Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Sosialisasi Pendataan KJP Plus KJMU Tahap I Tahun 2022 - V3 28012022.pptx
Similar to Sosialisasi Pendataan KJP Plus KJMU Tahap I Tahun 2022 - V3 28012022.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sosialisasi Pendataan KJP Plus KJMU Tahap I Tahun 2022 - V3 28012022.pptx
- 1. BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK MELALUI KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2022
- 2. Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Dasar Hukum
- 3. Tujuan Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan Mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun Mendorong ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti
- 4. 01 Bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta 02 Bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah (BPMS) bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta Ruang Lingkup
- 5. Persyaratan Penerima Persyaratan bagi Peserta Didik A. 03 02 04 01 Peserta didik dengan usia 6-21 tahun Memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta
- 6. Kriteria Khusus B. Persyaratan Penerima 01 Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial 02 Diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas 03 Diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans 04 Diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta 05 Mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah untuk ATS yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan 06 Diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB Bersama atau tidak melalui PPDB Bersama 07 Diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dengan masa kursus minimal 6 bulan
- 7. Komponen Bantuan Sosial 01 02 Peserta didik pada satuan pendidikan negeri menerima komponen bantuan sosial biaya personal Peserta didik pada satuan pendidikan swasta menerima komponen bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP)
- 8. Besaran Dana SD/MI/SLB SMP/MTs/SMPLB SMA/MA/SMALB SMK PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C) LKP Lembaga Kursus Pelatihan Rp 250.000 Rp 130.000 Rp 300.000 Rp 170.000 Rp 420.000 Rp 290.000 Rp 450.000 Rp 240.000 Rp 300.000 - Rp 1.800.000 per semester - JENJANG BIAYA PERSONAL per bulan SPP SEKOLAH SWASTA per bulan
- 9. Uang saku Pembelian formulir pendaftaran perguruan tinggi Transport Pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi Mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi Biaya Rutin Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi Penggunaan Dana Selama Kondisi Normal
- 10. Biaya Berkala Alat tulis dan perlengkapan sekolah Buku dan penunjang pelajaran Alat dan/atau bahan praktik Seragam sekolah dan kelengkapannya Pangan bersubsidi Kacamata Alat bantu pendengaran Kalkulator scientific Alat simpan data elektronik Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif Sepeda Komputer/laptop Alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus Penggunaan Dana Selama Kondisi Normal
- 11. Penggunaan Biaya Personal Selama Status Keadaan Darurat Bencana Biaya rutin dan berkala dapat digunakan untuk: Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai/non tunai 01 02 03 Kebutuhan pangan Kebutuhan kesehatan Kebutuhan pendidikan
- 12. Larangan Penerima 1 Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub 2 Merokok 3 Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat- obatan terlarang 4 Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual 5 Terlibat dalam kekerasan/perundungan 6 Terlibat tawuran 7 Terlibat geng motor/geng sekolah 8 Minum minuman keras/minuman beralkohol 9 Terlibat pencurian 10 Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan 11 Terlibat perkelahian 12 Terlibat penipuan 13 Terlibat mencontek massal 14 Membocorkan soal/kunci jawaban 15 Terlibat pornoaksi/pornografi 16 Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring 17 Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan 18 Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan 19 Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan 20 Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun 21 Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan 22 Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun 23 Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah
- 13. Mekanisme dan Timeline Pendataan 05 14 - 25 Februari ● Verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah ● Pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria (6 hari kerja) 14 - 31 Maret Penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur 17 Januari - 6 Februari Penyediaan data calon penerima OPD terkait 28 Februari - 11 Maret Verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan 01 7 - 13 Februari Pemadanan data 02 03 04 Verifikasi sekolah: 1. Mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah (khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat) 2. Persetujuan kepala sekolah 3. Upload kelengkapan berkas
