1. UDAYA K3 DI TEMPATKERJAManajemen Risiko
dan
Tanggap Darurat
- TM 3 -
1
2. UU NO.24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
Implementasi dari pembukaan UU Dasar Negara Republik
Indonesia Alinea IV
2
3. POTENSI PENYEBAB
BENCANA
Dibagi menjadi 3 diantaranya :
1. Bencana alam
Gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi,
angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran
hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemi,
2. Bencana non alam
Kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh
manusia, kecelakan transportasi, kegagalan
konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir,
pencemaran lingkungan.
3. Bencana sosial
Kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat
yang sering terjadi. 3
4. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu
bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian
kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada
saat maupun sesudah terjadinya bencana.
Kelemahan pelaksanaan penanggulangan bencana
maupun yang terkait dengan landasan hukumnya,
karena belum ada undang-undang yang secara
khusus.
Landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan
penanggulangan bencana yaitu UU no.24 tahun 2007
tentang penanggulangan bencana
4
5. Tujuan Penanggulangan Bencana :
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang
sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi,
dan menyeluruh;
4. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5
UU NO.24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA
6. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA:
ï±Pengurangan risiko bencana dan pemaduan
pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan;
ï±Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
ï±Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan
pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai
dengan standar pelayanan minimum;
ï±Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6
7. UU NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA
ïLembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik
secara tersendiri maupun secara bersama dengan
pihak lain (Pasal 28)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana
dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
ïa. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
ïb. kelestarian lingkungan hidup;
ïc. kemanfaatan dan efektivitas;
ïd. lingkup luas wilayah
7
10. Pertahun diseluruh dunia 270 juta kecelakaan
kerja, 160 juta pekerja menderita penyakit
akibat kerja, kematian 2.2 juta dan kerugian
finansial sebesar 1.25 triliun USD
Tahun 2002-2005 di Indonesia ï 300 ribu
kecelakaan kerja, 5000 kematian, 500 cacat
tetap dan kompensasi lebih dari Rp. 550 milyar
(Jamsostek)
Diperkirakan kerugian tidak langsung dari
seluruh sektor formal lebih dari Rp. 2 triliun,
dimana sebagian besar merupakan kerugian
dunia usaha (DK3N,2007)
10
STATISTIK KECELAKAAN
11. STATISTIK KECELAKAAN
-
11
2017
âąPada tahun 2017 angka kecelakaan kerja
yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus,
2018
âąSepanjang tahun 2018 mencapai 173.105
kasus dengan nominal santunan yang
dibayarkan mencapai Rp1,2Trilyun.
12. ï Memprihatinkan?? ï tetapi hendaklah dapat
menjadi pemicu bagi dunia usaha dan kita semua
untuk bersama-sama mencegah dan
mengendalikannya.
ïUpaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja
yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan
penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
tempat kerja (K3).
12
STATISTIK KECELAKAAN
13. MEMBANGUN BUDAYA K3
âą Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan
bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan
yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-
nilai agama.
âą Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang
keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi
segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah,
permukaan air, di dalam air maupun udara, yang
berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik
13
14. âąPerlu K3 setelah terjadi kecelakaan. Pada tahap ini zero accident
tidak mungkin dicapai.
Reactive atau
Natural Instincts
âąMelaksanakan K3 karena disuruh atau diawasi. Pada tahap ini
zero accident sulit dicapai.
Dependent
âąMelaksanakan K3 hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pada
tahap ini ada kesempatan zero accident dicapai.
Independent
âąMelaksanakan K3 bukan hanya utk diri sendiri, tetapi saling
mengingatkan/ memperhatikan apabila ada sesama pekerja ada
yang lupa/lalai dalam menerapkan budaya K3. Pada tahap ini
terbuka lebar zero accident dapat dicapai
Interdependent
14
TAHAPAN MEMBANGUN BUDAYA K3
15. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN
ï¶Mencari tahu ada pada tahapan berapa kita
saat ini, kemudian mengevaluasi kinerja K3
kita,
ï¶Meningkatkan kesadaran diri sendiri akan
pentingnya K3,
ï¶Selalu mengutamakan K3 dalam kegiatan
se-hari 2 untuk mewujudkan zero accident
dan lingkungan kerja yang aman.
