PIP DIKTI 2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Regulasi
Persesjen KIP Kuliah
Tahun 2023
Puslapdik

PERSE SJEN PIP PEN DIDIKAN TINGGI TAHUN 2023
Lampiran Persesjen
A. Tujuan PIP Pendidikan Tinggi
B. Skema PIP Pendidikan Tinggi
C. Penerima PIP Pendidikan Tinggi
D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi
F. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi
G. Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
H. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
I. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan
J. Informasi dan Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
K. Format Dokumen PIP Pendidikan Tinggi (Lampiran)

Skema PIP Pendidikan Tinggi
KIP Kuliah
Bantuan Biaya Pendidikan
Tujuan
1. meningkatkan perluasan akses dan
kesempatan belajar di PT bagi mahasiswa
yang tidak mampu secara ekonomi
2. meningkatkan prestasi mahasiswa pada
bidang akademik dan non-akademik
3. menjamin keberlangsungan studi
Mahasiswa dari daerah 3T atau yang
terkena dampak bencana alam atau konflik
sosial
4. meningkatkan APK Pendidikan Tinggi
Tujuan dan Skema PIP DIKTI berdasarkan Persesjen Tahun 2023
A

1. Sasaran Penerima KIP Kuliah
Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:
a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah
b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin:
1) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
2) Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3) Keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima Bansos yang
ditetapkan oleh Kementerian dibidang sosial
4) Keluarga masuk kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal desil 3 Data Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan Kemenko PMK;
5) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
6) Keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan
atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000
Penerima PIP Pendidikan Tinggi
C

c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi
khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat
e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI
f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang
mengalami:
1) bencana alam
2) konflik sosial
3) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
C

2. Sasaran Penerima Bantuan Biaya Pendidikan
Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran Penerima Program KIP
Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima Program KIP Kuliah yang disebabkan oleh:
1. Keterbatasan kuota penerima Program KIP Kuliah pada PT
2. Hasil seleksi perguruan tinggi yang menyatakan layak mendapat bantuan PIP Pendidikan Tinggi
C

Persyaratan
Umum
Mahasiswa baru bagi Program KIP Kuliah
Mahasiswa baru dan Mahasiswa aktif yang
sedang melaksanakan pendidikan di PT tidak
melebihi semester V untuk S1/D4 atau
semester III untuk D3 bagi Program Bantuan
Biaya Pendidikan
Persyaratan
Umum
Lulusan SMA/SMK/ sederajat yang lulus
seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui
semua jalur masuk PT pada Prodi yang
terakreditasi dan terdaftar pada SIM KIPK
dengan data yang valid :
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
C

Persyaratan
Khusus
Mahasiswa baru dan
tercatat sebagai Mahasiswa
aktif diusulkan sebagai
Mahasiswa penerima KIPK
mulai semester satu
Mahasiswa aktif lanjutan
(on going) harus terdaftar
dan tercatat sebagai
Mahasiswa aktif
Persyaratan
Khusus
Persyaratan
Khusus
Mahasiswa jenjang diploma
pada Prodi yang
melaksanakan upgrading
dan sebelumnya penerima
KIPK
Mahasiswa program profesi
yang tercatat sebagai
penerima pada Prodi profesi
dokter, dokter gigi, dokter
hewan, ners, apoteker,
kebidanan, atau guru dan
sebelumnya penerima KIPK
Tidak sedang menerima
bantuan biaya pendidikan
atau beasiswa lain yang
bersumber dari:
1. APBN
2. APBD
3. sumber lain yang
membiayai biaya
pendidikan
Tidak diterima dan/atau
melaksanakan pendidikan
pada kelas:
1. kelas eksekutif
2. kelas khusus
3. kelas karyawan
C

