2. 1
Penginputan Dokumen Invoice
PMSE di B1
PERUBAHAN DALAM E-FAKTUR 3.1
2
Pengkreditan PM yang Ditagihkan
dengan Ketetapan Pajak
3
Prepop BC 4.0 (Pasal 21 Ayat 5 PMK
65/PMK.04/2021)
Penambahan Fitur No 1 dan 2 sudah bisa digunakan seluruh WP setelah update dilakukan.
Sedangkan, untuk Fitur No 3 masih Piloting, hanya beberapa WP yang bisa menggunakan prepop
dan divalidasi. Namun, untuk WP yang belum piloting disarankan untuk mengisi bagian field
“Nomor Dokumen Pendukung” walaupun belum divalidasi.
4. Bagi PKP yang telah dipungut PPN oleh Pemungut PPN PMSE, dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada
Masa Pajak yang sama dengan tanggal bukti pungut PPN dibuat, dengan ketentuan sebagai
berikut.
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B1 SPT Masa PPN
pada aplikasi e-Faktur.
b) Dalam hal pelaporan dalam Formulir 1111 B1 SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur
sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
dilaporkan dalam Formulir 1111 B2 SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur.
c) Pajak Masukan yang tidak dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN pada
aplikasi e-Faktur.
Bukti pungut PPN PMSE dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen
sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Dapat dikreditkan
apabila memenuhi ketentuan pasal 12 PER 12/PJ/2020
5.
6. Diisi dengan
Nama Pemungut#Nomor Identitas Perpajakan
Contoh: Peqier Ltd.#012345678053000
Diisi dengan nomor Bukti Pungut, seperti
nomor commercial invoice, billing, order
receipt, atau dokumen sejenis, yang
menyebutkan pemungutan PPN yang dibuat
oleh Pemungut PPN PMSE.
Diisi dengan tanggal dibuatnya dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak (Bukti Pungut)
Diisi dengan Masa Pengkreditan PM, yaitu
Masa Pajak yang sama dengan tanggal bukti
pungut PPN dibuat atau 3 bulan setelah
berakhirnya Masa Pajak bersangkutan.
Tidak ada validasi
data
7. Apabila sudah approval sukses maka tidak bisa ubah nomor dokumen dan/atau masa
pengkreditan.
Dokumen yang sudah approval sukses tidak bisa dibatalkan
Apabila ada salah nomor dok., masa, atau mau dibatalkan, maka dpp dan ppn di isi 0
kemudian input yang baru.
Tidak bisa input nomor dokumen yang sama 2x
No Kode Error Keterangan Solusi
1 ETAX-API-50006 Masa pelaporan melebihi 3 masa dari
masa penerbitan dokumen bukti
pungut
Pastikan pengkreditan/pelaporan di Masa
Pajak yang sama dengan tanggal bukti pungut
PPN dibuat atau 3 bulan setelah berakhirnya
Masa Pajak bersangkutan.
Kode Error yang mungkin
muncul!
11. Diisi dengan DJP.
Nama lawan transaksi tidak divalidasi
Diisi dengan nomor SKP yang akan
dikreditkan.
Diisi dengan tanggal tanggal pelunasan SKP.
Diisi dengan Masa Pengkreditan PM, yaitu
Masa Pajak yang sama dengan tanggal
pelunasan SKP atau 3 bulan setelah
berakhirnya Masa Pajak bersangkutan.
Nilai PPN diisi sesuai Nilai Pokok SKP.
DPP berarti 10xnilai PPN
12. Yang divalidasi
Nomor SKP pengisian harus benar
Tanggal dokumen, sesuai tanggal pelunasan.
Tanggal pelunasan harus setelah UU CIKA berlaku.
Apabila ada pelunasan lebih dari sekali maka yang dipakai adalah tanggal pelunasan terakhir.
Saat data pelunasan dari MPN masuk ke SIDJP akan otomatis adjustment. Tapi jika masih ada
selisih padahal sebenernya sudah lunas misal ada selisih Rp.0,5 karna pembulatan, maka Pihak
KPP(Seksi Penagihan) harus melakukan rekalkulasi di laman sidjp.
