Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang penomoran faktur pajak. Peraturan baru ini mempertegas syarat dan tata cara pengajuan nomor seri faktur pajak oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak serta mengatur penggunaan dan perubahan nomor seri faktur pajak.

1. 1/21/2013
1
PERPER--24/PJ/2012,24/PJ/2012,
TANGGAL 22 NOVEMBER 2012TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
332211
SOSIALISASISOSIALISASI
PENOMORAN FAKTUR PAJAKPENOMORAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM
RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Penomoran
Faktur Pajak
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi
dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi
dikendalikan oleh DJP melalui
pemberian nomor seri Faktur Pajak,
dimana bentuk dan tata caranya
ditentukan oleh DJP.
ArahArah KebijakanKebijakan PengaturanPengaturan FPFP
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak
sesuai dengan UU KUP dan UU PPN.
Sehingga mempunyai basis legal yang
kuat dan lebih memberikan kepastian
hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
22
11
Sumber:Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
LandasanLandasan HukumHukum PERPER--24/PJ/201224/PJ/2012
PMKPMK
PERPER
DJPDJP
UUUU
PPNPPN
Catatan:Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
Identitas
Penjual/Pembeli
Alamat
Sesuai dengan alamat
yg sebenarnya
Jenis BKP/JKP BKP/ JKP
Menggambarkan
keadaan sebenarnya
Nomor Seri FP
Meminta
ke DJP
Tata cara ditentukan
oleh DJP
Nama
Penandatangan
FP
Identitas:
- KTP
- SIM
- Passport
Sesuai identitas yang
sah & berlaku
(fotocopy dilampirkan pada saat
pemberitahuan pejabat
penandatangan FP)
Keterangan
FP Lengkap
a
c
f
g
Pasal 13 (5) UU PPN
b
Catatan:Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
PenyempurnaanPenyempurnaan PengaturanPengaturan FPFP
Dalamhaldiketahui jumlah unit atau satuan
tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-24
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-13/65
. .-Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri
Jumlah Digit:
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri
Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan
dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
PerubahanPerubahan NomorNomor SeriSeri FakturFaktur PajakPajak
. .-Kode transaksi & status Nomor Seri
Kode & Nomor Seri Faktur Pajak tetap sama 16 Digit
KendaliKendali NomorNomor SeriSeri FakturFaktur PajakPajak
Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:
a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .
c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.
d. Telah menerima surat pemberitahuankode aktivasi dari KPP .
e. Telah menerima pemberitahuanpassword melalui e-mail.
f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-
turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur
pajak disampaikan ke KPP.

