SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
JUDUL KLHS PASURUAN
SURABAYA, 2017
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
(Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 46 Tahun 2016)
DEFINISI
LATAR BELAKANG
UU 26/2007 ttg Penataan Ruang
Salah satu wujud penataan ruang
adalah Rencana Tata Ruang (RTR)
Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
UU No 32/2009 ttg Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah wajib membuat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
ke dalam penyusunan atau evaluasi
terhadap Rencana Tata Ruang.
PP 46/2016 ttg Tata Cara
Penyelenggaraan KLHS
Memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan
(Kebijakan, Rencana dan/atau
Program) telah mempertimbangkan
masalah lingkungan hidup dan
ancaman terhadap keberlanjutannya.
MAKSUD
TUJUAN
SASARAN
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
LINGKUP WILAYAH:.
LINGKUP PEKERJAAN:
RUANG LINGKUP
DASAR HUKUM KLHS
1. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
a. PASAL 14: SALAH SATU INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN;
b. PASAL 15: PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYUSUN KLHS,
MEKANISME KLHS;
c. PASAL 16: MUATAN KAJIAN KLHS;
d. PASAL 17: HASIL KLHS DASAR UNTUK KRP, WAJIB MEMPERBAIKI KRP, SEGALA
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MELAMPAUI DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI:
e. PASAL 18: MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN;
f. PASAL 19: SETIAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH WAJIB DIDASARKAN
PADA KLHS
2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KLHS
KERANGKA
PIKIR
RZWP3K RPJP/M KRP
RTRW KRP Masy
Identikasi Isu PB
Identifikasi
Materi Muatan
KRP
Isu PB Yang
Paling Strategis
Isu PB Prioritas
Materi Muatan
KRP yang
berdampak
Analisis
Pengaruh
Resiko JE SDA
DDDT PI KEHATI
Rumusa
n
Alternati
f
Rekomenda
si Perbaikan
KRP
Konsulta
si Publik
Penjamina
n Kualitas
Pendoku-
mentasian
VALIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8 9
1
0
1
1
GAMBARAN UMUM
KONDISI PERKEMBANGAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KKJSS, KKJSM, DAN
KEU TANJUNG BULU PANDAN
Rencana Tata Ruang Pembuatan Progress
RDTR Bangil RTR KSP KKJSS dibuat
pada tahun anggaran
2017
Diasistensikan ke BKPRD
Provinsi Jawa Timur untuk Proses
Raperda
RDTR Kraton RTR KSP KKJSM dibuat
pada tahun anggaran
2017
Diasistensikan ke BKPRD
Provinsi Jawa Timur untuk Proses
Raperda
ISU PEMBANGUNAN BANGIL
No Aspek Isu Pembangunan
1
2
3
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
YANG PALING STRATEGIS:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan
cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Karakteristik Wilayah Pentingnya
dampak
Isu PB
terkait
KRP
terkait
RPPLH KLHS
diatasny
a
RBI RTR LC Luas Sering
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PRIORITAS:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Strategis
DDDT Dampa
k LH
Jasa
Ekosiste
m
Cakupa
n Wil
Mut
u
SDA
Perubaha
n Ikkim
Masy
miski
n
Keseha
t Masy
Kaw
Adat
Nilai bobot yang disepakati untuk Isu akan
diambil menjadi Isu PB Prioritas
Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh
– sangat berpengaruh
PENJABARAN ISU PRIORITAS
• PETA ISU + VISUALISASI
IDENTIFIKASI KRP YANG BERDAMPAK,
DITAPIS DENGAN CARA:
(PENJELASAN PASAL 15 UU NO. 32 /2009)
No
Isu Draft Kebijakan Rencana
dan/atau Program
Dampak dan/atau Resiko LH Nilai
a b c d e f g
1
2
3
4
5
Keteranga
n:
a.Perubahan Iklim
b.Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan,
dan/atau kebakaran hutan dan lahan
d.Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
e.Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat
g.Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia
ANALISIS PENGARUH
No
Materi Muatan KRP yang
berpotensi menimbulkan
pengaruh terhadap kondisi
Lingkungan Hidup
Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
Keterangan
Banjir
Kekeringa
n
Alih fungsi
lahan
...dst.
..
1
2
3
4
5
MUATAN KAJIAN
Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian;
Isu Analisis
Pengaruh
DDDT
Dampak
resiko LH
Jasa
Ekosiste
m
Efisiensi
Pemanf
SDA
Perubahan
Iklim
Kehati
KESESUAIAN LAHAN
IDLE CAPACITY
PENCEMARAN UDARA
A
B
C
D
E
F
Peta Titik Analisis
PERUMUSAN ALTERNATIF
No Muatan KRP
Muatan Kajian Analisis
Rumusan
Alternatif
Rekomendasi
Perbaikan
DDDT
Jasa
Ekosistem
SDA
Resiko dan
Dampak LH
Perubaha
n Iklim
Biodiversit
y
1
2
3
4
PENJAMINAN KUALITAS
No KRP KLHS
Rekom
Perbaikan
KRP
Integrasi KLHS
ke KRP
Penjaminan
Kualitas
1
2
3
4
5

