2. 1. Pengertian Intellectual Property Right atau Hak
Kekayaan Intelektual
2. Sejarah HaKI di Indonesia.
3. Prinsip-Prinsip HaKI
4. Klasifikasi HaKI
5. Dasar Hukum HaKI di Indonesia
6. Contoh Kasus Pelanggaran HaKI.
CONTENTS OF THIS PRESENTATION
3. Pengertian
Menurut WIPO, Kekayaan intelektual
(IP) mengacu pada kreasi pikiran, seperti
penemuan; karya sastra dan seni; desain;
dan simbol, nama dan gambar yang
digunakan dalam perdagangan.
Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan
Intelektual, merupakan suatu hak
kebendaan yang sah dan diakui oleh
hukum atas benda tidak berwujud
berupa kekayaan/kreasi intelektual.
4. Sejarah HaKI
Tahun 1844
Pemerintah kolonial belanda
memperkenalkan UU pertama
mengenai perlindungan HKI
UU Merek (1885), UU Paten (1910),
dan UU Hak Cipta (1912)
Tahun 1945
Undang - Undang Hak cipta dan
UU merek tetap berlaku, namun
tidak dengan UU paten
Tahun 1961
UU Merek mulai berlaku tanggal
11 November 1961.
5. Sejarah HaKI
12 April 1982
Pemerintah mengesahkan UU
No.6 tahun 1982 tentang Hak
Cipta untuk menggantikan Hak
Cipta peninggalan belanda
19 September 1987
Pemerintah Indonesia
mengesahkan UU No.7 tahun
1987 sebagai perubahan atas UU
No.12 tahun 1982
Tahun 1961
UU Merek mulai berlaku tanggal
11 November 1961.
23 Juli 1986
Presiden RI membentuk tim
khusus di bidang HKI (tim
keppres 34) melalui keputusan
presiden no.34/1986
6. Sejarah HaKI
Tahun 1989
DPR menyetujui rancangan UU
paten, yang kemudian disahkan
menjadi UU No.6 tahun 1989 oleh
presiden RI
28 Agustus 1992
Pemerintah Indonesia
mengesahkan UU No.19 tahun
1992 tentang merek
7. Prinsip HaKI
Merupakan suatu perlindungan
hukum bagi pemilik suatu hasil dari
kemampuan intelektual, sehingga
memiliki kekuasaan dalam
penggunaan hak atas kekayaan
intelektual terhadap karyanya.
Memiliki manfaat serta nilai
ekonomi yang akan memberikan
keuntungan kepada pemilik
kekayaan intelektual.
Merupakan pengembangan dari
ilmu pengetahuan, sastra dan seni
guna meningkatkan taraf
kehidupan serta akan memberikan
keuntungan bagi masyarakat,
bangsa dan Negara.
Prinsip Ekonomi
Prinsip Kebudayaan
Prinsip Keadilan Prinsip Sosial
Mengatur kepentingan
manusia sebagai warga
Negara.
8. ● Paten
● Merek Dagang
● Desain Industri
● Desain tata letak sirkuit terpadu
● Rahasia Dagang
● Indikasi Geografis
KLASIFIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
HAK KEKAYAAN INDUSTRI
HAK CIPTA
9. PERLINDUNGAN HAK CIPTA
- Melindungi: Ciptaan sebagai sebagai buah pikir/karya manusia dalam bidang ilmu, seni, sastra
Contoh: buku cetakan, software computer, rekaman ciptaan musik, dan lukisan.
- Dasar pemberian hak cipta : pertama mencipta & mengumumkan ke masyarakat seperti
mempublikasi, memamerkan atau mengedarkan
10. PATEN
Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invesiya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya
- Melindungi : Penemuan/Invention di bidang teknologi, produk, dan proses
- Dasar pemberian Hak: Kebaruan/Novelty
- Macam & Masa Perlindungan :
1. Paten sederhana/ utility : 10 tahun
2. Paten Biasa : 20 Tahun
Lisensi adalah hak secara legal yang di berikan oleh pemegang paten kepada orang lain untuk
memproduksi, biasanya dengan membayar uang royalti
11. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek:
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa
Melindungi: Pemakaian logo, lambang, gambar & tulisan untuk perusahaan, jenis produk barang
atas jenis jasa
Dasar pemberian Hak: pertama mendaftarkan tidak mirip atau sama dengan merek yang telah
terdaftar terdahulu
Masa perlindungan: 10 tahun dan dapat diperpanjang terus per 10 tahun
MERK DAGANG
12. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri:
- Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
DESAIN INDUSTRI
13. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak sirkuit Terpadu:
- SIrkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai
elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian
atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
14. Menurut UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang:
- Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang
RAHASIA DAGANG
15. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau
produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik
tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Contohnya adalah Kopi Arabika Toraja, Pemegang Hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Kopi Arabika Toraja.
INDIKASI GEOGRAFIS
16. DASAR HUKUM HaKI
● UU. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
● UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten
● UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
● UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
● UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
● UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
● UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
● PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
18. MAL GRAND INDONESIA
Mal Grand Indonesia dituntut
membayar ganti rugi sebesar
Rp 1 miliar karena telah
melanggar hak cipta
penggunaan sketsa Tugu
Selamat Datang sebagai logo
mal. Gugatan pelanggaran
hak cipta itu diajukan oleh
ahli waris Henk Ngantung.
19. PELANGGARAN
Bahwa setidak-tidaknya sejak tahun 2004, Tergugat yang
mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama
“Mal Grand Indonesia” yang berdiri tepat berhadapan dengan
patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari
ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” diketahui
menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai
siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa
“Tugu Selamat Datang”.
20. PELANGGARAN
Tindakan Tergugat a quo, menggunakan logo yang
menyerupai “Tugu Selamat Datang” secara nyata telah
melanggar hak Penggugat selaku pemegang hak cipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat
(1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
21. GUGATAN
Terkait kerugian materiil yang dialami Penggugat atas pelanggaran hak
ekonomi atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” yang
dilakukan Tergugat, maka atas penggunaan Logo Grand Indonesia yang
sudah terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, yakni selama ±
16 (enam belas) tahun, Penggugat meminta kompensasi ganti rugi sebesar
Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu milyar rupiah per tahun), sehingga apabila
diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka
kompensasi ganti rugi yang dimohonkan Penggugat mencapai
Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);
22. PUTUSAN
Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk sebagian;
Menghukum Tergugat untuk membayar
kerugian materiil yang dialami Penggugat atas
penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar
Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang
dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah
putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Prinsip sosial: sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.
Gugatan pelanggaran hak cipta awalnya dilayangkan oleh ahli waris Henk Ngantung pada 30 Juni 2020.