SlideShare a Scribd company logo

RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026

•
•
D
DiskominfoPB

RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 sd 2026

Government & Nonprofit
1 of 553
Download to read offline
BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
2 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50); 18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71); 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147).
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Bharat. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah. 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 5 (lima) tahun.
5 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. 19. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa. 20. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD merupakan: a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat; b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; b. penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan c. penyusunan Renja PD. (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk: a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah; b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
6 BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN Pasal 4 Sistematika RPJMD meliputi: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP. Pasal 5 (1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Sejahtera Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD. BAB VI PERUBAHAN RPJMD Pasal 7 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan daerah. (2) Dalam hal efektivitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sesuai masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (4) Merugikan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah. Pasal 8 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut. Pasal 10 Dalam hal pelaksanaan RPJMD Daerah terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka perubahan dimuat atau dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
8 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: 3 / 93 / 2021
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026 I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah Bupati dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2021 – 2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021 – 2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; b. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2021 – 2026; dan c. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen
10 perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah. II. PASAL DEMI PASAL PASAL 1 Cukup jelas. PASAL 2 Cukup jelas. PASAL 3 RPJM Daerah mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat, dengan maksud agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup pembangunan nasional dan regional. PASAL 4 Cukup jelas. PASAL 5 Cukup jelas. PASAL 6 Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026. Bappelitbangda Kabupaten Pakpak Bharat mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat, Bappelitbangda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya. PASAL 7 Perubahan RPJMD dibuat apabila proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai hasil evaluasi dan pengendalian dan merugikan daerah serta terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. PASAL 8 Cukup jelas. PASAL 9 Ayat (1) Pada bagian indikator kinerja program Perangkat Daerah yang terdapat indikasi rencana program prioritas, beserta indikasi pendanaannya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan yang terjadi pada tahun berkenaan. Ayat (2) Perubahan indikator kinerja program, beserta indikasi pendanaannya sesuai ayat (1) tidak merubah seluruh isi substansi lampiran Perda ini, tetapi akan mengubah pada bagian yang dianggap penting. PASAL 10 Pada pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka
11 perubahan tersebut dapat dicantumkan pada RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. PASAL 11 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 154
I RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, dan rahmat, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021- 2026 dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis secara ilmiah terhadap kondisi, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan. Ucapan terimakasih kepada para stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ini dapat tersusun dengan baik sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
II RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Akhirnya, Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat ke depan selalu mendapatkan Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahatan bagi rakyat Kabupaten Pakpak Bharat. BUPATI PAKPAK BHARAT ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR
PEMKAB PAKPAK BHARAT III RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. I DAFTAR ISI.............................................................................................. III DAFTAR GAMBAR .................................................................................... VI DAFTAR TABEL........................................................................................ VIII BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG ...................................................................... 1 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................... 3 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .................................................. 7 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................... 12 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN ................................... 13 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... 15 2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI....................................... 15 2.1.1. Karakteristik Wilayah ........................................................ 15 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.................. 15 2.1.1.2. Topografi.............................................................. 18 2.1.1.3. Hidrologi .............................................................. 19 2.1.1.4. Klimatologi ........................................................... 20 2.1.1.5. Penggunaan Lahan............................................... 21 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ........................................ 22 2.1.2.1. Potensi Sumber Daya Alam .................................. 22 2.1.2.2. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.............................................................. 33 2.1.2.3. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya .... 34 2.1.2.4. Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Hidup .................................................................. 37 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ................................................... 38 2.1.4. Gambaran Umum Kependudukan..................................... 39 2.1.5. Struktur dan Karakteristik Penduduk ............................... 41 2.1.6. Ketenagakerjaan................................................................ 43 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.................................... 44 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi..................................................... 44 2.2.2. Kesejahteraan Sosial ......................................................... 57 2.2.3. Kesejahteraan Seni Budaya dan Olahraga......................... 64 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM......................................................... 64
PEMKAB PAKPAK BHARAT IV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2.3.1. Urusan Wajib Dasar .......................................................... 64 2.3.2. Urusan Wajib Non Dasar................................................... 86 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan............................................ 99 2.3.3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang .......................... 106 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH..................................................... 116 2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita............ 116 2.4.2. Rasio Ketergantungan....................................................... 117 2.4.3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur......................................... 119 2.4.4. Iklim Berinvestasi ............................................................. 122 2.5. HASIL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020................................................... 122 BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH................................................. 139 3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016-2020 ................................... 139 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD................................................ 140 3.1.2. Neraca Daerah................................................................... 148 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016-2020 ..... 154 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran......................................... 155 3.2.2. Analisis Pembiayaan.......................................................... 156 3.3. KERANGKA PENDANAAN............................................................ 159 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja...................................... 160 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan .................................... 166 BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DI DAERAH ..................... 170 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH................................. 170 4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah ...................... 170 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .............................................................................. 181 4.2. Isu-isu Strategis............................................................................ 197 4.2.1. Isu Stategis Internasional................................................... 198 4.2.2. Isu Nasional ....................................................................... 226 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara................................ 234 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Pakpak Bharat............................. 240 BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN................................................ 261 5.1. VISI............................................................................................... 261 5.2. MISI .............................................................................................. 263 5.3. Keselarasan Rumusan Visi-Misi RPJMD Kabupaten dengan Visi- . Misi RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN................... 273
PEMKAB PAKPAK BHARAT V RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 5.4. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target ......................................... 278 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH........................................................................................ 289 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN .......................................................... 289 6.2. ARAH KEBIJAKAN ........................................................................ 309 6.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL........................................................................................ 318 6.4. PROGRAM PRIORITAS .................................................................. 321 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM........ 422 BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH........... 489 8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH............. 489 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ................. 494 BAB IX. PENUTUP .................................................................................. 523
PEMKAB PAKPAK BHARAT VI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan Rancangan Teknokratik RPJMD terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2026................................................................... 8 Gambar 2.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat............ 16 Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat................... 18 Gambar 2.3. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Pakpak Bharat .................... 19 Gambar 2.4. Peta Pengunaan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat ................... 22 Gambar 2.5. Persebaran Wilayah Hutan Kabupaten Pakpak Bharat ............. 38 Gambar 2.6. Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat ................. 43 Gambar 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (persen) ............................. 63 Gambar 2.8. Distribusi Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 (persen ..... 105 Gambar 2.9. Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 (persen) .. 105 Gambar 3.1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026 ............................................................................... . 142 Gambar 3.2. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2019 (Persen) ........... . 146 Gambar 4.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19 ........................... 200 Gambar 4.2. Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan .................................................................. 223 Gambar 4.2. Desain Pemulihan Ekonomi Nasional ....................................... 234 Gambar 5.1. Logframe Perencanaan Integratif Misi 1.................................... 269 Gambar 5.2. Logframe Perencanaan Integratif Misi 2.................................... 270 Gambar 5.3. Logframe Perencanaan Integratif Misi 3.................................... 271 Gambar 5.4. Logframe Perencanaan Integratif Misi 4.................................... 271 Gambar 5.5. Logframe Perencanaan Integratif Misi 5.................................... 272 Gambar 5.6. Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi ......................... 273 Gambar 5.7. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1 Tujuan 1........... 278
PEMKAB PAKPAK BHARAT VII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Gambar 5.8. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1 Tujuan 2........... 279 Gambar 5.9. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2 .......................... 279 Gambar 5.10. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 .......................... 280 Gambar 5.11. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4 .......................... 281 Gambar 5.12. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 .......................... 281 Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ................................................................................ 315 Gambar 6.2. Ilustrasi Trasnformasi Agenda Politik Kepala Daerah ................ 322 Gambar 6.3. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 1 Tujuan 1 (Program) .................................................................................. 325 Gambar 6.4. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 1 Tujuan 2 ............ 333 Gambar 6.5. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 2 ........................... 347 Gambar 6.6. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 3 ........................... 362 Gambar 6.7. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 4 ........................... 400 Gambar 6.8. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 5 ........................... 410
PEMKAB PAKPAK BHARAT VIII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat...................................... 16 Tabel 2.2. Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat.............................. 18 Tabel 2.3. Kondisi Hidrologi di Kabupaten Pakpak Bharat............................ 20 Tabel 2.4. Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 ...................................................................... 20 Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017..... 21 Tabel 2.6. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2020.................................................................................. 24 Tabel 2.7. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020............................. 24 Tabel 2.8. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Ladang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020............................. 24 Tabel 2.9. Luas Panen dan Produksi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2018......................... 25 Tabel 2.10. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Jagung di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 26 Tabel 2.11. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 26 Tabel 2.12. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 27 Tabel 2.13. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 - 2018............................. 27 Tabel 2.14. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Gambir, Kopi dan Karet Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020.... 28 Tabel 2.15. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa, Kemenyan dan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2020.................................................................................... 29 Tabel 2.16. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat 2020 29 Tabel 2.17. Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 ............................................................................................. 30 Tabel 2.18. Produksi Budidaya Ikan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019.................................................................................. 31 Tabel 2.19. Populasi Ternak di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019.......... 31 Tabel 2.20. Populasi Ternak di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019 (ekor) ................................................................................... 31 Tabel 2.21. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020 33