Nilai PPN sesuai dengan pokok SKP.
Validasi apakah SKP diajukan upaya hukum atau tidak. Jika diajukan upaya hukum akan
tertolak. Akan muncul notifikasi error
Masa pajak sesuai masa tanggal pelunasan atau 3 masa setelahnya.
13. No Kode Error Penyebab Solusi
1 ETAX-API-50048
Ketetapan pajak tidak
ditemukan
Pelunasan SKP dilakukan sebelum
UU CIKA berlaku
Pastikan pelunasan SKP yang akan
dikreditkan dilakukan setelah UU CIKA
berlaku.
2 ETAX-Api-50052
tanggal dokumen
tidak valid, seharusnya
yyyy-mm-dd
Pengisian tanggal dokumen salah,
belum sesuai tanggal pelunasan
Pastikan tanggal dokumen diisi sesuai tanggal
pelunasan. Jika tidak tau atau ragu di kode
errornya disebutkan tanggal pelunasan di
system tanggal berapa, ikuti aja.
3 ETAX-API-50054 Nilai
PPN Ketetapan Pajak
tidak valid
Nilai PPN yang dimasukkan tidak
sesuai dengan nilai Pokok SKP.
Pastikan yang diinput adalah Nilai Pokok SKP
aja, tidak termasuk nilai sanksi.
4 ETAX-API-50050
Ketetapan Pajak tidak
dapat dilaporkan
karena melakukan
upaya hukum
SKP dilakukan upaya hukum Salah satu syarat bisa dikreditkan adalah tidak
dilakukan upaya hukum. Jika sudah dilakukan
upaya hukum maka tidak bisa dikreditkan.
Kode Error yang mungkin
muncul!
15. Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha
kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:
a) wajib membuat faktur pajak, yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan
barang ke Kawasan Berikat yang dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
sebelum menerbitkan faktur pajak;
b) Tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan; dan
c) menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta
dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 21 ayat 5 PMK
65/PMK.04/2021
Jadi, Dokumen BC 4.0 menjadi dasar dalam pembuatan FP
07 supaya bisa mendapatkan fasilitas tidak dipungut.
Saat pembuatan FP mengikuti ketentuan yg berlaku. Namun,
saat buat FP harus sudah punya BC 4.0 supaya bisa
mendapatkan fasilitas.
16. Terdapat tambahan field baru pada perekaman FP kode 07 atau 08, yaitu field “Nomor Dokumen
Pendukung”. Field ini mandatory diisi untuk pembuatan FP 07 atas pemasukan barang ke KABER,
diisi dengnan nomor SPPB (BC 4.0)
*Prepop BC 4.0 masih piloting untuk 16 WP yang ditunjuk.
Dokumen SPPB dapat di prepop* melalui web efaktur (tatacara mirip seperti prepop PEB dan Cukai).
Download dokumen csv dulu, kemudian di impor ke Efaktur desktop. Sebelum di impor harus
mengisikan dulu nsfp ke dokumen csv tsb.
Perekaman manual tetap bisa, namun harus mengisikan nomor SPPB dan lawan transaksi dengan
benar.
21. 1. Nomor SPPB
harus sesuai dengan data yang ada di BC dan sudah
dipertukarkan.
2. NPWP Lawan transaski (yang ada di Kaber)
harus sesuai dengan data lawan transaksi yang mnegajukan BC 4.0
3. Tanggal FP tidk boleh mendahului tanggal SPPB
Data yang divalidasi..
22. No Kode Error Penyebab Solusi
1
ETAX-API-10025
Tanggal Faktur tidak
boleh kurang dari
tanggal SPPB
FP dibuat sebelum adanya
dokumen BC 4.0
Untuk dapat fasilitas, pembuatan FP harus
didasari dengan SPPB. Pastikan sudah
memiliki SPPB saat pembuatan FP.
Kode Error yang mungkin
muncul!
