Recommended
Recommended
More Related Content
More from Amiruddin65
More from Amiruddin65 (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SPBE BAHAN PAPARAN .pptx
- 1. KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL SUMATERA UTARA MELALUI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Dr. Kaiman Turnip M.Si Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Medan, 23 Agustus 2022
- 2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) MERUPAKAN SISTEM PENYELENGGARAA N PEMERINTAH YANG MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA SPBE YANG BERTUJUAN : UNTUKMEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TERPERCAYA UNTUKMENINGKATKAN EFISIENSI DAN KETERPADUAN PENYELENGGARAAN SPBE BAIK DI INSTANSI PUSAT MAUPUN DI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KETERPADUAN PENYELENGGARAANSPBE BAIK DI INSTANSI PUSAT MAUPUN DI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) 1. 2. MANFAAT YANG DIHARAPKAN DENGAN PENYELENGGARAAN SPBE TERPADU ADALAH: MENINGKATNYA EFISIENSI ANGGARAN UNTUKPEMBANGUNAN SPBE MENDUKUNG TERWUJUDNYASATU DATA INDONESIA MENDORONG PENGGUNAAN APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI ANTAR INSTANSI DANPEMDA DAPAT MENINGKATKAN UTILITAS/MANFAAT INFRASTRUKTUR TIK YANG TERINTEGRASI TERWUJUDNYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH
- 3. Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SPBE Sebagai Pendukung Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Penerapan SPBE yang Terintegrasi Perpres No. 95/201 8 Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOL A Terwujudnyakepemerintahanyangbaik,bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasiyang profresionaldannetral
- 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL BERLANDASKAN SATU DATA INDONESIA Kebutuhan Pemanfaatan Data dan Informasi SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) Sistem Statistik Nasional Jaringan Informasi Sistem Informasi Geospasial Nasional Manajemen Pemerintah Sistem Informasi Pelayanan Publik SATU DATA INDONESIA (SDI) Kebutuhan Keterpaduan I NDONE S I A 2 0 4 5 MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Visi dan Misi SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis KERANGKA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
- 5. LAYANAN PUBLIK Terwujudnya kepem berwibawa berdasar profre KUALITAS PE erintahan yangbaik, bersih, dan kan hukum serta birokrasiyang sionaldan netral LAYANAN SPBE Secara garis besar layanan SPBE Pemerintah Dikelompokkan kedalam 3 bagian: Layanan Pemerintah Layanan Publik Layanan Usaha/Ekonomi
- 6. LAYANAN PEMERINTAHAN REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS Struktur Referen si Taksonom i Referensi RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02- Urusan luar negeri RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecildan menengah RAB.02.11 - Pariwisata RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02- Keamanan RAB.05.03 - Hak asasimanusia RAB.06.01- Pendidikan RAB.06.02- Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05- Pemuda RAB.06.06- Olahraga RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.07 - Kesekretariatan negara RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri RAB.02 - EkonomidanIndustri RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan RAB.04 - Perlindungan Sosialdan Kesehatan RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam RAB.08 - Budaya dan Agama RAB.09 - Pemerintahan Umum Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan V i s i dan M i s i SPBE Tujuan dan S a s aran SPBE Ars ite k tur SPBE Dom ain Layanan SPBE Bis nis Struktur Arsitektur Proses Dom ain Pros e s Aplik a s i S P B E Inform a s i Bisni Dom ain Dom ain Data dan Infras truk tur SPBE Tingkat 1 Dom ain Dom ain Ke a m anan SPBE (Sek M anaje m e n SPBE Tata Ke lola SPBE Proses bisnis relasi dengan Aparatur Negara 6 KEMBAL I
