Teks ini membahas upaya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Ormas khususnya pasal tentang asas tunggal oleh berbagai organisasi Islam dan tokoh-tokohnya. Melalui pertemuan, konferensi pers, audiensi ke fraksi DPR, dan surat penolakan, mereka berhasil mempengaruhi perubahan sikap DPR dan pemerintah sehingga pasal asas tunggal dihapus. Teks ini menekankan pentingnya opini publik dan tekanan politik

1. HTI
(http://hizbut-
tahrir.or.id/)
Analisis
Kekuatan Opini (http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/)
Muhammad Rahmat Kurnia
RUU Ormas akan disahkan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 9 April
2013. Sekarang sudah ada di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Tinggal ketok palu.” Begitu
berita yang tersebar akhir Maret. Padahal RUU Ormas tersebut masih banyak mengandung
persoalan. Di antaranya adalah asas tunggal.
Ketika saya berbincang dengan beberapa tokoh, kebanyakan mereka sudah tidak punya
harapan lagi untuk dapat mengubah isi RUU tersebut. Alasannya, sudah mencapai tahapan
akhir. Namun, saya mengatakan, “Masih ada waktu. Kalau kita berhasil menyampaikan
pandangan kita, dan bersatu dalam mengungkapkannya, niscaya akan terdapat perubahan.”
Diskusi pun hampir tak menemukan jalan putus. Alhamdulillah, akhirnya semua sepakat
melakukan perjuangan.
Untuk menolak RUU Ormas, khususnya Pasal 2 tentang asas tunggal, Hizbut Tahrir Indonesia
menyelenggarakan temu tokoh dan konferensi pers tentang ‘Menolak RUU Ormas’ pada 23
Maret. Di antara tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah M. Amin Lubis (Perti),
Zulkifli dan M. Sabili Raun (Al-Ittihadiyah), Mahladi (Hidayatullah), Azam Khan (Advokat), Zhahir
Khan (DDII), Ahmad Michdan (TPM), Ahmad Mufti (Sarekat Islam Indonesia) dan Eggi Sudjana
(SIRI). Sebelumnya, pertemuan serupa dihadiri 20 ormas. Semua tokoh sepakat menolak
asas tunggal. “Secara filosofis, yuridis dan historis asas tunggal ini harus ditolak. Dulu zaman
Orde Lama asas tunggal banyak makan korban. Tap MPR nomor XVIII tahun 1998 telah
mencabut asas tunggal. Kini masa mau dihidupkan kembali,” ungkap Eggi Sudjana.
Ahmad Michdan menyatakan, “Organisasi Islam itu dasarnya harus Islam. Menyeragamkan
apalagi memaksakan asas tunggal kepada ormas merupakan tindakan tidak menghargai
kemajemukan.”
Zhahir Khan mengatakan, “Semestinya asas ormas itu disamakan saja dengan asas parpol,
yaitu yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila. Mengapa ormas Islam harus
berasas tunggal, sementara partai politik tidak?!”
Berbagai upaya lain dilakukan. Hampir semua fraksi dikirimi surat untuk audiensi. Di antara
yang merespons adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Beberapa ormas hadir
dalam kesempatan itu. Ketua Dewan Pusat Sarikat Islam Indonesia, Ahmad Mufti, menyatakan
di depan FPKS: “Tidak benar pemberitaan bahwa Sarikat Islam Indonesia (SII) mendesak agar
pasal tentang asas tunggal segera disahkan. Tidak benar itu. Ormas Islam haruslah asasnya
Islam. SII sendiri asasnya adalah Dien al-Islam.”
Zulkifli dari al-Ittihadiyah menunjukkan buku karya Buya Hamka bertajuk Urat Tunggang
Pancasila seraya mengatakan, “Tidak benar Al-Ittihadiyah setuju asas tunggal. Asas tunggal itu
telah banyak memakan korban umat Islam.”
Selain itu, saya memimpin delegasi untuk bertemu dengan Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul
Malik Haramain. Dalam pertemuan itu, berlangsung diskusi hangat delegasi HTI dengan
Ketua Pansus. Dalam kesempatan itu delegasi menyampaikan bahwa ada hidden agenda
terhadap ormas Islam di balik RUU tersebut. RUU Ormas bersifat diskriminatif antara ormas
biasa dengan ormas sayap Parpol. RUU Ormas juga merupakan pintu kembalinya rezim
represif a la Orde Baru.
