Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan metrologi di Indonesia mulai dari zaman kolonial Belanda hingga era otonomi daerah, termasuk pengaturan standar ukuran dan wajibnya tera alat ukur untuk menjamin akurasi pengukuran."

1. PENGANTAR
METROLOGI
DIPLOMA METROLOGI & INSTRUMENTASI
F-VOKASI 2022

2. PERTUMBUHAN EKONOMI
 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
 EFISIENSI
PROGRAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR EKONOMI SBG
PENGGERAK UTAMA EKONOMI YG EFISIEN, BERDAYA SAING TINGGI
DAN BERSTRUKTUR MANTAP

3. STANDARDISASI
 MENDUKUNG PRODUK NASIONAL DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL
 TERCIPTANYA PERDAGANGAN YG ADIL DAN JUJUR
 MENUNJANG PERTUMBUHAN PRODUK NASIONAL
 PERLINDUNGAN THD MASYARAKAT DALAM HAL K3 DAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP

4. PENGEMBANGAN PRASARANA
TEKNIS STANDARDISASI
 KEMETROLOGIAN
 STANDAR
 PENGUJIAN DAN PENILAIAN MUTU

5. DI DALAM PRAKTIK METROLOGI
TERDIRI DARI 3 JENIS
 METROLOGI LEGAL ; MENGELOLA SATUAN-SATUAN UKURAN,
METODA-METODA PENGUKURAN DAN ALAT UTTP YG
MENYANGKUT PERSYARATAN TEKNIK DAN PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN UMUM DALAM HAL KEBENARAN PENGUKURAN
 METROLOGI RADIASI NUKLIR; MENYANGKUT PERSYARATAN
TEKNIK DALAM PEMAKAIAN ZAT RADIO AKTIF DAN/ATAU
SUMBER RADIASI LAINNYA YG BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU BERTUJUAN MENJAMIN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN MEMBERIKAN KETELITIAN
DAN KEANDALAN YG DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

6. METROLOGI TEKNIK
 MENYANGKUT PERSYARATAN TEKNIK DAN PENGEMBANGAN
METODA PENGUKURAN, PERAWATAN DAN
PENGEMBANGANSTANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN
DAN ALAT UKUR SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN IP-TEK
UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN KEBENARAN DI DALAM
PENGUKURAN

7. SEJARAH DAN KEGIATAN
KEMETROLOGIAN
 DIULAS OLEH BULETIN METROLOGI EROPA EDISI TAHUN 2004;
PADA ZAMAN MESIR KUNO (3000 BC), STANDAR UKURAN
PANJANG DIBERI NAMA “THE FIRST ROYAL CUBIT”, STANDAR
BERUPA BATU GRANIT BERWARNA HITAM DAN STANDAR KERJA
DARI KAYU ATAU BATU GRANIT JUGA, DENGAN SEGALA
KETENTUAN YANG MENGIKAT LAINNYA.

8. REVOLUSI PRANCIS TH. 1789;
MELALUI L’ASSEMBLEE NATIONALE
MENGADAKAN PERUBAHAN
 SISTEM SATUAN
 PEMBAGIAN DESIMAL DLM PEMBAGIAN WAKTU ( 1 S/D 10)
 PEMBAGIAN TAHUN DESIMAL (1 S/D 10)

9. CONVENTION DU METRE
 SUATU PERJANJIAN DIIKUTI OLEH 17 NEGARA MENGENAI
KESERAGAMAN PENGUKURAN , KESERAGAMAN SISTEM SATUAN
UKURAN DAN PENGGUNAAN METER DAN KILOGRAM SEBAGAI
STANDAR UKURAN PANJANG DAN TIMBANGAN, INDONESIA
MENJADI ANGGOTA KONVENSI METER PADA TAHUN 1960 SAMPAI
SEKARANG.
(17 NEGARA ANGGOTA : ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIA, DENMARK, SPANYOL, USA, PRANCIS, ITALIA, NORWEGIA, PORTUGAL,SWISS, UNI
SOVYET, TUTKI, BRASIL, VENEZUELA, PERU DAN JERMAN)

