Be & gg asep muhamad perdiana, hapzi ali, penerapan gcg pada hi lex, universitas mercu buana, 2017

1. 1
PENERAPAN GCG YANG TERJADI PADA
PT. HI-LEX INDONESIA
MAKALAH
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Program UAS
Magister Manajemen
OLEH :
ASEP MUHAMAD PERDIANA
55117110181
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,
hidayah, dan Inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul
“PENERAPAN GCG YANG TERJADI PADA PT. HI-LEX INDONESIA”.
Penulisan Makalah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu
syarat guna mengikuti UTS (Ujian Akhir Semester) mata kulian “Business
Ethic Governance and Good Governance”.
Penulis menyadari, bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan,
maka kritik dan saran, penulis harapkan dari berbagai pihak demi
kesempurnaan substansi Makalah ini.
Besar harapan penulis semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi yang
memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan
penelitian lanjutan.Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Makalah ini,
terutama kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA., Selaku Dosen Pascasarjana
Universitas Mercubuana
2. Bapak Simin Minarto, selaku Manager Marketing PT. HI-LEX INDONESIA
3. Keluarga dan Teman-teman yang telah memberikan dukungan moril dan
materil.
Jakarta, Oktober 2017
Penulis,
i

3. 3
ABSTRAK
ABSTRACT
“In the case of applying GCG principles, it should be realized that the
implementation of Good Corporate Governance will only be effective with
the principle of compliance in daily business activities, firstly implemented
by the management and then followed by all employees. Through
consistent, decisive and sustainable implementation of all business
players”
“Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif
dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari,
terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian
diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten,
tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis”
ii

4. 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
ABSTRAK ...................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iii
BAB I INTRODUCTION.................................................................................. 5
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan................................................................ 5
2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan ....................................................... 6
3. Visi dan Misi.............................................................................................. 6
4. Ruang Gerak Perusahaan ........................................................................ 6
5. Struktur Organisasi ................................................................................... 7
6. Deskripsi Kerja.......................................................................................... 7
BAB II LITERATUR REVIEW ......................................................................... 11
1. Pengertian GCG Dalam Perusahaan......................................................... 11
2. Arti Penting GCG Dalam Perusahaan........................................................ 12
3. Prinsip GCG Dalam Perusahaan ............................................................... 13
4. GCG Di Indonesia...................................................................................... 15
5. Tujuan GCG di Indonesia........................................................................... 16
BAB III METHODS ......................................................................................... 17
1. Penelitian Berdasarkan Tujuannya ........................................................... 17
2. Penelitian Berdasarkan Tempat Pelaksanaan .......................................... 17
3. Fungsi GCG Dalam Perusahaan .............................................................. 18
iii

5. 5
BAB IV RESULT & DISCUSSION.................................................................. 19
1. Pengamatan ............................................................................................. 19
2. GCG Dalam Perusahaan.......................................................................... 19
BAB V CONCLUSION & RECOMENDATION................................................ 22
A. Kesimpulan............................................................................................... 22
B. Saran ........................................................................................................ 22
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 23

