Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup materi partisipasi dalam upaya pembela negara dan otonomi daerah. Materi pertama menjelaskan pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara serta siapa yang bertanggung jawab atas pembelaannya. Materi kedua membahas pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumus
1. MATERI PKN SMT I
KLAS IX
MATERI I
PARTISIPASI DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
2. KOMPETENSI DASAR
MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN
NEGARA
MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
4. KOMPETENSI DASAR
MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
5. MENJELASKAN PENTINGNYA
USAHA PEMBELAAN NEGARA
TUJUAN
MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA
MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA
MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA
MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA
MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
6. APA ITU NEGARA ?
NEGARA ADALAH SEKUMPULAN MASYARAKAT
DENGAN BERBAGAI KERAGAMANNYA, YANG HIDUP
DALAM SUATU WILAYAH YANG DIATUR SECARA
KONSTITUSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
KEPENTINGNAN NEGARA.
7. ROGER H.SOLTAU
NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU
WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU
MENGENDALIKAN PERSOALAN – PERSOALAN
BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT.
8. HAROLD J. LASKI
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG
DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG
YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH
LEBIH AGUNG DARI PADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU.
9. MAX WEBER
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG
MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN
KEKERASAN FISIK SECARA SYAH DALAM SUATU
WILAYAH.
10. ROBERT M. MAC IVER
NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG
MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DI DALAM SUATU
WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM
YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH
YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN
MEMAKSA.
11. MIRIAM BUDIARDJO
NEGARA ADALAH SUATU
DAERAH TERITORIAL YANG
RAKYATNYA DIPERINTAH
(GOVERMED) OLEH SEJUMLAH
PEJABAT DAN YANG BERHASIL
MENUNTUT DARI WARGA
NEGARANYA KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGANNYA MELALUI
PENGUASAAN (KONTROL)
MONOPOLITIS DARI KEKUASAAN
YANG SAH.
12. APA UNSUR NEGARA ?
WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI
MUKA BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU. WILAYAH
INI SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK UNTUK
MENJALANKAN KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI PEMERINTAH
UNTUK MENGATUR DAN MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA.
WILAYAH DI SINI MELIPUTI DARAT, LAUT, DAN UDARA
PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI
PENDUDUK / RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU
SEMUA PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA.
RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG
DIPERSATUKAN OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA – SAMA
MENDIAMI SUATU WILAYAH TERTENTU.
RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU
NEGARA, KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI MEMILIKI
KEHENDAK UNTUK MENDIRIKAN NEGARA, MELIDUNGINYA
SERTA MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN BERDIRINYA
NEGARA.
13. PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA
MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG BERWEWENANG
UNTUK MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN
KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG MENGIKAT BAGI
SELURUH PENDUDUK DALAM SUATU
WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG BERDAULAT YAITU
PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG OLEH RAKYAT
SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN
SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA TELAH
BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN PENGAKUAN SECARA
DE YURE (PENGAKUAN DIMANA SECARA HUKUM
INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK
BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
14. APA FUNGSI NEGARA ?
MELAKSANAKAN KETERTIBAN :
NEGARA MENGATUR
MASYARAKAT AGAR TERCIPTA
KONDISI YANG STABIL JUGA
MENCEGAH BENTROKAN –
BENTROKAN YANG TERJADI
DALAM MASYARAKAT. DENGAN
15. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN RAKYATNYA : NEGARA BERUPAYA
AGAR MASYARAKAT DAPAT HIDUP DAN SEJAHTERA,
TERUTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL
MASYARAKAT.
16. FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA BERFUNGSI
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP SUATU
BANGSA DARI SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN
YANG TIMBUL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR
NEGERI.
17. MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA BERFUNGSI
MENEGAKKAN KEADILAN BAGI SELURUH WARGANYA
YANG MELIPUTI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).
UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN
MENEGAKAN HUKUM MELALUI BADAN – BADAN
PERADILAN.
18. APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH
SIKAP DAN PERILAKU WARGA
NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
19. MENGAPA NEGARA
PERLU DIBELA ?
FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA
WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP
TERPELIHARA.
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN
YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN
SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA
LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG
DAN PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA
MAUPUN NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA
NEGARA WAJIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA
JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
20. ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA
NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD
1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA
BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA.
21. APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH
SIKAP DAN PERILAKU WARGA
NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
22. SIAPA YANG WAJIB
MEMBELA NEGARA ?
BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP
WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1
UU NO.3 TH.2002)
23. MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA BELA NEGARA
TUJUAN
MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA
YA BELA NEGARA
MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA
NEGARA
MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM
USAHA BELA NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN
MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM
ANCAMAN
MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
24. KETENTUAN DASAR HUKUM
UPAYA BELA NEGARA
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA”
PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA
UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN
NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :
MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.
IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
25. LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
CINTA TANAH AIR
KESADARAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
YAKIN AKAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.
RELA BERKURBAN UNTUK
BANGSA DAN NEGARA.
MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL
BELA NEGARA
26. BENTUK PENYELENGGARAAN
UPAYA BELA NEGARA ?
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN
3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN
POLRI
4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI
(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
28. BELA NEGARA MELALUI
PELATIHAN DASAR
KEMILITERAN
ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA)
SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI PEMAHAMAN
DASAR – DASAR KEMILITERAN DAN BISA
DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMBELAAN
TERHADAP NEGARA
38. BELA NEGARA
PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI
PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG
MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK
DALAM MENANGGULANGI DAN / ATAU
MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH
PERANG, BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA
39. WUJUD BELA NEGARA ?
BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA (Ps. 9
AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
40. PERTAHANAN NEGARA
?
SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI ANCAMAN
DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA
DAN NEGARA. (Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
41. PELAKSANAAN PERTAHANAN
NEGARA ?
SISHANKAMRATA ( SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT
SEMESTA) YAITU SUATU SISTEM
PERTAHANAN YANG MELIBATKAN
SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH
DAN SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA
YANG DISELENGGARAKAN SECARA
TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN
42. APA ITU ANCAMAN ?
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR
NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
43. KLASIFIKASI ANCAMAN
?
MENURUT BENTUKNYA:
• ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN
YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN
BERSENJATA YANG TERORGANISASI YANG
DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
• ANCAMAN NON MILITER YAITU
ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN
KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA
DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN
44. KLASIFIKASI ANCAMAN
?
MENURUT SIFATNYA :
• ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN
BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN
KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN
WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.
• ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA
BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN
PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP,
PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN
TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL,
SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
45. CONTOH ANCAMAN MILITER
?
AGRESI
PELANGGARAN WILAYAH
SPIONASE
AKSI TEROR BERSENJATA
PEMBRONTAKAN BERSENJATA
PERANG SAUDARA
46. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di
beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat
kelompok separatis yang berusaha memisahkan
diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
47. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup
perlu perhatian serius. Isu keamanan laut
tersebut meliputi ancaman kekerasan
(pembajakan , perompakan dan sabotase
serta teror obyek vital),
48. BERPARTISIPASI DALAM
USAHA BELA NEGARA
DILINGKUNGAN ?
SISKAMLING
IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM
IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN
KONFLIK KOMUNAL
KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT
LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.
PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK
PARTISIPASI RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG
PERTAHANAN.
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT
YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN
DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN
BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.