SOSIALISASI BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)

1. SOSIALISASI
BANTUAN BAGI
PELAKU USAHA
MIKRO (BPUM)

2. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
BPUM diberikan kepada pelaku
Usaha Mikro untuk menjalankan
usaha di tengah krisis akibat
pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dalam rangka
Program PEN.
SASARAN DAN TUJUAN
2

3. BANTUAN BAGI PELAKU
USAHA MIKRO (BPUM)
BPUM diberikan dalam bentuk
uang sejumlah
Rp 1.200.000,-
secara sekaligus
untuk pelaku Usaha Mikro yang
memenuhi kriteria tertentu. Dana
BPUM disalurkan langsung ke
rekening penerima
a. Warga Negara Indonesia;
b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima
BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu
kesatuan; dan
d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
PERSYARATAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
3

4. ➢
➢
➢
PENGUSUL BPUM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
4
1
2
3

5. DOKUMEN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
DATA
USULAN
1 2
5 6
9 10
3 4
7 8
NIK
Sesuai E-KTP
KK
(Nomor)
JENIS
KELAMIN
ALAMAT
Sesuai E-KTP
BIDANG
USAHA
NO. TLP
Dapat dihubungi
NAMA
Lengkap sesuai
E-KTP
TANGGAL
LAHIR
ALAMAT
Tempat Usaha
NIB
Atau SKU
Dalam hal pelaku usaha mikro yang tidak memiliki nomor telepon seluler
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 10, pelaku usaha dapat
mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator
kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung dan/atau melalui pesan
singkat (sms) atau whatsapp.
5

6. PROSES DATA
Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM
dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang :
a. memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon
penerima BPUM lainnya; dan/atau
b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi
kependudukan
01 PEMBERSIHAN DATA
Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota
sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon
penerima BPUM dengan melakukan penghapusan data calon
penerima BPUM melalui :
a. Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM;
b. Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan
02
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
6

7. MEKANISME PENYAMPAIAN
Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota
menyampaikan usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan
pembersihan data kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM
Provinsi
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi
mengkoordinir usulan data calon penerima BPUM untuk disampaikan
kepada Kementerian Koperasi dan UKM c.q Deputi Bidang Usaha Mikro
PROVINSI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
7
Dalam surat penyampaian agar mencantumkan nomor surat usulan dari
Dinas Kab/Kota

8. usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak
menerima kredit usaha rakyat melalui SIKP
Validasi Data dilakukan terhadap:
Validasi dilakukan
Oleh Deputi Bidang
Usaha Mikro
keberadaan penerima BPUM melalui Nomor
Induk Kependudukan
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
8

9. PENCAIRAN OLEH
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
Langsung ke rekening
Penerima BPUM
Melalui Bank Penyalur BPUM
Melalui PT. Pos Indonesia
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
9

10. POKJA
PROVINSI
a. Sosialisasi program BPUM kepada Pengusul BPUM.
b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan BPUM dengan pihak
terkait di wilayah kabupaten/kota dan Pusat.
c. Mengoordinasikan pengusulan calon penerima BPUM ke
Kementerian Koperasi dan UKM yang diterima dari Pengusul
BPUM
POKJA
KABUPATEN/
KOTA
1. menghimpun data calon penerima BPUM;
2. memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;
3. melakukan Pembersihan data calon penerima BPUM berupa
penghapusan melalui :
a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan
terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu
Keluarga;
b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa
dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah,
fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti foto usaha.
c. menatausahakan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan
BPUM yang disampaikan oleh calon penerima BPUM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
10
10

11. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
11
No. URAIAN
(1) Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung
jawab
(2) Diisi dengan jabatan pejabat yang
bertanggungjawab
(3) Diisi dengan nama dinas pengusul data calon
penerima BPUM
(4) Diisi dengan jumlah data usaha mikro calon
penerima BPUM yang diusulkan
(5) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(6) Diisi dengan nama lengkap, NIP, dan tanda tangan
pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi
pengusul
Contoh Surat Usulan Calon Penerima BPUM
Petunjuk pengisian

12. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
12
LAMPIRAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO
No No KTP No KK Nama Sesuai KTP Tanggal Lahir Jenis Kelamin Bidang Usaha NIB/SKU Telepon Seluler
Propinsi Kab/Kota Kecamatan, Desa/Kel, RT, RW Propinsi Kab/Kota Kecamatan, Desa/Kel, RT, RW
Alamat Lengkap Sesuai KTP Alamat Lengkap Tempat Berusaha

13. PROSEDUR
PENGAJUAN CALON PENERIMA BPUM
USAHA MIKRO DINAS KAB/KOTA Menteri
Koperasi cq
Deputi Usaha
Mikro
KPA DEPUTI
DINAS PROP/DI
Nominatif Data
Pelaku Usaha
Mikro
Proses Validasi
penerima KUR
Data
Bersih
Validasi
Lolos
SIKP, NIK
Tidak Lolos
Data Pooling
KPA Menetapkan
Pelaku Usaha
Mikro Penerima
BPUM
PENYALUR
Penyiapan
Rekening
• Memiliki usaha
mandiri
• Tidak sedang
menerima Kredit
Usaha Rakyat
(KUR)
Menerima usulan
dari Kab/Kota dan
melanjutkan
usulan ke
Kementerian
Koperasi dan UKM
Mengolah data
usulan berdasarkan
Permenkop dan
Juklak dan
selanjutnya
menyampaikan ke
Propinsi
TIM PENGOLAH DATA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
13

14. PROSEDUR PENCAIRAN BPUM
KPA PPK PPSPM KPPN
SPM dan ADK
Proses Penerbitan
SPM berdasarkan
paling lambat 5 hari
kerja setelah SK
ditetapkan
Uji SPP-LS dan
Dokumen
PPK menerbitkan SPP-
LS dilampuiri:
1. SK Penerima BPUM
2. Daftar Nominatif
yang mencantumkan
rekening penerima
BPUM
Tidak
KPPN memproses
dengan
memperhatikan
PMK
PENYALUR
SK KPA
Data Calon
Penerima BPUM Ya
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
14

15. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
15
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Pada hari ini .........., tanggal ........., bulan, ........, tahun ....... (......., ......, 2021)
bertempat di ......., kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama (sesuai KTP) : .................................................................................
Nomor KTP/NIK : .................................................................................
................................................................................
Alamat (sesuai KTP) : .................................................................................
................................................................................
Bidang Usaha : .................................................................................
Alamat Usaha : .................................................................................
Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan:
1. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai
dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan
sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja,
sarana pengembangan usaha, dan/atau penyelamatan usaha;
3. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
4. Tidak sedang menerima program KUR;
5. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara,
maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia
menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang
sesungguhnya.
………………..., ….. ….. ….. 2021
(ttd dan nama jelas)

16. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
16
Sarana Penyampaian dan Komunikasi
bpum2021@depkop.go.id - Untuk pengiriman usulan calon penerima
infobpum2021@kemenkopukm.go.id - Untuk korespodensi surat menyurat
Call Centre 1500587
WA BPUM 0882-1012-5663
htpps://bit.ly/pokjaprovinsi2021
htpps://bit.ly/pokjakabkota2021

17. TERIMAKASIH
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
17