PEMKAB PAKPAK BHARAT IX RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.22. Banyaknya Perusahaan di Sektor Industri Pengolahan di Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019............................................... 34 Tabel 2.23. Daftar Obyek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 35 Tabel 2.24. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 - 2018......................................................... 37 Tabel 2.25. Luas Areal Hutan Berdasarkan Fungsinya Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.................................................................... 38 Tabel 2.26. Banyaknya Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 – 2020.................................................................... 39 Tabel 2.27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 ..................................... 39 Tabel 2.28. Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat 2015-2020 ................................................................................. 40 Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 .......... 41 Tabel 2.30. Banyaknya Penduduk Berdasar Kelompok Umur di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 41 Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 42 Tabel 2.32. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu dan jenis kelamin tahun 2019.......... 43 Tabel 2.33. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2019 (milyar rupiah) .................................. 45 Tabel 2.34. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2015-2019 .................................................................... 46 Tabel 2.35. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2011-2015........................................................................... 49 Tabel 2.36. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015─2019....................................... 50 Tabel 2.37. Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2019........................................................... 52 Tabel 2.38. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020.......................................................... 52 Tabel 2.39. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2016-2020......... 53 Tabel 2.40. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ..................................................................... 53 Tabel 2.41. Laju Inflasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020........ 54
PEMKAB PAKPAK BHARAT X RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.42. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ................................................................................ 55 Tabel 2.43. Target dan Realisasi Investasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 ................................................................... 56 Tabel 2.44. Tingkat Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............. 56 Tabel 2.45 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020............................................................... 57 Tabel 2.46. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2020.................................................................................................. 57 Tabel 2.47. Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 58 Tabel 2.48. Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................. 59 Tabel 2.49. Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016- 2020........................................................................................... 59 Tabel 2.50. Perbandingan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ....... 60 Tabel 2.51. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ....... 60 Tabel 2.52. Perbandingan Pengeluaran per kapita di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)............................................................................... 61 Tabel 2.53. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2020........................................................................................... 62 Tabel 2.54. Tingkat Ketersediaan Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016- 2020........ 63 Tabel 2.55. Tingkat Penganggguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................................ 63 Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 64 Tabel 2.57. Perkembangan Angka Partisipasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 66 Tabel 2.58. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 66 Tabel 2.59. Perkembangan Angka Melek Huruf Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ....................................................................................... 67 Tabel 2.60. Perkembangan Angka kelulusan sekolah Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 67
PEMKAB PAKPAK BHARAT XI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.61. Perkembangan Angka melanjutkan sekolah Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 67 Tabel 2.62. Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............................................................... 68 Tabel 2.63 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 68 Tabel 2.64 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020.............. 69 Tabel 2.65. Rasio Guru dan Murid di Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....... 69 Tabel 2.66. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) serta Persentase Balita Gizi Buruk di di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020 ............................................................................... 70 Tabel 2.67 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020....... 70 Tabel 2.68. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020......................................................... 71 Tabel 2.69. Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020..................................... 72 Tabel 2.70. Banyaknya Dokter di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......................................................................................... 73 Tabel 2.71. Banyaknya Bidan dan Perawat di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 - 2020 ............................................................................... 73 Tabel 2.72. Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020……………………………………………………………………. ....... 74 Tabel 2.73. Panjang Jalan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 . 74 Tabel 2.74. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Wewenang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 .............................. 75 Tabel 2.75. Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik dan Rasio Luas Daerah iriasi di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ... 77 Tabel 2.76. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 78 Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 .................................. 79 Tabel 2.78. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 ................................................................................. 80 Tabel 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020........ 80
PEMKAB PAKPAK BHARAT XII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.80. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020....... 82 Tabel 2.81. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2018- 2020 ............................................ 82 Tabel 2.82. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020............................................ 83 Tabel 2.83. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......... 84 Tabel 2.84. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020..................................... 84 Tabel 2.85. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014-2020........................................................... 85 Tabel 2.86. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016-2020 ............................................. 86 Tabel 2.87. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2019 .......................................................................................... 87 Tabel 2.88. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................. 87 Tabel 2.89. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 88 Tabel 2.90. Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......................................................................................... 88 Tabel 2.91. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020 .......................................................................................... 90 Tabel 2.92. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 – 2020............................................ 90 Tabel 2.93. Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Pakpak Bharat 2016– 2020 .......................................................................................... 91 Tabel 2.94. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM ........... 92 Tabel 2.95. Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 93 Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............. 94 Tabel 2.97. Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2016 – 2020.............................................. 96
PEMKAB PAKPAK BHARAT XIII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.98. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 97 Tabel 2.99. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 98 Tabel 2.100. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020 ........................... 99 Tabel 2.101. Daftar Obyek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 99 Tabel 2.102. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 102 Tabel 2.103. Indikator Sektor Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 102 Tabel 2.104. Perkembangan Tanaman Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....................................................................... 103 Tabel 2.105. Perkembangan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 103 Tabel 2.106. Perkembangan Tanaman Hortikultura di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 103 Tabel 2.107. Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020........................................................................................... 104 Tabel 2.108. Capaian Indikator Industri di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....................................................................... 106 Tabel 2.109. Nilai Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 108 Tabel 2.110. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 109 Tabel 2.111. Nilai EKPPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ........ 110 Tabel 2.112. Nilai IKM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............. 111 Tabel 2.113. Predikat Indeks SPBE................................................................. 111 Tabel 2.114. Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ............................ 112 Tabel 2.115. Nilai SPIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............ 113 Tabel 2.116. Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 114 Tabel 2.117. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan ............................. 114 Tabel 2.118. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2016- 2020........................................................................................... 115 Tabel 2.119. Perkembangan Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2016 – 2020........................................................................................... 116 Tabel 2.120. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020............................................ 117
PEMKAB PAKPAK BHARAT XIV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.121. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .................................................................... 118 Tabel 2.122. Jumlah Pelanggan Air Minum di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016–2020 ...................................................................... 119 Tabel 2.123. Jumlah Pelanggan PLN per Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017-2018........................................................... 120 Tabel 2.124. Jumlah Sambungan Pesawat Telepon Tahun 2016-2020 ........... 121 Tabel 2.125. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Pakpak Bharat (km), 2018–2020 ................................................ 121 Tabel 2.126. Jumlah Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pinjaman Perbankan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (Rp miliar) .................................................................................. 121 Tabel 2.127. Komponen Penggunaan Iklim Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (Rp miliar) ....................................... 122 Tabel 2.128. Evaluasi Capaian Program Prioritas Tahun 2016-2020 .............. 123 Tabel 2.129. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-2020.......................................................... 124 Tabel 2.130. Capaian Penerapan SPM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 135 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020………………......................... 140 Tabel 3.2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020 .............................................................................. 143 Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020......................................................... 144 Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020.................................................................... 147 Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah ..................................... 149 Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020 ............................................................................... 153 Tabel 3.7. Proposi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 155 Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 155 Tabel 3.9. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat .......... 156 Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat........................................................................................ 158 Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat........................................................................................ 158
PEMKAB PAKPAK BHARAT XV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 3.12. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pakpak Bharat .......................................................... 159 Tabel 3.13. Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026 ..................................................................... 162 Tabel 3.14. Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021- 2026 ........................................................................................... 165 Tabel 3.15. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 167 Tabel 3.16 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat ............................................................................ 167 Tabel 3.17. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat....................... 168 Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ...................................................................................... 172 Tabel 4.2. Rumusan Permasalahan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang yang Terbatas .................................. 174 Tabel 4.3. Rumusan Permasalahan: Inovasi dan Daya Saing Dalam Pengoptimalan Potensi Sektor Ekonomi ........................... 176 Tabel 4.4. Rumusan Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Masih Belum Optimal ........................................... 178 Tabel 4.5. Rumusan Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Optimal.................................................................... 180 Tabel 4.6. Pemasalahan dan Faktor Penentu Keberhasilan Urusan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ................................... 191 Tabel 4.7. Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)...................................... 204 Tabel 4.8. Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026........................................................................ 250 Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Tahun 2021-2026................................................................................... 262 Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Pembangunan 2021- 2026............................................................................................ 264 Tabel 5.3 Tabel Hubungan Permasalahan Pembangunan dengan MISI Pembangunan ............................................................................. 266 Tabel 5.4 Keterkaitan antara misi RPJMD 2021-2026 dengan misi RPJPD 2005-2025....................................................................... 273 Tabel 5.5 Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dengan misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 ............. 252 Tabel 5.6 Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah........... 282
