1. Pembelajaran
Maksud dan Tujuan
Sistem Pembelajaran terdiri atas:
Ketentuan Umum
II
III
I
NOMOR 45 /PMK.011/2018
PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Integrasi dan Otomasi
AKP
V
18 Point Ketentuan Umum
1.Pembelajaran adalah
mekanisme transfer ilmu dan
pengetahuan, peningkatan
keterampilan, serta
pembentukan sikap dan
perilaku untuk pengembangan
SDM kemenkeu dengan
mengintegrasikan berbagai
metode dan sumber
Klasikal/Non utk pencapaian
target kinerja
2. Desain Pembelajaran
adalah seperangkat
rencana dan pengaturan
Pembelajaran yang
berisitujuan, sasaran,
deskripsi, silabi mata
pelajaran dan metode
Pembelajaran.
3. Analisis Kebutuhan
Pembelajaran (AKP) adalah
serangkaian proses analisis terhadap
kesenjangan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap dalam
rangka pengembangan SDM dengan
program Pembelajaran guna
mendukung pencapaian target kinerja
organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan yang dilaksanakanoleh
Unit Pengelola dan Unit Pengguna
serta berkoordinasi dengan
Sekretariat Jenderal.
4. AKP Reguler adalah
AKP yang dilaksanakan
secara terjadwal
sebelum tahun
pembelajaran berjalan
yang terdiri atas AKP
Strategis, AKP Jabatan
dan AKP Individu.
5. AKP Insidental
adalah AKP yang
dilaksanakan sepanjang
tahun pembelajaran
berjalan untuk
memenuhi kebutuhan
strategis, jabatan, atau
individu.
6. AKP Strategis adalah
AKP yang dilaksanakan
untuk mendukung
pencapaian kebutuhan
strategis dan target
kinerja Unit Pengguna.
www.jdih.kemenkeu.go.id
7. AKP Jabatan adalah
AKP yang dilaksanakan
untuk mendukung
pemenuhan kompetensi
pemangku jabatan pada
Unit Pengguna
8. AKP Individu adalah
AKP yang dilaksanakan
untuk mendukung
pengembangan
kompetensi individu dan
memenuhi kesenjangan
kinerja dengan target
kinerja jabatan.
9. Peta Pembelajaran
(Leaming Journey) adalah
tahapan Pembelajaran dan
kompetensi yang harus
dikuasai dalam rangka
pengembangan pegawai
dalam suatu jabatan untuk
mendukung pencapaian
target kinerja Kementerian
Keuangan.
10. Dewan Pembelajaran
(Leaming Council) adalah
organ yang mempunyai tugas
merumuskan kebijakan
strategis pengembangan
sumber daya manusia yang
memiliki keterkaitan dan
kesesuaian (link and match)
dengan target kinerja
Kementerian Keuangan
11. Unit Pengelola
adalah Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan
yang mempunyai tugas
mengelola Pembelajaran
di bidang keuangan
negara.
12. Pimpinan Unit
Pengelola adalah
Kepala Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan
13. Unit Pengguna
adalah Unit Eselon I di
lingkungan Kementerian
Keuangan yang
mempunyai tugas
melaksanakan AKP
bersama Unit Pengelola.
14. Pimpinan Unit
Pengguna adalah
pejabat Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I yang
memimpin Unit
Pengguna.
15. Unit Pelaksana
AKP Utama adalah Unit
Eselon II tigkat Pusat
yang mempunyai tugas
melakukan
pengembangan pegawai
pada masing-masing
Unit Pengguna.
16. Unit Pelaksana AKP
Unit Kerja adalah unit yang
mempunyai tugas
melakukan pengembangan
pegawai Kementerian
Keuangan sampai de:igan
satuan kerja terkecil pada
masing-masing Unit
Pengguna.
www.jdih.kemenkeu.go.id
17. Pemilik Rumpun Keahlian
(Skill Group Owner) SGO
adalah pejabat/pegawai yang
ditunjuk pimpinan Unit
Pengguna berdasarkan
keahlian dan penguasaan
kompetensi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pengguna
serta mempuyai tugas
membantu Unit Pengguna
dalam melaksanakan AKP.
18. Unit Pembina
Sumber Daya Manusia
(UPSDM) adalah
Sekretariat Jenderal.
18 Point Ketentuan Umum Maksud
Sebagai pedoman untuk pengembangan
sumber daya manusia Kementerian
Keuangan untuk mendukung pencapaian
target kinerja organisasi.
Menganalisis kebutuhan Pembelajaran dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia Kementerian
Keuangan guna mendukung pencapain target kinerja
organisasi;
Tujuan
Menganalisis kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia Kementerian Keuangan untuk mendukung
pemenuhan kompetensi individu pada Unit Pengguna
Menyediakan data yang tepat dan andal bagi Unit
Pengelola untuk mendesain program Pembelajaran
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia
bagi Unit Pengguna
Membangun kemitraan strategis can sinergi antara
Sekretariat Jenderal, Unit Pengguna, dan Unit
Pengelola.
Menganalisis kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia Kementerian Keuangan untuk mendukung
pemenuhan kompetensi jabatan pada Unit Pengguna;
a. Pembelajaran melalui pelatihan dan belajar mandiri
b. Pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas
maupun bimbingan; dan/ atau c. Pembelajaran
terintegrasi di tempat kerja.
c. Pembelajaran terintegrasi di tempat kerja.
