Rapat legislasi DPRD pringsewu

1. 27 Oktober 2010
RAPAT LEGISLASI DPRD PRINGSEWU
Laporan akhir untuk seluruh fraksi dalam legislasi akan disampaikan dalam badan
legislasi:
Ponidi :
Pembahasan bersama-sama ada badan /payung hokum
Safrudin :
- Mekanisme pembahasan Raperda dibicarakan di komisi ,sesuai fungsi legislasi
,pengawasan, anggaran.
- Penyelesaian akhir Raperda dari 16 orang dibagi dua untuk menyelesaikan dua
raperda.Satuan kerja yang bersangkutan di undang.
Zunianto :
- Dua Raperda yang ada dinilai penting,komisi di klarifikasi agar tidak bersamaan
jadwalnya,minta dibuat rencana kerja.
- Agenda di masing-masing komisi untuk studi banding apakah yang akan
didahulukan pembahasan atau studi banding dulu.Minimal 2 perda selesai dalam
satu minggu.Pengesahan akan diatur .Dibagi dua tim.Kata akhir ada di badan
legislasi
Badan Anggaran
Badan Legislasi Masing-masing punya program kerja,tidak perlu di bahas
Badan Kehormatan di komisi.
- Studi banding belum perlu.Kita dahulukan menyelesaikan perda karena akan
masuk tahun anggaran baru.
- 31 Desember 2010 RAPBD harus disahkan:
1. KUA PPAS
2. Nota Keuangan
3. RAPBD
Sasmiati:
Bahan yang kita akan bahas ,kumpulkan referensi salah satunya mengacu dari kabupaten
induk
Ponidi :
- Diselesaikan pembahasan Raperda baru kita lakukan hal lain
- Studi banding menyusul
- KUA PPAS belum bisa dilaksanan karena belum ada perdanya
Taufikurohim :
- Hari selasa tanya ke fraksi apa tugas dan fungsi masing-masing komisi dan badan.

2. - Jumlah dari bagian kepegawaian banyak yang masih belum ditata ini tugas
banleg.
- Akan berpengaruh ke struktur organisasi ,musyawarah di fraksi masing-
masing.Hati-hati dalam anggaran.
- Jadwal Jumat Rapat Banleg dan senin bertemu dengan eksekutif .Dalam
menyusun jadwal lewat badan musyawarah.
- Kapan pembahasan KUA PPAS .Ia akan dijadwalkan pembahasan.
- Kamis ketemu fraksi
- Jumat ketemu Banleg
- Senin Bertemu eksekutif
Taufikurohim:
2 Raperda mana dulu yang akan dibahas
Ponidi:
Raperda tentang organisasi
Suyono :
- Serahkan ke eksekutif karena wilayahnya
- Perlu diundang dinas agar persepsi sama karena hal ini penting
- Perlu dihadirkan pejabat terkait ,apakah badan hokum siap
bertanggungjawab,kalau ada kalau ada jaminan tidak bermasalah .Apakah ada
jaminan siap dirampingkan.
Sunartho :
Dahulukan pokok keuangan ,karena keuangan mudah ,kalau organisasi komplek
Safrudin :
Minta atau Tanya ke eksekutif apakah cukup diwakili bagian hukum ,kalau badan
legislative siap.
Biro hokum dan Eksekutif:
- 13 dinas
- 16 badan dan kantor
Kalau dipercayakan siap ,kalau diundang satuan kerja konfirmasi ke dinas setelah
peraturan organisasi dibahas lapor ke provinsi waktu 15 hari akan dijawab.
Stiyono :
Dengan badan hokum perlu kordinasi akan diperkecil atau diperluas.
Jawaban dari Biro Hukum Pemerintah:
Representasi dari eksekutif dari hukum dan organisasi.Di Pringsewu hukum dan
organisasi jadi satu .Usulan raperda telah dikordinasikan oleh seluruh satuan
kerja.Penduduk ,wilayah RAPBD seluruhnya mendapat poin 41 ,maksimal 15 dinas dan
16 kantor.

3. Safrudin :
- semangat otonomi di kabupaten Pringsewu
- wilayah pringsewu kecil
- luas wilayah ,beban kerja tidak berat (tani,kebun,hutan dll.)
- arah kebijakan anggaran lebih dahulukan ke belanja langsung.
- SDM belum siap ,eselon banyak kosong ada 200 lebih.