SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
DESA MAMBALAN KECAMATAN GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
“RENGGUNG”
(Badan Pengelola Sarana Air Bersih )
BPSAB Renggung merupakan Badan Pengelola atau
Kelompok Swadaya Masyarakat yang diberi wewenang
oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan
pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk
masyarakat yang berada di wilayah Dusun Mambalan,
Desa Mambalan, Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok
Barat-NTB.
Azas : Kekeluargaan
Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan BPSAB
“Renggung” maka perlu dibentuk Organisasi Pengurus
yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara, Seksi Teknik dan Seksi lain sesuai kebutuhan
BPSAB“Renggung”
Terbentuk:
Tanggal 24
September 2016
SK Kepala Desa : Nomor
19 Tahun 2016
Ketua : L.Suhaedi
Sekretaris : Dedi Purnawirawan
Bendahara : Sopyan Hadi
Tim Pembantu : Ketua RT Se-Dusun
Mambalan
Operator Mesin : 1. L.Sahnan
Susunan Pengurus
Tanggal 24
September 2016
SK Kepala Desa : Nomor
19 Tahun 2016
Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengaturan Desa
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lombok
“Lampiran II Bidang Pembangunan Desa”
Peraturan Desa Mambalan Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Sistem Pengelolaan Sarana Air Bersih
SK Kepala Desa Mambalan Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pembentukan BPSAB
Tujuan dan Misi :
1. Menjamin keberlanjutan sarana penyediaan air minum di lingkungan
masyarakat.
2. Terjadi pemerataan dan meningkatkan mutu sarana air minum kepada
masyarakat secara lebih luas.
3. Masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sarana air minum
secara efekktif dan efisien (tepat dan berguna).
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah
dibangun.
5. Sebagai wahana partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam
mengelola sarana air minum.
JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR)
No Dusun Mambalan SR Ket.
1 RT-01 40
2 RT-02 49
3 RT-03 49
4 RT-04 17
5 RT-05 43
6 RT-06 35
Jumlah 233
SKET JARINGAN BPSAB “RENGGUNG”
MENGAPA HARUS ADA ATURAN ATAU AD/ART
SYARAT
Yang dapat menjadi anggota Badan Pengelola Sarana Air
Bersih Renggung ini adalah:
1. Seluruh masyarakat yang berada di Desa Mambalan yang
bertempat tinggal di seputaran jaringan air:
2. Mempunyai sumber penghidupan sendiri, atau sekurang-
kurangnya hidup tidak lagi menjadi tanggungan orang lain
3. Setuju dan bersedia melaksanakan semua
ketentuan/peraturan Badan Pengelola Sarana Air Bersih.
4. Sanggup/bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota
Badan Pengelola Sarana Air Bersih.
HAK
1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan
memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Melakukan pengawasan atas jalannya BPSAB.
3. Mendapatkan pelayanan dengan kuantitas,
kontinuitas pendistribusian air, serta kualitas air
yang baik.
4. Mendapatkan pelayanan teknis, antara lain:
kebocoran pipa dasar, kerusakan/gangguan meter
air dan gangguan lainnya.
5. Menerima informasi dan klarifikasi terhadap jumlah
pemakaian air maupun kegiatan teknik yang
mengakibatkan pelayanan terganggu.
KEWAJIBAN
1. Secara aktif ikut bersama memelihara sarana air bersih
agar memberikan manfaat yang berkesinambungan.
2. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
3. Membayar uang langganan air tepat waktu termasuk
denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
4. Ikut menanggung resiko apabila dana yang terkumpul
tidak cukup untuk memperbaiki/merehabilitasi sarana
air bersih atau kerusakan aset-aset lainya.
5. Membawa rekening air bulan terakhir atau
menunjukkan kartu Anggota setiap melakukan
pembayaran
LARANGAN
1. Larangan terkait meter air:
a. Merusak meter air
b. Memindahkan meter air tanpa seizin pengurus
2. Larangan terkait pipa jaringan air
a. Membobol pipa jaringan air
b. Merubah jaringan pipa tanpa seizing pengurus
3. Tidak mentaati kewajiban maupun aturan
Anggota BPSAB
SANKSI-SANKSI
 Apabila dalam setiap bulannya terlambat sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan maka
dikenakan denda setiap konsumen sebesar Rp.
10.000,
 Sanksi akan dikenakan atau diberikan kepada
setiap konsumen yang apabila dalam waktu jatuh
tempo belum membayar selama 3 bulan dan
dikenakan sanksi pemutusan sambungan dan
apabila mau menggunakan lagi mekanismenya
seperti pemasangan baru.
 Sebelum dilakukan pemutusan maka petugas
memberikan jangka waktu maksimal satu minggu
minimal 3 hari sudah melunasi tunggakan
tagihan.
SANKSI-SANKSI
 Bagi masyarakat yang secara sengaja mengambil
air/membobol jaringan pipa air di kenakan denda
250.000,-
STRUK PDAM
Sumber dana
BPSAB Renggung.pptx
BPSAB Renggung.pptx

