SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN
WARGANEGARAWARGANEGARA
Muhamad YogiMuhamad Yogi
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARAUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNGBANDUNG
Peserta, anggota atau warga dari suatuPeserta, anggota atau warga dari suatu Anggota dari sebuah komunitasAnggota dari sebuah komunitas
negara, yakni peserta dari suatu persekutuannegara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang membentuk negara ituyang membentuk negara itu
yg didirikan dg kekuatan bersama atas dasaryg didirikan dg kekuatan bersama atas dasar sendiri (A.S. Hikam)sendiri (A.S. Hikam)
tanggung jawab bersama dan untuk kepen-tanggung jawab bersama dan untuk kepen-
tingan bersama (Dede Rosyada, 2003)tingan bersama (Dede Rosyada, 2003)
WARGANEGARA/CitizenshipWARGANEGARA/Citizenship
Bangsa Indo. asli dan bangsa lain yangBangsa Indo. asli dan bangsa lain yang WNI : orang-orang yg berdasarkanWNI : orang-orang yg berdasarkan
disahkan UU sebagai warganegaradisahkan UU sebagai warganegara perundang-undangan yg berlakuperundang-undangan yg berlaku
(Pasal 26 UUD 1945)(Pasal 26 UUD 1945) sejak Proklamasi 17 Agustus 1945sejak Proklamasi 17 Agustus 1945
sudah menjadi warganegara RIsudah menjadi warganegara RI
(Ps. 1 UU No. 22/1958(Ps. 1 UU No. 22/1958
ASAS KEWARGANEGARAANASAS KEWARGANEGARAAN
(BEBAS SETIAP NEGARA)(BEBAS SETIAP NEGARA)
11. KELAHIRAN. KELAHIRAN 2. PERKAWINAN2. PERKAWINAN
a.a. Ius Soli (tempat lahir)Ius Soli (tempat lahir) a. Kesatuan Hukuma. Kesatuan Hukum
b.b. Ius Sanguinis (keturunan)Ius Sanguinis (keturunan) b. Persamaan Derajatb. Persamaan Derajat
Ius SoliIus Soli : menetapkan seseorang yg dilahirkan di negara: menetapkan seseorang yg dilahirkan di negara
tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagaitersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai
warganegarawarganegara
Ius SanguiisIus Sanguiis : menetapkan seseorang mendapatkan: menetapkan seseorang mendapatkan
kewarganegaraan suatu negara, apabilakewarganegaraan suatu negara, apabila
orang tuanya adalah warganegara dariorang tuanya adalah warganegara dari
negara tersebutnegara tersebut..
Asas Kesatuan HukumAsas Kesatuan Hukum :: mendasarkan pada paradigmamendasarkan pada paradigma
bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakanbahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan
inti masyarakat yg membutuhkan kesejahteraan,inti masyarakat yg membutuhkan kesejahteraan,
kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga.kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga. →→ keluargakeluarga
tunduk hukum yg samatunduk hukum yg sama →→keluarga tetap utuhkeluarga tetap utuh
Asas Persamaan DerajatAsas Persamaan Derajat : mendasarkan pd suatu: mendasarkan pd suatu
paradigma, bahwa suatu perkawinan tidakparadigma, bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraanmenyebabkan perubahan status kewarganegaraan
masing-masing pihak.masing-masing pihak. →→ suami-istri dapat memilikisuami-istri dapat memiliki
kewarganegaraan asalkewarganegaraan asal
Pewarganegaraan/NaturalisasiPewarganegaraan/Naturalisasi
(Berbeda antar negara tergantung filsafat, kebijakan dan hukum yg berlaku)(Berbeda antar negara tergantung filsafat, kebijakan dan hukum yg berlaku)
Sistem AktifSistem Aktif Sistem PasifSistem Pasif
Seseorang dpt menggunakan Seseorang dpt menolakSeseorang dpt menggunakan Seseorang dpt menolak
hak opsi yi memilih atau meng- pemberian kewarganegaraanhak opsi yi memilih atau meng- pemberian kewarganegaraan
ajukan permohonan menjadi hak ini disebutajukan permohonan menjadi hak ini disebut repudiasirepudiasi
warga negara dari suatu negarawarga negara dari suatu negara
3 STATUS KEWARGANEGARAAN3 STATUS KEWARGANEGARAAN
(persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu)(persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu)
Apatride : orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan
Bipatride : orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (misal.
penduduk yg ada di perbatasan 2 negara)
Multipatride : orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2
kewarganegaraan
Prosedur Pewarganegaraan Di IndonesiaProsedur Pewarganegaraan Di Indonesia
(diatur Undang Undang No. 62 tahun 1958)(diatur Undang Undang No. 62 tahun 1958)
7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia :7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia :
1.1. Karena kelahiranKarena kelahiran
2.2. Karena pengangkatanKarena pengangkatan
3.3. Karena dikabulkan permohonanKarena dikabulkan permohonan
4.4. Karena pewarganegaraanKarena pewarganegaraan
5.5. Karena perkawinanKarena perkawinan
6.6. Karena turut ayah dan atau ibuKarena turut ayah dan atau ibu
7.7. Karena pernyataanKarena pernyataan
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
1.1. Merupakan hak dasar yang secara kodrati melekatMerupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgengpada diri manusia, bersifat universal dan langgeng
2.2. Seperangkat hak yang melekat pada hakekat danSeperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yangkeberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajibMaha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatanhukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusiaserta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal(pasal
1 (1) UU nomor 39 Tahun 1999).1 (1) UU nomor 39 Tahun 1999).
UUD 1945 Tentang HAMUUD 1945 Tentang HAM
1.1. Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhakSetiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannyamempertahankan hidup dan kehidupannya
2.2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkanSetiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melaui perkawinan yang sahketurunan melaui perkawinan yang sah
3.3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh danSetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasidiskriminasi
4.4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhanSetiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senimemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demidan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusiakesejahteraan umat manusia
5.5. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalamSetiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunmemperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranyamasyarakat, bangsa dan negaranya
6.6. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan danSetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukumhukum
7.7. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan danSetiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjaperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
8.8. Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang samaSetiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahandalam pemerintahan
9.9. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraanSetiap orang berhak atas status kewarganegaraan
10.10. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurutSetiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilihagamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dipekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meinggalkannya serta berhak kembaliwilayah negara dan meinggalkannya serta berhak kembali
11.11. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninyamenyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
12.12. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul danSetiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapatmengeluarkan pendapat
13.13. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkunganinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan meyampaikan informasi denganmenyimpan, mengolah dan meyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersediamenggunakan segala jenis saluran yang tersedia