PEMKAB PAKPAK BHARAT XVI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 6.1 Kerangka Dasar SOAR(Strength, Opportunities, Aspiration dan Result)......................................................................................... 290 Tabel 6.2 Analisis SOAR Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Budaya dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan Serta Pemerataan Ekonomi Rakyat Melaui Penguatan Desa dan Pemberdayaan Mayarakat .......................... 291 Tabel 6.3 Analisis SOAR Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyaratkat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial ........ 294 Tabel 6.4 Analisis SOAR Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahaan Yang Akuntabel, Efisien, Efektif dan Mengutamakan Pelayanan Publik................................................ 297 Tabel 6.5 Analisis SOAR Misi 4: Meningkatkan Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Serta Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat ................. 299 Tabel 6.6 Analisis SOAR Misi 5: Meningkatkan dan Menguatkan Pelestarian dan Diplomasi Budaya Daerah.................................. 301 Tabel 6.7 Hubungan Strategi Pembangunan Terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026 .............. 303 Tabel 6.8 Hubungan Strategi Dan Arah Kebijakan Terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Pakpak Bharat 2021-2026 ........................ 310 Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 1................................................ 326 Tabel 6.10 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 1 (Tujuan 2) ............................... 334 Tabel 6.11 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 2 ............................................... 348 Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 3 ................................................ 363 Tabel 6.13 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 4 ................................................ 401 Tabel 6.14 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 5 ................................................ 411 Tabel 6.15 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................. 414 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pakpak Bharat .......................................................... 419 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ........... 420 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026........................................................................ 491 Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026............................................................ 495
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 1 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat berikutnya tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknya Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan Wakil Bupati Pakpak Bharat H. Mutsyuhito Solin DR,MPD pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah kelima pada periode RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (moneyfollow program), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 pencapaian kinerja tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain: 1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. 2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat. 3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. 4. Pendekatan Top-down dan Buttom Up, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat meliputi pendekatan Holistik - Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. 1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 3 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. 3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 hingga tahun 2026yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ini berdasarkan peraturan Perundang–Undangan sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 4 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 5 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 6 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 24. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 Tahun 2017 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor459); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara.
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 7 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Nomor 147). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari segi waktu dokumen perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Startegis (Renstra) - Perangkat Daerah (PD), serta jangka pendek (1 tahun)
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 8 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 terdiri dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Renja) - PD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan juga RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, dan RPJMD Kabupaten dan Kota sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan keselarasan dan sinergitas antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 yang juga telah diacu dalam RPJP Kabupaten Pakpak Bharat 2005-2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Selain itu RPJMN tahun 2020-2024 yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja OPD. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perenanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1. Keterkaitan Teknokratik RPJMD terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2026
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 9 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 A. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMN tahun 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dilakukan melalui penyelerasan tujuan, sasaran,kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pakpak Bharat dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Pakpak Bharat. B. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, merupakan Tahap ke Empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2005-2025. C. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 Hubungan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Dalam RPJMD tersebut perencanan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan mengarah pada Membangun Desa Menata Kota yang dilaksanakan melaui Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Kerja; Peningkatan akses dan Mutu Pendidikan; Pemabangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan; Penyediaan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas; Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris; Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata; Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga; serta Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’.
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 10 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 D. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RTRW Nasional tahun 2010-2030 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021- 2026 dan RTRW Nasional adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 berpedoman pada arah dan kebijakan RTRW Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. E. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2036 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang (RTR), baik nasional, provinsi,maupun kabupaten/kota dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adanya integrasi antara RTR dengan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW kabupaten/kota jugamenjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. RTRW berperan sebagailandasan perencanaan pembangunan daerah, memberikan norma, batasan, danarahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya sehingga harmonisasi antara RTRW dengan RPJMD dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dengan baik. Dengan kata lain, RTRW harus dapat menjadi pedoman bagi perumusan RPJMD dan RPJPD di daerah. F. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Pakpak Bharat sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah pasal 12 memuat rancangan kerangka
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 11 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 79 ayat (2) berbunyi, RKPD paling sedikit memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbankan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertim Pakpak Bharat kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pakpak Bharat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. G. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Pakpak Bharat. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan (Road Map), Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 12 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Development Goals (SDG’s) di Indonesia, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Grand Design Reformasi Birokrasi. H. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD tahun 2021-2026 dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pakpak Bharat. Renstra PD sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 111 memuat pendahuluan, gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Isi pada bab 9 RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra PD tahun 2021-2026 yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai rencana induk jangka menengah sebagai acuan untuk merumuskan arah kebijakan tahunan. RPJMD menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mendukung penapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah. Tujuan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ditetapkan adalah: 1. Mengidentifikasi data capaian pembangunan dan kondisi keuangan lima tahun terakhir untuk merumuskan permasalahan pembangunan dan Isu Strategis;
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 13 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026; 3. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026; 4. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat; 1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Memberikan gambaran umum penyusunan RPMD teknokratis agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi sub bab latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Menampilkan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi core bussines pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan meliputi permasalahan pembangunan, isu strategis. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 14 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Sekurang-kurangnya menyajikan suatu kondisi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambar keterkaitan elemen – elemen perencanaan dalam suatu matrik. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode jangka menengah. BAB IX PENUTUP
15 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Karakteristik Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas sebesar 1.218,30 Km2 (121.830 Ha). Kabupaten Pakpak Bharat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Salak. Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak antara 2º 15’ 00’’ – 90º 00 ’ Lintang Utara dan 90º 00’ – 98º 31’ Bujur Timur. Kabupaten ini terletak pada bagian pantai Barat wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pakpak Bhafrat sebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Silima Pungga- Pungga dan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tara Bintang Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Pakpak Bharat secara administratif terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan Kecamatan Pagindar. Secara administrasi termasuk kedalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat digambarkan dalam bentuk gambaran fisik wilayah, terutama yang terjadi secara ilmiah dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, seperti; letak geografis, batas administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, geologi, dan pola penggunaan tanah. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada gambar berikut ini.
16 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Gambar.2.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah sekitar 1.218,30 Km2 (121.830 Ha) yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 52 Desa dan 212 Dusun. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu seluas 47.362 Ha atau sekitar 38,87% dari luas total Kabupaten Pakpak Bharat. Tabel.2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Dusun Desa Luas/Area (Km2 ) Persentase ( % ) 1. Salak Salak 29 6 245,57 20,16 2. Sitellu Tali Urang Jehe Sibande 48 10 473,62 38,87 3. Pagindar Pagindar 12 4 75,45 6,19 4. Sitellu Tali Urang Julu Ulu Merah 19 5 53,02 4,35 5 Pergetteng- getteng Sengkut Kecupak 22 5 66,64 5,47 6 Kerajaan Sukarame 37 10 147,67 12,12 7 Tinada Tinada 22 6 74,03 6,08 8 Siempat Rube Jambu Rea 22 6 82,36 6,76 Jumlah 212 52 1.218,30 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu yaitu hanya seluas 5.302 Ha atau sekitar
17 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 4,35% dari luas total Kabupaten Pakpak Bharat. a. Posisi Astronomis Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak diantara koordinat 2º 15’ 00’’90º 00’ Lintang Utara dan 90º 00’- 98º 31’ Bujur Timur. Kabupaten ini terletak pada bagian pantai Barat wilayah Provinsi Sumatera Utara. b. Posisi Geostrategik Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk pada tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak. Dengan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai kabupaten yang baru maka secara otomatis akan memberi peluang bagi Kabupaten Pakpak Bharat untuk membuka hubungan dengan daerah sekitarnya antara lain dengan Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Dairi. Dengan demikian pembangunan jalan yang menghubungkan ke daerah-daerah tersebut diprioritaskan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru. Hal ini dilakukan selain untuk membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat juga sekaligus memperlancar arus distribusi barang dan orang, baik dari maupun ke Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai salah satu indikator penunjang perekonomian. Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan langsung dengan Kabupaten Dairi, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Provinsi, yaitu jalur yang juga terhubung dengan Kota Subulussalam - Kota Dolok Sanggul - Kabupaten Tanah Karo - Kota Berastagi - Medan. Sebaliknya produksi dari Kabupaten Pakpak Bharat dan wilayah hinterlandnya dari kegiatan fungsi primer berkaitan erat dengan kegiatan di Kota Sidikalang dan Kota Medan, maka untuk effisiensi pelayanan kegiatan yang berskala regional memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih besar. c. Kondisi Kawasan Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebahagian termasuk kedalam kawasan dataran rendah yang berada pada daerah transisi antara kawasan pesisir (Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dengan kawasan pegunungan (dataran tinggi Bukit Barisan).
18 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2.1.1.2. Topografi a. Kemiringan Lahan Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada umumnya Kabupaten Pakpak Bharat berada pada kawasan dengan kondisi geografis daratan dengan kemiringan (0°-15°) dengan luas wilayah 6.396 Ha. hingga berombak dengan kemiringan ( 8°-15°) dengan luas sebesar 3.348 Ha. Wilayah dengan kontur bergelombang hingga curam dengan kemiringan lereng antara ( 15°-25°) memiliki luas 21.619 Ha dan ( 25°- 40°) dengan luas 6.397 Ha. Wilayah dengan kontur terjal keatas ( > 45°) yang memiliki luas 84.070 Ha. Tabel.2.2. Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat No Kemiringan Lahan Luas Persen 1. 0°-15 ° 6.396 Ha 5,25 2. 8°-15 ° 3.348 Ha 2,75 3. 15°-25° 21.619 Ha 17,75 4. 25°- 40 ° 6.397 Ha 5,25 5. > 45° 84.070 Ha 69,01 Total 121.830 Ha 100.00 Sumber: RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tingkat kemiringan wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya (69,01%) memiliki tingkat kecuraman yang terjal yakni di atas 450. Wilayah tersebut merupakan dataran tinggi Bukit Barisan. Sedangkan daerah yang datar yang cukup baik digunakan untuk tanaman semusim (di bawah kemiringan 250) seluas 31.363 Ha atay 25,74% luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan lahan yang diatas kemiringan 250 hanya dapat digunakan untuk tanaman tahunan. Berikut ini adalah peta kemiringan lahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambar.2.2. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat Sumber: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat
19 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT b. Ketinggian Lahan Pada umumnya Kabupaten Pakpak Bharat berada pada ketinggian antara 250-1041 M di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang bervariasi dan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan. Berikut ini adalah peta ketinggian lahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambar.2.3. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Pakpak Bharat Sumber: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat 2.1.1.3. Hidrologi Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai banyak daerah aliran sungai (DAS) yang berukuran cukup panjang dan beberapa diantaranya telah dijadikan sumber pembangkit listrik. Di Kabupaten Pakpak Bharat sedikitnya terdapat 26 sungai yang berukuran panjang, sedang dan kecil. Diantara sungai yang berukuran panjang yaitu Lae Kombih, Lae Gundur, Lae Ordi, Lae Sinendang dan Lae Sigarap. Keadaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
20 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tabel.2.3. Kondisi Hidrologi di Kabupaten Pakpak Bharat No. Sungai Panjang (km) Area 1 Lae Kombih 60 Tinada, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe 2 Lae Gundur 25 Salak 3 Lae Ordi 75 Salak, Sitellu, Tali Urang Julu, Pargettenggetteng Sengkut 4 Lae Sinendang 70 Saklak, dan Pagindar 5 Lae Sigarap 25 Pargettenggetteng Sengkut Sumber: Badan Pusat Statistik 2.1.1.4. Klimatologi Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak dengan garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dimana kondisi iklimnya hampir sama dengan Kabupaten Dairi yang merupakan kabupaten induk. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Tabel.2.4. Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 No Bulan Jumlah Curah Hujan (mm) 1 Januari 133,50 2 Februari 171,50 3 Maret 323,75 4 April 203,25 5 Mei 269,75 6 Juni 100,50 7 Juli 100,50 8 Agustus 197,75 9 September 165,00 10 Oktober 415,25 11 Nopember 408,75 12 Desember 304,00 Rata-Rata 232,79 Sumber : Badan Pusat Statistik Jumlah curah hujan selama tahun 2020 di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 232,79 mm. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di Bulan Oktober (415,mm), Nopember (408,75 mm) dan Maret (323,75 mm). Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi di Bulan Juni dan Juli yakni
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026
RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026