More Related Content

Similar to BPSAB Renggung.pptx

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...Joy Irman
 
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarang
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarangbest practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarang
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota SemarangBagus ardian
 
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxbahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxanggiemagie14
 
Analisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakartaAnalisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakartaagusirsyadialvan
 
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikRapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikM Handoko
 
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinjaPergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinjaraminatha
 
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdf
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdfSKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdf
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdfMohammad Shafari
 
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716kang apep
 
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014BungJon
 
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018LAZNas Chevron
 
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...infosanitasi
 
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumba
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumbaPjm proaksi pamsimas III Desa pokurumba
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumbaAruLLatif
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...Penataan Ruang
 
Hak dan kewajiban pelanggan ok
Hak dan kewajiban pelanggan okHak dan kewajiban pelanggan ok
Hak dan kewajiban pelanggan okyusuf ismail
 
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxPaparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxssuserc34760
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanM RiendRa Uslani
 

Similar to BPSAB Renggung.pptx (20)

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Penataan Organisasi Peng...
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarang
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarangbest practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarang
best practice NUSP-2 Kelurahan Kuningan Kota Semarang
 
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxbahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
 
Analisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakartaAnalisa distribusi air pdam surakarta
Analisa distribusi air pdam surakarta
 
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikRapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
 
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinjaPergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
 
Bahan tayang spam labuhanbatu
Bahan tayang spam labuhanbatuBahan tayang spam labuhanbatu
Bahan tayang spam labuhanbatu
 
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdf
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdfSKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdf
SKM PERUMDAM TBR 22 FULL (1).pdf
 
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
 
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
 
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018
Monthly Newsletter LAZNas Chevron Indonesia edisi Maret 2018
 
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...
Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiaya...
 
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumba
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumbaPjm proaksi pamsimas III Desa pokurumba
Pjm proaksi pamsimas III Desa pokurumba
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...
 
PERUMAHAN.pptx
PERUMAHAN.pptxPERUMAHAN.pptx
PERUMAHAN.pptx
 
Hak dan kewajiban pelanggan ok
Hak dan kewajiban pelanggan okHak dan kewajiban pelanggan ok
Hak dan kewajiban pelanggan ok
 
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxPaparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
 

Recently uploaded

KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANDevonneDillaElFachri
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfjeffrisovana999
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 

Recently uploaded (8)

KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 

BPSAB Renggung.pptx

  • 1. DESA MAMBALAN KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT “RENGGUNG” (Badan Pengelola Sarana Air Bersih )
  • 2. BPSAB Renggung merupakan Badan Pengelola atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang diberi wewenang oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat yang berada di wilayah Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Azas : Kekeluargaan Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan BPSAB “Renggung” maka perlu dibentuk Organisasi Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Teknik dan Seksi lain sesuai kebutuhan
  • 3. BPSAB“Renggung” Terbentuk: Tanggal 24 September 2016 SK Kepala Desa : Nomor 19 Tahun 2016 Ketua : L.Suhaedi Sekretaris : Dedi Purnawirawan Bendahara : Sopyan Hadi Tim Pembantu : Ketua RT Se-Dusun Mambalan Operator Mesin : 1. L.Sahnan Susunan Pengurus Tanggal 24 September 2016 SK Kepala Desa : Nomor 19 Tahun 2016
  • 4. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  • 6.
  • 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
  • 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa
  • 9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lombok “Lampiran II Bidang Pembangunan Desa”
  • 10. Peraturan Desa Mambalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengelolaan Sarana Air Bersih
  • 11. SK Kepala Desa Mambalan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BPSAB Tujuan dan Misi : 1. Menjamin keberlanjutan sarana penyediaan air minum di lingkungan masyarakat. 2. Terjadi pemerataan dan meningkatkan mutu sarana air minum kepada masyarakat secara lebih luas. 3. Masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sarana air minum secara efekktif dan efisien (tepat dan berguna). 4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun. 5. Sebagai wahana partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola sarana air minum.
  • 12. JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR) No Dusun Mambalan SR Ket. 1 RT-01 40 2 RT-02 49 3 RT-03 49 4 RT-04 17 5 RT-05 43 6 RT-06 35 Jumlah 233
  • 13. SKET JARINGAN BPSAB “RENGGUNG”
  • 14. MENGAPA HARUS ADA ATURAN ATAU AD/ART
  • 15.
  • 16. SYARAT Yang dapat menjadi anggota Badan Pengelola Sarana Air Bersih Renggung ini adalah: 1. Seluruh masyarakat yang berada di Desa Mambalan yang bertempat tinggal di seputaran jaringan air: 2. Mempunyai sumber penghidupan sendiri, atau sekurang- kurangnya hidup tidak lagi menjadi tanggungan orang lain 3. Setuju dan bersedia melaksanakan semua ketentuan/peraturan Badan Pengelola Sarana Air Bersih. 4. Sanggup/bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota Badan Pengelola Sarana Air Bersih.
  • 17. HAK 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. 2. Melakukan pengawasan atas jalannya BPSAB. 3. Mendapatkan pelayanan dengan kuantitas, kontinuitas pendistribusian air, serta kualitas air yang baik. 4. Mendapatkan pelayanan teknis, antara lain: kebocoran pipa dasar, kerusakan/gangguan meter air dan gangguan lainnya. 5. Menerima informasi dan klarifikasi terhadap jumlah pemakaian air maupun kegiatan teknik yang mengakibatkan pelayanan terganggu.
  • 18. KEWAJIBAN 1. Secara aktif ikut bersama memelihara sarana air bersih agar memberikan manfaat yang berkesinambungan. 2. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 3. Membayar uang langganan air tepat waktu termasuk denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 4. Ikut menanggung resiko apabila dana yang terkumpul tidak cukup untuk memperbaiki/merehabilitasi sarana air bersih atau kerusakan aset-aset lainya. 5. Membawa rekening air bulan terakhir atau menunjukkan kartu Anggota setiap melakukan pembayaran
  • 19. LARANGAN 1. Larangan terkait meter air: a. Merusak meter air b. Memindahkan meter air tanpa seizin pengurus 2. Larangan terkait pipa jaringan air a. Membobol pipa jaringan air b. Merubah jaringan pipa tanpa seizing pengurus 3. Tidak mentaati kewajiban maupun aturan Anggota BPSAB
  • 20. SANKSI-SANKSI  Apabila dalam setiap bulannya terlambat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan denda setiap konsumen sebesar Rp. 10.000,  Sanksi akan dikenakan atau diberikan kepada setiap konsumen yang apabila dalam waktu jatuh tempo belum membayar selama 3 bulan dan dikenakan sanksi pemutusan sambungan dan apabila mau menggunakan lagi mekanismenya seperti pemasangan baru.  Sebelum dilakukan pemutusan maka petugas memberikan jangka waktu maksimal satu minggu minimal 3 hari sudah melunasi tunggakan tagihan.
  • 21. SANKSI-SANKSI  Bagi masyarakat yang secara sengaja mengambil air/membobol jaringan pipa air di kenakan denda 250.000,-