIES jointly review the quantity
and quality of logs that will be handed over at
the site of the FIRST PARTY location.
2. If one PARTY did not attend the examination,
it is considered to receive examination results
have been made however, the FIRST
PARTY shall always follow the log
specifications in accordance to Exhibit 1 of
this Agreement.
Article 10
Method of Payment
1. Payment by the SECOND PARTY to the
FIRST PARTY made in cash by Bank
transfer not later than 14 (fourteen) calendar
days after receiving the invoice from the
FIRST PARTY that is sent via e-mail.
2. The payment amount stated in the invoice
from the FIRST PARTY is the amount
required to be paid by the SECOND

menerima invoice dari PIHAK PERTAMA
yang akan dikirim melalui e-mail.
2. Jumlah pembayaran yang tercantum dalam
invoice dari PIHAK PERTAMA
merupakan jumlah yang wajib dibayar oleh
PIHAK KEDUA, yang terdiri dari harga
kayu dan kewajiban pembayaran PSDH.
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam
pembayaran, maka PIHAK KEDUA harus
membayar denda keterlambatan tersebut
sebesar 0.05 % /per Hari (nol koma nol lima
persen per hari) dari total nilai yang harus
dibayar kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
Pajak – Pajak
1. Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib
ditanggung dan dibayar/disetor oleh
PIHAK yang menurut peraturan perpajakan
yang berlaku menjadi beban kewajibannya.
2. Apabila salah satu PIHAK tidak dan/atau
lalai memenuhi kewajiban pajaknya, maka
PIHAK yang tidak dan/atau lalai memenuhi
kewajibann pajaknya membebaskan
PIHAK lainnya dari segala akibat hukum
yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya
kewajiban pajak tersebut, dan tidak
dipenuhinya dan/atau kelalaian memenuhi
kewajiban perpajakan oleh salah satu
PIHAK tersebut tidak akan mengurangi hak
dalam bentuk apapun dari PIHAK lainnya
yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal 12
Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian ini berlaku pada tanggal
ditandatangani sampai dengan pada tanggal
_________.
Pasal 13
Kewajiban Para Pihak
PARTY, which consists of the price of logs
and PSDH payment obligations.
3. In the event of delay in payment, then the
SECOND PARTY must pay a fine of the
delay amounting to 0.05%/per day (zero
comma zero five percent per day) of the total
value to be paid to the FIRST PARTY.
Article 11
Taxes
1. Other taxes arising in connection with the
implementation of this Agreement shall be
borne and paid/deposited by the PARTY
according to the regulations of the taxation
applicable to become a burden on their
obligations.
2. If either PARTY does not and/or fails to meet
his tax obligations, then the PARTY which is
and/or able to meet his tax obligations frees
the other PARTY from any legal
consequences arising from not satisfying such
tax liability, and not fulfilling tax obligations
and/or failure to fulfill the obligation of
taxation by one of the PARTY does not
reduce in any way the rights from the other
PARTY arising under this Agreement.
Article 12
Period of Agreement
This Agreement shall be effective on the date of
the Agreement is signed until _________.
Article 13
Obligation of The Parties
1. The FIRST PARTY is obliged to supply
logs in accordance with the Agreement and
responsible for loading the logs on the