Recommended

RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023PPEPBappelitbangdapa
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfdiskominfopb1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
Perda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdfPerda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdfdiskominfopb1
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016Muh Saleh
 
Rpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalangRpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalangRizki Fitrianto
 

Recommended

RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023PPEPBappelitbangdapa
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfdiskominfopb1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
Perda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdfPerda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdfdiskominfopb1
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016
RPJM Provinsi Sulawesi Barat 2012 - 2016Muh Saleh
 
Rpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalangRpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalangRizki Fitrianto
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 
Renstra bappeda
Renstra bappedaRenstra bappeda
Renstra bappedapandirambo900
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...helmut simamora
 
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx'Ade Setiawan
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015Adi T Wibowo
 
2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdf2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdfDiskominfoPB
 
7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdfdiskominfopb1
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfDiskominfoPB
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfdianaekowati1
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
Rpjp kab bdg 2005 2025
Rpjp kab bdg 2005 2025Rpjp kab bdg 2005 2025
Rpjp kab bdg 2005 2025Nandang Sukmara
 
Perda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfPerda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfendangsanjaya1
 
Perda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfPerda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfendangsanjaya1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...SariWinoto
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Yohanes Rahmad
 
PERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdfPERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdfHermanusKalengit
 
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdftitadeaaulia
 
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdfRekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdfDiskominfoPB
 
SK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdfSK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdfDiskominfoPB
 

More Related Content

Similar to RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026

No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...helmut simamora
 
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx'Ade Setiawan
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015Adi T Wibowo
 
7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdfdiskominfopb1
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfDiskominfoPB
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfdianaekowati1
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...SariWinoto
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Yohanes Rahmad
 
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdftitadeaaulia
 

Similar to RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026 (20)

No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmd
 
Renstra bappeda
Renstra bappedaRenstra bappeda
Renstra bappeda
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
 
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
 
2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdf2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdf
 
7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdf
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwali
 
Rpjp kab bdg 2005 2025
Rpjp kab bdg 2005 2025Rpjp kab bdg 2005 2025
Rpjp kab bdg 2005 2025
 
Perda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfPerda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdf
 
Perda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdfPerda_Nomor 5.pdf
Perda_Nomor 5.pdf
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
 
PERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdfPERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdf
 
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
 

More from DiskominfoPB

Rekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdfRekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdfDiskominfoPB
 
SK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdfSK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdfDiskominfoPB
 
Surat pernyataan.pdf
Surat pernyataan.pdfSurat pernyataan.pdf
Surat pernyataan.pdfDiskominfoPB
 
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdfRekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdfDiskominfoPB
 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfDiskominfoPB
 
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdf
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdfLampiran 1 APBD (Perda) (1).pdf
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdfDiskominfoPB
 
final lra 2023.pdf
final lra 2023.pdffinal lra 2023.pdf
final lra 2023.pdfDiskominfoPB
 
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdf
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdfRenja Dinas Koperindag 2023-2024.pdf
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdfDiskominfoPB
 
surat pernyataan_1.pdf
surat pernyataan_1.pdfsurat pernyataan_1.pdf
surat pernyataan_1.pdfDiskominfoPB
 
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdf
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdfRLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdf
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdfDiskominfoPB
 
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfDiskominfoPB
 
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdf
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdfProfil Desa PB Boang 2022 final.pdf
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdfDiskominfoPB
 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...DiskominfoPB
 