14.14. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawahkehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungankekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakuatan untuk berbuat atau tidak berbuatdari ancaman ketakuatan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasisesuatu yang merupakan hak asasi
15.15. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanSetiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhakyang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.memperoleh suaka politik dari negara lain.
16.16. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempatSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
berhak memperoleh pelayanan kesehatanberhak memperoleh pelayanan kesehatan
17.17. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuanSetiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang samakhusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilanguna mencapai persamaan dan keadilan
18.18. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanSetiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabatbermartabat
19.19. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milikSetiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang olehtersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapunsiapapun
20.20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaanHak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakpikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutdan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapunkeadaan apapun
21.21. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifatSetiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkandiskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ituperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
22.22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormatiIdentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras denga perkembangan zaman dan peradabanselaras denga perkembangan zaman dan peradaban
23.23. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memelukNegara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaanya ituagamanya dan kepercayaanya itu
24.24. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usahaTiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negarapertahanan dan keamanan negara
25.25. Setiap warganegara berhak mendapat pendidikanSetiap warganegara berhak mendapat pendidikan
Rumusan HAM dalam UUD 1945 digolongkan dalam beberapa aspekRumusan HAM dalam UUD 1945 digolongkan dalam beberapa aspek
(MPR RI 2005)(MPR RI 2005)
1.1. Berkaitan dengan hidup dan kehidupanBerkaitan dengan hidup dan kehidupan
2.2. Berkaitan dengan keluargaBerkaitan dengan keluarga
3.3. Berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologiBerkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
4.4. Berkaitan dengan pekerjaanBerkaitan dengan pekerjaan
5.5. Berkaitan denga kebebasan beragama dan meyakini keercayaan,Berkaitan denga kebebasan beragama dan meyakini keercayaan,
kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikatkebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat
6.6. Berkaitan dengan informasi dan komunikasiBerkaitan dengan informasi dan komunikasi
7.7. Berkaitan denga rasa aman dan perlindungan dari perlakuanBerkaitan denga rasa aman dan perlindungan dari perlakuan
yang merendahkan derajat dan martabat manusiayang merendahkan derajat dan martabat manusia
8.8. Berkaitan dengan kesejahteraan sosialBerkaitan dengan kesejahteraan sosial
9.9. Berkaitan dengan persamaan dan keadilanBerkaitan dengan persamaan dan keadilan
10.10. Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lainBerkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menetapkan HAM danUU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menetapkan HAM dan
kebebasan dasar manusia, meliputi :kebebasan dasar manusia, meliputi :
1.1. Hak untuk hidupHak untuk hidup
2.2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanHak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.3. Hak mengembangkan diriHak mengembangkan diri
4.4. Hak memperoleh keadilanHak memperoleh keadilan
5.5. Hak atas kebebasan pribadiHak atas kebebasan pribadi
6.6. Hak atas rasa amanHak atas rasa aman
7.7. Hak atas kesejahteraan, danHak atas kesejahteraan, dan
8.8. Hak turut serta dalam pemerintahanHak turut serta dalam pemerintahan
disamping itu, undang undang juga menetapkan hak hak :disamping itu, undang undang juga menetapkan hak hak :
1.1. WanitaWanita
2.2. AnakAnak
KEWAJIBANKEWAJIBAN
Manusia mempunyaiManusia mempunyai kewajiban dasar antar manusia dan masyarakatkewajiban dasar antar manusia dan masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabilaKewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila
tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknyatidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya
hak asasi manusia. (UU No. 39 Tahun 1999)hak asasi manusia. (UU No. 39 Tahun 1999)
UUD 1945 Menetapkan Kewajiban Dasar ManusiaUUD 1945 Menetapkan Kewajiban Dasar Manusia
1.1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lainSetiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2.2. Dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajibDalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjaminundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orangpengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denganlain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertibanpertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratisumum dalam suatu masyarakat demokratis
3.3. Tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usahaTiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negarapertahanan dan keamanan negara
4.4. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar danSetiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainyapemerintah wajib membiayainya
UU No. 39 tahun 1999 menetapkan kewajiban dasarUU No. 39 tahun 1999 menetapkan kewajiban dasar
manusiamanusia
1.1. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh padaSetiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada
peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukumperaturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterimainternasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima
oleh negara RIoleh negara RI
2.2. Setiap warganegara wajib ikut serta dalam upaya pembelaanSetiap warganegara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain,Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain,
moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsamoral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegaradan bernegara
4.4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajibanSetiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban
dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orangdasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang
lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuklain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk
menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannyamenghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
5.5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajibDalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undangtunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang
Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan sertaUndang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untukpenghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatkeamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokrasi.demokrasi.