- 7. LAYANAN PUBLIK REFERENSI ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI Struktur Referen si Taksonom i Referensi RAD.01.01- Data Pertahanan RAB.01.02- Data Urusan luar negeri RAD.02.01- DataIndustri RAD.02.02- DataPerdagangan RAD.02.03- Data Pertanian RAD.02.04- Data Perkebunan RAD.02.05- DataPeternakan RAD.02.06- Data Perikanan RAD.02.07- Data Badan usaha milik negara RAD.02.08- DataInvestasi RAD.02.09- Data Koperasi RAD.02.10- Data Usaha kecildan menengah RAD.02.11 - Data Pariwisata RAD.03.01- DataPekerjaan umum RAD.03.02- Data Transmigrasi RAD.03.03- Data Transportasi RAD.03.04- DataPerumahan RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAD.03.06- Data Pertanahan RAD.03.07- Data Kependudukan RAD.01 - InformasiPertahanan dan Luar Negeri RAD.02 - InformasiEkonomidanIndustri RAD.03 - InformasiPembangunan Kewilayahan RAD.04 - InformasiPerlindunganSosial dan Kesehatan RAD.05- InformasiKetertiban Umum dan Keselamatan RAD.06 - InformasiPendidikan dan Tenaga Kerja RAD.07 - InformasiLingkungan dan Sumber Daya Alam RAD.08 - InformasiBudaya dan Agama RAD.09 - InformasiPemerintahanUmum Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan RAD.04.01- DataKesehatan RAD.04.02- Data Sosial RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan RAD.05.01- DataHukum RAD.05.02- Data Keamanan RAD.05.03- DataHak asasimanusia RAD.06.01- DataPendidikan RAD.06.02- Data Ketenagakerjaan RAD.06.03- Data Ilmu pengetahuan RAD.06.04- DataTeknologi RAD.06.05- Data Pemuda RAD.06.06- Data Olahraga RAD.07.01- Data Pertambangan RAD.07.02- Data Energi RAD.07.03- Data Kehutanan RAD.07.04- Data Kelautan RAD.07.05- Data Lingkunganhidup RAD.08.01- Data Agama RAD.08.02- Data Kebudayaan RAD.09.01- DataDalamnegeri RAD.09.02- Data Keuangan RAD.09.03- DataInformasi RAD.09.04- Data Komunikasi RAD.09.05- Data Perencanaan pembangunan nasional RAD.09.06- Data Aparatur negara RAD.09.07- Data Kesekretariatan negara RAD.10.01- DataKebijakanPemerintah RAD.10.02- Data ManajemenKegiatan RAD.10.03- Data Kewilayahan RAD.10.04- DataDukungLainnya RAD.10- Data Pendukung Umum V i s i dan M i s i SPBE Tujuan dan S a s aran SPBE Ars ite k tur SPBE Dom ain Layanan SPBE Dom ain Pros e s Bis nis Dom ain Dom ain Data dan Struktur Arsitektur Data Aplik a s i S P B E Inform a s i Infras truk tur SPBE dan Dom ain Dom ain Ke a m anan SPBE Tingkat 1 M anaje m e n SPBE (D Tata Ke lola SPBE Data dan Informa si relasi denga n Aparatu r Negara 7 KEMBAL I
- 8. LAYANAN USAHA / EKONOMI REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN Struktur Referen si Taksonom i Referensi RAL.01 - Layanan Publik RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan Domain Layana n Area Layana n RAL.02.01 - Dalam negeri RAL.02.02 - Keuangan RAL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional RAL.09.04 - Aparatur negara RAL.09.05 - Kesekretariatan negara RAL.09.06 - Dukungan operasional organisasi RAL.09.07 - Akuntabilitas kinerja RAL.09.08 - Organisasi dan tata kelola RAL.09.09 - Data dan informasi pemerintah RAL.01.01 - Pertahanan RAL.01.02 - Urusan luar negeri RAL.01.03 - Kenegaraan RAL.01.04 - Ekonomi RAL.01.05 - Industri RAL.01.06 - Perdagangan RAL.01.07 - Pertanian RAL.01.08 - Perkebunan RAL.01.09 - Peternakan RAL.01.10 - Perikanan RAL.01.11 - Badan usaha milik negara RAL.01.12 - Investasi RAL.01.13 - Koperasi RAL.01.14 - Usaha kecil dan menengah RAL.01.15 - Pariwisata RAL.01.16 - Perizinan dan akreditasi RAL.01.17 - Pekerjaan umum RAL.01.18 - Transmigrasi RAL.01.19 - Transportasi RAL.01.20 - Perumahan RAL.01.21 - Pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAL.01.22 - Pertanahan RAL.01.23 - Kependudukan RAL.01.24 - Pemerintah daerah RAL.01.25 - Kesehatan RAL.01.26 - Sosial RAL.01.27 - Pemberdayaan perempuan RAL.01.28 - Hukum RAL.01.29 - Keamanan RAL.01.30 - Hak asasi manusia RAL.01.31 - Pendidikan RAL.01.32 - Ketenagakerjaan RAL.01.33 - Ilmu pengetahuan RAL.01.34 - Teknologi RAL.01.35 - Pemuda RAL.01.36 - Olahraga RAL.01.37 - Pertambangan RAL.01.38 - Energi RAL.01.39 - Kehutanan RAL.01.40 - Kelautan RAL.01.41 - Lingkungan hidup RAL.01.42 - Agama RAL.01.43 - Kebudayaan RAL.01.44 - Informasi RAL.01.45 - Komunikasi V i s i dan M i s i SPBE Tujuan dan S a s aran SPBE Ars ite k tur Dom ain Layanan Struktur Arsitektur SPBE SPBE Bis nis Layanan D om ain Pros e s Dom ain Dom ain Data dan Tingkat 1 Aplik a s i S P B E Inform a s i Dom ain Infras truk tur SPBE (Domain T Dom ain Ke a m anan SPBE M anaje m e n SPBE Tata Ke lola SPBE Layana n relasi denga n Aparatu r Negara 8 KEMBAL I
- 9. Pembangunan Aplikasi pada Instansi Pemerintah tanpa didukung dengan tata kelola yang baik menyebabkan tidak terpadunya SPBE secara nasional 9 KONDISI SAAT INI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI PEMERINTAH
- 10. sebanyak 24 jenis aplikasi yang Teridentifikasi kurang lebih berpotensi pembangunannya terduplikasi Sumber Dewan TIK Nasional 1 0 KONDISI SAAT INI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI PEMERINTAH
