SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
SLIDESMANIA.COM
Peraturan Menteri Keuangan
No. 83/PMK.02/2022 tentang
Standar Biaya Masukan TA
2023.
#KEMENKEUTEPERCAYA
STANDAR BIAYA MASUKAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SLIDESMANIA.COM
DASAR HUKUM
UU No.17 Tahun 2003
Pasal 3
• Keuangan negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, &
bertanggung jwb dg
memperhatikan rasa keadilan &
kepatutan
Pasal 9
• Menteri/Pimpinan Lembaga sbg
PA/PB KL yg dipimpinnya
mempunyai tugas menyusun
rancangan anggaran KL yg
dipimpinnya
PP No.90 Tahun 2010
Pasal 5 ayat (3)
• Penyusunan RKAKL
menggunakan instrumen
indikator kinerja, standar
biaya, & evaluasi kinerja
Pasal 5 ayat (5)
• Ketentuan standar biaya
sebagaimana diatur dg PMK
setelah berkoordinasi dengan
KL
PMK No.71/PMK.02/2013 jo.
PMK No.232/PMK.02/2020
Pasal 2
• Standar biaya digunakan dlm
perhitungan kebutuhan
anggaran dlm penyusunan
RKAKL
Pasal 3
• Standar biaya terdiri atas:
• SBM
• SBK
SLIDESMANIA.COM
KERANGKA PENGATURAN STANDAR BIAYA
PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No.
232/PMK.02/2020 tentang Pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya
& Indeksasi dalam Penyusunan
RKA-KL.
Panduan Umum Standar Biaya yang
bersifat jangka panjang, berisi:
1. Panduan penerapan SBM
2. Panduan penerapan SBK,
3. Panduan penerapan Standar Struktur
Biaya & Indeksasi
Regelling
Berisi tentang penetapan standar
biaya dan bersifat
tahunan/beberapa tahun
▪ PMK No.83/PMK.02/2022 tentang
SBM TA 2023
▪ PMK Standar Biaya Keluaran TA
2023
▪ PMK No.195 /PMK.02/2014 jo. PMK
No.140/PMK.02/2021 Tentang
Standar Struktur Biaya
Beschikking
SLIDESMANIA.COM
SBM DALAM KERANGKA
PENGANGGARAN
Evaluasi
Kinerja
Efisiensi
Pelaksanaan
Indikator
Kinerja
Efisiensi
Alokasi
Standar
Biaya
Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah
Anggaran
Terpadu
Penganggaran
Berbasis Kinerja
Pendekatan Penyusunan RKA KL
SLIDESMANIA.COM
DASAR PENGHITUNGAN BESARAN
SBM
26 ITEMS
MARKET
PRICE
33 ITEMS
NON
MARKET
PRICE
SLIDESMANIA.COM
PENERAPAN SBM DALAM
RKAKL
HARGA PASAR
Penyusunan
RKAKL Tidak
ditetapkan
dalam PMK
SBM
YG MENAMBAH
PENGHASILAN
HARUS MENDAPAT
IJIN MENKEU
PMK SBM
Satuan Biaya
SLIDESMANIA.COM
GAMBARAN UMUM SBM
Definisi
Satuan biaya
berupa harga
satuan, tarif, dan
indeks yang
ditetapkan untuk
menghasilkan
biaya komponen
keluaran
Pemberlakuan
Berlaku untuk
satu kementerian
negara/ lembaga,
atau
Beberapa/
seluruh
kementerian
negara/ lembaga
Penetapan
Melalui
Peraturan
Menteri
Keuangan atau
surat
persetujuan
Menteri
keuangan
Fungsi
Perencanaan:
lampiran 1 &
lampiran 2
berfungsi
sebagai batas
tertinggi
Pelaksanaan:
lampiran 1 sbg
batas tertinggi
lampiran 2 sbg
estimasi
Tanggung jawab &
Pengawasan
Dilakukan oleh
aparat
pengawas
intern
pemerintah KL
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
PMK No.83/PMK.02/2022
Pokok-Pokok
Perubahan
PMK SBM
TA 2023
Penghapusan satuan
biaya
Penambahan satuan biaya
Penyempurnaan norma
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Penghapusan Satuan Biaya
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)
Bandung-Jakarta
Satuan Biaya Tiket
Bisnis Ekonomi
Rp2.064.000 Rp1.476.000
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Penambahan Satuan Biaya
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)
Jakarta-Tanjung Selor (Kalimantan Utara)
Satuan Biaya Tiket
Bisnis Ekonomi
Rp7.424.000 Rp4.057.000
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Penyempurnaan Norma
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Semula Menjadi
Pengaturan batasan jumlah tim
pelaksana kegiatan dan sekretariat tim
pelaksana kegiatan yang dapat
diberikan honorariumnya dalam 1 (satu)
tahun adalah sebagai berikut:
Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana
kegiatan dan sekretariat tim pelaksana
kegiatan yang dapat diterima
honorariumnya secara akumulasi baik
yang berasal dari DIPA
Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan maupun dari DIPA
Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1
(satu) tahun
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Penyempurnaan Norma
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri
Semula Menjadi
Pemberian satuan biaya ini dapat