More Related Content

What's hot

Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanHak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanIndah Priantini
 
Paper bab 8 pkn
Paper bab 8 pknPaper bab 8 pkn
Paper bab 8 pknFuad Nasir
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Nariaki Adachi
 
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di Indonesia
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di IndonesiaMeninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di Indonesia
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di IndonesiaSudarliadi Alisyahidar II
 
Artikel pelanggaran ham
Artikel pelanggaran hamArtikel pelanggaran ham
Artikel pelanggaran hamIlham W'ie
 
Deklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamDeklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamCruelz
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaramarwahmoniCha
 
Presentasi sej pemikiran islam
Presentasi   sej pemikiran islamPresentasi   sej pemikiran islam
Presentasi sej pemikiran islamNi'matul Kediri
 
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusia
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusiaBab X pancasila dalam konteks hak asasi manusia
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusiayudikrismen1
 
tugas presentasi pkn kel anisa
tugas presentasi  pkn  kel anisatugas presentasi  pkn  kel anisa
tugas presentasi pkn kel anisaapotek agam farma
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia555
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraNilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraafifahdhaniyah
 

What's hot (18)

Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanHak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
 
Paper bab 8 pkn
Paper bab 8 pknPaper bab 8 pkn
Paper bab 8 pkn
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen
 
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
Uu 23 tentang pa sulaiman pkpa-2
 
Bahan ajar ham
Bahan ajar hamBahan ajar ham
Bahan ajar ham
 
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di Indonesia
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di IndonesiaMeninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di Indonesia
Meninjau Ulang Makna Pluralisme & KBB di Indonesia
 
Artikel pelanggaran ham
Artikel pelanggaran hamArtikel pelanggaran ham
Artikel pelanggaran ham
 
Deklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamDeklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal Ham
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga Negara
 