2. 1/21/2013
2
KegiatanKegiatan PermohonanPermohonan KodeKode AktivasiAktivasi dandan PasswordPassword
PKPPKP
Petugas TPT
di KPP
Data base Registrasi
Ulang PKP dan verifikasi
Pengukuhan PKP
Surat
permohonan
kode aktivasi
Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
kempos
1
4
Petugas
Seksi
Pelayanan
di KPP3
2Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
dikirim via pos
Password di email
3
Pemberitahuan
kempos di email
5
Direkam di aplikasi
di KPP
Penerima surat
masuk KPP
Catatan:Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- 52 /PJ/2012
Apabila pengiriman kode aktivasi
kempos, PKP dapat mengajukan
permohonan kode aktivasi ulang
setelah mengajukan perubahan alamat,
sedangkan apabila permohonan kode
aktivasi ditolak maka dilakukan
verifikasi dulu oleh KPP baru dapat
diajukan permohonan ulang
KegiatanKegiatan PermintaanPermintaan NomorNomor SeriSeri FakturFaktur PajakPajak
PKPPKP
Petugas TPT
di KPP
Data base
penomoran
Faktur Pajak
surat
permintaan
nomor seri
Surat
Pemberitahuan
nomor seri Faktur
Pajak
1
3
Data base
kepatuhan 3
masa pajak
terakhir
PKP memasukkan
kode aktivasi dan
password
2
Catatan:Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
nomor seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP
sesuai permintaan PKP namun apabila permintaan
melebihi 120% dari pengunaan nomor seri FP 3(tiga)
bulan sebelumnya maka yang diberikan hanya
sebanyak 120% dari penggunaan nomor seri FP
3(tiga) bulan sebelumnya dan bagi PKP yg msh
melakukan pelaporan manual (non e-SPT) atau PKP
Baru max 75 nomor seri FP
Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan
kepada PKP oleh DJP
Des Jan Peb Mar Apr Mei
18 Maret
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Nopember,Desember, dan Januari
Juni Juli Ags
15 Juni
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Pebruari, Maret, dan April
100 150 250
Nop
Maksimal diberi = 120% X (100+150+250)
= 600 .
• Yang diminta>600: diberikan 600 nomor
• Yang diminta<600: diberikan sebesar
diminta
55 25 0
Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
= 96.
• Yang diminta>96: diberikan 96 nomor
• Yang diminta<96: diberikan sebesar
diminta
Jumlah Nomor Seri yang dapat DiberikanJumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan POIN PERUBAHANPOIN PERUBAHAN
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER-
65/PJ/2010
PER-24/PJ/2012
1 Otorisasi
pemberian
nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan
sendiri oleh PKP secara
berurutan
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP
dengan mekanisme yang
ditentukan oleh DJP
2 Syarat
diberikan
nomor seri
FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP
ataupun non PKP dapat
membuat nomor sendiri.
Nomor Seri Faktur Pajak
diberikan kepada PKP yang telah
diregistrasi ulang dan PKP baru
yang telah diverifikasi dalam
rangka pengukuhan PKP
3 Identitas PKP
khususnya
alamat dan
jenis
barang/jasa
Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP
mengenai alamat dan jenis
barang/jasa harus diisi sesuai
dengan keterangan yang
sebenarnya atau sesungguhnya
10
1
Catatan:
POIN PERUBAHANPOIN PERUBAHAN
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010
PER-24/PJ/2012
4 Penunjukan
dan
Penandatangan
an FP
PKP tidak disyaratkan
melampirkan fotokopi
kartu identitas yang sah
Mengatur pejabat/pegawai
penandatangan FP yang berhak:
- PKP wajib memberitahukan ke KPP
surat penunjukan penandatangan
FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah
(dilegalisasioleh pejabat
berwenang)
5 Istilah Faktur
Pajak Cacat
Diatur dan digunakan
istilah “Faktur Pajak
cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti
dengan “Faktur Pajak tidak lengkap”
agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6 Penggunaan
Kode Transaksi
(02 dan 03)
Menimbulkan multitafsir
untuk transaksi yang harus
dipungut oleh Pemungut
dengan mekanisme normal
(transaksi di bawah Rp 10jt)
Mempertegas peruntukan Kode
Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara
pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS)
digunakan untuk penyerahan yang
PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
11
2
Catatan:Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuanpenandatangan FP + copy kartu identiitas
POIN PERUBAHANPOIN PERUBAHAN
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER-
65/PJ/2010
PER-24/PJ/2012
7 Penggunaan
Kode Transaksi
(07 dan 08)
- Transaksi PPN Terutang Tidak
Dipungut (07) dan Dibebaskan
(08) kecuali Penyerahan ke
WAPU
- Transaksi PPN Terutang Tidak
Dipungut (07) dan Dibebaskan
(08) tanpa kecuali termasuk
Penyerahan ke WAPU
8 Urutan nomor
seri Faktur
Pajak
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
- Apabila tidak dibetulkan, PKP
penerbit dikenai sanksi Ps 14
(4) UU KUP dan PKP Pembeli
tetap dapat mengkreditkan
PM
- Nomor seri Faktur Pajak
diberikan oleh DJP dengan
blok nomor urut
- Penggunaan nomor yang tidak
urut tidak dikenakan sanksi
- Terdapat kewajiban pelaporan
nomor yang tidak terpakai
9 Nomor Seri FP
ganda (lebih
dari satu)
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
- Seluruh Faktur Pajak dengan
Nomor Seri FP yang sama
/ganda termasuk Faktur Pajak
Tidak Lengkap
12
3

3. 1/21/2013
3
POIN PERUBAHANPOIN PERUBAHAN
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER-
65/PJ/2010
PER-24/PJ/2012
10 Penerbitan FP
Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru
- Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT,
yaitu di masa FP yang diganti
dan di masa pembuatan FP
pengganti
- Menggunakan Nomor Seri
yang sama
- Hanya dilaporkan di SPT FP
yang diganti
11 Kuasa - Digunakan istilah Pejabat/Kuasa
- Pemberian kepada Kuasa untuk
menandatangani Faktur Pajak
- Digunakan istilah
Pejabat/Pegawai
- Tidak ada pemberian kuasa
untuk menandatangani FP
12 Pengkreditan
FP
Kesalahan pengisian keterangan FP di
luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat
dikreditkan(nomor urut dimulai
00000001 dipertengahantahun, kode
cabang dan penandatangan
tidak/terlambatdiberitahukanke KPP
dan kode cabang keliru) Pasal 15
ayat (3) huruf b
FP yang tidak diisi dengan
keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya dan yang tidak
mengikuti tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini tidak
dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli
Pasal 17 ayat (3)
13
4
Catatan:
KETENTUAN LAINKETENTUAN LAIN
NOTA RETUR & NOTA
PEMBATALAN
FAKTUR PAJAK UNTUK
PEDAGANG ECERAN
DOKUMEN YANG
DIPERSAMAKAN
DENGAN FAKTUR PAJAK
PMK-65/PMK.03/2010
PER-58/PJ/2010
PER-10/PJ/2010
s.t.d.t.d
PER-27/PJ/2011
PERALIHANPERALIHAN
FAKTUR PAJAK
PENGGANTI SEBELUM
BERLAKUNYA PER-
24/PJ/2012
PEMBATALAN FAKTUR
PAJAK SEBELUM
BERLAKUNYA PER-
24/PJ/2012
eSPT PPN
PER-24/PJ/2012 yaitu
Nomor Seri FP sama
dengan yang diganti
PER-24/PJ/2012
Tetap menggunakan
eSPT PPN 1111 v.1.3
sepanjang belum ada
perubahan
SELESAISELESAI
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com
Modified by
http://faisalsmn.wordpress.com/