2. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
(Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 46 Tahun 2016)
DEFINISI
3. LATAR BELAKANG
UU 26/2007 ttg Penataan Ruang
Salah satu wujud penataan ruang
adalah Rencana Tata Ruang (RTR)
Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
UU No 32/2009 ttg Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah wajib membuat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
ke dalam penyusunan atau evaluasi
terhadap Rencana Tata Ruang.
PP 46/2016 ttg Tata Cara
Penyelenggaraan KLHS
Memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan
(Kebijakan, Rencana dan/atau
Program) telah mempertimbangkan
masalah lingkungan hidup dan
ancaman terhadap keberlanjutannya.
6. DASAR HUKUM KLHS
1. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
a. PASAL 14: SALAH SATU INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN;
b. PASAL 15: PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYUSUN KLHS,
MEKANISME KLHS;
c. PASAL 16: MUATAN KAJIAN KLHS;
d. PASAL 17: HASIL KLHS DASAR UNTUK KRP, WAJIB MEMPERBAIKI KRP, SEGALA
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MELAMPAUI DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI:
e. PASAL 18: MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN;
f. PASAL 19: SETIAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH WAJIB DIDASARKAN
PADA KLHS
2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KLHS
7. KERANGKA
PIKIR
RZWP3K RPJP/M KRP
RTRW KRP Masy
Identikasi Isu PB
Identifikasi
Materi Muatan
KRP
Isu PB Yang
Paling Strategis
Isu PB Prioritas
Materi Muatan
KRP yang
berdampak
Analisis
Pengaruh
Resiko JE SDA
DDDT PI KEHATI
Rumusa
n
Alternati
f
Rekomenda
si Perbaikan
KRP
Konsulta
si Publik
Penjamina
n Kualitas
Pendoku-
mentasian
VALIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8 9
1
0
1
1
9. KONDISI PERKEMBANGAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KKJSS, KKJSM, DAN
KEU TANJUNG BULU PANDAN
Rencana Tata Ruang Pembuatan Progress
RDTR Bangil RTR KSP KKJSS dibuat
pada tahun anggaran
2017
Diasistensikan ke BKPRD
Provinsi Jawa Timur untuk Proses
Raperda
RDTR Kraton RTR KSP KKJSM dibuat
pada tahun anggaran
2017
Diasistensikan ke BKPRD
Provinsi Jawa Timur untuk Proses
Raperda
11. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
YANG PALING STRATEGIS:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan
cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Karakteristik Wilayah Pentingnya
dampak
Isu PB
terkait
KRP
terkait
RPPLH KLHS
diatasny
a
RBI RTR LC Luas Sering
12. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PRIORITAS:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Strategis
DDDT Dampa
k LH
Jasa
Ekosiste
m
Cakupa
n Wil
Mut
u
SDA
Perubaha
n Ikkim
Masy
miski
n
Keseha
t Masy
Kaw
Adat
Nilai bobot yang disepakati untuk Isu akan
diambil menjadi Isu PB Prioritas
Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh
– sangat berpengaruh
14. IDENTIFIKASI KRP YANG BERDAMPAK,
DITAPIS DENGAN CARA:
(PENJELASAN PASAL 15 UU NO. 32 /2009)
No
Isu Draft Kebijakan Rencana
dan/atau Program
Dampak dan/atau Resiko LH Nilai
a b c d e f g
1
2
3
4
5
Keteranga
n:
a.Perubahan Iklim
b.Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan,
dan/atau kebakaran hutan dan lahan
d.Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
e.Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat
g.Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan manusia
15. ANALISIS PENGARUH
No
Materi Muatan KRP yang
berpotensi menimbulkan
pengaruh terhadap kondisi
Lingkungan Hidup
Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
Keterangan
Banjir
Kekeringa
n
Alih fungsi
lahan
...dst.
..
1
2
3
4
5
16. MUATAN KAJIAN
Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian;
Isu Analisis
Pengaruh
DDDT
Dampak
resiko LH
Jasa
Ekosiste
m
Efisiensi
Pemanf
SDA
Perubahan
Iklim
Kehati
21. PERUMUSAN ALTERNATIF
No Muatan KRP
Muatan Kajian Analisis
Rumusan
Alternatif
Rekomendasi
Perbaikan
DDDT
Jasa
Ekosistem
SDA
Resiko dan
Dampak LH
Perubaha
n Iklim
Biodiversit
y
1
2
3
4