SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
REPLIK PENGGUGAT ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT
DALAM PERKARA
TATA USAHA NEGARA NO : 29 /G.TUN/2011/PTUN. BNA
DI BANDA ACEH
Lhokseumawe, 9 April 2013
Hal : Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban
dalam sengketa No. 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA
Kepada Yth,
Majelis Hakim Persidangan Perkara Tata Usaha Negara
Nomor : 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA Pengadilan Tata Usaha Negara
di –
Banda Aceh.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Cut Juliana
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
Alamat :Jl. Pola Utama no 6 Perum, Pola Batara Permai-Desa lamdom Kec. Lung Bata Kota Banda
Aceh
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. Bukhari. Sarjana Hukum ;
warga negara Indonesia merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
“BUKHARI & ASSOCIATES”, yang beralamat di jalan Iskandar Muda, Nomor 35 Lantai II,
Banda Aceh, Kecamatan Lueng Bata. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2010 ,
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
---------------------------------------------- MELAWAN ---------------------------------------
Dalam perkara Nomor 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA, oleh ;
Ispektur Aceh : T. Abdul Halim
Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya hukumnya :
1. Daniel Noriega. Sarjana Hukum ;
Selanjutnya disebut : TERGUGAT 1
Inspektorat Aceh : T. Abdul Halim
Dalam Hal ini Di wakili oleh Kuasa hukumnya:
2. Randa sri indra syahputra. Sarjana Hukum
Selanjutnya di sebut : TERGUGAT 2
Gubernur Aceh : Zahratul Fajri
Dengan ini perkenanlah kami untuk menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 10
Maret 2011, sebagai berikut :
A. DALAM KONVENSI
Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya yang didaftarkan di
kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 7 Maret 2011 No.
29/G.TUN/2011/PTUN. BNA. Dalam arti secara yuridis gugatan penggugat dianggap
dicantumkan kembali dalam replik ini dengan posita dan petitumnya yang telah penggugat
utarakan secara kronologis dan sistematis, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim
mempertimbangkan dan menerimanya.
B. DALAM EKSEPSI
1. Tidak benar bahwa gugatan Penggugat dikatakan tidak didasarkan pada alasan-alasan
yang layak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 2 UU no 5 tahun 1986 tentang
peradilan tata usaha Negara serta UU no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 5
tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas (obscuurlibel) atau
didasarkan pada alasan-alasan karena dalam gugatan sudah diuraikan secara jelas dan
runtut.
2. Bahwa apabila memang dinyatakan tidak berdasarkan pada alasan-alasan atau tidak jelas
(obscuurlibel), pada kenyataannya tidak didasarkan pada alasan-alasan atau ketidak
jelasaan tersebut justru tidak dijelaskan secara detail dalam Jawaban Tergugat tanggal 10
Maret 2011, pada surat Jawaban Tergugat hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat
tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksd dalam pasal 53
ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 atau tidak jelas (obscuurlibel) mengenai perbuatan yang
sewenang-wenang ini jelas dilakukan oleh Tergugat dengan telah mengeluarkan objek
gugatan tersebut.
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat yaitu terhadap penerbitan SK
No32/SK/WALIKOTA/03/2010 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana
Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya oleh Tergugat Pada
tanggal 1 Maret 2010 karena masa jabatan penggugat selaku Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
SK No.20/SK/WALIKOTA/03/2008 adalah benar berdasarkan hukum dan berdasarkan Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4458/PB/2008 perihal Pencairan Dana Belanja
Bantuan Sosial untuk Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya
(BS-PUKPB), Ditjen Perikanan Budidaya
C. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa setelah penggugat mempelajari isi jawaban daripada tergugat, penggugat akan
menanggapinya dalam replik ini sebagai berikt :
1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan
menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban tergugat, kecuali bila penggugat akui secara
tegas dalam replik ini.
2. Bahwa benar Tergugat telah membuat keputusan dengan sebelah pihak, sehingga hak dan
kewajiban penggugat dirugikan.
3. Bahwa benar tergugat melanggar azas-azas pemerintahan yang baik
4. Benar bahwa secara Subtansial Surat Keputusan (Objek Sengketa)
Nomor 32/SK/WALIKOTA/03/2010 bertentangan dengan perundang-undangan, oleh
karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat
hukum karena tidak sesuai Due Process of Law.
Oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat serta yang
dijadikan sengketa dalam perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut adalah
berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang bersifat procedural/formal mupun bersifat
materill susbtansial Oleh karena dalil tergugat tidak memiliki alasan hukum maka secara tegas
penggugat menolaknya serta patut dikesampingkan.
Berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat
mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya
DALAM KONVENSI
1. Menerima Gugatan Pengggat untuk seluruhnya
2. Menolak jawaban dari tergugat untuk keseluruhan.
Atau jika Majelis berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum(ex
Aequo et Bono)
Hormat Kuasa Hukum Penggugat
Bukhari

More Related Content

Similar to dokumen.tips_replik-penggugat-atas-eksepsi-dan-jawaban-tergugat.docx

Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)arjunowidya
 
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
 
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAI
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAIputusan_sidang_31 PHPU DEIYAI
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAIcloudpapua29
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataindra wijaya
 
Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Daniel Daniel
 
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Menangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilMenangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilBimo Prasetio
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfMuhammadIqmalFachrud
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Muhammad Raihan Imamnawi
 
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaCopy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaDimas Nugroho
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariferdhynasution8
 

Similar to dokumen.tips_replik-penggugat-atas-eksepsi-dan-jawaban-tergugat.docx (20)

Makalah sengketa pns
Makalah sengketa pnsMakalah sengketa pns
Makalah sengketa pns
 
ppt ririn.pptx
ppt ririn.pptxppt ririn.pptx
ppt ririn.pptx
 
Gugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UIGugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UI
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...
 