Namun, pendapat DPR dan Pemerintah terkait asas tidak bergeming. Mereka malah menuding
ormas sebagai anti Pancasila. Jubir HTI, M Ismail Yusanto, sampai mengatakan dengan nada
Afkar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/afkar/)
Akhbar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/akhbAnalisis
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/analisis-
alwaie/)
Catatan Jubir
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/cata
jubir/)
Cover (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/cover/)
Dari Redaksi
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/dari-
redaksi/)
Dunia Islam
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/dunia-
islam/)
Fokus (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/fokuGaleri Opini
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/galeri-
opini/)
Hadis Pilihan
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/hadi
pilihan/)
Hiwar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/hiwar/)
Ibrah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/ibrahIftitah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/iftitah/)
Iqtishadiyah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/iqtis
Jejak Syariah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/jejak-
syariah/)
Kritik (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/kritikLintas Dunia
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/lintas-
dunia/)
Liputan Khusus
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/liput
khusus-alwaie/)
Muhasabah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/muhasabah/)
Nisa' (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/nisaOpini (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/opini/)
Refleksi
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/refle
Sirah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/sirah/)
Siyasah & Dakwah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/siyas
dakwah/)
Soal Jawab
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/soal-
jawab-alwaie/)
Sosok (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/sosoSuara Pakar
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/suara-
pakar/)
Ta'rifat (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/tarifaTafsir (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/tafsir/)
Telaah Kitab
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/telaa
kitab/)
Pengantar [Bahaya Nasionalisme
dan Separatisme] (http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/03/31/pengantar/)
Rubrik
Publikasi-publikasi yang diterbitkan atas
nama Hizbut Tahrir, wilayah , kantor
media (al maktab al'ilami) , juru bicara
resmi dan perwakilan media Hizbut
Tahrir saja yang merupakan pendapat
Hizbut Tahrir. Dan yang selain itu

2. tinggi kepada Donny dari Kemendagri sambil membuka UU Parpol, “Coba lihat, ini asas Parpol
tidak ada asa tunggal. Apakah berani menuduh bahwa partai itu anti Pancasila hanya karena
partai tidak diwajibkan asas tunggal? Mengapa yang dituduh anti Pancasila itu hanya ormas?”
Penolakan semakin meluas. Muhammadiyah pun melakukan pertemuan dengan ormas-
ormas Islam. Saya termasuk hadir dalam pertemuan ‘Silaturahim Ormas dan Lembaga Islam’
(SOLI). Pendapat para tokoh dalam beberapa pertemuan tersebut bulat: ‘Menolak RUU
Ormas’. Di antara yang paling banyak dipersoalkan oleh para tokoh adalah asas tunggal.
Dalam suatu kesempatan, KH Badruddin Syubki dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren
Indonesia (BKSPPI) mengutip pernyataan M Natsir bahwa siapapun yang menggabungkan
asas Islam dengan asas lain sebagai sebuah bentuk tindakan syirik. Dalam kesempatan itu
saya mengatakan di hadapan para tokoh tentang kondisi penolakan tokoh, lembaga/ormas
Islam di berbagai daerah demikian kuat. Hal serupa terjadi dalam pertemuan ormas-ormas
Islam di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semua ormas sepakat untuk menolak RUU Ormas.
Para tokoh mengusulkan agar asas tunggal tidak dipaksakan. Mereka mengusulkan asas
ormas dalam RUU Ormas disamakan dengan asas parpol dalam UU Parpol.
Bandul opini pun mulai berayun. Penolakan terhadap RUU Ormas mulai menggema dimana-
mana. Berbagai aksi penolakan dilakukan bukan hanya oleh ormas, melainkan juga oleh
organisasi mahasiswa dan pelajar; mulai Aceh hingga Papua.
Para ulama pun gerah. Para pemimpin pondok pesantren itu tergerak untuk berteriak lantang
menentang RUU Ormas dan meminta HTI untuk dapat membantu mempertemukan mereka
dengan Ketua Pansus dan Fraksi-Fraksi. “Kami ingin menyampaikan sikap. Kami
menyampaikan terima kasih kepada HTI yang telah membantu kami mempertemukan dengan
DPR. Kami meminta bantuan kepada HTI karena kami melihat HTI yang paling konsisten dan
sungguh-sungguh dalam membela umat khususnya terkait asas tunggal yang akan
mengembalikan rezim represif,” ujar mereka di depan Pansus dan Fraksi.
