Stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Boalemo masih tinggi. Prevalensi stunting tahun 2022 mencapai 29,9% dan kemiskinan ekstrim 3,68%, di atas rata-rata nasional. Isu utamanya adalah keterbatasan anggaran, SDM, dan implementasi program yang kurang efektif untuk menurunkan stunting dan kemiskinan. Pemerintah meminta dukungan pusat untuk meningkatkan anggaran, kolaborasi lintas sekt

1. PERCEPATANPENURUNAN STUNTING DAN
PENGHAPUSANKEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN BOALEMO
Disampaikan oleh:
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Dalam Rangka Rapat Teknis ROADSHOW Menko PMK Dalam Percepatan Penurunan Stunting dan
Penghapusan KemiskinanEkstrem Tahun 2023

2. Kondisi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
 Capaian Prevalensi stunting Kabupaten Boalemo berdasarkan SSGI tahun 2022
mencapai 29,9%, meningkat 0,1 poin daritahun sebelumnya 29,8%
 Posisi tersebut berada di atas angka stunting nasional maupun provinsi Gorontalo
 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program-program percepatan
penurunan stunting belum berjalan efektif dan relevan dalam mendukung capaian
dan target nasional.
 Angka kemiskinan Kabupaten Boalemo pada tahun 2022 turun menjadi 18,74%, dari
19% pada tahun 2021.
 Capaian prosentase penduduk miskin ekstrem tahun 2021 3,51% menjadi 3,68%
padaTahun 2022(Naik sekitar 0,17%).
 Data DTKS tahun 2022: Keluarga = 42,459 Jiwa
Individu = 126,346 Jiwa
2021 2022
Angka Stunting
2021 2022
Angka Miskin Ekstrem
Naik
0,17%
Naik
0,1%

3. Isu Permasalahan Penurunan
Stunting
1. Penganggaran dan SDM
a) Keterbatasan sarana pendukung untuk akses ekonomi masyarakat karena Penganggaran di
tingkat OPD belum maksimal.
b) Penurunan Stunting dan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya dapatdi akomodir karena
rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) teknis.
2. Implementasi
a) Dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan lintas sector lintas program dalam mendukung
percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem
b) Membangun kerja sama pemda dengan perguruan tinggi Nasional dan lembaga swasta lainnya
dalampercepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting.
.
Tata Kelola

4. Isu Permasalahan Penurunan Stunting
Rendahnya partisipasi orangtuaterhadap pentingnya pemberian ASI ekslusif sehingga
mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu.
Keluarga padaumumnya belum sepenuhnya memahami tentang resiko stunting.
Polapengasuhan keluarga dan prilakuhidup sehat.
Intervensi
Spesifik

5. Isu Permasalahan Penurunan Stunting
Ketersediaan infrstruktursanitasi,air minum,rumah layak huni yangbelum memadai.
Belum adakolaborasiyangbaik, partisipasi masyarakatdan dunia usaha.
Kasus pernikahan dini masih tinggi.
Intervensi
Sensitif

6. Isu Permasalahan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
B. Akses infrastrukturyangbelum merata
C. Tingkat pendidikan rendah
F. Kolaborasi dan sinergitas yang belumterbangun / ego sektoral
D. Keterbatasan lapanganpekerjaan.
PKE
E. Potensi sumber dayaekonomi yangbelum sepenuhnya terkelola dengan baik.

7. Harapan dan Usulan
Kepada Pemerintah Pusat
1. TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING(TPPS)
a) Dukungan anggaran Kementrian/Lembaga terhadap program dan kegiatan indicator cakupan layanan
esensial dan suply.
b) Kolaborasi dan integrasi program dan kegiatan antar Pusat dan Daerah (lintas sector,lintas program dan
Perguruan Tinggi Nasional/swasta ) yang di rekomendasikan oleh WHO terkait pemenuhan gizi dan
suplemen.
2. TIM KOORDINASI PENANGGULANGANKEMISKINANDAERAH (TKPKD)
a) Peningkatan kapasitas SumberDaya Manusia (SDM) teknis.
b) Dukungan anggaran terhadap program-program pembangunan sarana dan prasarana.
c) Pengentasan desa tertinggal.

8. “TERIMA KASIH”
.