- 11. PRINSIP penyelenggaraan SPBE dapat diwujudkan dengan penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 1 1 PRINSIP PENYELENGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- 12. Misi : Bermartabat dalam: Visi : Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat KEHIDUPA N POLITI K PENDIDIKA N PERGAULA N LINGKUNGAN SMART ECONOMY SMAR T LIVIN G SMART GOVERNMEN T SMART PEOPL E SMART MOBILIT Y SMART ENVIRONTMEN T PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MANAJEM E N PERUBAHA N REGULAS I KEBIJAKA N KELEMBAGA A N TATA LAKSA N A SDM APARAT U R AKUNTABILI T AS PENGAWAS A N KUALITAS PELAYANA N PUBLIK
- 13. PENERAPAN SPBE DI PEMPROVSU SEMAKIN DILENGKAPI DENGAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MENGACU KEPADA VISI DAN MISI GUBERNUR SUMATERA UTARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL, DENGAN TERBITNYA REGULASI BERIKUT : PERGUBSU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI PEDOMAN TEKNIS DAN DASAR HUKUM TERBARU DALAM PENYELENGGARAAN SERTA PENERAPAN E-GOVERNMENT DI SETIAP PERANGKAT DAERAH PROVSU UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN TERPERCAYA YANG TERINTEGRASI DAN TERKOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Implementasi SPBE di Sumut diwujudkan oleh satu pelayanan aplikasi/digitalisasi Yang terintegrasi/satu pintu melalui New Sumut Smart Province DENGAN PORTAL NEW SUMUT SMART PROVINCE SEMUA LAYANAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK YANG ADA DI PEMPROVSU DAPAT DIAKSES SATU PINTU SECARA ONLINE, ADANYA SUATU DATA BERBAGI DATA (WALI DATA) DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN2018 TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROVSU, MAKA SELURUH DATA PEMPRVOSU AKAN TERINTEGRASI PADA PORTAL NEW SUMUT SMART PROVINCE YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN PUSAT MEWUJUDNYA SATU DATA INDONESIA SPB E Tat a Kelola SPBE
- 14. DATA INFORMASI SPBE SESUAI PERGUBSU 12 /202 2 1) 3) 4) 5) 6) 7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola data dan informasi yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan untuk kebutuhan ravanan informasi publik. 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihimpun dari perangkat daerah dan sumber rainnya yang terpercaya serta dikelola melalui sistern elektronik terintegrasi pada pusat data erektronik terpadu Pemerintah Daerah. setiap Perangkat Daerah wajib men)nsun dan mengelola Basis Data sesuai trr-gas pokok dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah. setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik perangkat Daerah. Data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat, Daerah merladi milik pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan. Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannva yang dikelola oleh Dinas. Dinas mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembanguaan, pela3,a:ran prrblik elan kemasyarakatan. PASAL 21 PASAL 34 1) Pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE harusmengikuti ketentuan sebagai berikut: a) mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Provisi" kesesuaian dengan prioritas kebutuha Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani, kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, dan/atau tingkat kompetensi sumber daya manusia; b) berkoordinasi dengan Pengelola SPBE; c) efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layana:e haik internal mautr]rllr eksternal; d) kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi); e) kemandirian Perangkat Daerah dalam arti ketergantungan yarlg minimal pada pihak- pihak lain; f) memperhatikan standar dan kerangka kerja (framewark) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya; g) memenuhi standar keamanan informasi; h) mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (open source); i) melengkapi berbagai dokumentasi yang mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut, seperti: petunjuk penggunaan, laporan hasil analisis dan perancangan sistem dan sejenisnya; dan j) hak cipta atas Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan diregistrasi serta disimpan di dalam repasilary yang dikelolah oleh Pengelola SPBE. 2) Perangkat Daerah yang membangun dan/ata,mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) harus berkoordinasi terlebih dahutu dengan Dinas. 3) Perangkat Daerah yang tidak melalui koordinasi dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi: a) Teguran Lisan; b) Teguran Tertulis;