15
16. OPTIMALISASI BUDAYA K3 BAGI MASYARAKAT
INDUSTRI
Filosofi dasar K3:
Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja
khususnya dan masyarakat industri secara menyeluruh
ï pekerjaan-nya melalui upaya pengendalian pada
seluruh bentuk-2 potensi bahaya di tempat kerja.
Apabila seluruh potensi bahaya terkendali dan
memenuhi standar aman, ï kondisi lingkungan kerja
yang aman, sehat, dan proses produksi lancar.
Pada akhirnya ï menekan risiko kerugian, sehingga
produktivitas meningkat.
16
17. KEPEDULIAN TERHADAP K3 (SAFETY
AWARENESS)
ïKepedulian terhadap K3 (Safety Awareness) juga
tergantung pada informasi tentang aspek K3, yang
akan sangat membantu kita untuk menentukan
apakah sesuatu telah selamat / aman atau belum.
ïPengetahuan / pengertian tentang aspek K3
sangat membantu kita untuk secara sistematik
menaksir / mengkaji risiko dan memandang aspek
K3 dari perspektif pikiran sehat.
17
18. ASPEK SIKAP MENTAL / PERILAKU (SAFETY
BEHAVIOUR)
Kepedulian Terhadap K3 (SAFETY AWARENESS): Punya
Pengetahuan atau selalu sadar terhadap aspek K3LL.
Sadarï Respek ï Perilaku Selamat ï Budaya K3LL
(Safety Awareness ï Respect upon Safetyï Safety
Behaviour ï Safety Culture)
Aspek perilaku akan mempengaruhi persepsi kita
terhadap risiko dan menentukan bagaimana kita
mengkaji bahwa sesuatu itu:
âSelamat atau Tidak Selamatâ
18
19. DAMPAK PERKEMBANGAN IPTEK
Perkembangan Iptek di berbagai sektor berdampak
munculnya multipotensi bahaya.
Untuk mengantisipasinya diperlukan peningkatan
upaya K3 secara kontinyu melalui berbagai
pendekatan:
- secara teknis,
- teknologis,
- sistemik
Mempertimbangkan fenomena globalisasi dunia
usaha, industri maupun perdagangan.
19
20. PENGARUH GLOBALISASI
Saat memasuki era globalisasi dunia usaha, industri &
perdagangan, ekspor/impor yang semula dihambat
dengan bea masuk/pajak, secara bertahap mulai
dihilangkan dan menuju pasar bebas.
Globalisasi memerlukan beberapa prasyarat pada
perdagangan lintas negara, yaitu pemenuhan
kepuasan pelanggan dengan menerapkan Sistem
Manajeman Mutu - ISO 9001 series, Sistem
Manajemen Lingkungan dengan - ISO 14000 series,
dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) - OHSAS 18001/18002 : 2008.
20
21. TANTANGAN / PELUANG DALAM ERA
GLOBALISASI
ï¶Untuk keberhasilan menghadapi tantangan/peluang
dlm perdagangan global, perlindungan tenaga kerja,
konsumen dan hak azasi manusia, dijadikan tolok
ukur.
ï¶Pelaksanaan K3, sangat penting dalam mencegah dan
mengurangi kecelakaan kerja, termasuk peledakan,
kebakaran dan penyakit akibat kerja (PAK).
ï¶K3 merupakan aspek perlindungan ketenagakerjaan
dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja dan
masyarakat secara nasional.
ï¶K3 wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan, baik standard nasional maupun
internasional.
