SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
MATERI PKN SMT I
KLAS IX
MATERI I
PARTISIPASI DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
KOMPETENSI DASAR
 MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN
NEGARA
 MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA
PEMBELAAN NEGARA
 MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MATERI II
OTONOMI DAERAH
KOMPETENSI DASAR
 MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
 MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
MENJELASKAN PENTINGNYA
USAHA PEMBELAAN NEGARA
TUJUAN
MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA
MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA
MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA
MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA
MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
APA ITU NEGARA ?
NEGARA ADALAH SEKUMPULAN MASYARAKAT
DENGAN BERBAGAI KERAGAMANNYA, YANG HIDUP
DALAM SUATU WILAYAH YANG DIATUR SECARA
KONSTITUSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
KEPENTINGNAN NEGARA.
ROGER H.SOLTAU
NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU
WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU
MENGENDALIKAN PERSOALAN – PERSOALAN
BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT.
HAROLD J. LASKI
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG
DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG
YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH
LEBIH AGUNG DARI PADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU.
MAX WEBER
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG
MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN
KEKERASAN FISIK SECARA SYAH DALAM SUATU
WILAYAH.
ROBERT M. MAC IVER
NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG
MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DI DALAM SUATU
WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM
YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH
YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN
MEMAKSA.
MIRIAM BUDIARDJO
NEGARA ADALAH SUATU
DAERAH TERITORIAL YANG
RAKYATNYA DIPERINTAH
(GOVERMED) OLEH SEJUMLAH
PEJABAT DAN YANG BERHASIL
MENUNTUT DARI WARGA
NEGARANYA KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGANNYA MELALUI
PENGUASAAN (KONTROL)
MONOPOLITIS DARI KEKUASAAN
YANG SAH.
APA UNSUR NEGARA ?
 WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI
MUKA BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU. WILAYAH
INI SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK UNTUK
MENJALANKAN KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI PEMERINTAH
UNTUK MENGATUR DAN MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA.
WILAYAH DI SINI MELIPUTI DARAT, LAUT, DAN UDARA
 PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI
PENDUDUK / RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU
SEMUA PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA.
RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG
DIPERSATUKAN OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA – SAMA
MENDIAMI SUATU WILAYAH TERTENTU.
RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU
NEGARA, KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI MEMILIKI
KEHENDAK UNTUK MENDIRIKAN NEGARA, MELIDUNGINYA
SERTA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN BERDIRINYA
NEGARA.
PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA
MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG BERWEWENANG
UNTUK MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN
KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG MENGIKAT BAGI
SELURUH PENDUDUK DALAM SUATU
WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG BERDAULAT YAITU
PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG OLEH RAKYAT
SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN
SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA TELAH
BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN PENGAKUAN SECARA
DE YURE (PENGAKUAN DIMANA SECARA HUKUM
INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK
BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
APA FUNGSI NEGARA ?
MELAKSANAKAN KETERTIBAN :
NEGARA MENGATUR
MASYARAKAT AGAR TERCIPTA
KONDISI YANG STABIL JUGA
MENCEGAH BENTROKAN –
BENTROKAN YANG TERJADI
DALAM MASYARAKAT. DENGAN
 MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN RAKYATNYA : NEGARA BERUPAYA
AGAR MASYARAKAT DAPAT HIDUP DAN SEJAHTERA,
TERUTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL
MASYARAKAT.
 FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA BERFUNGSI
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP SUATU
BANGSA DARI SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN
YANG TIMBUL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR
NEGERI.
 MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA BERFUNGSI
MENEGAKKAN KEADILAN BAGI SELURUH WARGANYA
YANG MELIPUTI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).
UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN
MENEGAKAN HUKUM MELALUI BADAN – BADAN
PERADILAN.
APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH
SIKAP DAN PERILAKU WARGA
NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
MENGAPA NEGARA
PERLU DIBELA ?
FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA
WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP
TERPELIHARA.
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN
YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN
SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA
LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG
DAN PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA
MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA
NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA
JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
 ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA
NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD
1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA
BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA.
APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH
SIKAP DAN PERILAKU WARGA
NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
SIAPA YANG WAJIB
MEMBELA NEGARA ?
 BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP
WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1
UU NO.3 TH.2002)
MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA BELA NEGARA
TUJUAN
MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA
YA BELA NEGARA
MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA
NEGARA
MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM
USAHA BELA NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN
MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM
ANCAMAN
MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
KETENTUAN DASAR HUKUM
UPAYA BELA NEGARA
 PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA”
 PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA
 UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN
NEGARA
 PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :
 MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.
 IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
 CINTA TANAH AIR
 KESADARAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
 YAKIN AKAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.
 RELA BERKURBAN UNTUK
BANGSA DAN NEGARA.
 MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL
BELA NEGARA
BENTUK PENYELENGGARAAN
UPAYA BELA NEGARA ?
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN
3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN
POLRI
4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI
(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
BELA NEGARA MELALUI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI
WAHANA UNTUK MEMBINA KESADARAN PESERTA DIDIK
IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA
BELA NEGARA MELALUI
PELATIHAN DASAR
KEMILITERAN
ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA)
SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI PEMAHAMAN
DASAR – DASAR KEMILITERAN DAN BISA
DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMBELAAN
TERHADAP NEGARA
BELA NEGARA PENGABDIAN
SEBAGAI PRAJURIT TNI
DAN POLRI
BELA NEGARA
PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI
PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG
MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK
DALAM MENANGGULANGI DAN / ATAU
MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH
PERANG, BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA
WUJUD BELA NEGARA ?
 BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9
AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
PERTAHANAN NEGARA
?
SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN
DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA
DAN NEGARA. (Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
PELAKSANAAN PERTAHANAN
NEGARA ?
SISHANKAMRATA ( SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT
SEMESTA) YAITU SUATU SISTEM
PERTAHANAN YANG MELIBATKAN
SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH
DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA
YANG DISELENGGARAKAN SECARA
TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN
APA ITU ANCAMAN ?
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR
NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
KLASIFIKASI ANCAMAN
?
 MENURUT BENTUKNYA:
• ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN
YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN
BERSENJATA YANG TERORGANISASI YANG
DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
• ANCAMAN NON MILITER YAITU
ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN
KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA
DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN
KLASIFIKASI ANCAMAN
?
 MENURUT SIFATNYA :
• ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN
BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN
KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN
WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.
• ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA
BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN
PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP,
PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN
TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL,
SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
CONTOH ANCAMAN MILITER
?
 AGRESI
 PELANGGARAN WILAYAH
 SPIONASE
 AKSI TEROR BERSENJATA
 PEMBRONTAKAN BERSENJATA
 PERANG SAUDARA
Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di
beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat
kelompok separatis yang berusaha memisahkan
diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup
perlu perhatian serius. Isu keamanan laut
tersebut meliputi ancaman kekerasan
(pembajakan , perompakan dan sabotase
serta teror obyek vital),
BERPARTISIPASI DALAM
USAHA BELA NEGARA
DILINGKUNGAN ?
 SISKAMLING
 IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM
 IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN
KONFLIK KOMUNAL
 KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT
LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.
 PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK
PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG
PERTAHANAN.
 PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT
YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN
DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN
BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.

