SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Panduan Penyusunan
SKP 2023
[Tahap Input SKP]
PENJENJANGAN
KINERJA ORGANISASI
KE INDIVIDU MELALUI
APLIKASI E-SAKIP
Cuplik layar Aplikasi E-SAKIP di Provinsi Jawa Barat melalui :
kinerja.jabarprov.go.id/sakip
Sesuai dengan Implementasi Pengelolaan Kinerja Organisasi
Cascading Kinerja dilakukan secara berjenjang dengan masing-
masing Pengampu dari Level Ultimate Outcome, Intermediate
Outcome, Immediate Outcome sampai dengan Level Output.
DIGITALISASI CASCADING PEMPROV JABAR
https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip
PENJENJANGAN KINERJA SECARA DIGITAL MELALUI PENGEMBANGAN FITUR APLIKASI E-SAKIP YANG
MELIPUTI :
1 YAITU KERANGKA LOGIS KINERJA SISTEMATISMULAI DARI ULTIMATE OUTCOME SAMPAI
DENGAN OUTPUT YANG DISUSUN BERDASARKAN PERMASALAHAN DAN TEORI.
2 BERUPA ARSITEKTUR KINERJA YANG DISESUAIKANDENGAN DOKUMEN PERENCANAAN.
3 BERUPA KINERJA LINTAS FUNGSI DALAM ARSITEKTUR KINERJA DAN CASCADING
ARSITEKTUR KINERJA
CASCADING KINERJA
CROSCUTING KINERJA
Kinerja yang telah disepakati
bersama masing-masing Pimpinan
Perangkat Daerah, dilakukan
SKEMA INTEROPERABILITAS
kinerja Organisasi dengan Kinerja
Individu Pegawai dengan tujuan
untuk menjadikan target kinerja
organisasi akan menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh
Pegawai
INTEROPERABILITAS KINERJA
ORGANISASI DENGAN KINERJA
INDIVIDU PEGAWAI MELALUI TRK
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Aplikasi Kinerja TRK
tersinkronisasi dan
interoperabilitas dengan
dashboard kinerja organisasi
agar memiliki keterkaitan
kinerja individu dengan
kinerja organisasi dari
mulai level pelaksana
sampai dengan level
jabatan pimpinan tinggi
INTEROPERABILITAS E-SAKIP DAN
APLIKASI TRK
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ketua tim
Sync dari E-sakip
Isi klasifikasi Tim
kerja & upload SK
Ketua Tim
Mengisi rencana
aksi bulanan
Menambah anggota tim
dan menyusun rencana
kinerja masing-masing
anggota
Anggota tim menyusun
Rencana kinerja
bulanan Anggota tim melakukan
klarifikasi SKP
Alur Rencana Kinerja Ketua Tim Kerja
Komparasi
2022 2023
Pengisian Rencana Kinerja bersifat Bottom - Up Pengisian Rencana Kinerja bersifat Top - Down
Tidak ada pengisian klasifikasi dan upload sk tim
kerja
Adanya pengisian klasifikasi dan upload sk tim
kerja
Ketua tim tidak wajib mendefinisikan rencana
kinerja untuk semua anggota tim
Ketua tim wajib mendefinisikan rencana kinerja
untuk semua anggota tim
Anggota tim wajib mengisi semua form isian
rencana kinerja
Anggota tim hanya mengisi rencana aksi bulanan
Tidak ada Matriks Peran Bagi Hasil Adanya Matriks Peran Bagi Hasil
Anggota tim harus diverifikasi oleh ketua tim Anggota tim langsung terverifikasi oleh ketua tim
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
SINKRONISASI SKP
DARI E-SAKIP
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Sinkronisasi SKP
Struktural dan Ketua Tim Kerja melakukan sinkronisasi SKP menggunakan tombol
. Sehingga data yang telah di input kan melalui E-Sakip akan diambil oleh TRK
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Lihat hirarki SKP
Edit SKP
Hapus SKP/Klafirikasi SKP
Lihat Rencana Aksi Bulanan
Tambah Anggota Tim & Jenis Tim Kerja
Lihat Anggota Tim & Rencana Kinerja
Anggota
Lihat Matriks Peran Bagi Hasil Ketua Tim
Sinkronisasi SKP Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Lihat Matriks Peran Bagi Hasil Anggota Tim
Tambah Anggota Tim & Jenis Tim Kerja
Bagian 1: Pengisian Klasifikasi Tim Kerja serta
mengupload SK Tim Kerja
Bagian 2: Mengisi Rencana Aksi Bulanan
