5. Pengertian
Negara Hukum
Negara hukum (Rule of law). Rule of law sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari
gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga
yang tidak terpisahkan.
Secara sederhana yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahannya didasarkan atas hukum.
6. Negara Hukum
Negara Hukum Formil
adalah negara hukum
dalam arti sempit yaitu
negara yang membatasi
ruang geraknya dan
bersifat pasif terhadap
kepentingan rakyat negara.
Negara tidak campur
tangan secara banyak
terhadap urusan dan
kepentingan warga negara
Materiil
Negara Hukum Materiil
(Welfare state), negara yang
pemerintahannya memiliki
keleluasaan untuk turut
campur tangan dalam urusan
warga dengan dasar bahwa
pemerintah ikut bertanggung
jawab terhadap kesejahteraan
rakyat. Negara bersifat aktif
dan mandiri dalam upaya
membangun kesejahteraan
rakyat
Formil
7. Ciri-Ciri Negara Hukum
Menurut Fredrich Julius
● Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia
● Untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pemisahan atau pembagian
kekuasaan.
● Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bekerja berdasarkan pada peraturan atau undang-undang.
● Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi
(campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), ada pengadilan administrasi yang akan
menyelesaikannya.
Menurut AV Dicey
● Supermasi dari hukum, artinya yang memiliki kekuasaaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan
hukum)
● Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
● Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
9. Adapun tata urutan perundangan menurutketetapan MPR No.III/MPR/2000a adalah sebagai
berikut
1.Undang-Undang Dasar 1945
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3.Undang-Undang
4.Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
5.Peraturan pemerintah (Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 adalah
sebagai berikut
1.Undang-Undang Dasar 1945
2.Undang-Undang
3.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangq
4.Peraturan Pemerintah
5.Peraturan Presiden
6.Peraturan Daerah
Perwujudan Negara Hukum di Indonesia
10. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1
ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Landasan Hukum.
Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara,yaitu
sebagai berikut :
Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Reschtsstaat)
Sistem Konstitusional.Pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar),tidak bersifat absolutism
(kekuasaan yang tidak terbatas)
Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dalam arti materil terdapat
dalam bagian pasal-pasal UUD 1945,sebagai berikut :
Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945
Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut
serta dalam kesejahteraan rakyat.
01
Landasan Yuridis Negara Hukum
02
03
07
04
06
05
11. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada
dasarnya adalah negara hukum. Namun,hukum hanyalah satu ciri dari Negara Demokrasi. Franz
Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi,kelima ciri
tersebut yaitu
• Negara Hukum
• Pemerintah dibawah control nyata masyarakat
• Pemilihan umum yang bebas
• Prinsip mayoritas
• Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
Hubungan Negara Hukum dengan Demokerasi
13. Apa itu HAM?!
Pengertian HAM
Hak asasi manusia
merupakan hak dasar yang
melekat dan dimiliki setiap
manusia sebagai anugerah
Tuhan YME.
HAM
Landasan pengakuan
terhadap HAM ada 2:
1. Landasan yang
langsung dan pertama
yakni kodrat manusia.
2. Landasan yang kedua
dan lebih dalam:
Tuhan yang
menciptakan manusia.
14. Macam HAM
HAM meliputi berbagai macam, sebagai berikut:
● Hak asasi pribadi (personal rights)
● Hak asasi politik (political rights)
● Hak asasi ekonomi (property rights)
● Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights)
● Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal
equality)
● Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tatacara perlindungan dan keadilan
(procedural rights)
15. HAM di Indonesia
Pengakuan bangsa
Indonesia akan HAM
1
Penegakan HAM
2
Konvensi internasional
tentang HAM
3
Keikutsertaan Indoneisa
dalam konvensi
internasional
4
16. Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat
3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
4. Ketetapan MPR
5. Peraturan Perundang-undangan
Penegakan HAM
Maka dibentuk kelembagaan yang menangani masalah HAM:
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR
4. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
17. Konvensi internasional tentang HAM
Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan sebagai berikut:
1. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan HAM sedunia)
2. International Convenant of Civil and Political Rights (Perjanjian internasional tentang Hak Sipil dan
Politik)
3.Declaration on the Rights of people to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamain)
Keikutsertaan Indoneisa dalam konvensi internasional
Beberapa konvensi internasional tentang HAM yang sudah diratifikasi Indonesia sebagai berikut:
1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (diratifikasi dengan UU No. 59 tahun 1958)
2. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan - Convention On The Political Rights of Woman
(diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958)
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan - Convention On The
Elimination of Descrimination Against Woman (diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984)
4. Konvensi Hak Anak Peraturan Pemerintah – Convention On The Rights of The Child (diratifikasi
dengan Keppres No. 36 tahun 1990)
18. CREDITS: This presentation template
was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik
Do you have any
questions?
Terima kasih!
DIFFERENT
ORNAMENTS
TOP LINE