More Related Content

Similar to USAHA BELA NEGARA.pptx

pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.pptpptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.pptDanielErgawanto
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRooy John
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.pptCandraPasaribu
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraEdwin Kusumaadi
 
Presentasi_Hj.Lisda.pptx
Presentasi_Hj.Lisda.pptxPresentasi_Hj.Lisda.pptx
Presentasi_Hj.Lisda.pptxAlfandhy1
 
Prof. David Kaligis
Prof. David KaligisProf. David Kaligis
Prof. David Kaligisalfizanna
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx22khasanAnshori085
 
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraKewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraAbu Sufyan
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945ALISSA
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...DheaFeralia
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiAchmad Junaidi
 
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESASLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESAyunusshobrun2
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara ABU SUFYAN
 

Similar to USAHA BELA NEGARA.pptx (20)

definisi dan-sifat-politik
definisi dan-sifat-politikdefinisi dan-sifat-politik
definisi dan-sifat-politik
 
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.pptpptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
Presentasi_Hj.Lisda.pptx
Presentasi_Hj.Lisda.pptxPresentasi_Hj.Lisda.pptx
Presentasi_Hj.Lisda.pptx
 
Prof. David Kaligis
Prof. David KaligisProf. David Kaligis
Prof. David Kaligis
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
 
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela NegaraKewaspadaan Nasional dan Bela Negara
Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Materi kuliah pkn
Materi kuliah pknMateri kuliah pkn
Materi kuliah pkn
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESASLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
 
Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)
 
Materi kuliah pkn (2)
Materi kuliah pkn (2)Materi kuliah pkn (2)
Materi kuliah pkn (2)
 

