MATERI HELPDESK PROV JABAR (RAKOR UNBK CIREBON)

2. KEBIJAKAN
UJIAN NASIONAL
Tahun 2018

3. Mengutamakan UN berbasis komputer (UNBK)
 SMA sederajat 100%
UN berbasis Kertas-Pensil (UNKP)
 Maks 30% SMP, Paket B, Paket C, Pesantren
Moda
Ujian

5.  Satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN (tidak mesti
terakreditasi)
 Satuan pendidikan pelaksana UN (harus terakreditasi)
Satuan Pendidikan Pelaksana UN
 Satuan Pendidikan terakreditasi
 Satuan pendidikan belum terakreditasi menginduk
pada satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai
pelaksana UN.

6. Kebijakan UN 2018
1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan.
2. UN Tidak menentukan kelulusan.
3. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib
mengikuti UN.
4. Mutu Ujian Sekolah ditingkatkan menjadi USBN (Ujian
Sekolah Berstandar Nasional) untuk beberapa mata
pelajaran.
5. Menjadikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
sebagai main stream pelaksanaan UN.

7. • Jadwal ujian jenjang SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs berbeda.
• Sekolah yang belum memadai sarana komputernya bisa
menggunakan fasilitas komputer sekolah lain (resource sharing).
• Pelaksanaan simulasi UNBK sebelum ujian.
• Memperkuat peranan helpdesk UNBK di setiap kabupaten/kota dan
provinsi.
• Kerjasama teknis dengan Universitas, PLN, Telkom, BPPT,
Kemkominfo, Lemsaneg, dan instansi lainnya.
Kebijakan UNBK 2018

8.  Dilaksanakan dengan moda UNBK
 Ada UN Susulan
 Tidak ada USBN
 UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai
UN SMA/MA
SMK
USBN
UN
KESETARAAN
 Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan
 Satu mata pelajaran untuk diujikan dari
jurusan/peminatan (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan)
 UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai
 PPKn, Agama, sesuai jurusan
 Mapel tertentu, soal dikembangkan oleh MGMP
 Menentukan kelulusan

9. • Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti UN.
• Tidak ada USBN
Peran Panitia
UN Daerah
UN untuk SLB
Pemindaian
LJUN
KEBIJAKAN UN 2018
 Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi
 Sesuai kewenangan yang ditetapkan UU Otonomi
Daerah, namun tetap ada koordinasi.
• SMA sederajat oleh LPMP
• SMP sederajat oleh Dinas Pendidikan Provinsi

10. • Tidak ada UN Gelombang 2
• Peserta UN 2016/2017 yang ingin
memperbaiki, mendaftar melalui
sekolah asal dan jadwalnya saat UN
Susulan utk SMA Sederajat
UN untuk
Perbaikan

11.  Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan.
 Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan:
a. 7 Mapel untuk Paket C
b. 6 Mapel untuk Paket B
 Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.
 Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di satuan
pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.
 Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasi melalui DAPODIK.
 Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagi Dinas
Pendidikan tetapi satuan pendidikan.
 Moda pelaksanaan UN dengan UNBK dan UNKP.
 Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hari Sabtu dan Minggu.
 Ada UN susulan, UN gelombang kedua hanya untuk perbaikan nilai
Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

12.  Perbandingan jumlah teknisi terhadap server atau client
 Optimalisasi help desk provinsi dan kabupaten
 Konfigurasi (jarak dan letak) client di ruang ujian
 Headset client saat bukan ujian listening
 Penggunaan wifi di ruang ujian (client ke server)
 Sosialisasi teknis kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah
untuk mendukung kerja proktor dan teknisi
Isu Teknis UN 2018

13. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(POS) UN 2018

14.  Dinas Pendidikan Provinsi
 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani
pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan Pendidikan
Keagamaan Kristen dan Katolik)
 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
 Dewan Pendidikan Provinsi
 Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
Panitia tingkat Provinsi

15.  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan
madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang
menangani pendidikan nonformal: Program Paket
B/Wustha, dan Program Paket C).
Panitia tingkat Kota/Kabupaten

16. Pendidikan Formal termasuk SPK*
Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan Informal (sekolah rumah)
Peserta UN 2015/2016 yang ingin memperbaiki nilai
*) Permendikbud No. 3 Tahun 2017 Pasal 6: Setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti UN dan USBN
Peserta

17. Persyaratan Peserta UN
 Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir
pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu.
 Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu
mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester
pertama pada tahun terakhir.
 Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar
pada Pendidikan Kesetaraan.