10. SEJARAH REGULASI
KEMETROLOGIAN DI INDONESIA
 TAHUN 1619; BUKU Placaat boeken van de Staddt Jacatra en des
Costeels Batavia, MENERANGKAN BAHWA PENGAWASAN THD
UKURAN DAN TIMBANGAN SUDAH DILAKSANAKAN SEJAK Batavia
BERDIRI
 2 JANUARI 1621; KEPUTUSAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA,
MENENTUKAN BAHWA DILARANG MEMPERDAGANGKAN DAN
MENYERAHKAN BARANG SEBELUM DITIMBANG DENGAN ALAT
TIMBANG YANG DITUNJUK ( Daatse )

11.  30 OKTOBER 1635; GUB-JEND HENDRIK BROUWER BERDASARKAN
SUATU ORDONANTIE MENETAPKAN KETENTUAN TENTANG Eyken
(tera) TERHADAP ALAT TIMBANG DI WAKTU ITU.
 TAHUN 1882; PEJABAT TINGGI PEMERINTAH HINDIA BELANDA, Mr.
Venema, mengusulkan waktu itu agar semua alar ukur dan timbang
diberlakukan wajib tera
 TAHUN 1889; SEMUA ALAT UKUR DAN TIMBANG MILIK
PEMERINTAH WAJIB TERA DAN MILIK MASYARAKAT BERSIFAT SUKA
RELA

12. 11 DESEMBER 1907; DITERBITKAN 2 PRODUK PERUNDANGUNDANGAN (staadsblad
no.505 dan 506) ttg Wajib Tera dan Tera Ulang bagi alat UTTP milik Pemerintah dan
mencabut Ordonantie 19 Januari 1899 yg akan diperlakukan secara bertahap wajib
Tera dan Tera Ulang alat UTTP milik masyarakat.
24 Pebruari 1923; diundangkan Ijk Ordonantie atau Ordonantie Tera 1923 yang berisi
pokok-pokok pengaturan tentang :
1. wajib diberlakukan sistem metrik dengan mengesampingkan satuan-
satuan lainnya
2. wajib tera dan tera ulang terhadap alat UTTP
3. dibentuk Jawatan khusus menyelenggarakan Ordonantie Tera
4. ditetapkan waktu peralihan selama 10 tahun
5. menyeragamkan dan membimbing penggunaan alat UTTP yang di
pergunakan dalam transaksi kuanta barang

13. JANUARI 1928; diundangkan Ordonantie Tera 1928,
diantaranya berisi ketentuan :
1. mengubah transisi pelaksanaan Ordonantie Tera tahun
1923 menjadi 15 tahun
2. menetapkan “Hoofd van de Dienst” di kota Bandung

14. 1 JANUARI 1928
BERDASARKAN ORDONANTIE-ORDONANTIE TERSEBUT SEMUA
SATUAN UKURAN- UKURAN TRADISIONAL DI INDONESIA secara
resmi dinyatakan tidak berlaku lagi.

15. 1 JULI 1949, terjadi penyempurnaan dari Ordonantie Tera 1923 dan 1928
sudah dianggap tidak sesuai lagi diubah menjadi ORDONANTIE TERA
1949; ditegaskan bahwa ada 2 (dua) Standar Nasional; yaitu :
-. Standar meter
-. Standar kilogran

16. 1 APRIL 1981; PERKEMBANGAN IP-TEK YANG DEMIKIAN PESAT;
dipandang perlu dan mendesak Ordonantie Tera 1949 agar segera
diganti, maka pada tanggal 1 April 1981 mulai berlaku UUML sebagai
pengganti Ordonantie
Tera 1949, perihal penting di dalamnya adalah
1. Satuan Ukuran Yang berlaku adalah Sistem Internasional
2. di dalamnya ada 7 (tujuh) satuan dasar

17. DIREKTORAT METROLOGI DAN
UNIT METROLOGI DI DAERAH
 KANTOR METROLOGI JAKARTA DAN SURABAYA (Staatsblad 1923
No.59)
 KANTOR METROLGI SEMARANG (Staatsblad 1923 No.610)
 KANTOR METROLOGI BANDUNG (Staatsblad 1924 No. 577)
 KANTOR METROLOGI MEDAN, MAKASAR, YOGYAKARTA DAN
CIREBON (Staatsblad 1925 No.646)
 KANTOR METROLOGI MALANG, PALEMBANG DAN BANJARMASIN
(Staatsblad 1927 No.38)