Bagian 3: Menambah Anggota Tim & Menyusun
Rencana Kinerja masing-masing Anggota
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Bagian 1: Pengisian Klasifikasi Tim Kerja serta
mengupload SK Tim Kerja
Klasifikasi Tim Kerja dan Sub Klasifikasi
Tim Kerja
● Rutin
○ Layanan
○ Administratif
● Pengembangan/Improvement
○ Inisiatif Strategis
○ Program Kerja Unggulan
○ Penugasan Direktif Pimpinan
Jenis Tim Kerja
● Internal Bidang
● Lintas Bidang
● Lintas Perangkat Daerah
● Lintas Instansi
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Bagian 2: Mengisi Rencana Aksi Bulanan
Pengisian Rencana Aksi Bulanan serta Target
Bulanan yang akan menjadi Indikator Kinerja
Individu yang akan dilaporkan setiap bulannya.
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Bagian 3: Menambah Anggota Tim & Menyusun Rencana
Kinerja masing-masing Anggota Tim
Ketua Tim Kerja wajib mendefinisikan Rencana Kinerja untuk setiap Anggota Tim.
Masukan NIP Anggota kemudian Rencana Kinerja, Aspek Kuantitas, Kualitas dan Waktu beserta
targetnya. Gunakan tombol untuk menambah Anggota Tim lainnya dan lakukan langkah yang
sama untuk setiap Anggota Tim.
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Bagian 4: Validasi Klarifikasi Anggota Tim
Anggota tim yang anda masukan mungkin tidak merasa menjadi anggota tim anda ataupun tidak ada
dalam SK Tim sehingga melakukan klarifikasi, anda dapat melakukan Terima atau Tolak banding dengan
memilih icon lalu akan muncul list anggota tim ada beserta keterangan banding dan aksi yang dapat
dilakukan (Terima/Tolak)
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
EKSPEKTASI PERILAKU KERJA Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
● Atasan Langsung diperbolehkan memberikan Ekspektasi Perilaku sesuai dengan Aspek Berakhlak yang
tertuang pada Permenpan No 6. Tahun 2022.
● Setiap pegawai mempunyai kesempatan untuk menerima Ekspektasi Perilaku dari Atasan Langsung.
Anggota TIM Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. Akan muncul opsi pilihan ketika anda dimasukan ke dalam Tim, yaitu Terima dan Klarifikasi
Anggota TIM Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. Ketika anda bukan termasuk ke dalam tim tertentu dan tidak ada sesuai SK Tim maka anda dapat
melakukan klarifikasi dengan memilih tombol dan mengisi alasan klarifikasi
Matriks Peran Bagi Hasil
Indikator warna hijau merupakan
Sasaran Kinerja Anggota Tim yang
sudah didefinisikan oleh Ketua Tim.
Indikator warna biru merupakan
Rencana Aksi Bulanan/IKI Bulanan
yang disusun oleh Anggota Tim
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Contoh Hirarki Sasaran Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Hirarki Sasaran Kinerja Pegawai secara lengkap akan terlihat pada level Jabatan Paling Tinggi
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Contoh Lihat Anggota Tim &
Rencana Kinerja Anggota Pada Atasan Langsung
Contoh Lihat Anggota Tim &
Rencana Kinerja Anggota Pada Tim Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Contoh Lihat Rencana Aksi Bulanan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
LAMPIRAN RENCANA KINERJA PEGAWAI Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Form Lampiran Rencana Kinerja
Pegawai
● Silahkan pilih tombol untuk mengisi Dukungan
Sumber Daya, Skema Pertanggungjawaban dan
Konsekuensi dari Rencana Kinerja yang sudah disusun.
● Proses pengisian ini dilakukan setelah Rencana Kinerja
diverifikasi oleh atasan.
● Gunakan tombol untuk menambahkan bulir
pada setiap aspek.
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to user_manual_trk_jabar_2023.pdf

Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Harianto Sianturi
 
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptx
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptxRevisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptx
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptxBioAudiHanantio1
 
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxPenilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxZulkarnain619989
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skpbentas1
 
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxPPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxUPTDSMPN5SINJAI
 
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdfRatno Pudjianto
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxsoesyarosuka
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxssuser629316
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfsuhartanto01
 
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxPPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxsankomkejatintb
 
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptx
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptxPAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptx
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptxwayivin356
 
Direktorat-Kinerja (1).ppt
Direktorat-Kinerja (1).pptDirektorat-Kinerja (1).ppt
Direktorat-Kinerja (1).pptmrmaryanto
 

Similar to user_manual_trk_jabar_2023.pdf (20)

Penilaian Prestasi Keja PNS
Penilaian Prestasi Keja PNSPenilaian Prestasi Keja PNS
Penilaian Prestasi Keja PNS
 
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
 
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptx
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptxRevisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptx
Revisi PPT EVALUASI SAKIP KAB. MAHULU.pptx
 
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxPenilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
 
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxPPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
 
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf
2023-08-14_Pengelolaan_Kinerja_PPPK.pdf
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdf
 
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptxPenatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
 
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxPPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
 
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptx
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptxPAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptx
PAPARAN SAKIP DUKCAPIL tanjabbarkab.pptx
 
Direktorat-Kinerja.ppt
Direktorat-Kinerja.pptDirektorat-Kinerja.ppt
Direktorat-Kinerja.ppt
 
Direktorat-Kinerja (1).ppt
Direktorat-Kinerja (1).pptDirektorat-Kinerja (1).ppt
Direktorat-Kinerja (1).ppt
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (11)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