diberikan sepanjang belum
memperoleh bantuan serupa dari
pihak lain
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program
Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan
melebihi besaran yang telah ditetapkan
setinggi-tingginya mengacu pada pemberian
bantuan beasiswa dalam negeri yang diatur
oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP).
Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan
sepanjang belum memperoleh bantuan serupa
dari pihak lain.
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Penyempurnaan Norma
Catatan Umum
Semula Menjadi
1. Kementerian negara/lembaga dalam
melaksanakan ketentuan standar biaya
masukan agar melakukan langkah-langkah
efisiensi anggaran sebagai berikut:
a. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/
Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/
Workshop/Sarasehan/
Simposium/Lokakarya/ Focus Group
Discussion/ Pelatihan/Kegiatan Sejenis
agar dapat dilakukan secara selektif dan
diarahkan pada kegiatan yang
dilaksanakan secara daring (online)
melalui teknologi informasi yang tersedia,
Ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan dan pertanggungjawaban
atas perjalanan dinas dalam negeri dan
luar negeri mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perjalanan
dinas dalam negeri dan luar negeri.
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
KATEGORI JENIS SBM
59
SATUAN
BIAYA
HONORARIUM
PERJALANAN DINAS
BARANG DAN PEMELIHARAAN
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
SBM HONORARIUM
Penerapan
03
● Pada umumnya dicantumkan pada Lampiran I kecuali
Honorarium Narasumber/Pembahas
Pakar/Praktisi/Profesional dicantumkan pada Lampiran II
Kriteria
Pemberian
Honor
02
● ASN
1) Pelaksanaan tugas tambahan, di luar tugas dan fungsinya;
2) Pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun dengan
pertimbangan dan kebijakan tertentu;
3) Diamatkan dalam peraturan perundang-undangan.
● Non ASN
Sebagai upah atas tugas yang dilaksanakan (prestasi) karena
perikatan antara pihak ketiga dengan satker
Definisi
01
● Imbalan di luar gaji dan tunjangan (remunerasi) diberikan kepada
Pegawai Negeri dan Pejabat Negara atas prestasi pekerjaan;
● Imbalan yang diberikan kepada non-Pegawai Negeri sebagai
upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
SLIDESMANIA.COM
#SBMHonorarium
• Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan apakah hanya untuk honor
yang bersumber dari Kementerian?
○ Pembatasan pemberian honorarium tim pelaksana merupakan
akumulasi baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam
1 (satu) tahun
FAQ
SLIDESMANIA.COM
• Mengapa ada honorarium untuk SAI dan SIMAK BMN sedangkan untuk
operator RKA-KL tidak ada?
○ Pada prinsipnya honorarium diberikan sebagai tugas tambahan, dan SBM
sejalan dengan program reformasi birokrasi. Bagian yang menjadi tusi
seharusnya sudah terhitung dalam tunjangan kinerja.
• Bolehkah narasumber yang dilaksanakan secara panel dibayarkan sesuai
waktu panel?
○ Honorarium narasumber yang dilaksanakan secara panel dapat
dibayarkan sesuai waktu pelaksanaannya kepada masing-masing
narasumber
#SBMHonorarium
Jawaban
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Contoh
03
● Seorang pegawai kantor pusat di Jakarta ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan pembinaan ke kantor wilayah di Surabaya, maka
biaya-biaya yang diperlukan?
SBM PERJALANAN DINAS
Definisi
01
● Merupakan standar biaya yang terdiri dari transportasi, akomodasi,
serta uang harian dan representasi (khusus untuk pejabat Es II ke atas.)
yang digunakan sebagai penggantian biaya yang dibutuhkan dalam
rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas
02
● Menjamin agar kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan dengan baik
sehingga tujuan perjalanan dinas dapat tercapai
● Memberikan standar perjalanan dinas agar tetap dilaksanakan
secara efisien selektif dan akuntabel.
Kriteria
Kantor
Tempat
Tujuan
Bandara
Tujuan
Bandara
Keberangkatan
Taksi Pesawat Taksi Hotel
Uang Harian
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
Seorang pegawai dari Wamena ditugaskan untuk mengikuti kegiatan fullboard di
Jakarta pada tanggal 17-19 Mei, karena acara dimulai pagi hari maka pegawai ybs