6. 6
BAB I
INTODUCTION
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
PT.Hi-Lex Indonesia adalah perusahaan Joint venture pembuat
komponen kabel pengendali (control cable) mekanik atau elektrik pada
otomotif baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan
bermotor roda empat. PT. Hi-Lex Indonesia yang semula bernama PT.
Hi-Lex Company yang didirikan tanggal 01 Desember 1988.
Kemudian pada tanggal 29 April 1998 di ubah menjadi PT. Hi-Lex
Indonesia berdasarkan Akta nomor 67 Notaris Myra Yuwono,SH., yang
berkedudukan di jalan Bouraq No.35 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Perusahaan ini merupakan salah satu jenis perusahaan
terkemuka di Indonesia dengan orientasi pasar internasional dan
domestik. Di dukung oleh sumber daya yang handal dengan
pemahaman terhadap Six Sigma dan pengalaman yang luas di bidang
industri serta memiliki fasilitas yang memadai, perusahaan ini
berkembang menjadi perusahaan yang menghasilkan produk-produk
bermutu tinggi. Sehingga tidak salah pada tahun 2007 mendapatkan
ISO 9000 dan 9001. ISO merupakan standarisasi Internasional untuk
sistem management mutu yang akan melibatkan baik standar
individual beserta kalibrasi dan pengukuran keseluruhan sistem yang
bermanfaat untuk menjamin kelangsungan operasi terus menerus dari
seluruh proses, dari pembelian material sampai pengiriman barang
jadi.
Pengakuan selanjutnya adalah berupa ISO 9000 dan 9001 yang
merupakan pengakuan atas keberhasilan pada EnvironmentFrendly
dalam sistem produksinya. Seluruh proses produksi, kebersihan
lingkungan merupakan perhatian utama untuk memastikan ini tidak
akan merusak ekologi lingkungan sekitar. Pada saat ini produk PT. Hi-
Lex Indonesia telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia
khususnya dan masyarakat Internasional pada umumnya.
Dan sebagai perusahaan Joint Venture Keberhasilan-
keberhasilan Tajima Tsk.Co.Ltd dalam pengembangan komponen-
komponen dan hardware untuk produk–produk mecanical control cable
untuk otomotif dan pengalaman sejak tahun 1974 dalam memasok
kebutuhan Nippon cable system INC/TSK di Jepang dan diseluruh

7. 7
dunia. Sekarang diteruskan kepasar Indonesia dalam perwujudan ahli
teknologi ke PT. Hi-Lex Indonesia.
Pada saat ini Tajima Tsk.Co.Ltd beroperasi di Indonesia melalui
PT. Hi-LexIndonesia, dengan menyediakan dukungan Teknologi,
peralatan dan pelatihan termasuk pengiriman staff dan operator dari
PT.Hi-LexIndonesia untuk mendapatkan keahlian operasi produk dari
induknya di Jepang dan hal ini dimungkinkan karena para staff dan
operator dari PT. Hi-Lex Indonesia selalu berusaha meningkatkan
kemampuannya agar setaraf dengan teman–temannya dari pabrik
Tajima Tsk Jepang dalam Memperoleh Costumer stification yang
makin menuntut.
2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan
PT. Hi-Lex Indonesia merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang
beralamat di jalan Bouraq no.35 Desa Karang Anyar, Kecamatan
Neglasari Tangerang, PO. BOX 126 Tangerang - Banten, Telepon (021)
5522331
3. Visi dan Misi
a. Visi
Visi PT. Hi-Lex Indonesia adalah Menjadi Pembuat Komponen dan
cable untuk industri otomotif yang terbaik dan terdepan di Indonesia,
berorientasi pada mutu yang bertaraf internasional.
b. Misi
Visi PT. Hi-Lex Indonesia adalah Menjadi Pembuat Komponen dan
cable untuk industri otomotif yang terbaik dan terdepan di Indonesia,
berorientasi pada mutu yang bertaraf internasional.
4. Bidang Usaha dan Ruang Gerak
PT. Hi-Lex Indonesia adalah perusahaan Joint Ventureyang
bergerak di bidang Industri Otomotif penghasil control cable dan
component untuk mobil dan motor.
Produk yang dihasilkan merupakan elemen yang sangat penting dalam
fungsi otomotif baik itu roda dua maupun roda empat dan produk-produk
yang dihasilkan secara umum.

8. 8
5. Struktur Organisasi
Sumber : PT. Hi-Lex Indonesia 2017
6. Deskripsi Kerja
a. Direktur
Mengkordinasi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan perusahaan
seperti yang telah digariskan pimpinan sesuai dengan kebijakan
mutu. Mengembangkan, menyusun dan merumuskan kebijakan,
prosedur rencana jangka panjang dan jangka pendek. Menunjukan,
mengkordinir, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mengatur,
mengawasi, kebijakan prosedur program agar diterapkan dengan
baik sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan perusahaan.
b. Manager
Mengelola Department Affair sehingga dapat memberikan kontribusi
pada pertumbuhan dan keuntungan perusahaan dengan
mengembangkan, memformulasikan dan menetapkan sistim
kebijakan-kebijakan strategi yang progresif. Terpeliharanya sarana dan
prasarana perusahaan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan
dalam berproduksi. Merencanakan dan melaksanakan proses perijinan