user_manual_trk_jabar_2023.pdf

  • 1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Panduan Penyusunan SKP 2023 [Tahap Input SKP]
  • 2.
  • 3. PENJENJANGAN KINERJA ORGANISASI KE INDIVIDU MELALUI APLIKASI E-SAKIP Cuplik layar Aplikasi E-SAKIP di Provinsi Jawa Barat melalui : kinerja.jabarprov.go.id/sakip Sesuai dengan Implementasi Pengelolaan Kinerja Organisasi Cascading Kinerja dilakukan secara berjenjang dengan masing- masing Pengampu dari Level Ultimate Outcome, Intermediate Outcome, Immediate Outcome sampai dengan Level Output.
  • 4. DIGITALISASI CASCADING PEMPROV JABAR https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip PENJENJANGAN KINERJA SECARA DIGITAL MELALUI PENGEMBANGAN FITUR APLIKASI E-SAKIP YANG MELIPUTI : 1 YAITU KERANGKA LOGIS KINERJA SISTEMATISMULAI DARI ULTIMATE OUTCOME SAMPAI DENGAN OUTPUT YANG DISUSUN BERDASARKAN PERMASALAHAN DAN TEORI. 2 BERUPA ARSITEKTUR KINERJA YANG DISESUAIKANDENGAN DOKUMEN PERENCANAAN. 3 BERUPA KINERJA LINTAS FUNGSI DALAM ARSITEKTUR KINERJA DAN CASCADING ARSITEKTUR KINERJA CASCADING KINERJA CROSCUTING KINERJA
  • 5. Kinerja yang telah disepakati bersama masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah, dilakukan SKEMA INTEROPERABILITAS kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu Pegawai dengan tujuan untuk menjadikan target kinerja organisasi akan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pegawai INTEROPERABILITAS KINERJA ORGANISASI DENGAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI MELALUI TRK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 6. Aplikasi Kinerja TRK tersinkronisasi dan interoperabilitas dengan dashboard kinerja organisasi agar memiliki keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi dari mulai level pelaksana sampai dengan level jabatan pimpinan tinggi INTEROPERABILITAS E-SAKIP DAN APLIKASI TRK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 7. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Ketua tim Sync dari E-sakip Isi klasifikasi Tim kerja & upload SK Ketua Tim Mengisi rencana aksi bulanan Menambah anggota tim dan menyusun rencana kinerja masing-masing anggota Anggota tim menyusun Rencana kinerja bulanan Anggota tim melakukan klarifikasi SKP Alur Rencana Kinerja Ketua Tim Kerja
  • 8. Komparasi 2022 2023 Pengisian Rencana Kinerja bersifat Bottom - Up Pengisian Rencana Kinerja bersifat Top - Down Tidak ada pengisian klasifikasi dan upload sk tim kerja Adanya pengisian klasifikasi dan upload sk tim kerja Ketua tim tidak wajib mendefinisikan rencana kinerja untuk semua anggota tim Ketua tim wajib mendefinisikan rencana kinerja untuk semua anggota tim Anggota tim wajib mengisi semua form isian rencana kinerja Anggota tim hanya mengisi rencana aksi bulanan Tidak ada Matriks Peran Bagi Hasil Adanya Matriks Peran Bagi Hasil Anggota tim harus diverifikasi oleh ketua tim Anggota tim langsung terverifikasi oleh ketua tim Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 9. SINKRONISASI SKP DARI E-SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 10. Sinkronisasi SKP Struktural dan Ketua Tim Kerja melakukan sinkronisasi SKP menggunakan tombol . Sehingga data yang telah di input kan melalui E-Sakip akan diambil oleh TRK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 11. Lihat hirarki SKP Edit SKP Hapus SKP/Klafirikasi SKP Lihat Rencana Aksi Bulanan Tambah Anggota Tim & Jenis Tim Kerja Lihat Anggota Tim & Rencana Kinerja Anggota Lihat Matriks Peran Bagi Hasil Ketua Tim Sinkronisasi SKP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Lihat Matriks Peran Bagi Hasil Anggota Tim
  • 12. Tambah Anggota Tim & Jenis Tim Kerja Bagian 1: Pengisian Klasifikasi Tim Kerja serta mengupload SK Tim Kerja Bagian 2: Mengisi Rencana Aksi Bulanan Bagian 3: Menambah Anggota Tim & Menyusun Rencana Kinerja masing-masing Anggota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 13. Bagian 1: Pengisian Klasifikasi Tim Kerja serta mengupload SK Tim Kerja Klasifikasi Tim Kerja dan Sub Klasifikasi Tim Kerja ● Rutin ○ Layanan ○ Administratif ● Pengembangan/Improvement ○ Inisiatif Strategis ○ Program Kerja Unggulan ○ Penugasan Direktif Pimpinan Jenis Tim Kerja ● Internal Bidang ● Lintas Bidang ● Lintas Perangkat Daerah ● Lintas Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 14. Bagian 2: Mengisi Rencana Aksi Bulanan Pengisian Rencana Aksi Bulanan serta Target Bulanan yang akan menjadi Indikator Kinerja Individu yang akan dilaporkan setiap bulannya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 15. Bagian 3: Menambah Anggota Tim & Menyusun Rencana Kinerja masing-masing Anggota Tim Ketua Tim Kerja wajib mendefinisikan Rencana Kinerja untuk setiap Anggota Tim. Masukan NIP Anggota kemudian Rencana Kinerja, Aspek Kuantitas, Kualitas dan Waktu beserta targetnya. Gunakan tombol untuk menambah Anggota Tim lainnya dan lakukan langkah yang sama untuk setiap Anggota Tim. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 16. Bagian 4: Validasi Klarifikasi Anggota Tim Anggota tim yang anda masukan mungkin tidak merasa menjadi anggota tim anda ataupun tidak ada dalam SK Tim sehingga melakukan klarifikasi, anda dapat melakukan Terima atau Tolak banding dengan memilih icon lalu akan muncul list anggota tim ada beserta keterangan banding dan aksi yang dapat dilakukan (Terima/Tolak) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 17. EKSPEKTASI PERILAKU KERJA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ● Atasan Langsung diperbolehkan memberikan Ekspektasi Perilaku sesuai dengan Aspek Berakhlak yang tertuang pada Permenpan No 6. Tahun 2022. ● Setiap pegawai mempunyai kesempatan untuk menerima Ekspektasi Perilaku dari Atasan Langsung.
  • 18. Anggota TIM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1. Akan muncul opsi pilihan ketika anda dimasukan ke dalam Tim, yaitu Terima dan Klarifikasi
  • 19. Anggota TIM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1. Ketika anda bukan termasuk ke dalam tim tertentu dan tidak ada sesuai SK Tim maka anda dapat melakukan klarifikasi dengan memilih tombol dan mengisi alasan klarifikasi
  • 20. Matriks Peran Bagi Hasil Indikator warna hijau merupakan Sasaran Kinerja Anggota Tim yang sudah didefinisikan oleh Ketua Tim. Indikator warna biru merupakan Rencana Aksi Bulanan/IKI Bulanan yang disusun oleh Anggota Tim Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 21. Contoh Hirarki Sasaran Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hirarki Sasaran Kinerja Pegawai secara lengkap akan terlihat pada level Jabatan Paling Tinggi
  • 22. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Contoh Lihat Anggota Tim & Rencana Kinerja Anggota Pada Atasan Langsung
  • 23. Contoh Lihat Anggota Tim & Rencana Kinerja Anggota Pada Tim Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 24. Contoh Lihat Rencana Aksi Bulanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • 25. LAMPIRAN RENCANA KINERJA PEGAWAI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Form Lampiran Rencana Kinerja Pegawai ● Silahkan pilih tombol untuk mengisi Dukungan Sumber Daya, Skema Pertanggungjawaban dan Konsekuensi dari Rencana Kinerja yang sudah disusun. ● Proses pengisian ini dilakukan setelah Rencana Kinerja diverifikasi oleh atasan. ● Gunakan tombol untuk menambahkan bulir pada setiap aspek.
  • 26. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TERIMAKASIH