Teks tersebut membahas pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara pidana untuk menjamin hak mereka dihadapan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang advokasi/bantuan hukum di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membela hak-hak
Dalam tulisan ini saya mendeskrisikan latar belakang pemberian bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu, dan dasar hukum nya serta prosedur permohonan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negri.
Teks tersebut membahas pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara pidana untuk menjamin hak mereka dihadapan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang advokasi/bantuan hukum di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membela hak-hak
Dalam tulisan ini saya mendeskrisikan latar belakang pemberian bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu, dan dasar hukum nya serta prosedur permohonan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negri.
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
Bimtek Paralegal dilaksanakan pada 13-14 Juni 2023 di Blitar untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam membantu korban kekerasan. Paralegal adalah orang yang telah mengikuti pelatihan untuk mendampingi korban tanpa menyediakan jasa hukum. Tugas Paralegal antara lain memberikan konsultasi hukum dan mendampingi korban sampai pengadilan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian serta peran lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat dalam hal tersebut. Dokumen tersebut juga menyinggung faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan dinamika pelanggaran hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat yang telah memberikan dukungan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat atas dukungannya.
Makalah ini membahas tentang hak-hak korban dalam pelanggaran HAM yang mencakup hak atas keadilan, ganti rugi, perlindungan, dan informasi mengenai kasusnya berdasarkan deklarasi PBB dan hukum internasional. Tulisan ini juga menjelaskan definisi korban dalam hukum nasional Indonesia serta hak-hak korban seperti kompensasi dan bantuan yang diatur dalam undang-undang."
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...AndriKoswara1
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat berdasarkan peraturan pemerintah, namun implementasinya masih jauh dari harapan karena aturan terkait masih lemah.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
Bimtek Paralegal dilaksanakan pada 13-14 Juni 2023 di Blitar untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam membantu korban kekerasan. Paralegal adalah orang yang telah mengikuti pelatihan untuk mendampingi korban tanpa menyediakan jasa hukum. Tugas Paralegal antara lain memberikan konsultasi hukum dan mendampingi korban sampai pengadilan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian serta peran lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat dalam hal tersebut. Dokumen tersebut juga menyinggung faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan dinamika pelanggaran hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat yang telah memberikan dukungan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat atas dukungannya.
Makalah ini membahas tentang hak-hak korban dalam pelanggaran HAM yang mencakup hak atas keadilan, ganti rugi, perlindungan, dan informasi mengenai kasusnya berdasarkan deklarasi PBB dan hukum internasional. Tulisan ini juga menjelaskan definisi korban dalam hukum nasional Indonesia serta hak-hak korban seperti kompensasi dan bantuan yang diatur dalam undang-undang."
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...AndriKoswara1
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat berdasarkan peraturan pemerintah, namun implementasinya masih jauh dari harapan karena aturan terkait masih lemah.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM SUATU.pptx
1. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
DALAM SUATU PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI
BIREUEN
DI SUSUN OLEH : HARIS ATFAL
2. LATAR BELAKANG
• Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak
hukum dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya. Hak-hak pelaku tindak pidana sebagai
manusia wajib dihormati. Penegakan prinsip kedudukan yang sama di
hadapan hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara termasuk
memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara dalam
menyelesaikan perkara hukumnya serta hak untuk didampingi advokat
dalam proses litigasi dan nonlitigasi. Pelaksanaan peradilan, terutama
dalam hukum pidana di Indonesia, diatur dalam KUHAP.
3. • KUHAP mengatur hak pembelaan terdakwa dan asas persamaan dihadapan
hukum. Hak terdakwa untuk bantuan hukum, seperti pembelaan atau
pendampingan oleh advokat atau penasihat hukum, selama persidangan diatur
dalam Pasal 56 KUHAP. Bantuan hukum cuma-cuma memiliki ketentuan yang
disesuaikan dengan regulasi hukum pidana. Asas-asas hukum adalah dasar yang
tidak bisa disangkal. Seorang tersangka harus dijadikan subjek hukum yang
dilindungi hak-haknya sebagai warga negara berdasarkan hak asasi manusia.
Kesalahan tersangka diadili oleh pengadilan dan putusannya wajib dilaksanakan
oleh tersangka. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan mereka.
4. •Tersangka/Terdakwa diberi kewenangan menentukan
penasihat hukumnya, baik melalui Penunjukan Posbakum
maupun secara pribadi. Bantuan hukum ini jaminan
perlindungan hak dari Negara. Pasal 28D ayat 1 UUD NKRI
menyatakan setiap orang berhak pada pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibentuk untuk
memastikan orang miskin mendapatkan akses keadilan dan
kesamaan di hadapan hukum.
5. • Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara untuk perlindungan dan
persamaan di depan hukum. Ini merupakan pengakuan terhadap HAM dan akses
terhadap keadilan. Bantuan hukum dihubungkan dengan welfare state. Undang-
undang No. 16 tahun 2011 mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum
gratis bagi orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau
organisasi yang memenuhi persyaratan berbadan hukum, terakreditasi, memiliki
kantor, pengurus, dan program bantuan hukum. Penting dalam sistem hukum.
Bantuan hukum memberikan kesamaan dan jaminan untuk semua masyarakat
dalam perlindungan hukum dari tindakan yang tidak adil. Hak ini dimiliki oleh
semua warga negara, baik yang berpangkat atau dari kalangan bawah.
6. •Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada
terdakwa adalah untuk mendampingi terdakwa dalam
menyampaikan kebenaran hukum dari tahap penyelidikan
hingga persidangan. Hal ini sulit dilakukan jika terdakwa
adalah golongan masyarakat tidak mampu yang tidak
mengetahui hukum. Orang-orang tidak mampu bahkan buta
hukum terkadang tidak tahu hak-hak mereka karena mereka
menganggap membela hak-hak mereka membutuhkan biaya
besar. Ini disebabkan minimnya sosialisasi mengenai hak-hak
mereka dalam kasus hukum. Pengadilan marak stigma
mahalnya biaya jasa advokat atau pengacara.
7. Rumusan Masalah
• Berdasarkan judul penelitian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat atau dibahas dalam proposal
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam suatu proses persidangan.
2. Bagaimana Upaya Terdakwa untuk memperoleh Pemberian Bantuan Hukum dalam proses Persidangan.
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan terdakwa dalam memperoleh pemberian Bantuan Hukum.
8. Ruang Lingkup
• Ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam
Hukum Pidana yang mana membahas tentang kewajiban
pemberian bantuan hukum kepada ter dakwa dalam proses
persidangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan
pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik
beratkan pada masalah tinjauan hukum serta tidak menutup
kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang
berhubungan dengan permasalahan.
9. Tujuan penelitian
1.Untuk mengetahui bagaimana Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa
dalam suatu proses persidangan.
2.Untuk mengetahui Upaya Terdakwa untuk memperoleh Pemberian Bantuan
Hukum (Penasehat Hukum) dalam proses Persidangan.
3.Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan terdakwa dalam
memperoleh Pemberian Bantuan Hukum
10. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Populasi Penelitian
5. Teknik Pengambilan Sampel
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Analisis Data