- 15. DOMAIN DAN SUBDOMAIN SESUAI PERGUBSU 12 /202 2 PASAL 35 3) 4) 5) 1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan. Piranti Lunak (Aplikasi). 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) setelah berkoordinasi dengan Dinas. Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pihak Ketiga yang membangun dan mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) wajib menyampaikan prototype model pengembangan UI/UX atau desain antar muka di awal sebelum memulai pemrograman proses bisnis. Dokumentasi Teknis Aplikasi yang meliputi prototype model pengembangan UI/UX atau desain antar muka, Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas. 6) Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) yang berasal dari APBD Provinsi, Hibah, Pinjaman Daerah danlatau clana iainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah. 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola dan Tatacara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur. 1) Pengguaaan Domain dan Subdomain dikelola dan diatur oleh Dinas. 2) Domain digunakan untuk situs Website Pemerintah Daerah. 3) Sub domain digunakan untuk situs usebsite dan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah. 4) Perangkat Daerah termohon kepada Dinas untuk penggunaan sub-sub domain yang dibutuhkan. PASAL 43 POLA DAN TATACARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
- 16. SESUAI PERGUBSU 12 / 2022 PASA L 31 1) Pembangunan si.stem elektronik Piranti Lunak (Apiikasi) dilakukan berdasarkan metodologi System Development Life Cycle (SDLC). 2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada sarat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan: a) penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain; b) penyusunan desain detail dan teknikal Piranti Lunak (Aplikasi), termasuk pengendaiian aplikasi/ Applieation Control yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam Piranti Lunak (Aplikasi) akurat, lengkap, tepat waktu terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (application security control yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentiality, ketersediaan (availability, dan integritas {integrity); c) implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (source code); d) mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas system; e) mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada Piranti Lunak (Aplikasi); f) manajemen perubahan persyaratan kebutuhan; g) melaksanakan penjaminan mutu {Quality Assurance); dan h) melaksanakan uji coba (testing) meliputi: 1.unit testing; 3. system testing; 5. User Acceptance Test (UAT); 2.penetration testing; 4. integration testing 6. instalasi dan akreditasi; 3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitasantar Piranti Lunak (Aplikasi) dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (21). 4) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan/atau Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi: a) diagram; b) fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi; c) struktur basis data dan relasinya; d) diagram alir data; e) userinterface dan alurnya; f) spesifikasi teknis aplikasi; g) manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui backup dan restore system, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan h) penerapan keamanan sistem. 5) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
- 17. SESUAI PERGUBSU 12 / 2022 PASAL 41 Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkatan manajemen di lingkungan 1 . Pemerintah Provinsi. 2. Piranti Lunak (Aplikasi) dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada: a) pusat data Pemerintah Provinsi; b) Piranti Lunak (Aplikasi) dipelihara oleh Dinas; dan c) basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas. 3 . E- ABSENSI
- 18. PENGELOLAAN SPBE DI PERANGKAT DAERAH • Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan SPBE di instansi masing- masing. • Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi • Menyiapkan anggaran dan tim pengelola SPBE di instansi masing- masing. • Membuat standar operasional prosedur pada tiap aplikasi. • Melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi yang telah dibangun. • Perangkat daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan atau pengelolaan aplikasi kepada Gubernur melalui Dinas Kominfo.
- 19. TERIM A KASIH