More Related Content

Similar to PPT KLHS Pasuruan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
Pengantar Memorandum Program Sektor SanitasiPengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasiinfosanitasi
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhsPp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhsWahyu Yuns
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokseptisia_rima
 
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptOmOecoep1
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsmuzakir tombolotutu
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatIntegrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatalizias_boys
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKalpa Candra
 

Similar to PPT KLHS Pasuruan (20)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
Pengantar Memorandum Program Sektor SanitasiPengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi
 
Modul pengantar klhs
Modul pengantar klhsModul pengantar klhs
Modul pengantar klhs
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhsPp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
 
Renstra BPBD
Renstra BPBDRenstra BPBD
Renstra BPBD
 
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.pptIr.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
Ir.-Yerry-Yanuar-MM-Jawa-Barat-Menyongsong-SDGs.ppt
 
Arah kebijakanklhs bangda
Arah kebijakanklhs bangdaArah kebijakanklhs bangda
Arah kebijakanklhs bangda
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatIntegrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
 
Phk lingkungan!
Phk   lingkungan!Phk   lingkungan!
Phk lingkungan!
 

Recently uploaded

MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 

Recently uploaded (9)

MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 

PPT KLHS Pasuruan

  • 2. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 46 Tahun 2016) DEFINISI
  • 3. LATAR BELAKANG UU 26/2007 ttg Penataan Ruang Salah satu wujud penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP). UU No 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang. PP 46/2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (Kebijakan, Rencana dan/atau Program) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.
  • 6. DASAR HUKUM KLHS 1. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; a. PASAL 14: SALAH SATU INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN; b. PASAL 15: PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYUSUN KLHS, MEKANISME KLHS; c. PASAL 16: MUATAN KAJIAN KLHS; d. PASAL 17: HASIL KLHS DASAR UNTUK KRP, WAJIB MEMPERBAIKI KRP, SEGALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MELAMPAUI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI: e. PASAL 18: MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN; f. PASAL 19: SETIAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH WAJIB DIDASARKAN PADA KLHS 2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KLHS
  • 7. KERANGKA PIKIR RZWP3K RPJP/M KRP RTRW KRP Masy Identikasi Isu PB Identifikasi Materi Muatan KRP Isu PB Yang Paling Strategis Isu PB Prioritas Materi Muatan KRP yang berdampak Analisis Pengaruh Resiko JE SDA DDDT PI KEHATI Rumusa n Alternati f Rekomenda si Perbaikan KRP Konsulta si Publik Penjamina n Kualitas Pendoku- mentasian VALIDASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
  • 9. KONDISI PERKEMBANGAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KKJSS, KKJSM, DAN KEU TANJUNG BULU PANDAN Rencana Tata Ruang Pembuatan Progress RDTR Bangil RTR KSP KKJSS dibuat pada tahun anggaran 2017 Diasistensikan ke BKPRD Provinsi Jawa Timur untuk Proses Raperda RDTR Kraton RTR KSP KKJSM dibuat pada tahun anggaran 2017 Diasistensikan ke BKPRD Provinsi Jawa Timur untuk Proses Raperda
  • 10. ISU PEMBANGUNAN BANGIL No Aspek Isu Pembangunan 1 2 3
  • 11. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG PALING STRATEGIS: Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara; Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Isu PB Karakteristik Wilayah Pentingnya dampak Isu PB terkait KRP terkait RPPLH KLHS diatasny a RBI RTR LC Luas Sering
  • 12. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS: Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara; Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Isu PB Strategis DDDT Dampa k LH Jasa Ekosiste m Cakupa n Wil Mut u SDA Perubaha n Ikkim Masy miski n Keseha t Masy Kaw Adat Nilai bobot yang disepakati untuk Isu akan diambil menjadi Isu PB Prioritas Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh – sangat berpengaruh
  • 13. PENJABARAN ISU PRIORITAS • PETA ISU + VISUALISASI
  • 14. IDENTIFIKASI KRP YANG BERDAMPAK, DITAPIS DENGAN CARA: (PENJELASAN PASAL 15 UU NO. 32 /2009) No Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program Dampak dan/atau Resiko LH Nilai a b c d e f g 1 2 3 4 5 Keteranga n: a.Perubahan Iklim b.Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan d.Penurunan mutu dan kelimpahan SDA e.Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat g.Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia
  • 15. ANALISIS PENGARUH No Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Keterangan Banjir Kekeringa n Alih fungsi lahan ...dst. .. 1 2 3 4 5
  • 16. MUATAN KAJIAN Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian; Isu Analisis Pengaruh DDDT Dampak resiko LH Jasa Ekosiste m Efisiensi Pemanf SDA Perubahan Iklim Kehati
  • 21. PERUMUSAN ALTERNATIF No Muatan KRP Muatan Kajian Analisis Rumusan Alternatif Rekomendasi Perbaikan DDDT Jasa Ekosistem SDA Resiko dan Dampak LH Perubaha n Iklim Biodiversit y 1 2 3 4
  • 22. PENJAMINAN KUALITAS No KRP KLHS Rekom Perbaikan KRP Integrasi KLHS ke KRP Penjaminan Kualitas 1 2 3 4 5