Dokumen tersebut membahas manfaat program sertifikasi kompetensi bagi berbagai pihak seperti lembaga pelatihan, pekerja, industri, dan pemerintah. Program sertifikasi kompetensi dapat memastikan kecocokan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan industri, meningkatkan efisiensi pelatihan, dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi pekerja.
2. MANFAAT UNTUK LEMBAGA DIKLAT
Membantu memastikan link and match antara
kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi
organisasi pengguna jasa (users).
Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam
pengembangan program Diklat.
Membantu memastikan pencapain hasil Diklat yang
tinggi.
Membantu Lembaga Diklat dalam sistem asesmen
baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat
memastikan dan memelihara kompetensi peserta
didik selama proses Diklat.
Membantu meningkatkan nilai kompetitif bagi
lembaga Diklat.
3. MANFAAT UNTUK PEKERJA
• Membantu meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa
dirinya kompeten dalam bekerja yang menghasilkan produk atau
jasa.
• Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk
meningkatkan kepercayaan status profesinya sebagai Instruktur.
• Membantu Pekerja dalam merencanakan karirnya berdasarkan
porto folio yang dimilikinya.
• Membatu Pekerja dalam mengukur tingkat pencapaian
kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun
secara mandiri.
• Membantu profesi Pekerja dalam memenuhi persyaratan
regulasi.
• Membantu pengakuan kompetensi profesi Pekerja lintas sektor
dan lintas negara
4. MANFAAT UNTUK INDUSTRI
Membantu Industri meyakinkan kepada
kliennya bahwa produk/jasanya telah
dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
Membantu Industri dalam rekruitmen dan
mengembangkan tenaga berbasis
kompetensi sehingga meningkatkan
efisiensi HRD untuk pencapaian efisiensi
nasional.
Memastikan Lembaga Pelayanan Publik
mendapatkan tenaga yang kompeten.
Membantu Lembaga Pelayanan Publik
dalam sistem pengembangan karir dan
renumerasi berbasis kompetensi.
5. MANFAAT UNTUK PEMERINTAH
• Membantu memastikan pencapaian program
pengembangan SDM pada sektornya.
• Membantu memastikan kesesuaian sistem
pembinaan dan pengendalian SDM dalam
sektornya.
• Membatu memastikan target-target
perencanaan program pembangunan pada
sektornya.
6. Skema : KKNI 3
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1 KKK.0002.012.01 Menerapkan Prinsip K3
2 N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi
3 PAR.JK02.009.01 Melakukan Presentasi
4 P. 854900.016.01 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan
5 P. 854900.017.01 Melaksanakan Pelatihan tatap Muka
6 PRP.LP01.001.01 Mengoperasikan computerTingkat dasar
7 P. 854900.027.01 Melakukan Recrutmen SDM
8 P. 854900.017.01 Mengelola bahan Pelatihan
9 P. 854900.031.01 Mengelola Peralatan pelatihan
10 M.702094.08.021 Membimbing Penerapan Alat, Tehnik Metode Peningkatan
Produktifitas
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1 KKK.0002.012.01 Menerapkan Prinsip K3
2 N.821100.028.02 Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi
3 PAR.JK02.009.01 Melakukan Presentasi
4 P. 854900.016.01 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan
5 P. 854900.017.01 Melaksanakan Pelatihan tatap Muka
6 PRP.LP01.001.01 Mengoperasikan computerTingkat dasar
7 P. 854900.027.01 Melakukan Recrutmen SDM
8 P. 854900.017.01 Mengelola bahan Pelatihan
9 P. 854900.031.01 Mengelola Peralatan pelatihan
10 M.702094.08.021 Membimbing Penerapan Alat, Tehnik Metode Peningkatan
Produktifitas
7. Istilah–istilah
• Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
• standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan
kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap
kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
• Unit Kompetensi merupakan rumusan kinerja yang harus dicapai mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
• Elemen Kompetensi merupakan Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan
dalam melaksanakan unit kompetensi.
• Kriteria unjuk kerja merupakan gambaran kinerja yang harus dicapai pada setiap
elemen kompetensi.
8. Kebijakan-kebijakanTerkait
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. PP No. 31 Tahun 2006 tentang SISLATKERNAS
3. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem
Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
5. Kepmenaker No. 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan
SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa
Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan Dan
Sertifikasi
6. Permenaker No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