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAI
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAIputusan_sidang_31 PHPU DEIYAI
putusan_sidang_31 PHPU DEIYAI
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
Replik tergugat-i-done
Replik tergugat-i-doneReplik tergugat-i-done
Replik tergugat-i-done
 
PTUN_Gugatan.ppt
PTUN_Gugatan.pptPTUN_Gugatan.ppt
PTUN_Gugatan.ppt
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012Putusan ma tentang hkti taun 2012
Putusan ma tentang hkti taun 2012
 
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
 
Jawaban
JawabanJawaban
Jawaban
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Menangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilMenangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formil
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
 
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah bacaCopy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
Copy of putusan sidang 27 puu 2011-telah baca
 
Hukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusaiHukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusai
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

dokumen.tips_replik-penggugat-atas-eksepsi-dan-jawaban-tergugat.docx

  • 1. REPLIK PENGGUGAT ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NO : 29 /G.TUN/2011/PTUN. BNA DI BANDA ACEH Lhokseumawe, 9 April 2013 Hal : Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban dalam sengketa No. 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA Kepada Yth, Majelis Hakim Persidangan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA Pengadilan Tata Usaha Negara di – Banda Aceh. Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Cut Juliana Umur : 25 tahun Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil Alamat :Jl. Pola Utama no 6 Perum, Pola Batara Permai-Desa lamdom Kec. Lung Bata Kota Banda Aceh Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
  • 2. 1. Bukhari. Sarjana Hukum ; warga negara Indonesia merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “BUKHARI & ASSOCIATES”, yang beralamat di jalan Iskandar Muda, Nomor 35 Lantai II, Banda Aceh, Kecamatan Lueng Bata. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2010 , yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. ---------------------------------------------- MELAWAN --------------------------------------- Dalam perkara Nomor 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA, oleh ; Ispektur Aceh : T. Abdul Halim Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya hukumnya : 1. Daniel Noriega. Sarjana Hukum ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT 1 Inspektorat Aceh : T. Abdul Halim Dalam Hal ini Di wakili oleh Kuasa hukumnya: 2. Randa sri indra syahputra. Sarjana Hukum Selanjutnya di sebut : TERGUGAT 2 Gubernur Aceh : Zahratul Fajri Dengan ini perkenanlah kami untuk menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 10 Maret 2011, sebagai berikut :
  • 3. A. DALAM KONVENSI Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya yang didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 7 Maret 2011 No. 29/G.TUN/2011/PTUN. BNA. Dalam arti secara yuridis gugatan penggugat dianggap dicantumkan kembali dalam replik ini dengan posita dan petitumnya yang telah penggugat utarakan secara kronologis dan sistematis, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerimanya. B. DALAM EKSEPSI 1. Tidak benar bahwa gugatan Penggugat dikatakan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 2 UU no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara serta UU no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas (obscuurlibel) atau didasarkan pada alasan-alasan karena dalam gugatan sudah diuraikan secara jelas dan runtut. 2. Bahwa apabila memang dinyatakan tidak berdasarkan pada alasan-alasan atau tidak jelas (obscuurlibel), pada kenyataannya tidak didasarkan pada alasan-alasan atau ketidak jelasaan tersebut justru tidak dijelaskan secara detail dalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Maret 2011, pada surat Jawaban Tergugat hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksd dalam pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 atau tidak jelas (obscuurlibel) mengenai perbuatan yang
  • 4. sewenang-wenang ini jelas dilakukan oleh Tergugat dengan telah mengeluarkan objek gugatan tersebut. 3. Bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat yaitu terhadap penerbitan SK No32/SK/WALIKOTA/03/2010 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya oleh Tergugat Pada tanggal 1 Maret 2010 karena masa jabatan penggugat selaku Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SK No.20/SK/WALIKOTA/03/2008 adalah benar berdasarkan hukum dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4458/PB/2008 perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB), Ditjen Perikanan Budidaya C. DALAM POKOK PERKARA Bahwa setelah penggugat mempelajari isi jawaban daripada tergugat, penggugat akan menanggapinya dalam replik ini sebagai berikt : 1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban tergugat, kecuali bila penggugat akui secara tegas dalam replik ini. 2. Bahwa benar Tergugat telah membuat keputusan dengan sebelah pihak, sehingga hak dan kewajiban penggugat dirugikan. 3. Bahwa benar tergugat melanggar azas-azas pemerintahan yang baik
  • 5. 4. Benar bahwa secara Subtansial Surat Keputusan (Objek Sengketa) Nomor 32/SK/WALIKOTA/03/2010 bertentangan dengan perundang-undangan, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai Due Process of Law. Oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat serta yang dijadikan sengketa dalam perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut adalah berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang bersifat procedural/formal mupun bersifat materill susbtansial Oleh karena dalil tergugat tidak memiliki alasan hukum maka secara tegas penggugat menolaknya serta patut dikesampingkan. Berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya DALAM KONVENSI 1. Menerima Gugatan Pengggat untuk seluruhnya 2. Menolak jawaban dari tergugat untuk keseluruhan.
  • 6. Atau jika Majelis berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum(ex Aequo et Bono) Hormat Kuasa Hukum Penggugat Bukhari