9. 9
perusahaan. Memberikan persetujuan atas ulasan struktur organisasi
dan Department General Affair menentukan kebijakan sarana dan
prasarana perusahaan.
c. Assistant Manager
Mengontrol segala aktivitas bagian produksi. Mengendalikan aktivitas
produksi. Menjadi penghubung perencanaan dari manager untuk
proses produksi disetiap section. Menjadi penghubung bagi karyawan,
leader, foreman dan supervisor dalam aktivitas produksi.
Mengkoordinasi para staff agar dapat terlaksana perencanaan
produksi.
d. Foreman
Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan langsung terhadap
staff yang dibawahnya dan melakukan pengawasan langsung
terhadap semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Bertanggung jawab mencapai tingkat kuantitas (output) kualitas dan
schedule produksi serta tingkat utilisasi mesin produksi yang telah
ditetapkan dan disepakati bersama. Mendisiplinkan anak buahnya
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
sehingga bisa dicapai efesiensi manpower yang maksimal.
Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja anak buahnya.
Bertanggung jawab terhadap kebersihan mesin dan area mesin
(lingkungan kerjanya). Bertanggung jawab terhadap dalam melakukan
koordinasi dan membina kerja sama team yang solid.
e. Supervisor
Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya
kepada seluruh bawahan dan group. Mengatur kelompok kerja pada
group yang dipegangya. Memberikan tugas pada subordinate.
Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung.
Memberikan training pada subordinate. Memimpin dan memotivasi
subordinate atau bawahanya. Menegakkan aturan yang telah di
tentukan oleh perusahaan. Mendisiplinkan bawahan/subordinate.
Memecahkan masalah sehari-hari yang rutin. Memuat rencana jangka
pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasanya. Mengontrol
dan mengevaluasi kinerja bawahan. Memberikan info pada
manajemen mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara
antara pekerja dengan manajemen.
f. Leader
Menjaga tingkat produktivity dan quality produk. Memelihara
standard operasi produk. Mengajar dan membimbing pelaksana
(pelaksana adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan). Secara

10. 10
langsung misalnya : operator atau teknisi yang menjadi bawahanya.
Melakukan pengamatan apakah kerja pelaksana (operator/teknisi)
sesuai antara SOP (Standard Operating Procedure) vs Actual. Menilai
hasil kerja tiap pelaksana yang menjadi bawahannya. Membantu
pelaksana bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan mengambil
tindakan-tindakan perbaikan agar hasil yang dicapai lebih baik. Apabila
proses produksi/operasi mesin/proses berhenti (shutdown/line stop),
leader harus mengambil tindakan agar tidak terjadi shutdown/line stop
di proses kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
g. Maeba
Memelihara mesin dan peralatan. Melaksanakan perbaikan mesin dan
alat bantu lainnya. Harus dapat menentukan mutu kondisi mesin
peralatan untuk dapat dipergunakan dengan baik.
h. Takamatsu
Untuk membantu kekurangan komponen yang ada di PT. HI-LEX
INDONESIA. Dengan adanya bantuan dari subkont maka akan
mengurangi resiko keterlembatan delivery ke customer.
i. Miyano
Cutting miyano Untuk memotong komponen sesuai standar yang telah
ditentukan pada gambar komponen. Diching miyano Untuk menyayat
sebagian kecil komponen agar sesuai standar pada gambar setiap
komponen.

11. 11
BAB II
LITERATUR REVIEW
1. Pengertian Good Corporate Governance
Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal.
Komite Cadburry, misalnya, pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal
dengan sebutan Cadburry Report – mengeluarkan definisi tersendiri
tentang GCG. Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders
khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang
saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan
perusahaan di lingkungan tertentu.
Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG.
Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip
walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD),
umpamanya mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen
perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil
keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan
keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders
lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses
pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai
transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness.
Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG
mengandung empat nilai utama yaitu: Accountability, Transparency,
Predictability dan Participation. Pengertian lain datang dari Finance
Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga
tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan
untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan
ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka
panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para
stakeholder lainnya.
Secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.”
Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut “tata
pamong”, atau penadbiran – yang terakhir ini, bagi orang awam masih
terdengar janggal di telinga. Maklum, istilah itu berasal dari Melayu.