Hak dan Kewajiban
Hak dan KewajibanHak dan Kewajiban
Hak dan Kewajiban
 
Presentasi sej pemikiran islam
Presentasi   sej pemikiran islamPresentasi   sej pemikiran islam
Presentasi sej pemikiran islam
 
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusia
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusiaBab X pancasila dalam konteks hak asasi manusia
Bab X pancasila dalam konteks hak asasi manusia
 
tugas presentasi pkn kel anisa
tugas presentasi  pkn  kel anisatugas presentasi  pkn  kel anisa
tugas presentasi pkn kel anisa
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraNilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
 
HAM
HAMHAM
HAM
 
Bab 2 p.3
Bab 2 p.3Bab 2 p.3
Bab 2 p.3
 
Ham
HamHam
Ham
 

Similar to Hak dan Kewajiban Warganegara

Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAsyair26
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraDirga Januar
 
Hak dan Kewajiban Warganegara.ppt
Hak dan Kewajiban Warganegara.pptHak dan Kewajiban Warganegara.ppt
Hak dan Kewajiban Warganegara.pptSolehCahbagus
 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSTHE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSNorsel Maranden
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptxmateri kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptxaferianda2020
 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaLennyS12
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptRendaPutriMario
 
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxAdeHerdiana5
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Pustakahukum
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsyhubi1
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999natalsosa01
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 apycnat
 

Similar to Hak dan Kewajiban Warganegara (20)

Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
11994252.ppt
11994252.ppt11994252.ppt
11994252.ppt
 
Hak dan Kewajiban Warganegara.ppt
Hak dan Kewajiban Warganegara.pptHak dan Kewajiban Warganegara.ppt
Hak dan Kewajiban Warganegara.ppt
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSTHE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptxmateri kewarganegaraan  pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
materi kewarganegaraan pada mata kuliah kewarganegaraan.pptx
 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
Pkn  hak_dan_kewajiban_negaraPkn  hak_dan_kewajiban_negara
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
 
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 

More from Muhamad Yogi

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanMuhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALMuhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANMuhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Muhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...Muhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation pptMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorMuhamad Yogi
 

More from Muhamad Yogi (20)

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation ppt
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pilar Belajar
Pilar BelajarPilar Belajar
Pilar Belajar
 
Prasangka Sosial
Prasangka SosialPrasangka Sosial
Prasangka Sosial
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai Motivator
 

Recently uploaded

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 

Recently uploaded (20)