Bentuk Kuota Penerima Kuota Dasar Distribusi Kuota Dasar Distribusi Kuota
KIP KULIAH
BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN
PT Negeri
LLDIKTI
Pemangku Kepentingan
Kuota usulan ditetapkan oleh
Puslapdik
1. Persentase penerima
PIP-Dikti pada PTN
terhadap kuota nasional
tahun sebelumnya
2. Akreditasi program studi
PIP-Dikti pada PTS di
wilayah masing-masing
LLDIKTI terhadap kuota
nasional tahun
sebelumnya
PTS di wilayah kerja
LLDIKTI
3. Kuota usulan ditetapkan
Kepala LLDIKTI
1. Kuota Usulan Penerima KIP Kuliah
PUSLAPDIK PUSLAPDIK PTN LLDIKTI
Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
D

Dasar Distribusi Kuota Usulan Pemangku Sisa Kuota di PTS Sisa Kuota PTN/LLDIKTI
pada PTS di wilayah
masing-masing terhadap
kuota LLDIKTI tahun
sebelumnya
2. Daya tampung
Mahasiswa
4. Pertimbangan lain dari
LLDIKTI
1. data mahasiswa yang telah
dinyatakan layak dan hasil
verifikasi serta menjadi
tanggung jawab pemangku
kepentingan
2. diusulkan kepada PT
selanjutnya disampaikan
secara elektronik kepada
Puslapdik
Jika kuota usulan untuk PTS
yang diberikan LLDIKTI
terdapat sisa kuota, maka
LLDIKTI dapat melakukan
realokasi kuota usulan
kepada PTS yang
membutuhkan
Jika kuota usulan untuk PTN,
LLDIKTI, dan pemangku
kepentingan terdapat sisa
kuota, maka Puslapdik
melakukan realokasi kuota
usulan kepada PTN, LLDIKTI,
atau pemangku kepentingan
lain yang membutuhkan
1. Kuota Usulan Penerima KIP Kuliah
PTS Pemangku Kepentingan PTS PTN/LLDIKTI
Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
D

Usulan
PTN
1. PTN mengusulkan calon
penerima PIP Pendidikan Tinggi
kepada Puslapdik.
2. Usulan calon harus memenuhi
ketentuan persyaratan
penerima berdasarkan hasil
verifikasi dan seleksi PTN.
3. PTN menyampaikan usulan
calon penerima melalui surat
secara elektronik melalui sistem
PIP Pendidikan Tinggi pada
laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/.
4. Jumlah usulan calon penerima
sesuai dengan jumlah kuota
yang diterima PTN yang
ditetapkan Puslapdik.
Usulan
PTS
Usulan
Pemangku
1. PTS mengusulkan calon
penerima kepada LLDIKTI sesuai
kuota
2. Usulan calon penerima harus
memenuhi persyaratan
verifikasi dan seleksi PTS.
3. Usulan calon penerima
disampaikan kepada LLDIKTI
4. Jumlah usulan calon penerima
sesuai dengan jumlah kuota
yang diterima.
5. LLDIKTI mengusulkan calon
validasi calon penerima dan
kesesuaian jumlah kuota yang
ditetapkan Puslapdik.
6. Usulan LLDIKTI disampaikan
kepada Puslapdik melalui surat
secara elektronik melalui laman
https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/
1. Pemangku kepentingan
mengusulkan calon penerima
PTN/PTS sesuai dengan jumlah
kuota usulan masing-masing
2. Usulan calon penerima
diverifikasi dan seleksi oleh
PTN/PTS sesuai dengan
persyaratan penerima
3. PTN menyampaikan usulan
kepada Puslapdik.
4. PTS menyampaikan usulan
kepada LLDIKTI.
5. LLDIKTI melakukan validasi
berdasarkan keabsahan data
usulan calon penerima
6. LLDIKTI menyampaikan usulan
calon penerima kepada
Puslapdik.
Mekanisme Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
D