- 14. Kelangkapan Berkas Pendataan 04 01 03 02 Surat pernyataan orang tua siswa bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial biaya pendidikan (bermeterai Rp 10.000) Surat permohonan bantuan sosial biaya pendidikan Surat pernyataan Kepala Sekolah Surat ketaatan penggunaan dana bantuan sosial biaya pendidikan
- 15. KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU) TAHAP I TAHUN 2022
- 16. Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Dasar Hukum
- 17. Tujuan Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik 1 Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat 3 Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu 2 Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif 4
- 18. Persyaratan Umum A. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Persyaratan Penerima
- 19. Persyaratan Penerima Persyaratan Khusus B. 01 02 03 04 Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya Calon Mahasiswa Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditas A/unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan Mahasiswa Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditas A/unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan Pengajuan paling lama pada semester 4
- 20. PTS di DKI Jakarta yang memenuhi syarat KJMU 01 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti 03 Sekolah Tinggi Manajemen PPM 04 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 05 Universitas Bina Nusantara 06 Universitas Gunadarma 07 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 08 Universitas Mercu Buana 09 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 10 Universitas Multimedia Nusantara Jakarta 11 Universitas Nasional 12 Universitas Pancasila 13 Universitas Tarumanagara 14 Universitas Trisakti
- 21. Peruntukan Dana Biaya penyelenggaraan pendidikan 01 Biaya pendukung personal 02 Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN/PTS Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa: ● Biaya buku ● Makanan bergizi ● Transportasi ● Perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya Besaran dana Rp 9.000.000 per semester
- 22. Kewajiban Penerima 1 2 3 4 Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu 5 6 7 Pengabdian masyarakat: o Di luar program wajib PT o Melaporkan hasil kepada Pemprov o Surat pernyataan kesanggupan Laporan tertulis kepada Gubernur: o Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS o Setelah menyelesaikan pendidikan Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi
- 23. Larangan Penerima 1 2 3 4 5 Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa Cuti akademik Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS 6 7 Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK: PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN PTS → di bawah 3,0 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta) Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
- 24. Mekanisme dan Timeline Pendataan Calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah Sekolah melakukan penginputan data calon penerima ke dalam sistem KJMU Pemadanan data Verifikasi dan persetujuan Kepala Sekolah Pengumuman calon penerima di sekolah (6 hari kerja) Bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan tempat tinggal Verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan 14 - 25 Februari 14 - 25 Februari 26 - 27 Februari 28 Februari - 6 Maret 7 - 11 Maret Penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur 14 - 31 Maret
- 25. Kelangkapan Berkas Pendaftaran 1. Form kelengkapan data 2. Surat pengajuan permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada Gubernur dari peserta didik melalui SMA/SMK/MA asal, dilengkapi dengan dokumen: a. Surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan b. Surat pernyataan calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan (bermeterai Rp 10.000) c. Surat pernyataan ketaatan penggunaan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan d. Surat pernyataan kepala satuan pendidikan e. Laporan pertanggungjawaban 1 semester (untuk penerima KJMU lanjutan) f. Fotokopi KTP g. Fotokopi KK h. Bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN/PTS 3. Bagi calon penerima baru KJMU lanjutan dari KJP Plus menyertakan dokumen: a. Fotokopi ATM KJP Plus b. Fotokopi buku tabungan KJP Plus
- 26. SIKELADIMAS Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat (SIKELADIMAS) dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait Cakupan SIKELADIMAS meliputi: 1. Pengaduan koreksi data 2. Pengaduan rekening 3. Pengaduan lainnya 4. Pelayanan pendebetan SPP sekolah swasta
- 27. Alur Pelayanan Pengaduan melalui SIKELADIMAS Masyarakat Masyarakat datang ke sekolah untuk menyampaikan pengaduan Sekolah Sekolah menginput pengaduan P4OP P4OP memverifikasi pengaduan Bank DKI Bank DKI menindaklanjuti pengaduan
- 28. Informasi Lebih Lanjut Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kjp.jakarta.go.id (021) 8571012 p4opdisdik@jakarta.go.id Jl. Jatinegara Timur IV, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur (samping SMAN 54 Jakarta)