18. UNIT METROLOGI DI DAERAH
 3 JANUARI 1995
 MELALUI SSURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO.
09/KP/I/1995 tentang Pembentukan wilayah kerja Bidang dan Seksi
Metrologi , telah terbentuk 55 (lima puluh lima) unit kantor, dimana
masing-masing mempunyai identitas penomoran kantor : seperti
kantor Jakarta No.1 , Surabaya No.2 , Semarang No. 3, Bnadung
No. 4 ......dst

19. ERA OTONOMI DAERAH
 SETELAH BEBERAPA KALI PERUBAHAN REGULASI TETANG
OTONOMI DAERAH SAMPAI DENGAN UU NO.23 TAHUN 2014,
 KEWENANGAN ;
- TERA DAN TERA ULANG ALAT UTTP
- PENGAWASAN
MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH KAB/KOTA UNTUK DAPAT HADIR
DAN MENDEKATKAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN KEPADA
MASYARAKAT

20. AKTIFITAS METROLOGI
 SISTEM SATUAN UKURAN
 PENGELOLAAN STANDAR UKURAN
 METODA PENGUJIAN
 MLAKSANAKAN KETENTUAN LAINNYA

21. ALAT UTTP WAJIB TERA/TERA
ULANG SESUAI DENGAN PP
. NO. 2
TAHUN 1985
 KEPENTINGAN UMUM
 USAHA
 MENYERAHKAN ATAU MENERIMA BARANG
 MENENTUKAN PUNGUTAN ATAU UPAH
 MENENTUKAN PRUDUK AKHIR DLM PERUSAHAAN
 MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

22. WAJIB TERA DAN BEBAS TERA
ULANG SERTA BEBAS DARI KE
DUANYA
 DILARANG UNTUK BERDAGANG, HANYA UNTUK KONTROL
PERUSAHAAN
 HANYA UNTUK KEPENTINGAN RUMAH TANGGA DILARANG
UNTUK BERDAGANG

23. PENGERTIAN ALAT UKUR
(INSTRUMEN)
Untuk melakukan kegiatan pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang
dinamakan instrumen (alat) ukur. Jadi instrumen adalah sesuatu yang digunakan
untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Misalnya
pada mobil, manometer (pressure gauge) pengukur tekanan udara dalam ban,
termometer ( pengukur suhu mesin), speedometer (pengukur kecepatan)
levelmeter (pengukur bahan bakar pada tangki), pH meter (pengukur derajat
keasaman dalam batere) dst.

24. KELOMPOK BESARAN FISIK
1) alat ukur dimensi: mistar, jangka sorong, mikrometer, bilah sudut, balok
ukur, profile proyector, universal measuring machine dst.
2) alat ukur massa : timbangan,comparator elektronik, weight set, dst.
3) alat ukur mekanik; tachometer, torquemeter, stroboscope dll.
4) alat ukur fisik : gelas ukur, densitometer, visosimeter, flowmeter.
5) alat ukur listrik: voltmeter, amperemeter, jembatan Wheatstone
6) alat ukur suhu: termometer gelas,
7) alat ukur optik: luxmeter,fotometer, spektrometer
8) dan lain-lain

25. ISTILAH-ISTILAH PADA ALAT
UKUR
1) Rentang Ukur (Range) besarnya daerah pengukuran mutlak suatu alat ukur.
Sebuah jangka sorong mempunyai range 0 sd 150 mm
2) Daya baca (sering disebut resolusi/atau resolution) jarak ukur antara dua garis
skala yang berdampingan pada alat ukur analog, atau perbedaan penunjukkan
terbaca dengan jelas pada alat ukur digital.
3) Span: besarnya kapasitas ukur suatu alat ukur, misal mikrometer luar mempunyai
span ukur 25 mm, artinya rentang ukur 0 – 25, 25 – 50, 50 – 75 …………….dst.
4) Kepekaan (sensitivity) perbandingan antara perubahan besarnya keluaran dan
masukan pada suatu alat ukur setelah kesetimbangan tercapai
5) Kemampuan ulang (repeatibility) kesamaan penunjukkan suatu alat ukur jika
digunakan untuk mengukur obyek yang sama, ditempat yang sama, serta dalam
waktu yang hampir tidak ada berselisih antara pengukuran-pengukuran tersebut.