More from DiskominfoPB (20)

Rekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdfRekap SIRUP Tahun 2023.pdf
Rekap SIRUP Tahun 2023.pdf
 
SK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdfSK Kordinator APBD.pdf
SK Kordinator APBD.pdf
 
Surat pernyataan.pdf
Surat pernyataan.pdfSurat pernyataan.pdf
Surat pernyataan.pdf
 
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdfRekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan DPA SKPD Ta 2024.pdf
 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
 
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdf
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdfLampiran 1 APBD (Perda) (1).pdf
Lampiran 1 APBD (Perda) (1).pdf
 
KUA 2024.pdf
KUA 2024.pdfKUA 2024.pdf
KUA 2024.pdf
 
final lra 2023.pdf
final lra 2023.pdffinal lra 2023.pdf
final lra 2023.pdf
 
BA PPAS 2024.pdf
BA PPAS 2024.pdfBA PPAS 2024.pdf
BA PPAS 2024.pdf
 
BA KUA 2024.pdf
BA KUA 2024.pdfBA KUA 2024.pdf
BA KUA 2024.pdf
 
29 WTP 2022.pdf
29 WTP 2022.pdf29 WTP 2022.pdf
29 WTP 2022.pdf
 
RUP 2022.pdf
RUP 2022.pdfRUP 2022.pdf
RUP 2022.pdf
 
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdf
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdfRenja Dinas Koperindag 2023-2024.pdf
Renja Dinas Koperindag 2023-2024.pdf
 
surat pernyataan_1.pdf
surat pernyataan_1.pdfsurat pernyataan_1.pdf
surat pernyataan_1.pdf
 
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdf
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdfRLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdf
RLPPD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.pdf
 
Penyusuna.pdf
Penyusuna.pdfPenyusuna.pdf
Penyusuna.pdf
 
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
 
Report-2.pdf
Report-2.pdfReport-2.pdf
Report-2.pdf
 
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdf
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdfProfil Desa PB Boang 2022 final.pdf
Profil Desa PB Boang 2022 final.pdf
 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - Penyusunan RAK Pergeseran ...
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (15)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

