SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Yth. Bapak Mohamad Rizki, SH., MH dan rekan-rekan. Izin Saya Indra Sofian,
NIM 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampakan pendapat terkait:
1. Jelaskan mengapa perlu adanya penatagunaan tanah?
Jawaban:
Penatagunaan tanah adalah suatu rangkaian kegiatan penataan,
periuntukkan dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka
pembangunan nasional.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah disebut bahwa:
Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang
meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang
terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai salah satu kesatuan sistem
kepentingan masyarakat secara adil.
Perlu ada penatagunaan tanah dalam rangka:
a. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai
dengan arahan tata wolayah, sehingga tidak terjadi penggunaan tanah
yang salah tempat;
b. Mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan
dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang
salah urus;
c. Mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu
dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah;
d. Menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 16 Tahun 20014, Penatagunaan tanah
bertujuan untuk:
1. Mengatur penguasaan, pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
bagi kebutuhan kegiatan pembangunan yangs esuai dengan rencana
tata ruang wilayah.
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah;
3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta
pengendalian pemanfaatan tanah;
4. Menjaminn kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan
memanfaatan tanah bagi masyarkat yang mempunyai hubungan
hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Penatagunaan tanah bukan hanya mengatur pemanfaatan tanah bagi
usaha-usaha pertanian, tetapi juga usaha-usaha lain, seperti industry,
pertambangan, permukiman dan sebagainya sejalan dengan kehidup
bermasyarakat.
2. Jelaskan mengapa perlu adanya tata lakasana penatagunaan tanah?
Jawaban:
Pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi, dan
seimbang (LOSS) di wilayah perdesaan, serta aman, tertib, lancar, dan
sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan, yang menjadi persyaratan
penyelesaian administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal
10 ayat (1).
Perlu adanya tata laksanana penatagunaan tanah agar:
a. Tersedianya peta dan data penggunaan tanah;
b. Tersusunnya data dan daftar pemilik tanah serta tanah kelebihan dari
batas maksimum yang ditentukan dan tanah absente;
c. Pengukuran tanah desa demi desa dalam rangka pensertipikatan hak
atas tanah;
d. Mempercepat proses pelayanan di bidang pertanahan;
e. Menumbuhkan pengerian mengenai arti penting penggunaan tanah
secara berencana;
f. Menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah;
g. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah
perdesaan dan perkotaan;
h. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah
dan peta daerah-daerah kritis;
i. Pemeliharaan tanah menambah kesuburannya merupakan kewajiban
setiap pemegang hak atas tanah;
j. Memberikan fatwa tata guna tanah setiap ada permohonan hak atas
tanah
SUMBER REFERENSI:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah.
Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, Cetakan Pertama. 2019.
Rizki, Mohamad. Administrasi Pentagunaan Tanah, Bahan Materi
Tuweb Sesi 7, November 2020.

More Related Content

Similar to Diskusi 4 Landreform.doc.pdf

Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikRetno Pratiwi
 
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfDiskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfIndra Sofian
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruanglilikwbs
 
Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Denny Helard
 
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangUu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangmuhfidzilla
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangRizki Fitrianto
 
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi LahanPenataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahangophil
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptx
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptxTugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptx
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptxfarahputri18
 
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfPP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfFaizRivaldy1
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...224100501
 

Similar to Diskusi 4 Landreform.doc.pdf (20)

Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
 
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfDiskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...
Perda Kab. Padang Pariaman No 14 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Terlant...
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007
 
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangUu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
uu no26-2007
uu no26-2007uu no26-2007
uu no26-2007
 
12 uu no26-2007
12 uu no26-200712 uu no26-2007
12 uu no26-2007
 
Uu 24 1992
Uu 24 1992Uu 24 1992
Uu 24 1992
 
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi LahanPenataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
uud
uuduud
uud
 
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptx
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptxTugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptx
Tugas 1 - Konsolidasi Tanah sebagai Upaya untuk Pemanfaatan Tanah.pptx
 
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfPP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
 

More from Indra Sofian

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 

Diskusi 4 Landreform.doc.pdf

  • 1. Yth. Bapak Mohamad Rizki, SH., MH dan rekan-rekan. Izin Saya Indra Sofian, NIM 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampakan pendapat terkait: 1. Jelaskan mengapa perlu adanya penatagunaan tanah? Jawaban: Penatagunaan tanah adalah suatu rangkaian kegiatan penataan, periuntukkan dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah disebut bahwa: Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai salah satu kesatuan sistem kepentingan masyarakat secara adil. Perlu ada penatagunaan tanah dalam rangka: a. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata wolayah, sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat; b. Mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus; c. Mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah; d. Menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
  • 2. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 16 Tahun 20014, Penatagunaan tanah bertujuan untuk: 1. Mengatur penguasaan, pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kebutuhan kegiatan pembangunan yangs esuai dengan rencana tata ruang wilayah. 2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah; 3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah; 4. Menjaminn kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatan tanah bagi masyarkat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penatagunaan tanah bukan hanya mengatur pemanfaatan tanah bagi usaha-usaha pertanian, tetapi juga usaha-usaha lain, seperti industry, pertambangan, permukiman dan sebagainya sejalan dengan kehidup bermasyarakat. 2. Jelaskan mengapa perlu adanya tata lakasana penatagunaan tanah? Jawaban: Pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS) di wilayah perdesaan, serta aman, tertib, lancar, dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan, yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1). Perlu adanya tata laksanana penatagunaan tanah agar: a. Tersedianya peta dan data penggunaan tanah;
  • 3. b. Tersusunnya data dan daftar pemilik tanah serta tanah kelebihan dari batas maksimum yang ditentukan dan tanah absente; c. Pengukuran tanah desa demi desa dalam rangka pensertipikatan hak atas tanah; d. Mempercepat proses pelayanan di bidang pertanahan; e. Menumbuhkan pengerian mengenai arti penting penggunaan tanah secara berencana; f. Menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah; g. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan; h. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah dan peta daerah-daerah kritis; i. Pemeliharaan tanah menambah kesuburannya merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah; j. Memberikan fatwa tata guna tanah setiap ada permohonan hak atas tanah SUMBER REFERENSI: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Cetakan Pertama. 2019. Rizki, Mohamad. Administrasi Pentagunaan Tanah, Bahan Materi Tuweb Sesi 7, November 2020.