ini adalah manajemen SDM non eselon kemenkeu dimana seluruh unit eselon memiliki organisasi non eselon yang membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dari itu presentasi ini penting untuk menjelaskan bahwa non eselon merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh Kementerian dalam hal ini kementerian di indonesia
2. UNIT ORGANISASI NON ESELON
DI KEMENTERIAN KEUANGAN
Lembaga National Single Window
Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
Pusat Investasi Pemerintah
Politeknik Keuangan Negara STAN
Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit
Lembaga Manajemen Aset Negara
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Lembaga Dana Kerja Sama
Pembangunan Internasional
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Non-BLU
BLU
10
Sekretariat Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Sekretariat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencegahan
dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komite
Stabilitas Sistem Keuangan
1 2
2
Struktur Organisasi
Komposisi Pegawai
3
PNS Kemenkeu 18 Pegawai
Non PNS 3 Orang Pegawai
1. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem
Keuangan
2. Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas
Sistem Keuangan
a. Kepala Divisi Asesmen dan Kebijakan
Stabilitas Sistem Keuangan I
b. Kepala Divisi Asesmen dan Kebijakan
Stabilitas Sistem Keuangan II
c. Kepala Divisi Asesmen dan Kebijakan
Stabilitas Sistem Keuangan I
3. Direktur Manajemen Risiko dan Hukum
a. Kepala Divisi Manajemen Risiko
b. Kepala Divisi Hukum
4. Kepala Divisi Manajemen Kantor (3
Subdivisi)
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Note:
5. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2019 tentang Dana
Abadi Pendidikan
2. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 47/PMK.01/2020
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan
1 2
2
Struktur Organisasi Komposisi Pegawai
3
PNS Kemenkeu 29 Pegawai
PNS non Kemenkeu 5 Orang Pegawai
Non PNS 52 Orang Pegawai
Note:
6. Sekretariat Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2020 tentang Komite
Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah
2. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 74/PMK.01/2020
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komite
Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah
1 2
2
Struktur Organisasi Komposisi Pegawai
3
PNS Kemenkeu 26 Pegawai
PNS non Kemenkeu 0 Orang Pegawai
Non PNS 0 Orang Pegawai
Note:
7. Lembaga Manajemen Aset Negara
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Peraturan Presiden Nomor 102
Tahun 2016 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dalam rangka pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
54/PMK.01/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Manajemen
Aset Negara
1 2
2
Struktur Organisasi Komposisi Pegawai
3
PNS Kemenkeu 46 Pegawai
PNS non Kemenkeu 0 Orang Pegawai
Non PNS 44 Orang Pegawai
Note:
12. Lembaga Dana Kerja Sama
Pembangunan Internasional
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Hibah
kepada Pemerintah Asing/Lembaga
Asing
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143/PMK.01/2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama
Pembangunan Internasional
1 2
2
Struktur Organisasi Komposisi Pegawai
3
PNS Kemenkeu 14 Pegawai
PNS non Kemenkeu 0 Pegawai
Non PNS 0 Orang Pegawai
Note:
13. Materi Pokok Pengaturan pada RPMK
Manajemen SDM Non Eselon
1. Jangka waktu penempatan pada unit non eselon paling lama 3 tahun & dapat diperpanjang
setiap 2 tahun.
2. a. UE I atau Sekretariat Jenderal memonitor dan menyiapkan formasi pegawai yang akan
kembali.
b. Pengalaman selama penugasan diperhitungkan sebagai salah satu faktor penilaian talent dan
merupakan Pengembangan Talent ybs.
3. a. Administrasi Dokumen Pengangkatan untuk pelaksana golongan tertentu dapat ditetapkan Ses UE I atau
Kabag Kepegawaian
b. Level Kasubdit ke atas dan lintas UE I, dikoordinasikan oleh Sekjen.
4. Pemberian cuti, izin, penilaian Kinerja & penegakkan kode etik dan disiplin dilakukan oleh atasan
di Unit Non Eselon simplifikasi birokrasi