1. PIHAK PERTAMA wajib memasok kayu
sesuai dengan Perjanjian dan bertanggung
jawab atas pemuatan kayu ke atas ponton.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas
lashing operation dan biaya-biaya yang
timbul setelah kayu dimuat di atas ponton.
Pasal 14
Penatausahaan Kayu
PIHAK PERTAMA harus memenuhi
ketentuan penatausahaan kayu sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan dan/atau peraturan pemerintah
lainnya yang berlaku.
Pasal 15
Pemutusan Perjanjian
1. Perjanjian ini berlaku pada tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian berlaku dan berkekuatan hukum
penuh hingga Jangka Waktu Perjanjian atau
diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan
Perjanjian.
2. Perjanjian ini akan berakhir atau dapat
diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Perjanjian karena hal-hal sebagai berikut:
a. Apabila salah satu PIHAK tidak dapat
melanjutkan bisnisnya atau tidak
mampu memenuhi kewajibannya yang
sudah jatuh tempo kepada kreditur
(insolven, sehingga mempengaruhi
kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban atau dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga); atau
b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat
melakukan pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
atau
c. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis
PARA PIHAK.
pontoon.
2. the SECOND PARTY is responsible for the
lashing operation and the costs incurred after
the logs is loaded on top of the pontoon.
Article 14
Administration of Logs
The FIRST PARTY shall follows the provisions
of administering logs in accordance with the
rules by the Ministry of Forestry and/or other
applicable government regulations.
Article 15
Termination of Agreement
1. This Agreement is effective on the date
signed by the PARTIES. This Agreement
full force and effect until the Period of
Agreement or terminated pursuant to the
provisions of the Agreement.
2. This Agreement will end or may be
terminated before the expiry of the Period of
Agreement due to the following:
a. If one of the PARTY was not able to
resume his business or is unable to meet
its obligations which is due to the lender
(insolven, thereby affecting its ability to
meet its obligations or is declared
bankrupt or liquidated on the basis of the
ruling of the Court of Commerce); or
b. If the SECOND PARTY is unable to
perform the payment as referred to in
Article 5 of this Agreement; or
c. Terminated by written consent of the
PARTIES.
3. In terms of termination the Agreement before
the expiry of the Period of Agreement which
is implemented on the basis of the provisions
of Article 15 paragraph 2, then it does not

3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini
yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 15 ayat 2, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban
PARA PIHAK yang masih terhutang
sebelum dilakukannya pengakhiran
Perjanjian ini.
4. Untuk tujuan pengakhiran berdasarkan
ketentuan Pasal 15 ini, PARA PIHAK
dengan ini sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
Pasal 16
Force Majeure
1. Penyimpangan dari ketentuan dalam
Perjanjian ini hanya berlaku dalam keadaan
force majeure, termasuk dan tidak terbatas
pada banjir, gempa bumi, angin topan
(badai), epidemic, pemberontakan, huru-
hara, peperangan dan keadaan lain
(termasuk adanya peraturan atau kebijakan
baru pemerintah tentang kenaikan
Penerimaan Negara berupa Pajak atau
Bukan Pajak maupun ketentuan lainnya) di
luar kekuasaan PARA PIHAK untuk
mengatasinya.
2. Keadaan force majeure harus diberitahukan
oleh PIHAK yang mengalami kepada
PIHAK lain, dalam tenggang waktu 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam melalui e-
mail. Kelalaian melakukan pemberitahuan
tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian
ini, apabila dapat dibuktikan bahwa
kelalaian tersebut juga terjadi diluar
kekuasaan PIHAK yang mengalami.
3. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK
yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak
dapat digugat dalam bentuk apapun oleh
necessarily eliminate the obligations of the
PARTIES that are still indebted before
termination of this Agreement.
4. For the purposes of termination on the basis
of regulation Article 15, the PARTIES
hereby agree to set aside the enforceability of
the provision of Article 1266 of legislation of
Indonesian Civil Code.
Article 16
Force Majeure
1. deviations from the provisions of this
Agreement apply only in case of force
majeure situations, which are including but
not limited to floods, earthquakes, hurricanes
(hurricane), epidemic, war, insurrection,
rebellion, and other circumstances (including
the existence of a new policy or regulation of
the Government of the country in the form of
Acceptance increase tax or not to tax and
other provisions) outside the power of the
PARTIES to resolve it.
2. Force majeure situations must be notified by
the party having to another party, the time lag
of 3 x 24 (three by twenty-four) hours via
e-mail. The omission of the notice do not
affect the implementation of this agreement,
if it can be proven that such negligence is also
going on outside of the power the party that
suffered.
3. Because of force majeur situations, those who
have not can be blamed and should therefore
be protected and could not be sued in any
form by any other party that suffered losses
both in and out of court.
4. If the relevant event of force majeure has
occurred for more than 45 (forty-five) days,
then the PARTIES to with mutual agreement
may terminate this Agreement by first
holding exemptions and calculations are done
(Acquit et de charge).

