Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3,469 views

Published on

Capacity Building DPRD Kota Ternate di Kedaton Hotel-Bandung, 11 Februari 2011

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
576
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• PP 8/2008 tentang T h Tahapan, T Tata C Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Sistem Perencanaan yang Ideal• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah• Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan t t T h T t C P P d li d Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah1.1 Pembangunan D P b Daerah; h2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra g j g ( SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8.8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11.11 Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Troikadadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. RPJM/D Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3. Achievable: kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra (R t SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH((RKP) ) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) ( ) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. Ayat (P 21 A t 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) P A t dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. R.P.J.M.D Renstra SKPDdadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. 1/3 1/3 Apa itu RPJPD• RPJPD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah yang h dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan RPJPD, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 2/3 Apa itu RPJPD• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi D k k d k j di acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi: – analisis kecenderungan d perspektif masa d li i k d dan ktif depan, – pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p , – kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan• akan turut menentukan k li k k kualitas rencana d daerah dib h dibawahnya. h dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. 3/3 Apa itu RPJPDRPJPD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;2. bagaimana mencapainya dan;3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Tata Cara Penyusunan RPJPD Saran, Rumusan Rancangan tanggapan, hasil Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan stakeholders & komitmen Rancangan Prediksi Kondisi Akhir RPJPD Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi Merumuskan - Misi Penetapan- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg Konsultasi Musrenbang - Arah lingkungan - Visi Jangka RPJPD Publik dan Publik, Pembangunan- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan - Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg- Demografi Umum RPJP Daerah- Prasarana dan ▪ Fungsi & sarana peran sub wilayah/- dll. kawasan Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang www.dadangsolihin.com 39
  39. 39. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2 Bab I PENDAHULUAN 1. Latar BelakangRencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPDJangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan y y RPJPD  UU No 25/2004  UU No 32/2004  SE Mendagri No 050/2020/SJ g 4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  RPJP Nasional  RPJP Provinsi  RTRW Nasional  RTRW Provinsi 5. Sistematika Penulisan Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI , , KONDISI UMUM DAERAH 1. Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini  Pelayanan umum y  Ketertiban dan keamanan  EkonomiProvinsi/Kabupaten/Kota  Lingkungan hidup  Perumahan dan fasilitas umum dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2  Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN  Pariwisata dan budaya DAERAH  Pendidikan  Perlindungan sosial 1. 1 Visi 2. Misi2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah  Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Jangka Panjang  Demografi  Arahan dan Strategi Pembangunan jangka  Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang  Sosial Budaya dan Politik  Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah  Prasarana dan Sarana  Pemerintahan Bab IV PENUTUP3. Implikasi pada Penyelenggaraan Lampiran Pembangunan Daerah Masa Depan  Pelayanan umum  Ketertiban dan keamanan  Ekonomi  Lingkungan hidup  Perumahan dan fasilitas umum  Kesehatan  Pariwisata dan budaya  Pendidikan  Perlindungan sosial dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untuk h k mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRD penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. t i dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup , j , g g p 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j p serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh y 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.122 12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. daerah Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.141 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik p7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut p pencapaian p g p program RPJMD fungsi-fungsi fungsi fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas g p p 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan d kh dan b daerah pada umumnya d l h d dalam j jangka k waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan Visi, KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, p proses p y penyusunan dokumen Renstra SKPD p perlu membangun g komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN , , ,BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan ( j (memenuhi kriteria Specific, p2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan j3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD g3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Penyusunan Renstra SKPD y Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra- Mengacu kepada Masukan SKPD oleh SKPD RPJMD dan bersifat Rancangan indikatifRenstra SKPD Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, p g g j program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4 Renstra SKPD ditetapkan dalam Pasal 26 P l Keputusan Kepala SKPD dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) pp y gg Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Apa Itu RKPD?• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan d hk b daerah d l h dalam jjangka waktu satu t h k kt t tahun ke depan.• RKPD mempunyai fungsi p p y g penting dalam sistem p g perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, program dan penganggaran tahunan. tahunan• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam l d l langkah-langkah t h k hl k h tahunan yang l bih k k it d t k untuk lebih konkrit dan terukur t k memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Sistematika Penulisan RKPD KPDBab 1 Pendahuluan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan KegiatanBab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Pelayanan SKPD Kegiatan  Tolok Ukur dan Target Kinerja HasilBab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Kerja SKPD PendanaanBab 4 Prioritas Program SKPD Bab 6 PenutupBab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD disusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi:  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan  Kode SKPD  Kode Program  Kode Kegiatan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun (9) Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD (10) a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif MUSRENBANG d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) (11.a) Maret MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD Rancangan Akhir RKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP a) Prioritas Pembangunan (12) b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (15) (13) Mei Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan (4) April Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. Apa Itu Renja SKPD?• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya umumnya.• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.• Kualitas K lit penyusunan R j SKPD dengan demikian akan sangat Renja d d iki k t menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Sistematika Penulisan Renja SKPDBab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan KegiatanBab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan  Program SKPD Pembangunan Daerah  Program Lintas SKPD  Pelayanan Umum  Program Lintas Kewilayahan  Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No  Ekonomi 13/2006 memuat informasi:  Lingkungan Hidup  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah g  Perumahan dan Fasilitas Umum  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan  Kesehatan  Kode SKPD  Pendidikan  Kode Program  Pariwisata dan Budaya  Kode Kegiatan  Perlindungan Sosial  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian ProgramBab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan g j P b D Pembangunan Daerah h Kegiatan· Kerangka Regulasi  Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran· Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Kegiatan Pemerintah Daerah  T l k Uk d T Tolok Ukur dan Target Ki j H il t Kinerja HasilBab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendapatan dan Belanja Daerah) PendanaanBab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup p dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. 1/2 Penyusunan Renja SKPD Mengacu kepada rancanga Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD, Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan pRancangan program dan kegiatan Memuat kebijakan, programRenja SKPD dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan y Pasal 27 ayat 1 dan 3 usulan program serta kegiatan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas Pasal P l 27 ayat 2 t pembangunan Pasal 27 ayat 5 Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. 2/2 2/2 Penyusunan Renja SKPD• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. Pengertian M& E• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk g g g j menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.• Monitoring: K i t mengamati perkembangan M it i Kegiatan ti k b pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran ( t t) dan h il ( t k (i t) k l (output), d hasil (outcome) ) terhadap rencana dan standar.• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. dadang-solihin.blogspot.com 62
  61. 61. Evaluasi Tahap Perencanaan T h P Tahap Pelaksanaan T h P l k Tahap P T h Pasca-Pelaksanaan P l k (ex-ante) (on-going) (ex-post)• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana l k rencana rencana berakhir pembangunan pembangunan • untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/• untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu menentukan skala tingkat kemajuan mengatasi masalah prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin berbagai alternatif rencana dipecahkan dan kemungkinan dibandingkan • untuk menilai efisiensi cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil tujuan yang telah t j t l h yang t l h dit t k telah ditentukan dibandingkan masukan), masukan) dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun sebelumnya manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu dadang-solihin.blogspot.com program. 63
  62. 62. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:  Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar?  Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar?  Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? dadang-solihin.blogspot.com 64
  63. 63. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring Evaluasimenilai kemajuan dalam pelaksanaan memberikan gambaran pada suatuprogram yang sedang berjalan waktu tertentu mengenai suatu program• Akuntabilitas penyampaian input p y p p – Akuntabilitas pe ggu aa u ab as penggunaan program sumberdaya• Dasar untuk aksi perbaikan• Penilaian keberlanjutan program – Pembelajaran tentang hal-hal yg dapat dilakukan lebih baik di masa yad• Apakah pelaksanaan sesuai dengan – Relevansi rencana? – Keberhasilan K b h il• Apakah terdapat penyimpangan? – Keefekifan biaya• Apakah penyimpangan tsb dapat dibenarkan? – PembelajaranDilaksanakan terus-menerus atau Umumnya dilaksanakan padasecara berkala selama program pertengahan dan akhir programberjalan dadang-solihin.blogspot.com 65
  64. 64. Apa implikasi jika tidak ada M&E?• Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebut tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 66
  65. 65. Pengertian Indikator g Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green 1992) (Green, 1992). dadang-solihin.blogspot.com 67
  66. 66. Pengertian Kinerja G b Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu i i k i l k kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor ( y (Bates dan Holton 1995). ) dadang-solihin.blogspot.com 68
  67. 67. Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas d I dik Ki j d l h i i k dengan menggunakan k ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkanKEGUNAAN dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante) kinerja, (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran dadang-solihin.blogspot.com 69
  68. 68. Fungsi Indikator Kinerja• Memperjelas tentang; what, h M j l h how, who, and when suatu k i h d h kegiatan dilaksanakan• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja p g program p pembangunan g dadang-solihin.blogspot.com 70
  69. 69. Kedudukan Indikator Kinerja j PemantauanPerencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja j Kualitatif Kuantitatif Sasaran d T j S dan Tujuan dadang-solihin.blogspot.com 71
  70. 70. Indikator Kinerja INPUT• Indikator i i mengukur j l h sumberdaya seperti anggaran (d I dik ini k jumlah b d i (dana), ) SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkanContoh:• Jumlah dana yang dibutuhkan• Tenaga yang terlibat• Peralatan yang digunakan• Jumlah bahan yang digunakan dadang-solihin.blogspot.com 72
  71. 71. Indikator Kinerja OUTPUT j• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan y g g p g g yang terdefinisi dengan baik dan terukur.• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.Contoh:• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung/jembatan yg dibangun – meter panjang j p j g jalanyang dibangun/rehab y g g dadang-solihin.blogspot.com 73
  72. 72. Indikator Kinerja OUTCOME• Pengukuran indikator H il seringkali rancu d P k i dik Hasil i k li dengan pengukuran k indikator Keluaran.• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih ti O t b k ti k t i t h il l bih tinggi i yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil g p g p yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 74
  73. 73. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome• Jumlah/ hasil langsung d i k i t J l h/ % h il l dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari p g p pemohon/pasien ( p (costumer) ) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan• Peningkatan langsung hal hal yg positif hal-hal – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa• Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas dadang-solihin.blogspot.com 75
  74. 74. Indikator Kinerja IMPACT• Indikator ini memperlihatkan p g p pengaruh y g ditimbulkan dari manfaat y g yang yang diperoleh dari hasil kegiatan.• Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang panjang.• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional sektoral nasional.Contoh:• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu g• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian dadang-solihin.blogspot.com 76
  75. 75. dadang-solihin.blogspot.com 77

×