RPJMD Pakpak Bharat 2021-2026

  • 1.
  • 2. BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
  • 3. 2 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  • 4. 3 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50); 18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71); 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147).
  • 5. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Bharat. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah. 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 5 (lima) tahun.
  • 6. 5 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. 19. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa. 20. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD merupakan: a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat; b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; b. penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan c. penyusunan Renja PD. (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk: a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah; b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
  • 7. 6 BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN Pasal 4 Sistematika RPJMD meliputi: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP. Pasal 5 (1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Sejahtera Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD. BAB VI PERUBAHAN RPJMD Pasal 7 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  • 8. 7 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan daerah. (2) Dalam hal efektivitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sesuai masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (4) Merugikan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah. Pasal 8 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut. Pasal 10 Dalam hal pelaksanaan RPJMD Daerah terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka perubahan dimuat atau dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
  • 9. 8 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: 3 / 93 / 2021
  • 10. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021-2026 I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah Bupati dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2021 – 2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021 – 2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; b. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2021 – 2026; dan c. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen
  • 11. 10 perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah. II. PASAL DEMI PASAL PASAL 1 Cukup jelas. PASAL 2 Cukup jelas. PASAL 3 RPJM Daerah mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat, dengan maksud agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup pembangunan nasional dan regional. PASAL 4 Cukup jelas. PASAL 5 Cukup jelas. PASAL 6 Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026. Bappelitbangda Kabupaten Pakpak Bharat mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat, Bappelitbangda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya. PASAL 7 Perubahan RPJMD dibuat apabila proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai hasil evaluasi dan pengendalian dan merugikan daerah serta terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. PASAL 8 Cukup jelas. PASAL 9 Ayat (1) Pada bagian indikator kinerja program Perangkat Daerah yang terdapat indikasi rencana program prioritas, beserta indikasi pendanaannya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan yang terjadi pada tahun berkenaan. Ayat (2) Perubahan indikator kinerja program, beserta indikasi pendanaannya sesuai ayat (1) tidak merubah seluruh isi substansi lampiran Perda ini, tetapi akan mengubah pada bagian yang dianggap penting. PASAL 10 Pada pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka
  • 12. 11 perubahan tersebut dapat dicantumkan pada RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. PASAL 11 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 154
  • 13. I RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, dan rahmat, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021- 2026 dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis secara ilmiah terhadap kondisi, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan. Ucapan terimakasih kepada para stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ini dapat tersusun dengan baik sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
  • 14. II RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Akhirnya, Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat ke depan selalu mendapatkan Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahatan bagi rakyat Kabupaten Pakpak Bharat. BUPATI PAKPAK BHARAT ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR
  • 15. PEMKAB PAKPAK BHARAT III RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. I DAFTAR ISI.............................................................................................. III DAFTAR GAMBAR .................................................................................... VI DAFTAR TABEL........................................................................................ VIII BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG ...................................................................... 1 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................... 3 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .................................................. 7 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................... 12 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN ................................... 13 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... 15 2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI....................................... 15 2.1.1. Karakteristik Wilayah ........................................................ 15 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.................. 15 2.1.1.2. Topografi.............................................................. 18 2.1.1.3. Hidrologi .............................................................. 19 2.1.1.4. Klimatologi ........................................................... 20 2.1.1.5. Penggunaan Lahan............................................... 21 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ........................................ 22 2.1.2.1. Potensi Sumber Daya Alam .................................. 22 2.1.2.2. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.............................................................. 33 2.1.2.3. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya .... 34 2.1.2.4. Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Hidup .................................................................. 37 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ................................................... 38 2.1.4. Gambaran Umum Kependudukan..................................... 39 2.1.5. Struktur dan Karakteristik Penduduk ............................... 41 2.1.6. Ketenagakerjaan................................................................ 43 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.................................... 44 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi..................................................... 44 2.2.2. Kesejahteraan Sosial ......................................................... 57 2.2.3. Kesejahteraan Seni Budaya dan Olahraga......................... 64 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM......................................................... 64
  • 16. PEMKAB PAKPAK BHARAT IV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2.3.1. Urusan Wajib Dasar .......................................................... 64 2.3.2. Urusan Wajib Non Dasar................................................... 86 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan............................................ 99 2.3.3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang .......................... 106 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH..................................................... 116 2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita............ 116 2.4.2. Rasio Ketergantungan....................................................... 117 2.4.3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur......................................... 119 2.4.4. Iklim Berinvestasi ............................................................. 122 2.5. HASIL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020................................................... 122 BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH................................................. 139 3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016-2020 ................................... 139 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD................................................ 140 3.1.2. Neraca Daerah................................................................... 148 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016-2020 ..... 154 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran......................................... 155 3.2.2. Analisis Pembiayaan.......................................................... 156 3.3. KERANGKA PENDANAAN............................................................ 159 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja...................................... 160 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan .................................... 166 BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DI DAERAH ..................... 170 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH................................. 170 4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah ...................... 170 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .............................................................................. 181 4.2. Isu-isu Strategis............................................................................ 197 4.2.1. Isu Stategis Internasional................................................... 198 4.2.2. Isu Nasional ....................................................................... 226 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara................................ 234 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Pakpak Bharat............................. 240 BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN................................................ 261 5.1. VISI............................................................................................... 261 5.2. MISI .............................................................................................. 263 5.3. Keselarasan Rumusan Visi-Misi RPJMD Kabupaten dengan Visi- . Misi RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN................... 273
  • 17. PEMKAB PAKPAK BHARAT V RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 5.4. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target ......................................... 278 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH........................................................................................ 289 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN .......................................................... 289 6.2. ARAH KEBIJAKAN ........................................................................ 309 6.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL........................................................................................ 318 6.4. PROGRAM PRIORITAS .................................................................. 321 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM........ 422 BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH........... 489 8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH............. 489 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ................. 494 BAB IX. PENUTUP .................................................................................. 523
  • 18. PEMKAB PAKPAK BHARAT VI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan Rancangan Teknokratik RPJMD terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2026................................................................... 8 Gambar 2.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat............ 16 Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat................... 18 Gambar 2.3. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Pakpak Bharat .................... 19 Gambar 2.4. Peta Pengunaan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat ................... 22 Gambar 2.5. Persebaran Wilayah Hutan Kabupaten Pakpak Bharat ............. 38 Gambar 2.6. Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat ................. 43 Gambar 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (persen) ............................. 63 Gambar 2.8. Distribusi Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 (persen ..... 105 Gambar 2.9. Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 (persen) .. 105 Gambar 3.1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026 ............................................................................... . 142 Gambar 3.2. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2019 (Persen) ........... . 146 Gambar 4.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19 ........................... 200 Gambar 4.2. Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan .................................................................. 223 Gambar 4.2. Desain Pemulihan Ekonomi Nasional ....................................... 234 Gambar 5.1. Logframe Perencanaan Integratif Misi 1.................................... 269 Gambar 5.2. Logframe Perencanaan Integratif Misi 2.................................... 270 Gambar 5.3. Logframe Perencanaan Integratif Misi 3.................................... 271 Gambar 5.4. Logframe Perencanaan Integratif Misi 4.................................... 271 Gambar 5.5. Logframe Perencanaan Integratif Misi 5.................................... 272 Gambar 5.6. Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi ......................... 273 Gambar 5.7. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1 Tujuan 1........... 278
  • 19. PEMKAB PAKPAK BHARAT VII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Gambar 5.8. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1 Tujuan 2........... 279 Gambar 5.9. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2 .......................... 279 Gambar 5.10. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 .......................... 280 Gambar 5.11. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4 .......................... 281 Gambar 5.12. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 .......................... 281 Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ................................................................................ 315 Gambar 6.2. Ilustrasi Trasnformasi Agenda Politik Kepala Daerah ................ 322 Gambar 6.3. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 1 Tujuan 1 (Program) .................................................................................. 325 Gambar 6.4. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 1 Tujuan 2 ............ 333 Gambar 6.5. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 2 ........................... 347 Gambar 6.6. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 3 ........................... 362 Gambar 6.7. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 4 ........................... 400 Gambar 6.8. Desain Logical Framework Pencapaian Misi 5 ........................... 410
  • 20. PEMKAB PAKPAK BHARAT VIII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat...................................... 16 Tabel 2.2. Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat.............................. 18 Tabel 2.3. Kondisi Hidrologi di Kabupaten Pakpak Bharat............................ 20 Tabel 2.4. Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 ...................................................................... 20 Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017..... 21 Tabel 2.6. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2020.................................................................................. 24 Tabel 2.7. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020............................. 24 Tabel 2.8. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Ladang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020............................. 24 Tabel 2.9. Luas Panen dan Produksi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2018......................... 25 Tabel 2.10. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Jagung di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 26 Tabel 2.11. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 26 Tabel 2.12. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2018 ............................ 27 Tabel 2.13. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 - 2018............................. 27 Tabel 2.14. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Gambir, Kopi dan Karet Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2020.... 28 Tabel 2.15. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa, Kemenyan dan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2020.................................................................................... 29 Tabel 2.16. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat 2020 29 Tabel 2.17. Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 ............................................................................................. 30 Tabel 2.18. Produksi Budidaya Ikan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019.................................................................................. 31 Tabel 2.19. Populasi Ternak di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019.......... 31 Tabel 2.20. Populasi Ternak di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019 (ekor) ................................................................................... 31 Tabel 2.21. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020 33