12. 12
Namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis, istilah GCG
diartikan tata kelola perusahaan, meskipun masih rancu dengan
terminologi manajemen. Masih diperlukan kajian untuk mencari istilah
yang tepat dalam bahasan Indonesia yang benar.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance merupakan:
a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran
dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder
lainnya.
b. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas
pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua
peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
perusahaan.
c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
2. Arti Penting Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu
subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata
kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan
tanggung jawab/ mandat, khususnya implementasi pedoman dan
mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi
kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi
ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus
ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat
pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang
merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang
pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih
terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan
atau lingkungan.
Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam
mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai
kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua
pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan
GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah
aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku
pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran
tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor
(pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk

13. 13
menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check and
balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya
perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang
berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan
fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang
berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi,
pimpinan unit dan karyawan.
Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah
saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di
Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan,
yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin
hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan
tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern
dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan
shareholders dan stakeholders.
a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan
transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement) .
b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha.
c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta
pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan,
menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control)
secara obyektif dan bertanggung jawab.
3. Prinsip-Prinsip Dalam Governance
a. Transperancy
Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus
menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada
berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.
Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi
keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak
signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting
perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.
Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini.
Salah satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin
terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian,

14. 14
karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara
akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan,
maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip
transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan
terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak
dalam manajemen.
b. Accountability
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
c. Responsibility
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini
termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial,
perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar
penggajian, dan persaingan yang sehat.
d. Fairness
Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai
perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku.
Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem
hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor –
khususnya pemegang saham minoritas – dari berbagai bentuk
kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading
(transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan),
dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-
keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham
yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau
pengambil-alihan perusahaan lain.
Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola
secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan
kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness
juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap
praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek
kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan
yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat
agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan
perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat

15. 15
ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan
menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang
saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-
undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di
antara (litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan
lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang
tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus
dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus
dibayarkannya.
Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan
mekanisme internal perusahaan adalah accountability. Berdasarkan
prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan,
seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak,
kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting
sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas
secara professional.
Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun
Komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam
hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang
meliputi bidang keuangan, operasional, risk management dan
kepatuhan (compliance). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak
terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh Direksi
dan para pejabat eksekutif perusahaan.
4. GCG di Indonesia
Beberapa Tipikal Penyimpangan Korporasi :
a. Penggunaan perusahaan sebagai vehicle untuk mendapatkan dana
murah dari masyarakat.
b. Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.
c. Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi.
d. Keputusan bisnis yang diambil karena moral hazard.
e. Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam kegiatan
perusahaan.
f. Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.
g. Perusahaan “highly leveraged” tidak mempertimbangkan service
capacity.
h. Diversifikasi dan ekspansi usaha yang tidak prudensial.
i. Risiko tidak dikelola secara hati-hati.
j. Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas.

16. 16
5. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan
berikut:
a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu
organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya
kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya
dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan
organisasi kedepan
b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil,
dan dapat dipertanggungjawabkan
c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan
stakeholders.
Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan
menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan
yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk
menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa
Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan
unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman
bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perseroan
juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas
kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan
oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan.
Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari
seluruh pelaku bisnis.
Dengan pemberlakukan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas akankah implementasi GCG di Indonesia akan
terwujud. Hal ini tergantung pada penerapan dan kesadaran dari
perseroan tersebut akan pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha.

17. 17
BAB III
METHODS
1. Peneletian berdasarkan tujuannya
Dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan metode
deskriptif untuk mengumpulkan data yang kemudian disajikan kembali
dengan disertai analisis dan penafsiran sehingga memberikan
gambaran yang cukup jelas.
Tujuan dari pembuatan makalah dengan metode deskriptif adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan
antara yang akan diteliti.
Metode ini juga dapat memberikan gambaran kejadian PT. Hi-Lex
Indonesia Tangerang yang sebenarnya. Disamping itu, penulis
mengumpulkan data-data pendukung melalui study literatur. Selain itu
dilakukan analisa terhadap masalah, berdasarkan hasil penelitian.
Data yang dikumpulkan, diolah dan analisa kemudian dibandingkan
dengan landasan teoritis yang diperoleh text book maupun literatur
lainnya yang mendukung.
2. Penelitian Berdasarkan Tempat Pelaksanaan
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan yaitu mendatangi langsung intansi yang
menjadi objek peneltian dengan melakukan penyebaran
kuesioner, wawancara, dan observasi.
b. Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian pustaka yaitu data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui bahan-
bahan bacaan (kepustakaan) yang mendukung penelitian. Penulis
melakukan peneltian kepustakaan dengan tujuan untuk
mendapatkan data teoritis yang bersumber dari bahan kuliah,
buku/ literatur serta berbagai informasi yang didapat melalui
internet.
.
c. Penelitian berdasarkan korelasional yaitu untuk mendeteksii sejauh
mana variable pada suatu factor lainya berdasarkan koefesien
korelasi.