18. Peserta UN dari Pendidikan Formal
 Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum
mengikuti US, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program
SKS.
 Peserta UN dari program SKS harus berasal dari satuan pendidikan yang
terakreditasi A dan memiliki izin penyelenggaraan program SKS.
 Peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) pada Satuan Pendidikan Kerjasama
(SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pendidikan formal.
 …SPK mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya atau satuan
pendidikan pelaksana UN terakreditasi A yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

19. KRITERIA KELULUSAN
 Sangat baik •85 < nilai ≤ 100
 Baik •70 < nilai ≤ 85
 Cukup •55 < nilai ≤ 70
 Kurang •≤ 55

20. Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:
 membawa contekan ke ruang ujian;
 kerjasama dengan peserta ujian;
 menyontek atau menggunakan kunci
jawaban; dan/atau membawa HP ke
dalam ruang ujian.

21. Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:
 memberi contekan;
 membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
 menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
 mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK;
 Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan
pengulangan ujian;
 menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau
perangkat elektronik yang dapat merekam gambar;
dan/atau
 memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk
pengawas UNKP).

22. Investigasi
Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:
• Inspektorat Jenderal Kemdikbud/Kemenag.
• Badan Standar Nasional Pendidikan.
• Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud.
Bentuk investigasi
• Peninjauan ke tempat kejadian perkara.
• Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

23. PENGATURAN KHUSUS
 Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan layanan khusus
dan/atau berbeda dapat diberikan kepada:
 Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, tunarungu,
tunalaras, dan tunadaksa;
 Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
dan/atau
 Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempat lain
yang ditentukan oleh petugas kesehatan.

24. PENGATURAN KHUSUS
 Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapat diberikan apabila:
 Peserta UN penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturan khusus telah
melaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota dan
atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
UN;
 Peserta UN yang sakit atau di LP telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan
selambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UN.
 Peserta UN yang sakit telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN tingkat Satuan
Pendidikan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan UN dan kondisi kesehatannya
memungkinkan untuk mengikuti ujian di tempat perawatannya.

25. Peserta UN Penyandang Disabilitas
 Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam huruf
Braile; atau
 Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan pendamping
pembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; atau
 Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai
pengganti soal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris;
atau
 Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang
telah mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan.

26. • Jadwal ujian jenjang SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs berbeda.
• Sekolah yang belum memadai sarana komputernya bisa menggunakan
fasilitas komputer sekolah lain (resource sharing).
• Pelaksanaan simulasi UNBK sebelum ujian.
• Memperkuat peranan helpdesk UNBK di setiap kabupaten/kota dan provinsi.
• Kerjasama teknis dengan Universitas, PLN,Telkom, BPPT, Kemkominfo,
Lemsaneg, dan instansi lainnya.
Kebijakan UNBK 2018

27. Rencana Jadwal Ujian
I II III IV I II III IV I II III IV
UN SMK 2 - 5
UN Susulan SMK/SMA/MA 17-18
Penyerahan Hasil UN ke Prov. 28
Pengumuman 2
USBN 12-14
Susulan USBN 19-21
US
UN SMA/MA 9 - 12
UN Susulan SMK/SMA/MA 17-18
Penyerahan Hasil UN ke Prov. 28
Pengumuman 2
USBN 19-22
Susulan USBN 26-29
US
UN SMP/MTs 23 -26
UN Susulan SMP/MTs 8 - 9
Penyerahan Hasil UN ke Prov. 18
Pengumuman 23
USBN 7-9
Susulan USBN 14-16
US
UN Paket C
Penyerahan Hasil UN ke Prov. 28
Pengumuman 31
Ujian Paket Kesetaraan
UN Paket B
Penyerahan Hasil UN ke Prov. 28
Pengumuman 31
No. Jenjang Ujian
2018
MARET APRIL MEI
1 SMK
2 SMA/MA
3 SMP/MTs
4 Paket C
5 Paket B
4-7
4-7

