Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 4. BIAS Marriot 4 agustus.pptx
Similar to 4. BIAS Marriot 4 agustus.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
4. BIAS Marriot 4 agustus.pptx
- 1. KEBIJAKAN PROGRAM IMUNISASI DALAM BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan 2022
- 2. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak UUD 1945 Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan Hukum Pemberian Imunisasi di Indonesia : WAJIB UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 “Pemerintah Daerah harus memperioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” LANDASAN HUKUM
- 3. 1. Mempertahankan INDONESIA BEBAS POLIO 2. Mempertahankan pencapaian ELIMINASI TETANUS MATERNAL DAN NEONATAL (MNTE) 3. Mencapai ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELA/CRS TARGET IMUNISASI GLOBAL
- 4. Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Imunisasi Rutin 1. Imunisasi Dasar 2. Imunisas i Lanjutan Imunisasi Tambahan Penetapan pemberian imunisasi tambahan berdasarkan kajian epidemiologis oleh Menteri, Kadinkes provinsi, atau Kadinkes Kab/Kota) Imunisasi Khusus Melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu : meningitis meningokokus, yellow fever, rabies, dan poliomyelitis Imunisasi Lanjutan : - Baduta - Anak Usia Sekolah Dasar - WUS Mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar
- 5. 1. Campak Campak merupakan menular (infeksius) yang disebabkan oleh Morbillivirus. 2. Rubela Rubela adalah penyakit penyakit yang sangat yang disebabkan oleh virus rubela. Menular melalui percikan ludah Pada ibu hamil terutama trimester pertama dapat menembus sawar plasenta dan menginfeksi janin sehingga menyebabkan abortus, lahir mati atau cacat berat kongenital (birth defects) yang dikenal sebagai penyakit Congenital Rubella Syndrome (CRS). 3. Difteri Difteri adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Difteri. Penyakit ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti gagal jantung dan gangguan ginjal sehingga memiliki tingkat kematian yang tinggi 4. Tetanus Neonatorum Tetanus merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh spora bakteri Clostridium tetani. Jika mengenai bayi berusia <28 hari maka disebut sebagai tetanus neonatorum. Gejalanya berupa spasme otot, kejang, kesulitan dalam menelan dan bernafas. 5. Kanker Leher Rahim Kanker leher rahim merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim disebabkan oleh infeksi persisten Human Papilloma Virus (HPV) type onkogenik . Menempati urutan kedua kanker pada perempuan di Indonesia PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) DALAM PROGRAM BIAS
- 6. Jadwal Imunisasi Vaksinasi primer dan booster diberikan pada usia yang berbeda-beda sesuai rekomendasi ITAGI 6 Jenis Imunisasi Usia Pemberian Bayi dan Baduta (bulan) Anak Usia Sekolah WUS (15-39 th) 1 SD 2 SD 5 SD 6 SD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 Hepatitis B BCG DPT-HB-Hib Polio Tetes (bOPV) Polio Suntik (IPV) Campak Rubela Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) Japannese Encephalitis Difteri Tetanus (DT) Tetanus Difteri (Td) Human Pappiloma Virus (HPV) Vaccine Rotavirus
- 7. KAPAN SEORANG ANAK DIKATAKAN SUDAH MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP
- 9. KLB PD3I Bagaimana apabila seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap?? Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, serta menderita cacat bahkan meninggal dunia. Selain itu, mereka juga dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain. Akumulasi anak yang tidak mendapat imunisasi rutin lengkap mengakibatkan tidak akan terbentuk Kekebalan Kelompok atau Herd Immunity
- 10. Dasar Pelaksanaan BIAS Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 6/X/PB/2014, No. 73 tahun 2014, No. 41 tahun 2014 dan No. 81 tahun 2014 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Trias UKS/M adalah ‘Layanan Imunisasi” Dicanangkan oleh 4 Menteri (Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada tahun 1997
- 11. Bulan Imunisasi Anak sekolah adalah kegiatan secara nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat yang dilaksanakan dua kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk imunisasi Campak dan bulan November untuk imunisasi DT dan Td. Bulan Imunisasi Anak Sekolah Sasaran Jenis Vaksin Bulan Pemberian Sekolah Tidak sekolah Kelas 1 Usia 7 tahun Campak Rubela DT Agustus November 1 kali 1 kali Kelas 2 Usia 8 tahun Td November 1 kali Kelas 5 Usia 11 tahun Td HPV dosis 1 November Agustus 1 kali 1 kali Kelas 6 Usia 12 tahun HPV dosis 2 Agustus 1 kali Imunisasi HPV dosis 2 diberikan pada peserta didik perempuan kelas 6 SD/MI/bentuk lain yang sederajat dan anak perempuan usia 12 tahun yang tidak sekolah dan telah mendapatkan dosis 1 HPV pada tahun sebelumnya. Pada wilayah perluasan, pelaksanaan imunisasi HPV pada tahun pertama hanya diberikan untuk peserta didik perempuan kelas 5 SD/MI/bentuk lain yang sederajat dan anak perempuan usia 11 tahun yang tidak sekolah.