1
PUSLAPDIK
melakukan validasi
terhadap usulan
calon penerima PIP
Pendidikan Tinggi
2
PUSLAPDIK
menetapkan penerima PIP
Pendidikan Tinggi
berdasarkan hasil validasi
3
PUSLAPDIK
menyampaikan kepada PTN,
LLDIKTI, dan Mahasiswa penerima
laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/.
• Penerima Program KIP Kuliah diberikan KIP
Kuliah dalam bentuk digital yang memuat:
identitas Mahasiswa Penerima Program KIP
Kuliah dan nomor KIP Kuliah.
• KIP Kuliah dapat diakses pada aplikasi SIM KIP
Kuliah
Validasi dilakukan berdasarkan
kuota yang tersedia dan prioritas
sasaran sesuai dengan syarat
penerima
Penerima Program KIP Kuliah
diberikan KIP Kuliah dalam
bentuk digital dan dapat
diakses pada aplikasi SIM KIP
Kuliah
Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
D

1. Besaran biaya pendidikan untuk penerima lanjutan (on going) sesuai dengan besaran biaya pendidikan
yang diberikan sejak penetapan di semester pertama
2. Biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pemimpin PT:
• PT mengusulkan biaya pendidikan dengan besaran maksimum sebesar rata-rata biaya Pendidikan
Mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah.
• Besaran rataan biaya pendidikan pada Prodi penerima Program KIP Kuliah dihitung dari data tahun
akademik berjalan atau 1 tahun sebelumnya.
• 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 = total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa nonKIP Kuliah
jumlah Mahasiswa nonKIP Kuliah
3. Usulan besaran biaya pendidikan KIP Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan disampaikan oleh PTN kepada
Puslapdik dan disampaikan oleh PTS kepada LLDIKTI.
4. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP
Pendidikan Tinggi pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/
Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi
E

1. Usulan besaran biaya pendidikan Program KIP Kuliah
yang disampaikan melalui sistem harus disertai dengan
data dukung :
a. rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi
tahun ajaran berjalan
b. rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2
(dua) tahun ajaran sebelumnya
c. SK penetapan UKT per Prodi tahun berjalan atau SK
penetapan biaya pendidikan setiap program studi tahun
ajaran berjalan
d. SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program
penerima Program KIP Kuliah.
2. Untuk KIP Kuliah semua berlaku, sedangan Bantuan
Biaya Pendidikan hanya c dan d
E

1. Puslapdik dan LLDIKTI sesuai kewenangan dapat
melakukan verifikasi dan meminta data dukung
tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya
pendidikan yang diusulkan pemimpin PT
2. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima
Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang
disampaikan pemimpin PT dan/atau hasil verifikasi
3. Jika pemimpin PT tidak menyampaikan usulan besaran
biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka
Puslapdik menetapkan besaran biaya pendidikan
berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian
E

1. Biaya hidup diberikan secara langsung ke rekening penerima KIP Kuliah setiap semester untuk
membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di PT sesuai dengan ketentuan lamanya
waktu studi.
2. Besaran bantuan biaya hidup:
• bagi mahasiswa penerima Program KIP Kuliah on going sesuai besaran biaya hidup yang diberikan
sejak penetapan sebagai penerima KIP Kuliah di semester pertama
• bagi mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan
perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah PT.
3. Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan
lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka bantuan biaya hidup penerima KIP Kuliah tidak dapat
disalurkan selama masa cuti akademik.
4. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup
penerima KIP Kuliah
E

E
KIP Kuliah Bantuan Biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan
Akreditasi A maksimum Rp12,000,000 (prodi
kedokteran)
maksimum Rp8,000,000 (prodi
non-kedokteran)
maksimum Rp2,400,000
Akreditasi B maksimum Rp4,000,000 maksimum Rp2,400,000
Akreditasi C maksimum Rp2,400,000 maksimum Rp2,400,000
Biaya Hidup
Klaster 1 Rp800,000 per bulan
Klaster 2 Rp950,000 per bulan
Klaster 3 Rp1,100,000 per bulan Tidak Mendapatkan Biaya Hidup
Klaster 4 Rp1,250,000 per bulan
Klaster 5 Rp1,400,000 per bulan

1. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari
rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
2. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan
penyaluran bantuan biaya pendidikan.
3. Penyaluran biaya pendidikan bagi PTN dilakukan setelah PTN
mengusulkan biaya pendidikan kepada Puslapdik, bagi PTS dilakukan
setelah LLDIKTI mengusulkan biaya pendidikan untuk PTS kepada
Puslapdik.
4. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan
secara langsung ke rekening PT.
5. Rekening PT Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan
untuk PTN Badan Hukum dan Rekening PTS harus merupakan atas
nama PTS.
Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi
F

Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan
lamanya waktu studi :
1. Sarjana/Diploma Empat maksimum sampai semester 8
2. Diploma tiga maksimum sampai semester 6
3. Diploma dua maksimum sampai semester 4
4. Diploma satu maksimum sampai semester 2
5. Program profesi:
• kedokteran paling banyak 4 (empat) semester
• ners, apoteker, program guru dan kebidanan paling
banyak 2 (dua) semester
F

Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening PT dilakukan setiap semester
untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang
terkait langsung dengan proses pembelajaran.
Biaya operasional pendidikan merupakan semua biaya operasional
pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung
dengan proses pembelajaran pada PT.
Biaya operasional pendidikan tidak termasuk menanggung:
1. biaya pendukung pelaksanaan KKN/magang/PKL
2. biaya asrama;
3. biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian secara mandiri;
4. biaya wisuda;
5. biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
6. biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses
pembelajaran.
F

Penerima hanya dapat melaksanakan cuti akademik karena alasan
sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik
1. biaya pendidikan tetap dapat disalurkan
2. paling lama 2 (dua) semester
3. tidak menambah waktu studi pemberian bantuan PIP
Pendidikan Tinggi
4. berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.
F

1. PT tidak boleh memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional
pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan
proses pembelajarannya.
2. Jika terdapat pembiayaan yang harus dibayar semua mahasiswa yang tidak
terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya
operasional pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan PT, pembebanan
biaya kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi harus mempertimbangkan
kemampuan ekonomi.
3. Jika PT telah melakukan pungutan biaya pendaftaran atau biaya operasional
pendidikan kepada penerima baik sebelum atau sesudah penyaluran biaya
pendidikan, maka PT wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran
atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut .
F

1. Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester melalui:
a. bank penyalur
• biaya hidup dilakukan ke rekening penerima Program KIP Kuliah
• rekening penerima Program KIP Kuliah harus merupakan rekening untuk bantuan sosial yang tidak
dikenakan biaya awal dan administrasi bulanan serta berstatus aktif dan valid.
b. lembaga keuangan digital penyalur
• dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan uji coba penyaluran KIP Kuliah Digital tahun 2023 sesuai
dengan ketentuan Perdirjen Perbendaharaan mengenai uji coba penyaluran bantuan sosial non
tunai menggunakan layanan keuangan digital
• pelaksanaan uji coba penyaluran KIP Kuliah Digital dilakukan terhadap mahasiswa penerima
program KIP Kuliah pada perguruan tinggi yang ditetapkan Puslapdik
• penyaluran biaya hidup dilakukan ke rekening digital penerima Program KIP Kuliah
• rekening digital penerima Program KIP Kuliah harus merupakan rekening digital yang tidak
dikenakan biaya awal dan administrasi bulanan serta berstatus aktif dan valid
F

1. Penyaluran melalui bank penyalur
a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke
rekening penampungan bank penyalur.
b. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya
hidup.
c. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima
Program KIP Kuliah.
2. Penyaluran melalui lembaga keuangan digital penyalur
a. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke
rekening penampungan bank penyalur;
b. bank penyalur melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening penampungan
lembaga keuangan digital penyalur sesuai instruksi Puslapdik;
c. lembaga keuangan digital melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening
digital penerima Program KIP Kuliah sesuai instruksi Puslapdik.
F

1. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh memanfaatkan,
menggunakan, dan/atau, mengambil biaya hidup penerima Program KIP Kuliah baik melalui buku
rekening tabungan dan/atau ATM penerima Program KIP Kuliah.
2. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau
pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku
rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program
KIP Kuliah.
3. Jika Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau
pihak lain melakukan pemotongan terhadap biaya hidup
penerima KIP Kuliah maka perbuatan dimaksud dapat
diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
F

1. Penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi yang tertunda selama 1 (satu) semester karena alasan
tidak diajukan oleh pemimpin PT dapat disalurkan Puslapdik dengan ketentuan :
a. PT terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan usulan tambahan pencairan yang belum
terbayarkan pada semester sebelumnya dengan disertai alasannya.
b. Penyampaian usulan dilakukan melalui sistem pada menu telat lapor.
c. Persetujuan pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
d. Pemimpin PT membuat SPTJM untuk pertanggungjawaban yang belum dilaporkan.
2. Setiap penyaluran PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh
pimpinan Perguruan Tinggi atau pimpinan LLDIKTI.
3. Penyaluran dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan kerja sama melalui PKS antara:
a. Puslapdik dengan bank penyalur;
b. Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri
c. LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta
F

Penerima dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan oleh
Puslapdik apabila penerima:
1. meninggal dunia
2. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan
3. pindah Prodi dan/atau PT, kecuali akibat penutupan Prodi dan/atau PT
atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik
4. melaksanakan cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain
yang disetujui oleh Puslapdik
5. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi
6. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap
7. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan
UUD NKRI 1945
8. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum
9. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan
penerima.
Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
G

PT dan LLDIKTI harus melakukan evaluasi setiap semester untuk menjaga
ketepatan sasaran sekaligus sebagai dasar pembatalan
1. kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi
• dilakukan berdasarkan standar minimum IPK yang ditetapkan
masing-masing PT
• pembatalan dilakukan setelah PT melakukan pembinaan paling
lama 2 semester namun tetap tidak dapat memenuhi standar
minimum IPK ditetapkan.
2. kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi
• berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai
persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi.
3. kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi
• berdasarkan indikator kondisi Mahasiswa yang memenuhi
ketentuan pembatalan
G

Penutupan PT atau Prodi penerima PIP Pendidikan Tinggi:
1. pemberian biaya pendidikan mahasiswa dilanjutkan
• besaran biaya pendidikan penerima di prodi baru tidak
melebihi besaran biaya pendidikan pada prodi atau PT
sebelumnya
2. pemberian biaya hidup Mahasiswa dilanjutkan
• Besaran biaya hidup tidak melebihi besaran biaya hidup pada
PT sebelumnya
G

Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
1. Hanya untuk penerima Program KIP Kuliah dan tidak berlaku untuk penerima Program
Bantuan Biaya Pendidikan
2. Usulan Penerima Pengganti dilakukan pada semester gasal setiap tahun akademik.
3. PT mengusulkan pembatalan penerima berdasarkan ketentuan dan mengusulkan mahasiswa
penerima pengganti secara bersamaan dengan ketentuan:
a. Jumlah usulan penerima pengganti tidak melebihi jumlah dibatalkan
b. Calon penerima pengganti diusulkan harus memenuhi persyaratan:
• Sesuai dengan sasaran prioritas PIP Pendidikan Tinggi dengan prioritas
mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan
miskin
semester III
• Berada pada semester sama dengan penerima yang dibatalkan
• Mahasiswa aktif tidak melebihi semester V untuk S1/D4 atau
untuk D3
Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
H

Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
c. Usulan calon penerima harus disertai BAP penggantian penerima yang berisi
daftar penerima pengganti dan daftar penerima yang dibatalkan
d. Usulan besaran komponen biaya pendidikan penerima pengganti berdasarkan:
• besaran biaya pendidikan penerima pengganti
• tidak lebih besar dari besaran biaya pendidikan penerima yang dibatalkan
4. Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima pengganti dilakukan sesuai
dengan ketentuan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi
Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
H

1. Puslapdik, PT, dan LLDIKTI melakukan sosialiasi penyaluran dan pengelolaan PIP
Pendidikan Tinggi di PT dan LLDIKTI sesuai tugas dan fungsinya.
2. Puslapdik, PT, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
PIP Pendidikan Tinggi dengan aspek:
a. ketepatan sasaran penerima
b. pelaksanaan penyaluran
c. ketepatan jumlah dana yang diterima sesuai komponen bantuan.
3. PT dan LLDIKTI menyampaikan laporan melalui laman https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id/ yang meliputi:
a. status keaktifan dan IPK
b. laporan penerimaan jumlah dana biaya pendidikan dan biaya hidup
c. alasan tidak diajukan.
4. Laporan dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pancairan biaya pendidikan
dan biaya hidup pada semester berikutnya.
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan
I

1. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi dapat diminta atau
disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk PIP Pendidikan Tinggi
melalui alamat:
• surel
• instagram
: kip.kuliah@kemdikbud.go.id dan/atau
: @kipkuliah.kemdikbud
2. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi selain melalui alamat
pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diminta atau
disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian melalui
alamat:
• Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020
• Faksimile
• HP (SMS)
• surel
• laman
: (021) 5733125;
: 0811976929;
: pengaduan@kemdikbud.go.id
: ult.kemdikbud.go.id
Informasi dan Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
K

a. Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan Program Penerima KIP Kuliah
b. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan Perguruan Tinggi
Negeri
c. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan LLDIKTI
d. Format kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta
e. Format surat pernyataan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi
Informasi dan Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
K

1. Melakukan evaluasi KIPK dalam aspek ekonomi, akademik dan kondisi mahasiswa. Hasil evaluasi di buat
Berita Acara dan dokumentasi secara tertulis dan di tandatangani pemimpin PT.
2. Aspek Akademik:
a. Memastikan mahasiswa aktif dan melakukan registrasi saat akan mengajukan pencairan
semester gasal 2023
b. Memastikan status kevalidan mahasiswa penerima KIPK yang mengikuti MBKM seperti pertukaran
mahasiswa, kampus mengajar, MISB, IISMA karena berdampak pada nominal pengajuan pencarian
bantuan biaya hidup
3. Aspek Ekonomi:
a. Memastikan masih memenuhi ketepatan sasaran secara ekonomi
4. Aspek Kondisi:
a. Memastikan mahasiswa tidak berpotensi memenuhi kriteria pembatalan sesuai Persesjen termasuk
tidak menikah.
5. Memastikan mahasiswa ongoing dilarang merubah jenis tabungan bansos KIP Kuliah
6. Jika ada pengganti maka besaran biaya pendidikan tidak melebihi mahasiswa yang diganti,
Prodi dan angkatannya mengikuti Persesjen
Persiapan Pencairan Semester Gasal 2022/2023 Mahasiswa Ongoing
PERSESJEN PIP PENDIDIKAN TINGGITAHUN 2023

