Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram

478 views

Published on

Presentasi ini memuat review kerja asistensi yang telah kami laksanakan dalam membenahi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Mataram, NTB, dan mengadress sejumlah rekomendasi rencana aksi pembenahan lanjutan pada tahun 2015.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Review dan Rencana Aksi Pembenahan Perizinan Terpadu Kota Mataram

  1. 1. REKOMENDASI RENCANA AKSI PEMBENAHAN PPTSP DI KOTA MATARAM Ervyn Kaffah (Kaukus NGO NTB untuk Reformasi Birokrasi) Disampaikan dalam Workshop Exit Meeting Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Perbaikan Pelayanan TKI dan Perizinan Terpadu di NTB Mataram, Februari 2015 1
  2. 2. MASALAH & TANTANGAN AWAL YANG DITEMUI (IMPLEMENTASI KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB)  Dasar hukum penyelenggaraan perizinan terpadu dipandang masih lemah karena berupa Perwal Pelimpahan kewenangan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum  Adanya perbedaan persepsi mengenai wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang sudah diterbitkan  Adanya perbedaan persepsi mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap Pencapaian Target Perolehan PAD  Adanya perbedaan persepsi mengenai wajib/tidaknya rekomendasi Tim Kerja Teknis dijadikan acuan dalam dalam menerbitkan izin dan tanggungjawab terhadap konsekwensi hukum yang muncul akibat pelaksanaan izin yang diterbitkan  Masih ada SKPD Teknis yang berpandangan bahwa pelimpahan kewenangan belum berjalan efektif, dan ada jenis perizinan yang sebaiknya ditinjau pelimpahan kewenangannya karena berdampak semakin panjangnya rantai pelayanan.  Penempatan Staf SKPD Teknis ke BPMP2T belum terlaksana dengan baik  Kejelasan Rincian tugas & Fungsi Tim Kerja Teknis dan Anggaran Survey Lapangan 2
  3. 3. MASALAH & TANTANGAN AWAL YANG DITEMUI (PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BPMP2T)  BPMP2T BELUM MEMILIKI SOP (Panduan Bussiness Process) Kegiatan pelayanan perizinan. Juga terkait dg prosedur tertulis penerbitan izin  SOSIALISASI keberadaannya kepada masyarakat & mempermudah masy. mengakses Informasi standar pelayanan, misal: pengembangkan website khusus, pengumuman publik di pasang/tempel di tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, dlsb.  STANDAR PELAYANAN belum sesuai harapan pengguna layanan. Khususnya meninjau kembali mengenai: - lama waktu proses perizinan agar bisa lebih dipercepat dan kapan pengambilan izin yang sudah jadi, - penetapan tarif yang terjangkau, - mereview kembali syarat perizinan sehingga lebih memudahkan untuk dipenuhi termasuk persyaratan untuk izin perpanjangan  KUALITAS LAYANAN belum memuaskan. Dalam hal ini menyangkut: -kecepatan pelayanan perizinan (memberlakukan prosedur izin paket), -penguasaan petugas terhadap materi perizinan, -kedisiplinan dan tanggungjawab serta kesopanan (aspek sikap) petugas dalam melayani, -ketersediaan sarana prasarana yang memadai (gedung yang memadai, mesin fotocopy), dan kenyamanan pengguna layanan. 3
  4. 4. TREND POSITIF TERKAIT IMPLEMENTASI KEWENANGAN &TANGGUNGJAWAB Masalah Trend Perbedaan persepsi mengenai wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang sudah diterbitkan. Telah menjadi kesepahaman bersama bahwa wewenang pengawasan tetap menjadi kewenangan SKPD teknis terkait Perbedaan persepsi mengenai wajib/tidaknya rekomendasi Tim Kerja Teknis dijadikan acuan dalam menerbitkan izin. Telah ada kesepahaman antara BPMP2T dan SKPD Teknis terkait bahwa semua Izin yang memerlukan rekomendasi Tim Kerja Teknis hanya bisa diterbitkan atas pertimbangan dan rekomendasi Tim Kerja Teknis. Perbedaan Persepsi mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap Pencapaian Target Perolehan PAD. Telah ada pemahaman bersama bahwa pencapaian target PAD tetap menjadi tanggungjawab SKPD Teknis sementara BPMP2T sifatnya membantu. Penempatan staf dari SKPD Teknis ke BPMP2T sempat terhambat Kini telah berjalan dengan baik. Meski demikian masih ada satu SKPD (BLH) yang belum menempatkan stafnya di BPMP2T. Ke depan, BPMP2T masih memerlukan tambahan staf, guna menjamin system loket berjalan efektif. 4
  5. 5. PEMBENAHAN PELAYANAN YANG BERJALAN  Pemberlakuan system pengurusan izin paket atau secara paralel, telah berhasil mempersingkat waktu pengurusan izin hingga 70% dan mengurangi biaya administrasi hingga 40%.  Menyusun SOP pelayanan baru yang lebih efektif sebagai panduan kerja pelayanan  Melaunching web-site Badan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai Badan dan pelayanan yang diberikan  Melaksanakan sosialisasi melalui pemasangan baliho di lokasi-lokasi strategis  Penerbitan leaflet dan brosur baru yang lebih lengkap mengenai syarat, tarif, dan waktu pengurusan izin  Meningkatkan kenyamanan pengguna layanan di area front office  Penyediaan ruang kerja yang lebih memadai bagi staf back office dan staf secretariat. Jika sebelumnya harus berbagi ruang dengan SKPD lain, sekarang ini sebagian besar lantai I gedung II (Eks Kantor DPRD Kota Mataram) telah digunakan seluruhnya oleh BPMP2T. 5
  6. 6. REKOMENDASI RENCANA AKSI PEMBENAHAN PENYELENGGARAAN PTSP TAHUN 2015 (TERLAMPIR) Rencana Aksi P.Jawa b SKPD Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan % target Capaia n 1 2 3 4 5 6 Penyusunan Perda Penyelenggara -an Perizinan Terpadu Satu Pintu Bagian Hukum BPMP2T, SKPD Teknis Terkait, Bagian Organisasi Adanya Perda yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu -Adanya Draft Raperda -Adanya Draft naskah Akademik 70% Penyusunan SOP Tim Kerja Teknis BPMP2T SKPD Teknis terkait Adanya SOP khusus yang mengatur pelaksanaan kerja Tim Kerja Teknis SOP memuat pengaturan mengenai staf yang mewakili SKPD Teknis dalam Rapat Tim  Diterbitkannya SK SOP Tim Kerja Teknis  Utusan SKPD Teknis dalam Rapat TKT minimal …. 100% 6

×