  • 21. PEMKAB PAKPAK BHARAT IX RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.22. Banyaknya Perusahaan di Sektor Industri Pengolahan di Pakpak Bharat Tahun 2015 - 2019............................................... 34 Tabel 2.23. Daftar Obyek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 35 Tabel 2.24. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 - 2018......................................................... 37 Tabel 2.25. Luas Areal Hutan Berdasarkan Fungsinya Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.................................................................... 38 Tabel 2.26. Banyaknya Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 – 2020.................................................................... 39 Tabel 2.27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 ..................................... 39 Tabel 2.28. Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat 2015-2020 ................................................................................. 40 Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 .......... 41 Tabel 2.30. Banyaknya Penduduk Berdasar Kelompok Umur di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 41 Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 42 Tabel 2.32. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu dan jenis kelamin tahun 2019.......... 43 Tabel 2.33. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2019 (milyar rupiah) .................................. 45 Tabel 2.34. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2015-2019 .................................................................... 46 Tabel 2.35. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2011-2015........................................................................... 49 Tabel 2.36. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015─2019....................................... 50 Tabel 2.37. Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2019........................................................... 52 Tabel 2.38. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020.......................................................... 52 Tabel 2.39. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2016-2020......... 53 Tabel 2.40. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ..................................................................... 53 Tabel 2.41. Laju Inflasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020........ 54
  • 22. PEMKAB PAKPAK BHARAT X RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.42. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ................................................................................ 55 Tabel 2.43. Target dan Realisasi Investasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 ................................................................... 56 Tabel 2.44. Tingkat Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............. 56 Tabel 2.45 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020............................................................... 57 Tabel 2.46. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2020.................................................................................................. 57 Tabel 2.47. Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 58 Tabel 2.48. Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................. 59 Tabel 2.49. Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016- 2020........................................................................................... 59 Tabel 2.50. Perbandingan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ....... 60 Tabel 2.51. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ....... 60 Tabel 2.52. Perbandingan Pengeluaran per kapita di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)............................................................................... 61 Tabel 2.53. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2020........................................................................................... 62 Tabel 2.54. Tingkat Ketersediaan Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016- 2020........ 63 Tabel 2.55. Tingkat Penganggguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................................ 63 Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 64 Tabel 2.57. Perkembangan Angka Partisipasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 66 Tabel 2.58. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 66 Tabel 2.59. Perkembangan Angka Melek Huruf Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ....................................................................................... 67 Tabel 2.60. Perkembangan Angka kelulusan sekolah Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 67
  • 23. PEMKAB PAKPAK BHARAT XI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.61. Perkembangan Angka melanjutkan sekolah Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 67 Tabel 2.62. Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............................................................... 68 Tabel 2.63 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 68 Tabel 2.64 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020.............. 69 Tabel 2.65. Rasio Guru dan Murid di Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....... 69 Tabel 2.66. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) serta Persentase Balita Gizi Buruk di di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020 ............................................................................... 70 Tabel 2.67 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020....... 70 Tabel 2.68. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020......................................................... 71 Tabel 2.69. Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020..................................... 72 Tabel 2.70. Banyaknya Dokter di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......................................................................................... 73 Tabel 2.71. Banyaknya Bidan dan Perawat di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 - 2020 ............................................................................... 73 Tabel 2.72. Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020……………………………………………………………………. ....... 74 Tabel 2.73. Panjang Jalan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 . 74 Tabel 2.74. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Wewenang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 .............................. 75 Tabel 2.75. Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik dan Rasio Luas Daerah iriasi di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ... 77 Tabel 2.76. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 78 Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 .................................. 79 Tabel 2.78. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 ................................................................................. 80 Tabel 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020........ 80
  • 24. PEMKAB PAKPAK BHARAT XII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.80. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020....... 82 Tabel 2.81. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2018- 2020 ............................................ 82 Tabel 2.82. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020............................................ 83 Tabel 2.83. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......... 84 Tabel 2.84. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020..................................... 84 Tabel 2.85. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014-2020........................................................... 85 Tabel 2.86. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2016-2020 ............................................. 86 Tabel 2.87. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2019 .......................................................................................... 87 Tabel 2.88. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Kawasan Dataran Tinggi, Tahun 2016- 2020 ............................. 87 Tabel 2.89. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ...................................................................... 88 Tabel 2.90. Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .......................................................................................... 88 Tabel 2.91. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2020 .......................................................................................... 90 Tabel 2.92. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 – 2020............................................ 90 Tabel 2.93. Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Pakpak Bharat 2016– 2020 .......................................................................................... 91 Tabel 2.94. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM ........... 92 Tabel 2.95. Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............................ 93 Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020............. 94 Tabel 2.97. Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2016 – 2020.............................................. 96
  • 25. PEMKAB PAKPAK BHARAT XIII RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.98. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 97 Tabel 2.99. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 98 Tabel 2.100. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020 ........................... 99 Tabel 2.101. Daftar Obyek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Pakpak Bharat ........................................................................... 99 Tabel 2.102. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2020............................................. 102 Tabel 2.103. Indikator Sektor Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 102 Tabel 2.104. Perkembangan Tanaman Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....................................................................... 103 Tabel 2.105. Perkembangan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 103 Tabel 2.106. Perkembangan Tanaman Hortikultura di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 103 Tabel 2.107. Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020........................................................................................... 104 Tabel 2.108. Capaian Indikator Industri di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020....................................................................... 106 Tabel 2.109. Nilai Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 108 Tabel 2.110. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 109 Tabel 2.111. Nilai EKPPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ........ 110 Tabel 2.112. Nilai IKM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............. 111 Tabel 2.113. Predikat Indeks SPBE................................................................. 111 Tabel 2.114. Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ............................ 112 Tabel 2.115. Nilai SPIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ............ 113 Tabel 2.116. Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020........................................................... 114 Tabel 2.117. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan ............................. 114 Tabel 2.118. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2016- 2020........................................................................................... 115 Tabel 2.119. Perkembangan Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2016 – 2020........................................................................................... 116 Tabel 2.120. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020............................................ 117
  • 26. PEMKAB PAKPAK BHARAT XIV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 2.121. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 .................................................................... 118 Tabel 2.122. Jumlah Pelanggan Air Minum di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016–2020 ...................................................................... 119 Tabel 2.123. Jumlah Pelanggan PLN per Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017-2018........................................................... 120 Tabel 2.124. Jumlah Sambungan Pesawat Telepon Tahun 2016-2020 ........... 121 Tabel 2.125. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Pakpak Bharat (km), 2018–2020 ................................................ 121 Tabel 2.126. Jumlah Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pinjaman Perbankan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (Rp miliar) .................................................................................. 121 Tabel 2.127. Komponen Penggunaan Iklim Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020 (Rp miliar) ....................................... 122 Tabel 2.128. Evaluasi Capaian Program Prioritas Tahun 2016-2020 .............. 123 Tabel 2.129. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-2020.......................................................... 124 Tabel 2.130. Capaian Penerapan SPM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020 ................................................................................. 135 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020………………......................... 140 Tabel 3.2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020 .............................................................................. 143 Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020......................................................... 144 Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2020.................................................................... 147 Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah ..................................... 149 Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2020 ............................................................................... 153 Tabel 3.7. Proposi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 155 Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 155 Tabel 3.9. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat .......... 156 Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat........................................................................................ 158 Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat........................................................................................ 158
  • 27. PEMKAB PAKPAK BHARAT XV RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 3.12. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pakpak Bharat .......................................................... 159 Tabel 3.13. Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 – 2026 ..................................................................... 162 Tabel 3.14. Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021- 2026 ........................................................................................... 165 Tabel 3.15. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kabupaten Pakpak Bharat ......................................................... 167 Tabel 3.16 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Pakpak Bharat ............................................................................ 167 Tabel 3.17. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat....................... 168 Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ...................................................................................... 172 Tabel 4.2. Rumusan Permasalahan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang yang Terbatas .................................. 174 Tabel 4.3. Rumusan Permasalahan: Inovasi dan Daya Saing Dalam Pengoptimalan Potensi Sektor Ekonomi ........................... 176 Tabel 4.4. Rumusan Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Masih Belum Optimal ........................................... 178 Tabel 4.5. Rumusan Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Optimal.................................................................... 180 Tabel 4.6. Pemasalahan dan Faktor Penentu Keberhasilan Urusan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ................................... 191 Tabel 4.7. Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)...................................... 204 Tabel 4.8. Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026........................................................................ 250 Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Tahun 2021-2026................................................................................... 262 Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Pembangunan 2021- 2026............................................................................................ 264 Tabel 5.3 Tabel Hubungan Permasalahan Pembangunan dengan MISI Pembangunan ............................................................................. 266 Tabel 5.4 Keterkaitan antara misi RPJMD 2021-2026 dengan misi RPJPD 2005-2025....................................................................... 273 Tabel 5.5 Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dengan misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 ............. 252 Tabel 5.6 Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah........... 282