21
22. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970
Sejak diberlakukan Undang-undang No 1 tahun 1970
ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Menakertrans RI
sebagai pemegang policy nasional di bidang K3, telah
dilaksanakan berbagai upaya utk mendorong
pelaksanaan K3 dalam bentuk:
âą Kampanye, Seminar, Lokakarya, Konvensi,
âą Pembinaan dan peningkatan kompetensi personil
K3,
âą Pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3 trmsk
P2K3 di tingkat nasional sampai ke tingkat
perusahaan,
âą Pemberian penghargaan K3, 22
23. K3 SEBAGAI BAGIAN BUDAYA KERJA DI SETIAP
KEGIATAN
Pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab semua pihak,
khususnya masyarakat industri,
Semua pihak yang terkait berkewajiban berperan aktif
sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan
berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus,
berkesinambungan dan menjadikan ï
K3 sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan ï
dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat
kerja.
Diperlukan sumber daya manusia yg kompeten, handal
23
24. GERAKAN EFEKTIF MASYARAKAT MEMBUDAYAKAN
K3 (GEMA DAYA K3).
ï K3 yg dilaksanankan secara konsisten dapat
menjamin:
- keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat
kerja,
- pengoperasian peralatan produksi yang aman,
- memperlancar proses produksi,
ïUntuk mendukung hal tersebut di atas, pemerintah dengan
SK Menaker Nomor: Kep.13/MEN/1984, ttg Pola
Kampanye Nasional K3, yg setiap tahun dilaksanakan pada
tanggal 12 Januari s/d. 12 Pebruari dikenal sebagai Bulan K3
Nasional.
ïPada tahun 2009 Gerakan Nasional Membudayakan K3
24
25. KECELAKAAN NIHIL / ZERO ACCIDENT
Adalah Penghargaan K3 yang diberikan Pemerintah
kepada perusahaan yang telah berhasil dalam
melaksanakan program K3 dalam kurun waktu
tertentu sehingga mencapai kecelakaan nihil sesuai
Permenakertrans RI Nomor: Per-01/MEN/I/2007, ttg
Pedoman Pemberian Penghargaan K3 yang
dikelompokkan dalam skala perusahaan :
ï Besar : jumlah karyawan > 100 orang
ï Sedang : jumlah karyawan 50 - 100 orang
ï Kecil : jumlah karyawan < 50 orang
25
26. Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pra kegiatan
dalam rangka menindak lanjuti Keputusan
Menakertrans RI Nomor: Kep.372/ MEN/XI/2009,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional
Tahun 2010â2014 telah melakukan kegiatan sbb:
ï± Penyuluhan dan pembinaan ke perusahaan dlm
rangka pembentukan P2K3 (2010)
ï± Penyebarluasan Informasi K3 guna peningkatan
pelaksanaan K3 di perusahaan (2011)
ï± Monitoring efektivitas pelaksanaan kegiatan P2K3
(2010)
ï± Bimtek penerapan SMK3 di perusahaan (2010)
26
27. ï±Bimtek penanggulangan kebakaran (2010)
ï±Penyuluhan & pembinaan thdp perusahaan di
Kab/Kota utk penilaian K3 dlm rangka pengajuan
usulan penghargaan K3, dilaksanakan
bersama pegawai pengawas Kab/Kota (2010).
ï±Pembinaan & penilaian K3 bagi perusahaan peserta
Zero Accident oleh Tim Evaluasi dari Disnakertransduk
Prov. Jatim (Des.2010 s/d. Jan. 2011)
ï±Pada tanggal 11 Januari 2011 dilaksanakan kegiatan
dialog interaktif di JTV Surabaya, dimulai pukul 05.30
s/d. 06.30 WIB (Kadisnakertransduk Prov. Jatim
didampingi dari PT HM Sampoerna Surabaya)
27
28. ï±Pemasangan spanduk pada semua unit kerja dan UPT
di daerah di jajaran Disnakertransduk Prov. Jatim.