AKP
( 7 Bagian )
IV
Bagian I
Pelaksana AKP
Pelaksana AKP terdiri atas; (Pasal 5)
Keanggotaan
Learning
Council
Unit
Pengguna
Unit
Pelaksana
AKP
Utama
Unit
Pelaksana
AKP Unit
Kerja
SGO
Berkoordinasi untuk melaksanakan LCM
minimal 1 th. sekali
Pelaksanaan LCM dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh seluruh anggota tetapi
Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dan Pimpinan Unit Pengguna/Pimpinan
Unit Pelaksana AKP Utama
dapat hadir keduanya atau salah satu saja.
standar
kompetensi
manajerial
standar
kompetensi
teknis
rencana
pengembangan
jabatan
rencana
pengembangan
individu
pegawai
sesuai clengan usulan masing-masing Unit Pengguna
berdasarkan peraturan perundang-undangan
disusun oleh UE 1
berkoordinasi dengan
Setjen dan BPPK
ditetapkan dengan
Keputusan MK di ttd a.n.
MK Oleh KA. BPPK
Strategis
Individu
dilaksanakan apabila
terjadi:
1. Perubahan peraturan;
2. Kebijakan strategis
organisasi; dan/ atau
3. isu terkini (current issue)
yang berdampak
pada kebutuhan
kompetensi dan
harus
dipenuhi dengan
segera
Jabatan
berdasarkan:
AKP
Reguler
terjadwal
sebelum Th.
Pembelajaran
AKP
Insidental
Sepanjang
tahun
pembelajaran
Terdiri
dari
untuk
memenuhi
kebutuhan
AKP Jabatan dapat
dilaksanakan dengan mengacu pada
kuesioner atau media lain yang disusun
berdasarkan
berdasar rencana pengembangan
individu pegawai
Bagian V
Aspek Pemenuhan Kompetensi
AKP
kompetensi teknis
kompetensi manajerial
kompetensi sosial kultural
Diselenggarakan BPPK melalui Pembelajaran Klasikal
dan Non Klasikal :
Non Klasikal
Klasikal
Pelatihan;
Teknis, Fungsionl, Sosial kutural,
Struktural, Prajabatan
Seminar;
Pertemuan Ilmiah dengan
interaksi aktif
Kursus:
Program pembelajaran
dalam waktu singkat
Penataran:
Pembelajaran karakter,
penguatan organisasi
Pengembangan SDM
Lainnya;
ditetapkan Setjen a.n MK
berkoordinasi dengan BPPK
e-leaming
bimbingan di tempat kerja
pelatihan jarak jauh/ PJJ
magang atau (on the job
learning)
pertukaran pegawai negeri sipil
dgn pegawai swasta
pengembangan SDM lain
hanya boleh
dilaksanakan
oleh BPPK
Bagian VI
Pemenuhan Hasil AKP
hanya boleh
dilaksanakan
oleh BPPK
Diperbolehkan
dilaksanakan oleh
unit poengguna
dengan
melaporkan ke
BPPK tembusan
ke UPSDM
Diperbolehkan
dilaksanakan oleh unit
pengguna dengan
melaporkan ke BPPK
tembusan ke UPSDM
Bagian VII
Pelaporan Hasil AKP
AKP setiap 6 (enam) bulan
kepada MK Tembusan
Setjen
Realisasi Pembelajaran pada
pertemuan Leaming Council
tahun Pembelajaran berikutnya.
AKP dilaksanakan secara terintegrasi dan terotomasi
dengan mekanisme pengembangan organisasi dan/
atau SDM Kemenkeu
dikoordinasikan oleh UPSDM
bekerjasama dengan Unit Pengelola
Jadwal Pelaksanaan/ Lini Masa
AKP
VI
Jadwal pelaksanaan/ lini masa AKP
diselaraskan dengan siklus APBN
Untuk AKP Reguler Terdiri dari;
penyiapan landasan AKP;
diselesaikan paling lambat pada bulan
Januari tahun berjalan
LCM;
dilaksanakan paling lambat pada bulan
Februari tahun berjalan
pengumpulan data AKP;
dilaksanakan paling lambat pada bulan
Februari tahun berjalan
verifikasi laporan hasil
pengumpulan data AKP;
diselesaikan paling lambat pada bulan
Juli tahun berjalan
harmonisasi hasil AKP;
diselesaikan paling lambat pada bulan
September tahun berjalan
Untu
pemenu
kebutu
Pembel
pada 1
tahun a
berik
Ketentuan lain
Peraturan MK Nomor 37 / PMK.0 12/ 20 14 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 20 14 Nomor 2 18) dinyatakan masih tetap berlaku
Peraturan berlaku surut.
VII
VIII
Bagian IV
Mekanisme Pelaksanaan AKP
tugas dan
fungsi
uraian
jabatan
laporan
individual
assessment
center
hasil tes
potensi
hasil
pengukuran
kompetensi
teknis
dan/ atau
pedoman lain yang
ditentukan oleh
UPSDM dan BPPK
Jika belum
dapat
dipenuhi
standar
kompetensi
teknis
Learning
Journey
rencana
pengembangan
jabatan
rencana
pengembangan
individu
pegawai
Berdasarkan
ketentuan yang
ditetapkan BPPK
dan landasan
pelaksanaan
AKP
Menteri
Keuangan
Wakil
Menteri
Keuangan
Sekretaris
Jenderal
Pimpinan
Unit
Pengelola
(Ka. BPPK)
Pimpinan
Unit
Pengguna
(Eselon 1
Kemenkeu)
Pimpinan
Unit
Pelaksana
AKP Utama
Pimpinan
UPSDM.
Unit
Pengelola UPSDM
Bagian II
Landasan Pelaksanaan AKP
Landasan Pelaksanaan AKP terdiri dari :
rencana
strategis
organisasi
kinerja
organisasi
perkembangan
teknologi yang
mempengaruhi
proses
bisnis organisasi
perubahan peraturan
perundang-undangan
mempengaruhi
proses bisnis
organisasi
perubahan
proses bisnis
organisasi
Learning Journey
Bagian III
Jenis AKP
Astrid Nindia