26. BAGIAN DARI ALAT UKUR
1) Sensor atau peraba
2) Pengubah /pengolah sinyal atau tranduser
3) Penunjuk atau indikator/ display dan pencatat atau rekorder

27. ELEMEN PENGAMBIL DATA
 OBYEK UKUR
 STANDAR UKUR
 ALAT UKUR
 OPERATOR PENGUKUR
 LINGKUNGAN

28. PROSES PENGUKURAN
1) Uji visual dimaksudkan untuk melihat kelengkapan alat ukur, dan
cacat yang dapat dilihat mata.
2) Uji fungsional untuk memeriksa tanggapan yang terjadi sebagai
akibat input yang diberikan dengan mengubah posisi setiap tombol.
3) Apabila semua fungsinya dapat bekerja alat ukur tersebut dapat
digunakan dengan catatan terdapat hasil uji unjuk kerja secara
tertulis, yang berupa laporan kalibrasi atau sertifikat kalibrasi.

29. OBYEK PENDATAAN
− obyek tunggal – pengambilan data satu kali
− obyek tunggal – pengambilan data berulang
− obyek majemuk homogen – pengambilan data satu kali
− obyek majemuk homogen – pengambilan data berulang

30. KALIBRASI ALAT UKUR
 Definisi
 Kalibrasi bagian dari kegiatan Metrologi untuk menentukan
kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur.
atau Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga
yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur atau sistem pengukuran, atau
harga-harga yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan harga
yang “sebenarnya” dari besaran yang diukur.

31. KALIBRASI INDUSTRI
 Kalibrasi di industri
 Menjamin ketertelusuran peralatan ukur yang digunakan dalam
pengukuran dan pengujian suatu produk industri. Atau menjamin
suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan bahan ukur yang
digunakan dalam proses pengukuran harus dikalibrasi.

32. KALIBRASI ALAT UKUR
Kalibrasi adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran konvensional
nilai penunjukkan suatu alat ukur. Kalibrasi dilakukan dengan cara
membandingkan alat ukur yang diperiksa terhadap standar ukur yang
relevan dan diketahui lebih tinggi nilai ukurnya. Selanjutnya untuk
mengetahui nilai ukur standar yang dipakai, standarnya juga harus
dikalibrasi terhadap standar yang lebih tinggi akurasinya. Dengan
demikian setiap alat ukur dapat ditelusuri (traceable) tingkat akurasinya
sampai ke tingkat standar nasional dan/atau standar internasional.

33. FUNGSI INSTRUMEN
 mengurangi kesalahan manusia
 mempertinggi kualitas hasil
 menurunkan biaya produksi
 cepat dan efisien

34. MENGAPA HARUS DIKALIBRASI
1) Memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil
pengukuran lain
2) Menentukan akurasi penunjukan alat.
3) Mengetahui keandalan alat,yaitu alat ukur dapat dipercaya.

35. MANFAAT KALIBRASI
1) untuk pengukuran yang baik langsung atau tidak langsung
menyangkut keselamatan.
2) hasil produk yang cacat atau menyimpang dapat dihindari/ditekan
sekecil mungkin
3) untuk menjamin bahwa hasil pengukuran yang dilakukan dapat
tertelusur ke standar nasional/internasional.

36. INTERVAL KALIBRASI
1) tingkat akurasinya lebih rendah
2) lokasi pemakaian/penyimpanan yang mengakibatkan kondisi alat
ukur makin cepat memburuk.
3) lebih tinggi frekuensi pemakaiannya.

37. PERSIAPAN KALIBRASI
1. Obyek kalibrasi yang berupa alat ukur
2. Standar ukur
3. Sistem kalibrasi (kalibrator)
4. Standar dokumenter
5. Operator kalibrasi
6. Lingkungan yang terkondisi (ruang ukur)

38. INSTRUMEN KONTROL
 Lokal kontrol
 Central kontrol (Kontrol Room)
 Satu alat untuk satu pengendali
 Butuh alat banyak
 Personil banyak
 Informasi terbatas.