1. Melakukan seleksi calon penerima KIPK dengan hasil ranking untuk menunjukkan keabsahan penerima
yang dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi
2. Saat proses seleksi pastikan semua calon penerima memenuhi syarat penerima dan ketepatan sasaran
termasuk pekerjaan orang tua (tidak boleh PNS, TNI dan Polri)
3. Setelah dinyatakan lolos seleksi, saat pembukaan rekening pastikan jenis rekening mahasiswa sesuai
dengan jenis bansos KIP Kuliah
4. Sebelum proses penetapan:
a. Data NISN siswa harus sesuai, tidak boleh menggunakan NISN orang lain. Jika siswa tersebut NISN
nya tidak terdaftar harus di verval terlebih dahulu
b. Pastikan melepas status pencalonan bagi calon mahasiswa yang tidak diterima/ditetapkan sebagai
penerima KIPK
c. Wajib perguruan tinggi menerapkan hitungan dan penetapan UKT mhs KIPK berdasar Persesjen KIPK
(MABA)
d. Pengecekan mahasiswa tidak boleh mendapatkan bantuan lain misal beasiswa Pemda atau KIPK
Kemenag
Persiapan Pencairan Semester Gasal 2022/2023 Mahasiswa Baru
PERSESJEN PIP PENDIDIKAN TINGGITAHUN 2023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terima kasih
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Republik Indonesia
Puslapdik © 2023

Statistik Pendaftar KIP Kuliah Tahun 2020 s.d 2022
E V A L U A S I D A N C A P A I A N K I P K U L I A H M E R D E K A 2 0 2 3

Statistik Pendaftar KIP Kuliah Tahun 2023 (15 Agustus 2023)
E V A L U A S I D A N C A P A I A N K I P K U L I A H M E R D E K A 2 0 2 3

Beberapa Catatan Penting
Hasil Pemeriksaan BPK
 Penyaluran Bidikmisi dan KIPK, pada mahasiswa yang sedang tidak aktif
 Penyaluran KIPK dengan Nilai Bantuan Lebih Tinggi dari Akreditasi Prodinya
 Penerima KIPK on going pengganti memperoleh nilai UKT lebih tinggi dari
mahasiswa penerima yang dibatalkan
 Penerima KIPK yang juga merupakan penerima Beasiswa Adik
 Penerima Bidikmisi dan KIPK yang juga merupakan mahasiswa penerima
beasiswa Kementerian Agama
 Penerima KIPK yang juga merupakan penerima beasiswa Pemerintah
Daerah
 Penetapan UKT bantuan KIPK belum sepenuhnya sesuai dengan nilai rata-
rata UKT mahasiswa non-KIPK per Prodi
 Penerima KIPK dengan NIK tidak valid

Beberapa Catatan Penting
Rekomendasi Pemeriksaan BPK
 Menelusuri dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp6.027.950.278,00;
 Mengumpulkan data riil UKT atas seluruh mahasiswa pada Perguruan
Tinggi yang mendapatkan alokasi dana KIPK serta melakukan perhitungan
ulang nilai UKT rata-rata dan selanjutnya menyesuaikan nilai UKT pada
pembayaran berikutnya;
 Melakukan pemutakhiran dan perbaikan data NIK terhadap seluruh
penerima beasiswa;
 Melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk
sinkronisasi data penerima beasiswa.

1. Mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam
melakukan pengusulan calon penerima bantuan dengan
sharing data penerima bantuan dengan pemda dan pihak
swasta
2. Perguruan Tinggi secara aktif melakukan update data
kemahasiswaan pada Pangkalan Data Dikti baik terkait
akademik dan keuangan/ekonomi
3. Penggunaan satu data penerima bantuan antara
Kemendikbud dengan Kemenag serta pemda melalui
kerjasama pusdatin masing-masing kementerian termasuk
dengan pemda.
TANTANGAN
Penyebab Permasalahan Berulang Hal yang Perlu Dilakukan
Belum optimal nya mekanisme
Pertukaran/Sinkronisasi Data
Penerima diantara satker di
Lingkungan Kemendikbud
dan dengan Instansi/
Kementerian lain misalnya
Kemenag
Penggunaan Data NIK
Valid
hasil Pemadanan Data
kurang optimal
Belum optimalnya mekanisme
Pertukaran/Sinkronisasi Data
Penerima dengan Pemerintah
Daerah
Updating Data Dapodik
dan PD Dikti belum
optimal

PIP DIKTI 2023

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PIP DIKTI 2023

Similar to PIP DIKTI 2023 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

PIP DIKTI 2023