Dokumen tersebut membahas tentang etika dan budaya politik serta peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Etika politik merupakan nilai-nilai moral yang disepakati untuk proses pembagian kekuasaan dan pembuatan keputusan demi kebaikan bersama, sedangkan budaya politik adalah pola sikap dan keyakinan yang mengarahkan perilaku politik. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan mence

1. ETIKA DAN BUDAYA
POLITIK
Aula Banyuwangi Hotel, Senin 21 Maret 2023
Oleh:
Ade Sutoyo
Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara

2. Etika Politik adalah nilai-nilai azas
moral yang disepakati bersama baik
pemerintah maupun masyarakat
untuk dijalankan dalam proses
pembagian kekuasaan dan
pelaksanaan keputusan yang bersifat
mengikat untuk kebaikan bersama.
Budaya Politik adalah sejumlah
pola sikap keyakinan dan
perasaa tertentu yang
mendasari, mengarahkan dan
memberi arti pada tingkah laku
proses politik dalam suatu
sistem politik, mencakup cita-
cita Politik atau norma yang
sedang berlaku dimasyarakat.
Dr. Janpatar Simamora, SH., MH
ETIKA DAN BUDAYA POLITIK

3. TUGAS, WEWENANG DAN
KEWAJIBAN PENGAWAS
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau
berdasarkan kebutuhan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Tujuan Dari Etika Politik
• mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik,
baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka
membangun institusi-institusi politik yang adil
• Kognitif: Komponen yang menyangkut tentang
pengetahuan Politik dan kepercayaan pada Politik.
• Afektif: Perasaan terhadap sistem Politik, peranannya,
para pelaku dan penampilan.
• Evaluatif: keputusan dan perundangan tentang objek-
objek Politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi
standar nilai dan kriteria dengan informasi.
Komponen dari Budaya Politik

6. DIMENSI PELAKSANAAN PROGRAM
BAWASLU
1. Memberdayakan Pengawas Pemilu di Setiap
jenjang
2. Mengoptimalkan Pengawasan secara aktif
3. Memaksimalkan Tugas Pemberdayaan Pengawas
Pemilu
4. Strategi Pengawasan Aktif

7. SEKIAN
dan
TERIMA-KASIH