18. 18
3. Fungsi Good Corporate Governance Terhadap Perusahaan
Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem
(input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders)
terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan
komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good
Corporate Gorvernance dimasukkan untuk mengatur hubungan-
hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalaha-kesalahan signifikan
dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-
kesalahan yang terjadi dapat di perebaiki dengan segera. Penertian ini
dikutip dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha
manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36).

19. 19
BAB IV
RESULT AND DISCUSSION
1. Pengamatan
Di era persaingan global ini, dimana batas-batas negara tidak lagi menjadi
penghalang untuk berkompetisi, hanya perusahaan yang menerapkan
Good Corporate Governance (GCG) yang mampu memenangkan
persaingan. GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun
kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Ia diperlukan untuk
menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu
menjadi perusahaan kelas dunia.
2. Good Corporate Governance Dalam Perusahaan
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi
perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan
analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya,
sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan
dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.
Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam
menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000;
Shaw,2003).
Tahap Persiapan Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:
a. awareness building
b. GCG assessment, dan
c. GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal
untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan
komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan
dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar
perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar,
lokakarya, dan diskusi kelompok.
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya
memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah
ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk
mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan
infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG
secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk
mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu mendapatkan perhatian

20. 20
terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk
mewujudkannya.
GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment
dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan
upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau
pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat
dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.
Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan
dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai
aspek seperti:
a. Kebijakan GCG perusahaan
b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
c. Pedoman perilaku
d. Audit commitee charte
e. Kebijakan disclosure dan transparansi
f. Kebijakan dan kerangka manajemen resik
g. Roadmap implementasi
Tahap Implementasi Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah
selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan. Tahap ini terdiri
atas 3 langkah utama yakni:
a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh
perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG
khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi
perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu,
langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu
direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman
GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi
harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris
dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula
upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal
proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi.
Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di
dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan
perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan
GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang
bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas
perusahaan.

21. 21
Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara
teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas
penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen
melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada.
Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa
audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang
melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau
scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang
diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan
memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam
implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan
yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

22. 22
BAB V
CONCLUSION AND RECOMENDATION
1. Kesimpulan
Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value
added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal
yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh
informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban
perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,
tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.
Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good
Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan
responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan
prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi
penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan
keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dari
berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa
pelaksanan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal
ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan
di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti
dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan
bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain,
korporat kita belum menjalankan governansi.
Akan tetapi PT. Hi-Lex Indonesia dalam hal ini memilimik corporate
culture dari mother company di Hi-lex Japan dan di implementasika di Hi-
Lex Indonesia yaitu sebagai berikut :
a. Good communication
b. Speed
c. Keep be loyal and promises
2. Saran
Agar dapat berjalan dan terimplementasi mengenai corporate
culture di PT. Hi-lex Indonesia maka dari itu sosialisasi dalam penerapan
corporate culture harus lebih di tekankan dengan cara menyapaikan
corporate culture sebelum meeting pagi yang di lakukan setiap hari.

23. 23
DAFTAR PUSTAKA
http://idazahro.blogspot.co.id/2012/10/good-corporate-governance-
dalam.html
https://leosukmawijaya.wordpress.com/2009/11/16/good-corporate-
governance-dan-penerapannya-di-indonesia-thomas-s-kaihatu-staf-
pengajar-fakultas-ekonomi-universitas-kristen-petra-surabaya/
http://prasko17.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-
good.html
https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-
gcg-2/