Dokumen tersebut membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia, mencakup pengertian, cakupan, contoh, tata pemerintahan yang baik, partisipasi warga negara, dan tujuan partisipasi politik.
3. Suprastrutur politik adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan alat kelengkapan negara.
Infrastruktur politik adalah segala sesuatu diluar alat
kelengkapan negara secara formal tetapi tetap
memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan
1.Pengertian Suprastrutur dan
infrastruktur sistem politik Indonesia
4. CANGKUPAN SUPRASTRUKTUR DAN
INFRASTRUKTUR POLITIK
Alat kelengkapan suprastrutur negara tersebut mencakup
kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas-tugas
pembentukan dan keterkaitan antarseluruh kelengkapan
negara tersebut.
Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik
adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok
penekan, dan media
7. PENGERTIAN TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Clean Government) adalah seluruh aspek yang
terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap
kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam
menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan
informal.
8. CONTOH CLEAN GOVERNMENT
PERTAMA
Presiden diatur masa
jabatannya, yang dulunya
bisa seumur hidup
kemudian diberi batasan
sampai 5 tahun dan
maksimal 2 kali
mencalonkan diri sebagai
presiden
KEDUA
Pemilihan umum
baik untuk anggota
DPR, DPRD, sampai
Presiden dilakukan
dengan melibatkan
rakyat.
9. PENGERTIAN PARTISIPASI WARGA
NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI
INDONESIA
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam
politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk turut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan
negara, dan secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.
10. CONTOH PARTISIPASI WARGA NEGARA
DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
1.Mengikuti kegiatan pemilihan umum kepala
negara maupun kepala daerah.
Ikut dalam rapat di lingkungan baik tingkat RT
maupun RW.
2.Menyuarakan pendapatnya di lingkungan agar
tercipta lingkungan yang lebih baik
11. TUJUAN
Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu
parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di
sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik
dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi
demokrasi yang berkualitas
serta menggapai tujuan demokrasi yang lebih
berkualitas dan bagus
12. SARAN
Dengan mengikuti berbagai hal yang melibatkan
kontribusi masyarakat dalam politik misalnya
pemilihan umum kita dapat menentukan masa
depan politik di negara kita sebaliknya kita harus
menilai benar calon2 pemimpin di negara Indonesia
agar dapat mensukseskan kondisi demokrasi di
negara kita