ï±Pada tanggal 12 Januari 2011 dilaksanakan upacara
bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai di jajaran
Disnakertransduk dan diikuti banyak perusahaan di
Jawa Timur
ï±Pada bulan Maret 2011 oleh Gubernur Provinsi Jawa
Timur dan bulan Mei 2011 oleh Menakertrans RI bagi
perusahaan yang memenuhi criteria sesuai pedoman
pelaksanaan pemberian penghargaan K3 mengacu
pada Peraturan Menakertrans RI Nomor : Per-
01/MEN/I/2007, tanggal 11 Januari 2007.
28
29. 1. Melindungi dan menjamin
keselamatan setiap tenaga
kerja dan orang lain di tempat
kerja.
2. Menjamin setiap sumber
produksi dapat digunakan
secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan
dan produktivitas Nasional.
TUJUAN K3
Berdasarkan Undang-Undang No 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja
30. PIRAMIDA KECELAKAAN KERJA
Setiap Terjadi
1
10
30
600
Kecelakaan Fatal/Kematian
Di dalamnya terdapat Kecelakaan Ringan Sebelumnya
Yang di dalamnya
terdapat
Insiden yang menimbulkan
kerusakan alat/bahan
sebelumnya
Nearmiss (hampir celaka)
Sebelumnya
Yang di dalamnya
terdapat
32. Rp. 1 Juta
Biaya Langsung
1. Biaya Pengobatan & Perawatan.
2. Biaya Kompensasi (Asuransi).
Rp. 5 â 50 Juta
(Biaya Kerusakan Aset
Yang Tidak Diasuransikan)
Rp. 5 â 3Juta
(Biaya Lain-lain
Yang Tidak Diasuransikan)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. Waktu untuk Investigasi.
8. Pembayaran Gaji untuk Waktu Hilang .
9. Biaya Perekrutan dan Pelatihan.
10. Biaya Lembur.
11. Biaya Ekstra Pengawas.
12. Waktu untuk Administrasi.
13. Penurunan Kemampuan Tenaga Kerja yang
Kembali karena Cedera.
14. Kerugian Bisnis dan Nama Baik.
{
{
KERUGIAN KECELAKAAN KERJA
Teori Gunung Es Kecelakaan Kerja
Biaya Tidak Langsung
1. Kerusakan Bangunan.
2. Kerusakan Alat dan Mesin.
3. Kerusakan Produk dan Bahan/Material.
4. Gangguan/Terhentinya Produksi.
5. Biaya Administrasi.
6. Pengeluaran Sarana dan Prasarana Darurat.
33. UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
Identifikasi dan Pengendalian Bahaya
Di Tempat Kerja
1.Pemantauan Kondisi Tidak Aman.
2.Pemantauan Tindakan Tidak Aman.
Pembinaan dan Pengawasan
1.Pelatihan dan Pendidikan.
2.Konseling & Konsultasi.
3.Pengembangan Sumber Daya.
Sistem Manajemen
1.Prosedur dan Aturan.
2.Penyediaan Sarana dan Prasarana.
3.Penghargaan dan Sanksi.
SAFETY, SAFETY,
SAFETY !!
34. Pengertian
Semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang
berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit
akibat kerja (PAK).
Sumber
1.Manusia.
2.Mesin.
3.Material.
4.Metode.
5.Lingkungan.
Jenis
1.Tindakan.
2.Kondisi.
BAHAYA K3
Faktor
1.Biologi (Bakteri, Virus, Jamur, Tanaman,
Binatang).
2.Kimia (Bahan/Material/Cairan/Gas/Uap/Debu
Beracun, Reaktif, Radioaktif, Mudah
Meledak/Terbakar, Iritan, Korosif).
3.Fisik/Mekanik (Ketinggian, Konstruksi,
Mesin/Alat/Kendaraan/Alat Berat, Ruang
Terbatas, Tekanan, Kebisingan, Suhu, Cahaya,
Listrik, Getaran, Radiasi).
