1. Selama pendudukan Jepang, beberapa organisasi dibentuk untuk mendukung Jepang tetapi malah mendukung perjuangan Indonesia.
2. Organisasi tersebut antara lain Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokokai, Cuo Sangi In, dan MIAI yang memperjuangkan kemerdekaan.
3. Pada akhirnya rakyat Indonesia menyadari kedatangan Jepang semata untuk kepentingan Jepang sehingga mulai melawan Jepang.
3. Selama masa kependudukan Jepang, bangsa Indonesia
dilarang membentuk organisasi sendiri. Akan tetapi, Jepang
sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat
Indonesia dengan maksud dipersiapkan untuk membantu
Jepang. Namun organisasi-organisasi itu pada akhirnya
malah berbalik melawan Jepang.
4. Organisasi-organisasi tersebut antara lain
seperti berikut;
1. Gerakan 3A
2. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
3. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)
4. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)
5. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)
5. 1. Gerakan 3A
Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan
membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan Negara Asia TImur Raya
adalah Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia , Nippon Pelindung
Asia, dan Nippon Pemimpin Asia
Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942, Gerakan 3A ini dipimpin oleh
Hihosyi Syimizu (Propagandis Jepang) dan Mr. Samsudin (Indonesia). Untuk
mendukung gerakan tersebut dibentuklah barisan pemuda dengan nama Pemuda Asia
Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia
Raya.
7. 2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Gerakan 3A dianggap tidak efektif sehingga dibubarkan. Pada bulan Maret 1943 pemerintah Jepang
membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Empat Serangkai. Yaitu Ir. Soekarno,
Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. mas Mansur. Tujuannya memusatkan segala potensi
masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Bagi Indonesia untuk
membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang tenggelam akbat imperialism
Belanda.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan yang harus dilakukan meliputi menimbulkan dan
memperkuat kewajiban dan rasa tanggung jawab rakyat dalam menghapus pengaruh Belanda,
Inggris, dan Amerika Serikat; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya:
memperkuat rasa persaudaraan Indonesia-Jepang; mengintensisifkan pelajaran bahasa Jepang;
memperhatikan tugas dalam bidang social ekonomi.
8. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat
terdiri pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda. Akan tetapi, organisasi
Putera di daerah semakin mundur. Hal ini disebabkan oleh ;
a. keadaan sosial masyarakat didaerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang
pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis
b. keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu mengakibatkan mereka tidak dapat
membiayai gerakan tersebut
Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan
kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan
mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.
10. 3. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)
Putera oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia daripada untuk Jepang.
Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya
adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang,
kebaktian ini memiliki tiga dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan
melaksanakan sesuatu dengan bakti.
Tiga hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya,
Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas,
permata, besi, dan alumunium dan lain-lain yang dianggap penting utnuk perang.
11. Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika pucuk
pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan Jawa
Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan.
Adapun pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan
sampai Kuco.
12. Kegiatan-kegiatan Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya yaitu sebagai
berikut ;
a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap
tenaga kepada pemerintah Jepang
b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat
persaudaraan antara segenap bangsa
c. Memperkukuh pembelaan tanah air. Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang
harus berusia minimal 14 Tahun, bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-
orang dari berbagai kelompok profesi.
Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi.
Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh
Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan menjadi
alat bagi kepentingan Jepang.
13. Konsep dan Aktualita
Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggota –anggotanya
terdiri atas bermacam-macam Hokokai sesuai dengan bidang profesinya.
Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai ( kebaktian para pendidik) dan para
dokter bergabung dalam wadah Izi Hokokai ( kebaktian para dokter). Selain itu, Jawa
Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri dari Fujinkai (Organisasi
Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha pembantu
prajurit Peta dan Heiko), serta Hokokai perusahaan.
15. 4. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)
Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta
menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu
dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943
yang beranggotakan 43 orang (semuanya orang Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai
ketuanya.
16. Ketika pemerintah Jepang berada ditangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah
memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal yang
sama kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum Nasionalis Indonesia protes. Menanggapi
protes tersebut, PM Toyo lalu membuat kebijakan seperti berikut :
a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In)
b. Pembentukan Dewan Perimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah
c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen
d.Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.
17. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tanggal 5 September 1943, Kumakichi Harada
mengeluarkan Osamu Serei No. 36 dan 37 Tahun 1943 tentang pembentukan Cuo Sangi In
dan Shu Sangi Kai. Cuo Sangi In yang berada dibawah pengawasan Saiko Shikikan
(Pemerintah tentara keenam belas) bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan dalam hal
politik dan pemerintah.
Cuo Sangi In juga berhak mengajukan usul kepada Saiko Shikikan. Rapat-rapat Cuo Sangi In
membahas pengembangan pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penanganan
pendidikan dan penerangan, masalah ekonomi dan industri, kemakmuran dan bantuan
sosial, serta kesehatan.
18. Keanggotaan Cuo Sangi In terdiri atas 43 orang , yaitu 23 orang diangkat oleh
Saiko Shikikan, 18 orang dipilih oleh anggota Shu Sangi Kai, dan dua orang
anggota yang diusulkan dari daerah Surakarta dan Yogyakarta. Anggota Cuo
Sangi In dilantik pada tanggal 17 Oktober 1943 dengan ketua Ir. Soekarno , serta
wakilnya dua orang, yaitu M.A.A. Kusumo Utoyo dan Dr. Boentaran
Martoatmodjo. Cuo Sangi In dibentuk dengan tujuan agar ada perwakilan, baik
bagi pihak Jepang maupun Indonesia. Namun, agar tidak dimanfaatkan untuk
perjuangan bangsa Indonesia, Cuo Sangi In mendapat pengawasan ketat dari
pemerintah Jepang.
Dilihat dari segi perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan,
keberadaan Cuo Sangi In memang tidak berarti banyak. Akan tetapi, keberadaan
lembaga ini berguna bagi pertambahan wawsan pengalaman kaum nasionalis
Indonesia.
20. 5. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)
Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang
ialah MIAI. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti-Barat sehingga akan mudah
dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi orang islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Kegiatannya terbatas pada pembentukan baitul mal (Badan Amal)dan menyelenggrakan peringatan hari-hari
besar keagamaan.
Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru ditambahkan kalimat “turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam
pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama dilingkungan Asia Raya
dibawah pimpinan Dai Nippon”. MIAI sebagai organisasi tunggal Islam golonga Islam, mendapat simpati yang
luar biasa dari kalangan umat Islam.
Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama
Majelis Syuro uslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh gunseikan pada tanggal 22 Nopember 1943 dengan
K.H. Hasyim Asy’ari sebagai ketuanya.
22. Inskripsi.
Setelah penyikapan selama beberapa waktu terhadap perkembangan MIAI Jepang
berkesimpulan bahwa para Kiai tidak membahayakan bagi penduduk Jepang di
Indonesia. Oleh arena itu, Jepang mengizinkan dirinya dua organisasi besar Islam
yang lain yaitu, Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini
berdiri pada bulan September 1943 dengan kegiatan berpusat pada kerhanian dan
sosial.
23. Pada awal pendudukan, Jepang membentuk bagian pengajaran dan agama yang dipimpin
oleh Kolonel Horie. Dia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama di
Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Horie meminta agar umat islam tidak melakukan
kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Permintaan ini disetujui oleh peserta pertemuan
tersebut yang kemudian membuat pernyataan sikap diakhir pertemuan. Pada akhir
Desember 1942, hasil pertemuan di Surabaya itu ditingkatkan dengan mengundang 32 orang
kiai di seluruh Jawa Timur untuk menghadap Letnan Jendral Imamura dan Gunseikan,
Mayor Jendral Okasaki. Dalam pertemuan tersebut, Gunseikan menyatakan bahwa Jepang
akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan Golongan Islam dalam
pemerintahan.
24. Rangkuman :
1. Sejak tahun 1942, Indonesia Jatuh ditangan Jepang.
2. Kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia, Karena Jepang
mengaku Saudara tua, Kedatangannya bertujuan membebaskan Indonesia dari
tangan Belanda, Kedatangannya untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya.
3. Organisasi pergerakkan zaman Jepang adalah Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokokai,
Cuo Sangi In, dan MIAI.
4. Akhirnya, Rakyat Indonesia menyadari bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia
demi kepntingan Jepang. Oleh karena itu, rakyat mulai angkat senjata melawan
Jepang.