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 

Hak dan Kewajiban Warganegara

  • 1. HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARAWARGANEGARA Muhamad YogiMuhamad Yogi UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARAUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNGBANDUNG
  • 2. Peserta, anggota atau warga dari suatuPeserta, anggota atau warga dari suatu Anggota dari sebuah komunitasAnggota dari sebuah komunitas negara, yakni peserta dari suatu persekutuannegara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang membentuk negara ituyang membentuk negara itu yg didirikan dg kekuatan bersama atas dasaryg didirikan dg kekuatan bersama atas dasar sendiri (A.S. Hikam)sendiri (A.S. Hikam) tanggung jawab bersama dan untuk kepen-tanggung jawab bersama dan untuk kepen- tingan bersama (Dede Rosyada, 2003)tingan bersama (Dede Rosyada, 2003) WARGANEGARA/CitizenshipWARGANEGARA/Citizenship Bangsa Indo. asli dan bangsa lain yangBangsa Indo. asli dan bangsa lain yang WNI : orang-orang yg berdasarkanWNI : orang-orang yg berdasarkan disahkan UU sebagai warganegaradisahkan UU sebagai warganegara perundang-undangan yg berlakuperundang-undangan yg berlaku (Pasal 26 UUD 1945)(Pasal 26 UUD 1945) sejak Proklamasi 17 Agustus 1945sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warganegara RIsudah menjadi warganegara RI (Ps. 1 UU No. 22/1958(Ps. 1 UU No. 22/1958
  • 3. ASAS KEWARGANEGARAANASAS KEWARGANEGARAAN (BEBAS SETIAP NEGARA)(BEBAS SETIAP NEGARA) 11. KELAHIRAN. KELAHIRAN 2. PERKAWINAN2. PERKAWINAN a.a. Ius Soli (tempat lahir)Ius Soli (tempat lahir) a. Kesatuan Hukuma. Kesatuan Hukum b.b. Ius Sanguinis (keturunan)Ius Sanguinis (keturunan) b. Persamaan Derajatb. Persamaan Derajat Ius SoliIus Soli : menetapkan seseorang yg dilahirkan di negara: menetapkan seseorang yg dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagaitersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai warganegarawarganegara
  • 4. Ius SanguiisIus Sanguiis : menetapkan seseorang mendapatkan: menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara, apabilakewarganegaraan suatu negara, apabila orang tuanya adalah warganegara dariorang tuanya adalah warganegara dari negara tersebutnegara tersebut.. Asas Kesatuan HukumAsas Kesatuan Hukum :: mendasarkan pada paradigmamendasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakanbahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yg membutuhkan kesejahteraan,inti masyarakat yg membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga.kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga. →→ keluargakeluarga tunduk hukum yg samatunduk hukum yg sama →→keluarga tetap utuhkeluarga tetap utuh Asas Persamaan DerajatAsas Persamaan Derajat : mendasarkan pd suatu: mendasarkan pd suatu paradigma, bahwa suatu perkawinan tidakparadigma, bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraanmenyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.masing-masing pihak. →→ suami-istri dapat memilikisuami-istri dapat memiliki kewarganegaraan asalkewarganegaraan asal
  • 5. Pewarganegaraan/NaturalisasiPewarganegaraan/Naturalisasi (Berbeda antar negara tergantung filsafat, kebijakan dan hukum yg berlaku)(Berbeda antar negara tergantung filsafat, kebijakan dan hukum yg berlaku) Sistem AktifSistem Aktif Sistem PasifSistem Pasif Seseorang dpt menggunakan Seseorang dpt menolakSeseorang dpt menggunakan Seseorang dpt menolak hak opsi yi memilih atau meng- pemberian kewarganegaraanhak opsi yi memilih atau meng- pemberian kewarganegaraan ajukan permohonan menjadi hak ini disebutajukan permohonan menjadi hak ini disebut repudiasirepudiasi warga negara dari suatu negarawarga negara dari suatu negara
  • 6. 3 STATUS KEWARGANEGARAAN3 STATUS KEWARGANEGARAAN (persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu)(persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu) Apatride : orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Bipatride : orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (misal. penduduk yg ada di perbatasan 2 negara) Multipatride : orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan
  • 7. Prosedur Pewarganegaraan Di IndonesiaProsedur Pewarganegaraan Di Indonesia (diatur Undang Undang No. 62 tahun 1958)(diatur Undang Undang No. 62 tahun 1958) 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia :7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia : 1.1. Karena kelahiranKarena kelahiran 2.2. Karena pengangkatanKarena pengangkatan 3.3. Karena dikabulkan permohonanKarena dikabulkan permohonan 4.4. Karena pewarganegaraanKarena pewarganegaraan 5.5. Karena perkawinanKarena perkawinan 6.6. Karena turut ayah dan atau ibuKarena turut ayah dan atau ibu 7.7. Karena pernyataanKarena pernyataan
  • 8. HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA 1.1. Merupakan hak dasar yang secara kodrati melekatMerupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgengpada diri manusia, bersifat universal dan langgeng 2.2. Seperangkat hak yang melekat pada hakekat danSeperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yangkeberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajibMaha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatanhukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusiaserta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal(pasal 1 (1) UU nomor 39 Tahun 1999).1 (1) UU nomor 39 Tahun 1999).
  • 9. UUD 1945 Tentang HAMUUD 1945 Tentang HAM 1.1. Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhakSetiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyamempertahankan hidup dan kehidupannya 2.2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkanSetiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaui perkawinan yang sahketurunan melaui perkawinan yang sah 3.3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh danSetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasidiskriminasi 4.4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhanSetiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senimemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demidan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusiakesejahteraan umat manusia 5.5. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalamSetiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunmemperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranyamasyarakat, bangsa dan negaranya
  • 10. 6.6. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan danSetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukumhukum 7.7. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan danSetiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjaperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 8.8. Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang samaSetiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahandalam pemerintahan 9.9. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraanSetiap orang berhak atas status kewarganegaraan 10.10. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurutSetiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilihagamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dipekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meinggalkannya serta berhak kembaliwilayah negara dan meinggalkannya serta berhak kembali 11.11. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninyamenyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya 12.12. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul danSetiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatmengeluarkan pendapat