4.Biomekanik (Gerakan Berulang, Postur/Posisi
Kerja, Pengangkutan Manual, Desain Tempat
Keja/Alat/Mesin).
5.Psikologi/Sosial (Stress, Kekerasan,
Pelecehan, Pengucilan, Lingkungan, Emosi
Negatif).
35. Pengertian
Potensi kerugian yang
bisa
diakibatkan apabila
terdapat kontak dengan
suatu bahaya (contoh :
luka bakar, patah tulang,
kram, asbetosis, dsb).
Penilaian dan Kategori
Perkalian antara nilai
frekuensi dengan nilai
keparahan suatu
resiko.
RESIKO K3
Keparahan
Sangat
Ringan
Ringan
Sedang
Berat
Sangat
Berat
Frekuensi
Sangat
Sering
Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim Ekstrim
Sering Sedang Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim
Sedang Rendah Sedang Sedang Tinggi Ekstrim
Jarang Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi
Sangat
Jarang
Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
Rendah Perlu Aturan/Prosedur/Rambu
Sedang Perlu Tindakan Langsung
Tinggi Perlu Perencanaan Pengendalian
Ekstrim Perlu Perhatian Manajemen Atas
36. PENGENDALIAN RESIKO K3
KEHANDALAN
Hirarki Pengendalian Resiko/Bahaya
Eliminasi Eliminasi Bahaya
Tempat kerja /
Pekerjaan Aman
(Mengurangi
Bahaya)
Substitusi
Penggantian
Alat/Mesin/Bahan/Tempat Kerja
yang Lebih Aman
Perancangan
Modifikasi Alat/Mesin/Tempat
Kerja yang Lebih Aman
Administrasi
Prosedur, Aturan, Pelatihan,
Durasi Kerja, Tanda Bahaya,
Rambu, Poster, Label
Tenaga Kerja
Aman
(Mengurangi
Paparan)
Alat Pelindung Diri
Menyediakan APD kepada
Tenaga Kerja
PERLINDUNGAN
37. Pengertian
5R adalah cara/metode untuk mengatur/mengelola/mengorganisir tempat
kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan.
Tujuan
Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja.
Manfaat
1.Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih
efisien.
2.Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas.
3.Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang
bagus/baik.
4.Menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-
pemborosan di tempat kerja.
BUDAYA 5R
38. 1. Menulis dan memasang semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-
tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut
petunjuk pegawai pengawas atau Ahli K3 di
tempat kerja yang dipimpinnya.
2. Memasang semua gambar keselamatan kerja
yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan
lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat
dan terbaca menurut petunjuk pegawai
pengawas atau Ahli K3 di tempat kerja yang
dipimpinnya.
3. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang
diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin
maupun orang lain yang memasuki tempat kerja
disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan
menurut pegawai pengawas atau Ahli K3 di
tempat kerja yang dipimpinnya.
KEWAJIBAN PENGUSAHA (PENGURUS)
Undang-Undang No 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 14
39. 1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta
pegawai pengawas/keselamatan kerja.
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang
diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3
yang diwajibkan.
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan
semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3
dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya
kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh
pegawai pengawas dalam batas yang dapat
dipertanggungjawabkan.
KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Undang-Undang No 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 12
40. 1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
3. Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
5. Memberi P3K.
6. Memberi APD pada tenaga kerja.
7. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu,
kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi,
kebisingan & getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja
(PAK) dan keracunan.
9. Penerangan yang cukup dan sesuai.
SYARAT DASAR K3
Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja pasal 3
41. 10. Suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyediakan ventilasi yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara &
proses kerja.
14. Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia,
binatang, tanaman & barang.
15. Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan &
penyimpanan barang.
17. Mencegah tekena aliran listrik berbahaya.
18. Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan
yang resikonya bertambah tinggi.
SYARAT DASAR K3
Undang-Undang No 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 3