PIHAK lain yang mengalami kerugian baik
di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Apabila force majeure berlangsung terus
menerus selama lebih dari 45 (empat puluh
lima) hari, PARA PIHAK atas persetujuan
bersama dapat mengakhiri Perjanjian ini
dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit
et de charge).
Pasal 17
Hukum Yang Berlaku
Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan
dengan Perjanjian ini akan tunduk dan
ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik
Indonesia.
Pasal 18
Penyelesaian Sengketa dan Domisli Hukum
1. Segala perselisihan yang mungkin terjadi
dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah oleh
PARA PIHAK.
2. Apabila perselisihan yang terjadi tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, PARA
PIHAK memilih domisili hukum yang
umum dan tidak berubah di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta.
Pasal 19
Bahasa
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa,
Indonesia dan Inggris. Jika ada perbedaan
penafsiran, maka versi Bahasa Indonesia dari
Perjanjian ini yang akan diberlakukan.
Pasal 20
Lain - lain
Article 17
Applicable Law
This Agreement and other documents relating to
the Agreement shall be governed and construed
according to the laws of the Republic of
Indonesia.
Article 18
Dispute Settlement and Law Domicille
1. Any dispute might arise in the
implementation of this Agreement shall be
resolved in deliberations by the PARTIES.
2. If the dispute could not be solved amicably,
the PARTIES choose the law of domicile are
common and have not changed in Office an
District Court in Jakarta.
Article 19
Languages
This Agreement is made in 2 (two) languages,
Indonesian and English. In case of discrepancy,
the Indonesian version of this Agreement
prevails.
Article 20
Miscellaneous
1. This Agreement is not a guarantee by the
PARTIES to do or take credit in the Bank.
2. Matters that have not been regulated or
insufficiently provided in this Agreement
shall be governed and defined later upon

1. Perjanjian ini bukan merupakan jaminan
oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil kredit di Bank.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian atas persetujuan bersama PARA
PIHAK yang berlaku sebagai addendum
dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah
Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA
PIHAK, masing-masing PIHAK wajib
menyampaikan contact person yang
bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) orang,
dengan disertai nomor telepon/HP dan e-
mail yang dapat dihubungi.
4. PARA PIHAK mengakui dan menegaskan
bahwa Perjanjian ini ditandatangani dan
akan dilaksanakan dengan semangat bekerja
sama, kepercayaan dan itikad baik. Dimana
kegiatan usaha, keuntungan dan nama baik
perseroan akan dikembangkan dan
dimaksimalkan dengan seluruh cara dan
upaya yang wajar dan selayaknya.
5. PARA PIHAK wajib melaksanakan hak
dan wewenangnya untuk menjamin bahwa
kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip usaha sehat dan standar etika
yang layak.
6. PARA PIHAK sepakat untuk
memberitahukan PIHAK lain hal apapun
yang mempunyai dampak merugikan dalam
melaksanakan kewajiban akibat Perjanjian
ini.
7. Perjanjian ini merupakan keseluruhan
perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan dan
membatalkan dan menggantikan semua
pemahaman dan kesepakatan sebelumnya
antara PARA PIHAK mengenai hal
tersebut.
8. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan
dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat
mutual agreement of the PARTIES that
apply as addendum and is an inseparable part
of this Agreement.
3. Within 1 (one) week after the Agreement has
signed by the PARTIES, each PARTY is
obliged to deliver a responsible contact
person as many as 2 (two) person, with
telephone number/mobile and e-mail can be
contacted.
4. The PARTIES acknowledge and affirm that
this Agreement is signed and will be
implemented in the spirit of cooperation, trust
and good faith. Where business activity,
profit and the company's good name will be
developed and maximized with the rest of the
way and the efforts that are reasonable and
appropriate.
5. The PARTIES are obliged to exercise the
right and authority to ensure that business
activities conducted in accordance with the
principles of sound business and ethical
standards.
6. The PARTIES agree to notify the other
PARTY of any thing which had detrimental
impacts in the discharge of the obligations
resulting from this Agreement.
7. This Agreement constitutes the entire
agreement between the PARTIES with
respect to the subject matter hereof and
cancels and supersedes any prior
understandings and agreements between the
PARTIES with respect thereto.
8. In the event that any clause or part of this
Agreement shall be null, void, invalid or
unenforceable, in whole or in part based on
the provisions of the applicable legislation-
regulations, this will not affect the validity or
the other provisions of this Agreement. The
PARTIES shall, in any such event, make an
additional documents that are necessary to be
able to enforce such provisions.
9. The PARTIES are unable to divert any thing
or its obligations under this Agreement to any
third party without the prior written approval

diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-
perundangan yang berlaku, hal ini tidak
akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dalam
Perjanjian ini. PARA PIHAK akan
membuat suatu dokumen tambahan yang
diperlukan untuk dapat memberlakukan
ketentuan-ketentuan tersebut.
9. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan
setiap hal atau kewajibannya dalam
Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan
disetujui oleh pihak lainnya, perjanjian ini
akan beralih dan mengikat pengganti haknya
yang ditunjuk.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PT
_____________________________
Nama:
Jabatan: Direktur Utama
Lampiran 1 Perjanjian
Nomor : ____/BAT/TEL/III/2020
Tanggal: ___________________
in advance from the other PARTY. In the
event of transfer which is agreed by the other
PARTY, this Agreement will bind successors
and upside switching right appointed.
In witness whereof, the PARTIES hereby
execute this Agreement in 2 (two) originals with
stamp duty, each of which has equal
enforceability.
PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
PT
_____________________________
Nama:
Jabatan: Direktur Utama
Exhibit 1 of the Agreement
Number : ____/BAT/TEL/III/2020
Date : _________________
SPECIFICATION OF LOGS
1. The species of Log accepted is Planted
Gmelina;

JENIS – JENIS KAYU
1. Jenis kayu yang diterima adalah Gmelina;
2. Diameter kayu minimal 8 cm hingga
maksimal 60 cm dengan panjang rata-rata
kayu dari 4,1 meter. Panjang tidak lebih dari
2 meter hingga 3,0 meter dengan volume
10% dari total perjanjian pasokan kayu;
3. Kadar air maksimum kayu yang diterima
adalah 50%;
4. Kayu harus bersih (tanpa cabang) sehingga
tidak ada potongan cabang pada kayu;
5. Dahan, akar dan kayu harus terlihat jelas;
6. Kayu yang lentur dan memiliki
keseimbangan tidak akan diterima, kecuali
telah dipotong sesuai dengan spesifikasi;
7. Setiap tepi kayu harus dipotong dengan
baik;
8. Mekanis rusak, berlubang dan retak yang
bersih dan cukup harus diterima;
9. Kayu tidak akan mengandung logam apapun
seperti kuku, s-hook, kawat dan bahan lain
yang mengandung logam;
10. Kayu harus bebas dari arang atau hangus atau
terindikasi kayu yang hangus;
11. Kayu busuk dan hancur tidak akan diterima;
12. Kayu harus bebas dari bentuk akar dan jamur.
2. Log diameter shall be minimum 8 cm up to
maximum 60 cm with average log length of
4.1 meter. Tolerable length is more than 2
meter up to 3.0 meter with volume of 10% of
the total log supply agreement;
3. The maximum moisture content of the Logs
which is acceptable is 50 %;
4. Log shall be clean (that is without branches)
as flush as possible so that no branch stubs
remain on the logs;
5. Limb, root and wood knot shall be shaped
clearly;
6. Log which is bending and has an offset shall
not be accepted, except it has been cut
according to the specification;
7. Each edge of the wood shall be well chopped;
8. Mechanically defective, perforated and crack
that is clean and reasonably shall be
accepted;
9. Wood shall not contain any metal such as
nail, s-hook, wire and other material
containing metal;
10. Wood shall be free from charcoal or charred
or indicated charred on the wood;
11. Rotten wood or shattered shall not be
accepted;
12. Wood shall be free form root and fungus.

Contoh Perjanjian Jual Beli Kayu Bilingual (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Recommended

Recommended

More Related Content

More from GLC

More from GLC (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Contoh Perjanjian Jual Beli Kayu Bilingual (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))