USAHA BELA NEGARA.pptx

  • 1. MATERI PKN SMT I KLAS IX MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
  • 2. KOMPETENSI DASAR  MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA  MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA  MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
  • 4. KOMPETENSI DASAR  MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH  MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
  • 5. MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA TUJUAN MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
  • 6. APA ITU NEGARA ? NEGARA ADALAH SEKUMPULAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI KERAGAMANNYA, YANG HIDUP DALAM SUATU WILAYAH YANG DIATUR SECARA KONSTITUSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPENTINGNAN NEGARA.
  • 7. ROGER H.SOLTAU NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN – PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT.
  • 8. HAROLD J. LASKI NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH LEBIH AGUNG DARI PADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU.
  • 9. MAX WEBER NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SYAH DALAM SUATU WILAYAH.
  • 10. ROBERT M. MAC IVER NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DI DALAM SUATU WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA.
  • 11. MIRIAM BUDIARDJO NEGARA ADALAH SUATU DAERAH TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH (GOVERMED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI WARGA NEGARANYA KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANNYA MELALUI PENGUASAAN (KONTROL) MONOPOLITIS DARI KEKUASAAN YANG SAH.
  • 12. APA UNSUR NEGARA ?  WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI MUKA BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU. WILAYAH INI SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA. WILAYAH DI SINI MELIPUTI DARAT, LAUT, DAN UDARA  PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI PENDUDUK / RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU SEMUA PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA. RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG DIPERSATUKAN OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA – SAMA MENDIAMI SUATU WILAYAH TERTENTU. RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU NEGARA, KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI MEMILIKI KEHENDAK UNTUK MENDIRIKAN NEGARA, MELIDUNGINYA SERTA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN BERDIRINYA NEGARA.
  • 13. PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG BERWEWENANG UNTUK MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG MENGIKAT BAGI SELURUH PENDUDUK DALAM SUATU WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG BERDAULAT YAITU PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG OLEH RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA TELAH BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN PENGAKUAN SECARA DE YURE (PENGAKUAN DIMANA SECARA HUKUM INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
  • 14. APA FUNGSI NEGARA ? MELAKSANAKAN KETERTIBAN : NEGARA MENGATUR MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KONDISI YANG STABIL JUGA MENCEGAH BENTROKAN – BENTROKAN YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT. DENGAN
  • 15.  MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYATNYA : NEGARA BERUPAYA AGAR MASYARAKAT DAPAT HIDUP DAN SEJAHTERA, TERUTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT.
  • 16.  FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA BERFUNGSI MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP SUATU BANGSA DARI SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG TIMBUL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR NEGERI.
  • 17.  MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA BERFUNGSI MENEGAKKAN KEADILAN BAGI SELURUH WARGANYA YANG MELIPUTI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN (IPOLEKSOSBUDHANKAM). UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN MENEGAKAN HUKUM MELALUI BADAN – BADAN PERADILAN.
  • 18. APA ITU BELA NEGARA ? UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
  • 19. MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA ? FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP TERPELIHARA. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG DAN PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
  • 20.  ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.
  • 21. APA ITU BELA NEGARA ? UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
  • 22. SIAPA YANG WAJIB MEMBELA NEGARA ?  BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1 UU NO.3 TH.2002)
  • 23. MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA BELA NEGARA TUJUAN MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA YA BELA NEGARA MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA NEGARA MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM USAHA BELA NEGARA MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM ANCAMAN MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA
  • 24. KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA NEGARA  PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA”  PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA  UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA  PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :  MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.  IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
  • 25. LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA  CINTA TANAH AIR  KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.  YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.  RELA BERKURBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA.  MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA
  • 26. BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA BELA NEGARA ? 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN 3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI 4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI (PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
  • 27. BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA
  • 28. BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR KEMILITERAN ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA) SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI PEMAHAMAN DASAR – DASAR KEMILITERAN DAN BISA DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMBELAAN TERHADAP NEGARA
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36. BELA NEGARA PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI
  • 37.
  • 38. BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK DALAM MENANGGULANGI DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG, BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA
  • 39. WUJUD BELA NEGARA ?  BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
  • 40. PERTAHANAN NEGARA ? SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA. (Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
  • 41. PELAKSANAAN PERTAHANAN NEGARA ? SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA) YAITU SUATU SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN
  • 42. APA ITU ANCAMAN ? ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
  • 43. KLASIFIKASI ANCAMAN ?  MENURUT BENTUKNYA: • ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA. • ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN
  • 44. KLASIFIKASI ANCAMAN ?  MENURUT SIFATNYA : • ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN RI. • ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP, PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
  • 45. CONTOH ANCAMAN MILITER ?  AGRESI  PELANGGARAN WILAYAH  SPIONASE  AKSI TEROR BERSENJATA  PEMBRONTAKAN BERSENJATA  PERANG SAUDARA
  • 46. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat kelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
  • 47. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup perlu perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan , perompakan dan sabotase serta teror obyek vital),
  • 48. BERPARTISIPASI DALAM USAHA BELA NEGARA DILINGKUNGAN ?  SISKAMLING  IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM  IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN KONFLIK KOMUNAL  KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.  PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG PERTAHANAN.  PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.