  • 28. PEMKAB PAKPAK BHARAT XVI RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Tabel 6.1 Kerangka Dasar SOAR(Strength, Opportunities, Aspiration dan Result)......................................................................................... 290 Tabel 6.2 Analisis SOAR Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Budaya dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan Serta Pemerataan Ekonomi Rakyat Melaui Penguatan Desa dan Pemberdayaan Mayarakat .......................... 291 Tabel 6.3 Analisis SOAR Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyaratkat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial ........ 294 Tabel 6.4 Analisis SOAR Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahaan Yang Akuntabel, Efisien, Efektif dan Mengutamakan Pelayanan Publik................................................ 297 Tabel 6.5 Analisis SOAR Misi 4: Meningkatkan Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Serta Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat ................. 299 Tabel 6.6 Analisis SOAR Misi 5: Meningkatkan dan Menguatkan Pelestarian dan Diplomasi Budaya Daerah.................................. 301 Tabel 6.7 Hubungan Strategi Pembangunan Terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026 .............. 303 Tabel 6.8 Hubungan Strategi Dan Arah Kebijakan Terhadap Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Pakpak Bharat 2021-2026 ........................ 310 Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 1................................................ 326 Tabel 6.10 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 1 (Tujuan 2) ............................... 334 Tabel 6.11 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 2 ............................................... 348 Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 3 ................................................ 363 Tabel 6.13 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 4 ................................................ 401 Tabel 6.14 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pakpak Bharat Misi 5 ................................................ 411 Tabel 6.15 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................. 414 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pakpak Bharat .......................................................... 419 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ........... 420 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026........................................................................ 491 Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026............................................................ 495
  • 29. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 1 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat berikutnya tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknya Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan Wakil Bupati Pakpak Bharat H. Mutsyuhito Solin DR,MPD pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah kelima pada periode RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (moneyfollow program), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam
  • 30. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 pencapaian kinerja tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain: 1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. 2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat. 3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. 4. Pendekatan Top-down dan Buttom Up, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat meliputi pendekatan Holistik - Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. 1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
  • 31. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 3 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. 3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 hingga tahun 2026yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ini berdasarkan peraturan Perundang–Undangan sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
  • 32. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 4 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  • 33. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 5 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
  • 34. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 6 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 24. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 Tahun 2017 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor459); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara.
  • 35. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 7 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Nomor 147). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari segi waktu dokumen perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Startegis (Renstra) - Perangkat Daerah (PD), serta jangka pendek (1 tahun)
  • 36. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 8 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 terdiri dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Renja) - PD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan juga RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, dan RPJMD Kabupaten dan Kota sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan keselarasan dan sinergitas antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 yang juga telah diacu dalam RPJP Kabupaten Pakpak Bharat 2005-2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Selain itu RPJMN tahun 2020-2024 yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja OPD. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perenanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1. Keterkaitan Teknokratik RPJMD terhadap Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2026
  • 37. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 9 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 A. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMN tahun 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dilakukan melalui penyelerasan tujuan, sasaran,kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pakpak Bharat dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Pakpak Bharat. B. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, merupakan Tahap ke Empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2005-2025. C. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 Hubungan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Dalam RPJMD tersebut perencanan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan mengarah pada Membangun Desa Menata Kota yang dilaksanakan melaui Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Kerja; Peningkatan akses dan Mutu Pendidikan; Pemabangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan; Penyediaan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas; Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris; Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata; Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga; serta Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’.
  • 38. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 10 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 D. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RTRW Nasional tahun 2010-2030 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021- 2026 dan RTRW Nasional adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 berpedoman pada arah dan kebijakan RTRW Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. E. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2036 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang (RTR), baik nasional, provinsi,maupun kabupaten/kota dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adanya integrasi antara RTR dengan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW kabupaten/kota jugamenjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. RTRW berperan sebagailandasan perencanaan pembangunan daerah, memberikan norma, batasan, danarahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya sehingga harmonisasi antara RTRW dengan RPJMD dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dengan baik. Dengan kata lain, RTRW harus dapat menjadi pedoman bagi perumusan RPJMD dan RPJPD di daerah. F. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Pakpak Bharat sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah pasal 12 memuat rancangan kerangka
  • 39. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 11 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 79 ayat (2) berbunyi, RKPD paling sedikit memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbankan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertim Pakpak Bharat kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pakpak Bharat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. G. RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Pakpak Bharat. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan (Road Map), Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable
  • 40. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 12 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Development Goals (SDG’s) di Indonesia, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Grand Design Reformasi Birokrasi. H. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD tahun 2021-2026 dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pakpak Bharat. Renstra PD sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 111 memuat pendahuluan, gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. Isi pada bab 9 RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra PD tahun 2021-2026 yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026. 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai rencana induk jangka menengah sebagai acuan untuk merumuskan arah kebijakan tahunan. RPJMD menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mendukung penapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah. Tujuan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 ditetapkan adalah: 1. Mengidentifikasi data capaian pembangunan dan kondisi keuangan lima tahun terakhir untuk merumuskan permasalahan pembangunan dan Isu Strategis;
  • 41. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 13 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 2. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026; 3. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026; 4. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat; 1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Memberikan gambaran umum penyusunan RPMD teknokratis agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi sub bab latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Menampilkan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi core bussines pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan meliputi permasalahan pembangunan, isu strategis. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  • 42. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 14 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 Sekurang-kurangnya menyajikan suatu kondisi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambar keterkaitan elemen – elemen perencanaan dalam suatu matrik. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode jangka menengah. BAB IX PENUTUP
  • 43. 15 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Karakteristik Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas sebesar 1.218,30 Km2 (121.830 Ha). Kabupaten Pakpak Bharat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Salak. Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak antara 2º 15’ 00’’ – 90º 00 ’ Lintang Utara dan 90º 00’ – 98º 31’ Bujur Timur. Kabupaten ini terletak pada bagian pantai Barat wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pakpak Bhafrat sebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Silima Pungga- Pungga dan Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tara Bintang Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Pakpak Bharat secara administratif terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan Kecamatan Pagindar. Secara administrasi termasuk kedalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat digambarkan dalam bentuk gambaran fisik wilayah, terutama yang terjadi secara ilmiah dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, seperti; letak geografis, batas administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, geologi, dan pola penggunaan tanah. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada gambar berikut ini.
  • 44. 16 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Gambar.2.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah sekitar 1.218,30 Km2 (121.830 Ha) yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 52 Desa dan 212 Dusun. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu seluas 47.362 Ha atau sekitar 38,87% dari luas total Kabupaten Pakpak Bharat. Tabel.2.1. Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Dusun Desa Luas/Area (Km2 ) Persentase ( % ) 1. Salak Salak 29 6 245,57 20,16 2. Sitellu Tali Urang Jehe Sibande 48 10 473,62 38,87 3. Pagindar Pagindar 12 4 75,45 6,19 4. Sitellu Tali Urang Julu Ulu Merah 19 5 53,02 4,35 5 Pergetteng- getteng Sengkut Kecupak 22 5 66,64 5,47 6 Kerajaan Sukarame 37 10 147,67 12,12 7 Tinada Tinada 22 6 74,03 6,08 8 Siempat Rube Jambu Rea 22 6 82,36 6,76 Jumlah 212 52 1.218,30 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu yaitu hanya seluas 5.302 Ha atau sekitar
  • 45. 17 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 4,35% dari luas total Kabupaten Pakpak Bharat. a. Posisi Astronomis Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak diantara koordinat 2º 15’ 00’’90º 00’ Lintang Utara dan 90º 00’- 98º 31’ Bujur Timur. Kabupaten ini terletak pada bagian pantai Barat wilayah Provinsi Sumatera Utara. b. Posisi Geostrategik Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk pada tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak. Dengan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai kabupaten yang baru maka secara otomatis akan memberi peluang bagi Kabupaten Pakpak Bharat untuk membuka hubungan dengan daerah sekitarnya antara lain dengan Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Dairi. Dengan demikian pembangunan jalan yang menghubungkan ke daerah-daerah tersebut diprioritaskan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru. Hal ini dilakukan selain untuk membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat juga sekaligus memperlancar arus distribusi barang dan orang, baik dari maupun ke Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai salah satu indikator penunjang perekonomian. Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan langsung dengan Kabupaten Dairi, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Provinsi, yaitu jalur yang juga terhubung dengan Kota Subulussalam - Kota Dolok Sanggul - Kabupaten Tanah Karo - Kota Berastagi - Medan. Sebaliknya produksi dari Kabupaten Pakpak Bharat dan wilayah hinterlandnya dari kegiatan fungsi primer berkaitan erat dengan kegiatan di Kota Sidikalang dan Kota Medan, maka untuk effisiensi pelayanan kegiatan yang berskala regional memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih besar. c. Kondisi Kawasan Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebahagian termasuk kedalam kawasan dataran rendah yang berada pada daerah transisi antara kawasan pesisir (Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dengan kawasan pegunungan (dataran tinggi Bukit Barisan).
  • 46. 18 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2.1.1.2. Topografi a. Kemiringan Lahan Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada umumnya Kabupaten Pakpak Bharat berada pada kawasan dengan kondisi geografis daratan dengan kemiringan (0°-15°) dengan luas wilayah 6.396 Ha. hingga berombak dengan kemiringan ( 8°-15°) dengan luas sebesar 3.348 Ha. Wilayah dengan kontur bergelombang hingga curam dengan kemiringan lereng antara ( 15°-25°) memiliki luas 21.619 Ha dan ( 25°- 40°) dengan luas 6.397 Ha. Wilayah dengan kontur terjal keatas ( > 45°) yang memiliki luas 84.070 Ha. Tabel.2.2. Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat No Kemiringan Lahan Luas Persen 1. 0°-15 ° 6.396 Ha 5,25 2. 8°-15 ° 3.348 Ha 2,75 3. 15°-25° 21.619 Ha 17,75 4. 25°- 40 ° 6.397 Ha 5,25 5. > 45° 84.070 Ha 69,01 Total 121.830 Ha 100.00 Sumber: RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tingkat kemiringan wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya (69,01%) memiliki tingkat kecuraman yang terjal yakni di atas 450. Wilayah tersebut merupakan dataran tinggi Bukit Barisan. Sedangkan daerah yang datar yang cukup baik digunakan untuk tanaman semusim (di bawah kemiringan 250) seluas 31.363 Ha atay 25,74% luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan lahan yang diatas kemiringan 250 hanya dapat digunakan untuk tanaman tahunan. Berikut ini adalah peta kemiringan lahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambar.2.2. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat Sumber: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat
  • 47. 19 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT b. Ketinggian Lahan Pada umumnya Kabupaten Pakpak Bharat berada pada ketinggian antara 250-1041 M di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang bervariasi dan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan. Berikut ini adalah peta ketinggian lahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambar.2.3. Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Pakpak Bharat Sumber: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat 2.1.1.3. Hidrologi Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai banyak daerah aliran sungai (DAS) yang berukuran cukup panjang dan beberapa diantaranya telah dijadikan sumber pembangkit listrik. Di Kabupaten Pakpak Bharat sedikitnya terdapat 26 sungai yang berukuran panjang, sedang dan kecil. Diantara sungai yang berukuran panjang yaitu Lae Kombih, Lae Gundur, Lae Ordi, Lae Sinendang dan Lae Sigarap. Keadaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
  • 48. 20 RPJMD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021- 2026 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tabel.2.3. Kondisi Hidrologi di Kabupaten Pakpak Bharat No. Sungai Panjang (km) Area 1 Lae Kombih 60 Tinada, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe 2 Lae Gundur 25 Salak 3 Lae Ordi 75 Salak, Sitellu, Tali Urang Julu, Pargettenggetteng Sengkut 4 Lae Sinendang 70 Saklak, dan Pagindar 5 Lae Sigarap 25 Pargettenggetteng Sengkut Sumber: Badan Pusat Statistik 2.1.1.4. Klimatologi Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak dengan garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dimana kondisi iklimnya hampir sama dengan Kabupaten Dairi yang merupakan kabupaten induk. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Tabel.2.4. Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 No Bulan Jumlah Curah Hujan (mm) 1 Januari 133,50 2 Februari 171,50 3 Maret 323,75 4 April 203,25 5 Mei 269,75 6 Juni 100,50 7 Juli 100,50 8 Agustus 197,75 9 September 165,00 10 Oktober 415,25 11 Nopember 408,75 12 Desember 304,00 Rata-Rata 232,79 Sumber : Badan Pusat Statistik Jumlah curah hujan selama tahun 2020 di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 232,79 mm. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di Bulan Oktober (415,mm), Nopember (408,75 mm) dan Maret (323,75 mm). Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi di Bulan Juni dan Juli yakni