28. NO Kegiatan Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Jumlah Sekolah
UNBK
(%)
UNKP
(%)
1 Jenjang SMK 1,341,926 12,585 100% 0%
2 Jenjang SMA 1,452,314 12,959 100% 0%
3 Jenjang MA* 393,292 7,806 100% 0%
4 Jenjang Paket C 234,159 4,452 100% 0%
5 Jenjang SMP 3,283,548 39,228 70% 30%
6 Jenjang MTs* 949,505 17,319 70% 0%
7 Jenjang Paket B 125,256 4,584 70% 30%
Jumlah 7,780,000 98,934
PROYEKSI JUMLAH PESERTA UN 2018
*Sekolah Keagamaan Lain akan menyampaikan informasi pada awal November

29. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Rapat Koordinasi Pendataan UN (mengundang tim
pendataan provinsi)
2
Koordinasi data peserta UN/UNBK dengan direktorat
dan Kemenag
3 Pendaftaran Calon Peserta UN
4 Penetapan DNS
5 Penerbitan DNT dan Kartu Peserta Ujian
No. Kegiatan
2017 2018
OKTOBER NOVEMBER JANUARIDESEMBER
Jadwal kegiatan Pengumpulan data peserta
UN 2018 Berbasis dapodik

30. Sinkronisasi UN SMK Kamis dan Sabtu 29 dan 31 Maret
UN SMK Senin - Kamis 2 - 5 April
Sinkronisasi UN SMA/MA Jumat - Sabtu 6 - 7 April
UN SMA/MA Senin - Kamis 9 - 12 April
Sinkronisasi UN Susulan Minggu 16 April
SUSULAN SMK/SMA/MA Selasa - Rabu 17 - 18 April
PEMINDAIAN UTAMA 3 - 15 April
PENGIRIMAN HASIL PEMINDAIAN UTAMA Senin 16 April
PEMINDAIAN SUSULAN Selasa - Kamis 17 - 19 April
PENGIRIMAN HASIL PEMINDAIAN
SUSULAN Jum'at 20 April
SKORING 17 - 27 April
PENYERAHAN HASIL KE PROV Sabtu 28 April
PENGUMUMAN HASIL UN DI SATUAN
PENDIDIKAN Rabu 2 Mei

31. Sinkronisasi UN SMP/MTs Jumat - Sabtu 20-21 April
UN SMP/MTs Senin - Kamis 23 - 26 April
Sinkronisasi UN SUSULAN SMP/MTs Senin 7 Mei
SUSULAN UN SMP/MTs Selasa-Rabu 8-9 Mei
PEMINDAIAN 24 April - 11 Mei
PENGIRIMAN HASIL PEMINDAIAN Rabu 12 Mei
SKORING 8-18 Mei
PENYERAHAN HASIL KE PROV Jumat 18 Mei
PENGUMUMAN SMP/MTs Rabu 23 Mei

32. Sinkronisasi UN Paket B/Wustha dan C/Ulya Selasa - Rabu 1 - 2 Mei
UN PAKET B/Wustha DAN C/Ulya
Jumat - Sabtu -
Minggu/Senin 4-5-6/7 Mei
SUSULAN UN PAKET B/Wustha DAN
C/Ulya 11-12-13 Mei
PEMINDAIAN 5 - 18 Mei
PENGIRIMAN HASIL PEMINDAIAN Sabtu 19 Mei
SKORING PAKET B/Wustha DAN C/Ulya 20- 27 Mei
PENYERAHAN HASIL KE PROV Senin 28 Mei
PENGUMUMAN UN Paket B/Wustha dan
Paket C/Ulya Kamis 31 Mei
UN Perbaikan SMA/MA, SMK, Paket C/Ulya Akhir Juli 2018

33. Terima Kasih