  • 11. 13.13. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkunganinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan meyampaikan informasi denganmenyimpan, mengolah dan meyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersediamenggunakan segala jenis saluran yang tersedia 14.14. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawahkehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungankekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuatan untuk berbuat atau tidak berbuatdari ancaman ketakuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasisesuatu yang merupakan hak asasi 15.15. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanSetiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhakyang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.memperoleh suaka politik dari negara lain. 16.16. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempatSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatanberhak memperoleh pelayanan kesehatan
  • 12. 17.17. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuanSetiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang samakhusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilanguna mencapai persamaan dan keadilan 18.18. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanSetiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabatbermartabat 19.19. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milikSetiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang olehtersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapunsiapapun 20.20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaanHak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakpikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutdan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapunkeadaan apapun
  • 13. 21.21. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifatSetiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkandiskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ituperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 22.22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormatiIdentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denga perkembangan zaman dan peradabanselaras denga perkembangan zaman dan peradaban 23.23. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memelukNegara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya ituagamanya dan kepercayaanya itu 24.24. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usahaTiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negarapertahanan dan keamanan negara 25.25. Setiap warganegara berhak mendapat pendidikanSetiap warganegara berhak mendapat pendidikan
  • 14. Rumusan HAM dalam UUD 1945 digolongkan dalam beberapa aspekRumusan HAM dalam UUD 1945 digolongkan dalam beberapa aspek (MPR RI 2005)(MPR RI 2005) 1.1. Berkaitan dengan hidup dan kehidupanBerkaitan dengan hidup dan kehidupan 2.2. Berkaitan dengan keluargaBerkaitan dengan keluarga 3.3. Berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologiBerkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi 4.4. Berkaitan dengan pekerjaanBerkaitan dengan pekerjaan 5.5. Berkaitan denga kebebasan beragama dan meyakini keercayaan,Berkaitan denga kebebasan beragama dan meyakini keercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikatkebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat 6.6. Berkaitan dengan informasi dan komunikasiBerkaitan dengan informasi dan komunikasi 7.7. Berkaitan denga rasa aman dan perlindungan dari perlakuanBerkaitan denga rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusiayang merendahkan derajat dan martabat manusia 8.8. Berkaitan dengan kesejahteraan sosialBerkaitan dengan kesejahteraan sosial 9.9. Berkaitan dengan persamaan dan keadilanBerkaitan dengan persamaan dan keadilan 10.10. Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lainBerkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain
  • 15. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menetapkan HAM danUU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, menetapkan HAM dan kebebasan dasar manusia, meliputi :kebebasan dasar manusia, meliputi : 1.1. Hak untuk hidupHak untuk hidup 2.2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanHak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3.3. Hak mengembangkan diriHak mengembangkan diri 4.4. Hak memperoleh keadilanHak memperoleh keadilan 5.5. Hak atas kebebasan pribadiHak atas kebebasan pribadi 6.6. Hak atas rasa amanHak atas rasa aman 7.7. Hak atas kesejahteraan, danHak atas kesejahteraan, dan 8.8. Hak turut serta dalam pemerintahanHak turut serta dalam pemerintahan disamping itu, undang undang juga menetapkan hak hak :disamping itu, undang undang juga menetapkan hak hak : 1.1. WanitaWanita 2.2. AnakAnak
  • 16. KEWAJIBANKEWAJIBAN Manusia mempunyaiManusia mempunyai kewajiban dasar antar manusia dan masyarakatkewajiban dasar antar manusia dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabilaKewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknyatidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. (UU No. 39 Tahun 1999)hak asasi manusia. (UU No. 39 Tahun 1999)
  • 17. UUD 1945 Menetapkan Kewajiban Dasar ManusiaUUD 1945 Menetapkan Kewajiban Dasar Manusia 1.1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lainSetiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.2. Dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajibDalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjaminundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orangpengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denganlain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertibanpertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratisumum dalam suatu masyarakat demokratis 3.3. Tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usahaTiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negarapertahanan dan keamanan negara 4.4. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar danSetiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainyapemerintah wajib membiayainya
  • 18. UU No. 39 tahun 1999 menetapkan kewajiban dasarUU No. 39 tahun 1999 menetapkan kewajiban dasar manusiamanusia 1.1. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh padaSetiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukumperaturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterimainternasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RIoleh negara RI 2.2. Setiap warganegara wajib ikut serta dalam upaya pembelaanSetiap warganegara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3.3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain,Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsamoral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradan bernegara 4.4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajibanSetiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orangdasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuklain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannyamenghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
  • 19. 5.5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajibDalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undangtunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan sertaUndang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untukpenghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatkeamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.demokrasi.