39. SUPERVISI KONTROL
− Kontrol analog masih digunakan sebagai kontrol utama
− Komputer sebagai supervisi dan melakukan akuisisi data
(mengambil, menyiapan, dan menampilkan data)
− Informasi lebih cepat, akurat dan variatif
− Monitoring dapat diterapkan

40. DIRECT DIGITAL KONTROL
− Pengukuran dan pengendalian proses dilakukan langsung
oleh komputer.
− Bisa menangani banyak loop pengendalian, 1000 loop-2000 loop
− Resiko tinggi, semua tergantung kepada alat.
− Untuk keamanan pakai back up (redundant komputer)
− Sistem stabil tidak ada driff untuk nilai parameter dan set point
− Masalah rumit dapat diaplikasikan.

41. TRACEABILITY
1) Standar Kerja (Working Standard) – merupakan pembanding dari alat-
alat ukur industri berada di Lab.Kalibrasi industri-industri
2) Standar Acuan (Reference Standard) – merupakan pembanding dari
standar-standar kerja dan berada di Pusat- pusat Kalibrasi yang
terakreditasi (KAN)
3) Standar Nasional (National Standard) – merupakan pembanding dari
pusat- pusat kalibrasi. Standar tersebut berada di Puslit KIM-LIPI,
Serpong.
4) Standar Internasional (International Standard) – merupakan pembanding
dari Institusi Metrologi Nasional (NMI) di masing-masing negara yang
dikordinasikan secara regional yang berpusat di BIPM, International
Intercomparation

42. STANDARDISASI
1) memudahkan perdagangan internasional
2) memudahkan komunikasi teknis
3) memberikan petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam
bidang teknologi bagi negara berkembang.

43. PENGGUNAAN HASIL
KALIBRASI
1) untuk pengukuran yang baik langsung atau tidak langsung
menyangkut keselamatan.
2) hasil produk yang cacat atau menyimpang dapat dihindari/ditekan
sekecil mungkin
3) untuk menjamin bahwa hasil pengukuran yang dilakukan dapat
tertelusur ke standar nasional/internasional.

44. PERLAKUAN KALIBRASI
1) tingkat akurasinya lebih rendah
2) lokasi pemakaian/penyimpanan yang mengakibatkan kondisi alat
ukur makin cepat memburuk.
3) lebih tinggi frekuensi pemakaiannya.

45. DDC TERPUSAT
− Komputer terlalu sibuk
− Instalasi komplek, banyak saluran kabel
− Resiko masih tinggi
− Untuk lop banyak, real time menjadi lambat

46. D C S
− Mempertahankan keunggulan dan menghilangkan kelemahan sistem
kontrol terpusat.
− Mudah dikembangkan (expand) karena moduler
− Capability lebih baik
− Waktu proses lebih cepat
− Instalasi cost rendah, wiring sedikit, diganti system komunikasi
− Maiteinability bagus, jenis modul sedikit, suku cadang terdiri dari

47. RAGAM SUKU CADANG
1) Local Control Unit (LCU) atau Field Control Unit (FCU)
2) Master Control – berfungsi sebagai supervisi.

48. JENIS-JENIS LAIN
− Telemetri - Mengukur Jarak jauh
− Telecontrol- Mengontrol jarak jauh
− SCADA – Supervisory Control and Data Acquisision, seperti
DRONE, SATELITE dan alat penginderaan jarak jauh lainnya

49. RAGAM PENGUJIAN
 Pengujian keandalan (Reliability Test)
 Pengujian keamanan (Safety Test)
 Pengujian Fungsi ( Function Test)

50. EFEK LINGKUNGAN
 Efek temperatur
 Efek kelembaban
 Efek tekanan

51. EFEK DINAMIK
− Efek getaran (vibrasi)
− Efek jatuhan
− Efek denyut (shock)
− Efek bump

52. EFEK KELISTRIKAN
− Arus denyut
− Variabel voltage
− On-Off
− Kebocoran arus (Current Leakage)
− Efek elektro magnit (Electromagnetic Compatibility)

53. KRITERIA ALAT UJI
 HANDAL
 AKURAT
 MAMPU TELUSUR
SEKIAN DAN TERIMAKASIH..........