- 12. 2016-2021 2022 •DKI Jakarta •DIY •Jateng (Sukoharjo, Karanganyar) •Jatim (Surabaya, Kediri, Lamongan) •Bali (Denpasar, Badung) •Sulsel (Makassar) •Sulut (Manado) Perluasan introduksi bagi anak perempuan kelas 5 di 112 kako (Prov Jateng, Jatim, Bali, Sulut, Gorontalo, Sultra) NASIONAL 2023 Perluasan Imunisasi HPV Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang Program Introduksi Imunisasi Human Papilomavirus Vaccine (HPV) tahun 2022 – 2024.
- 13. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan BIAS Setiap anak sasaran BIAS (Bulan imunisasi Anak Sekolah) berhak mendapatkan pelayanan imunisasi yang berguna untuk mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). 1 Seluruh kebutuhan vaksin, alat suntik dan safety box dibebankan pada APBN Pusat, sedangkan kebutuhan kartu imunisasi anak sekolah, format laporan, peralatan anafilaktik, dan biaya operasional dibebankan pada APBD. Dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektoral dalam hal tenaga, sarana dan dana mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Keterpaduan lintas program dan lintas sektor terkait diselenggarakan melalui wadah yang sudah ada, yaitu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS). 4 2 3
- 14. PELAKSANAAN BIAS • Sekolah wajib: • Melaporkan data peserta didik yang akan menjadi sasaran BIAS • Melakukan advokasi dan sosialisasi BIAS bagi orangtua • Memfasilitasi pelaksanaan BIAS • Penanggung jawab BIAS: guru UKS • Semua peserta didik wajib mendapatkan imunisasi melalui BIAS • Puskesmas menjadi pelaksana BIAS bagi semua sekolah di wilayah kerjanya SEKOLAH PUSKESMAS PELAKSANAAN BIAS DATA SASARAN BIAS DIFASILITASI OLEH SEKOLAH PENYIAPAN LOGISTIK VAKSIN DAN VAKSINATOR
- 15. Cakupan Imunisasi BIAS Tahun 2017- 2021
- 16. KAB/KOTA TERDAMPAK DIFTERI TAHUN 2021; 96 KAB/KOTA DI 23 PROVINSI Source: DIF-3 Monthly Report, PHEOC Data as received at Central on 30 Jan 2022 Provinsi Aceh 1. Kota Banda Aceh 2. Aceh Timur 3. Bireun 4. Kota Lhokseumawe 5. Nagan Raya Provinsi Sumatera Utara 1. Langkat 2. Mandailing Natal 3. Kota Medan Provinsi Sumatera Barat 1. Kota Pariaman 2. Solok 3. Kota Padang Provinsi Riau 1. Kota Pekanbaru Provinsi Jambi 1. Kota Jambi 2. Muaro Jambi Provinsi Sumatera Selatan 1. Kota Palembang 2. Empat Lawang 3. Musi Banyuasin Provinsi Lampung 1. Lampung Selatan 2. Lampung Utara 3. Lampung Tengah 4. Lampung Timur 5. Tulang Bawang Provinsi DKI Jakarta 1. Jakarta Utara 2. Jakarta Barat 3. Jakarta Selatan 4. Jakarta Timur 5. Jakarta Pusat Provinsi Jawa Barat 1. Kota Bandung 2. Kota Bogor 3. Bogor 4. Cianjur 5. Majalengka 6. Bekasi 7. Purwakarta 8. Bandung 9. Kota Bekasi 10. Kota Depok 11. Bandung Barat 12. Indramayu 13. Kota Sukabumi 14. Karawang 15. Sukabumi Provinsi Jawa Tengah 1. Sragen 2. Wonosobo 3. Temanggung 4. Kota Semarang 5. Kudus Provinsi Jawa Timur 1. Gresik 2. Sidoarjo 3. Jombang 4. Tuban 5. Ngawi 6. Magetan 7. Blitar 8. Pasuruan 9. Lumajang 10. Situbondo 11. Sumenep 12. Kota Surabaya 13. Kota Madiun 14. Sampang 15. Malang 16. Nganjuk 17. Kota Batu 18. Kota Blitar 19. Kota Mojokerto 20. Bangkalan 21. Bojonegoro 22. Lamongan 23. Tulungagung Provinsi Kalimantan Barat 1. Kota Pontianak 2. Kota Singkawang 3. Sintang 4. Sambas 5. Mempawah 6. Melawi 7. Bengkayang 8. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah 1. Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan 1. Kota Baru 2. Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Timur 1. Kota Balikpapan 2. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Selatan 1. Kota Makassar 2. Luwu 3. Bulukumba Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Kota Kendari 2. Buton Provinsi Banten 1. Kab Tangerang Provinsi Papua 1. Kota Jayapura Provinsi Gorontalo 1. Pohuwato Provinsi Bangka Belitung 1. Bangka 2. Bangka Tengah Provinsi Papua Barat 1. Kota Sorong 2. Raja Amat Provinsi Maluku 1. Maluku Tenggara Barat : Difteri konfirmasi lab : Difteri klinis Suspek difteri secara klinis sudah termasuk kasus difteri namun sampel tidak diperiksa karena kasus meninggal, atau pasien tidak mampu membuka mulut karena kesakitan, atau sampel diambil namun sudah tidak adekuat untuk pemeriksaan laboratorium
- 17. KASUS TETANUS NEONATORUM 17 TERDAPAT 11 KASUS TN DENGAN 9 KEMATIAN (CFR 82%) TAHUN 2021 Bayi berisiko tinggi tetanus bila status imunisasi tetanus pada ibu tidak lengkap Indonesia telah mencapai eliminasi tetanus neonatorum pada tahun 2016, tugas kita adalah mempertahankannya :1NTcase *Dotsare randomlyplacedwithinprovinces Source: Surveillance:MonthlyTNReportasof30Jan2022) 2021 11cases 2020 4cases 50 % Meninggal 2 82 % Meninggal 9
- 18. Petunjuk Teknis BIAS Bab I. Bab II. Pendahuluan Tinjauan Pustaka Bab III. Persiapan Bab IV. Pelaksanaan Bab V. Monitoring dan Evaluasi Bab VI. Surveilans KIPI Bab VII. Penutup Latar Belakang Penyesuaian Juknis BIAS 1. Menurunnya cakupan BIAS sehingga diperlukan penguatan peran lintas sektor terkait 2. Menjangkau sasaran anak usia sekolah yang tidak sekolah 3. Pemetaan Status / Riwayat Imunisasi 4. Perluasan imunisasi HPV Outline
- 19. DUKUNGAN PELAKSANAAN BIAS Sekolah / Madrasah - Guru : Menginformasikan kepada peserta didik, orang tua/wali mengenai pentingnya imunisasi dan agar seluruh peserta didik mendapatkan imunisasi pada saat pelaksanaan BIAS Media : Melakukan penyebarluasan informasi yang tepat mengenai imunisasi kepada masyarakat luas, Membantu dalam melakukan upaya advokasi pada pemangku kebijakan agar mendukung pelaksanaan BIAS, Melakukan penyebarluasan informasi yang tepat mengenai kegiatan BIAS kepada masyarakat luas memanfaatkan seluruh saluran komunikasi yang tersedia. LS terkait : Memberikan dukungan konkrit untuk pelaksanaan kegiatan BIAS sesuai dengan tugas dan fungsinya baik untuk peserta didik maupun anak usia sekolah yang tidak sekolah Kemendikbud Ristek / Kemenag 1.Mengintruksikan kepada seluruh jajaran di pusat dan daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan BIAS 2.Menetapkan BIAS sebagai indikator UKS/M dan menugaskan Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M untuk membantu secara aktif pelaksanaan BIAS 3.Mewajibkan seluruh peserta didik diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemendagri 1.Pengalokasian tenaga kesehatan Puskesmas khusus untuk imunisasi rutin (1 tim imunisasi tiap desa/kelurahan) 2.Optimalisasi Posyandu Prima 3.Penyediaan anggaran operasional melalui APBD atau pembiayaan lain yang sah 4.Memastikan kegiatan BIAS dapat dilaksanakan dengan baik. 5.Peningkatan peran PKK dan kader kesehatan dalam penggerakan masyarakat.
- 20. Optimalisasi Imunisasi Komitmen Bersama DPR (APBN) Bappenas Kemenkeu JKN Kemendagri Kemenko PMK Kemeneg PP & PA Kemkumham Kemendikbud IDAI POGI/HOGI
- 21. TERIMA KASIH