Tidak kurang dari 30 ulama dari Forum Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah Jabodetabek berhasil
dipertemukan dengan Ketua Pansus. Para ulama dari Sulawesi dan Kalimantan berhasil
dipertemukan dengan Ketua Pansus dan Ketua Tim Perumus pada 4 April 2013. Perwakilan
ulama Jawa Barat dan Sumatera Utara juga berhasil dipertemukan dengan Fraksi Partai
Amanat Nasional (F-PAN). Para pewaris nabi itu menyampaikan dengan tegas: tolak
kembalinya rezim represif, tolak asas tunggal!
Rupanya penolakan itu diekspresikan juga dengan mengirim surat ke Pansus dan Fraksi.
Ketika saya berkunjung ke daerah mengatakan, “Kami dari berbagai pesantren dan organisasi
mengirim surat ke DPR.” Bahkan seorang tokoh perempuan menyampaikan di hadapan saya,
“Banyak tokoh dari organisasi/lembaga perempuan mengirimkan surat penolakan RUU Ormas
ke DPR; ada yang melalui titipan kilat, email, atau fax”.
Belakangan, terjadi perubahan sikap baik Pemerintah maupun DPR. Banyak pasal berubah.
Pasal tentang asas pun diubah, tidak ada lagi asas tunggal. Itu draft RUU Ormas yang akan
disahkan akhir Mei atau awal Juni 2013. Adanya perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba melainkan
setelah adanya tekanan politik dan opini.
Beberapa pelajaran dapat diambil. Pertama: opini dan tekanan politik merupakan kekuatan
dahsyat yang dapat mengubah kebijakan. Kedua: kesatuan visi dan langkah bersama ormas
merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Ketiga: selama belum diketok palu
perjuangan all out tetap mesti dilakukan. Tidak ada kata ‘percuma’ dalam perjuangan. Yang
perlu diingat, perubahan dalam RUU Ormas belum tentu menghilangkan hidden agenda untuk
menghalang-halangi perjuangan Islam. Tetaplah waspada! []
TweetTweet 51
(http://addthis.com/bookmark.php?
pub=&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/&title=Kekuatan Opini)
(http://digg.com/submit?phase=2&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-
opini/&title=Kekuatan Opini) (http://google.com/bookmarks/mark?
op=add&bkmk=http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/&title=Kekuatan Opini)
(http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=Kekuatan Opini&u=http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/) (http://reddit.com/submit?url=http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/&title=Kekuatan Opini)
merupakan pendapat penulisnya,
sekalipun dipublikasikan dalam website
Hizbut Tahrir Indonesia, majalah,
Tabloid, multimedia yang diproduksi
Hizbut Tahrir Indonesia. Boleh mengutip
dan mempublikasikan kembali apa
yang diterbitkan Hizbut Tahrir dan
websitenya, dengan syarat tetap
menjaga amanah (kejujuran) dalam
penyalinan (penerjemahan) dan
pengutipan tanpa memotong,
menginterpretasi dan mengubahnya;
dan harus mencantumkan sumber dari
apa yang diterjemahkan dan
dipublikasikan
Share 31 Share 31
(http://www.facebook.com/mediacenterhti)
(http://m.hizbut-
tahrir.or.id/wp-
content/uploads/bb/htimobile.jad)(http://www.twitter.com/hizbuttahrirID)
(http://www.youtube.com/htiinfokom)

3. Komentar:
(http://stumbleupon.com/submit?url=http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-
opini/&title=Kekuatan Opini&newcomment=Kekuatan Opini) (http://technorati.com/faves?
add=http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/)
Baca juga :
1. HTI Nasehati Ketua Pansus RUU Ormas (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/02/hti-nasehati-
ketua-pansus-ruu-ormas/)
2. Al Ittihadiyah Tolak Asas Tunggal Pancasila (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/27/al-
ittihadiyah-tolak-asas-tunggal-pancasila/)
3. Kekuatan Opini Umum (http://hizbut-tahrir.or.id/2008/01/04/kekuatan-opini-umum/)
4. Pengaturan Asas RUU Ormas Direvisi (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/04/05/pengaturan-
asas-ruu-ormas-direvisi/)
5. Agar Astung Pancasila tidak Ditolak, Kemendagri Kelabui Publik (http://hizbut-
tahrir.or.id/2013/03/26/agar-astung-pancasila-tidak-ditolak-kemendagri-kelabui-publik/)
Nama(required)
E-Mail(required)
Website
Submit
Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia:
Crown Palace A25, Jl Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan 12390
Telp/Fax: (62-21) 83787370 / 83787372
Email: info@hizbut-tahrir.or.id
Switch to our mobile site (http://m.hizbut-tahrir.or.id/2013/04/25/kekuatan-opini/?wpmp_switcher=mobile)