berangkat tanggal 16 Mei menggunakan pesawat dan baru kembali ke ambon
tanggal 20 mei, maka biaya-biaya yang diperlukan?
CONTOH PENGGUNAAN SBM PERJADIN
19
16 Mei 20 Mei
17-19 Mei
Uang Fullboard + Paket
Fullboard
Taksi, Pesawat, Uang Harian,
Hotel
Taksi, Pesawat, Uang Harian
SLIDESMANIA.COM
#SBMPerjadin
• Untuk peserta kegiatan rapat fullboard/fullday/halfday secara
online apakah bisa menerima uang harian peserta nya?
○ Uang harian paket meeting hanya dapat diberikan kepada
peserta yang hadir secara offline karena paket meeting
merupakan bagian dari perjalanan dinas
FAQ
SLIDESMANIA.COM
#SBMPerjadin
• Apakah bagi pejabat negara/eselon I/eselon II mengikuti kegiatan paket
meeting dapat diberikan uang representasi?
○ Tidak bisa diberikan, karena uang representasi diberikan hanya untuk
kategori perjadin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana pasal 5 butir a PMK 113/PMK.05/2012
• Bagaimanakah pelaksanaan perjadin yang biaya transportasinya tidak
diatur dalam PMK SBM?
○ Dibayarkan menggunakan harga pasar dan dipertanggungjawabkan
secara at cost
JAWABAN
SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM
SBM Barang dan Pemeliharaan
Definisi
01
● Standar biaya berupa harga dan indeks yang digunakan sebagai acuan
pengadaan barang/jasa dalam rangka keperluaan pelaksanaan tugas
serta standar biaya
Penerapan
03
● Lampiran II : batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam
pelaksanaan
● Satuan biaya pemeilharaan kendaraan tidak diperuntukkan bagi :
a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan
besar dan untuk selanjutnya harus dihapu skan dari daftar inventaris;
dan/atau
b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
02
● Bervariasinya jenis dan harga barang dipasar sehingga diperlukan
acuan harga yang efisien dan layak.
● Memastikan pemeliharaan terhadap barang, gedung, dan
kendaraan selalu dalam kondisi normal dan siap pakai
Kriteria
SLIDESMANIA.COM
#SBMBarang&Pemeliharaan
• Apakah satker yang sebelumnya tidak menggunakan seragam kemudian boleh mengadakan
pakaian seragam dinas?
○ Pengadaan pakain dinas pegawai dapat dialokasikan bagi K/L atau satker yang dalam
pembentukannya diatur menggunakan seragam atau setelah mendapatkan izin dari Menteri
PAN dan RB
• Apakah untuk unit kerja eselon III di satuan kerja tidak diperkenankan membelanjakan makan atau
kudapan Rapat apabila dilaksanakan dalam durasi Panjang
○ Satuan biaya konsumsi rapat hanya dapat diberikan berupa kudapan minimal melibatkan
satker lainya atau berupa makan apabila melibatkan eselon I lainnya
• Bagaimanakah pemeliharaan untuk Gedung yang diperoleh dari sewa
○ Biaya pemeliharaan gedung yang berasal dari sewa dapat dialokasikan mengacu pada PMK
SBM
FAQ
SLIDESMANIA.COM
Terima Kasih
wise.kemenkeu.go.id
pengaduan.dja@kemenkeu.go.id
Telp. (021) 3866116
WhatsApp 0811 8300 931
hai.anggaran@kemenkeu.go.id
DSP MENUJU ZI WBK
Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu memberikan
layanan secara GRATIS (Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif,
Sinergi).

More Related Content

Similar to Paparan Sosialisasi SBM 2023.pdf

PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...Kanaidi ken
 
Contoh laporan-magang
Contoh laporan-magangContoh laporan-magang
Contoh laporan-magangZuraida Daud
 
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptx
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptxRakor BLKK MEDAN 2022.pptx
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptxawaldaik1
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptEstyRokhyani1
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Sri Budi Sukiyanto
 
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"Kanaidi ken
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptxSurosoSMK
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakdwi fifi
 
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptx
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptxProgram Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptx
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptxIlhamLahasanIlham
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...Sutny_Wulan_Sary_Puasa
 
Teknis penyusunan SKP
Teknis penyusunan SKP Teknis penyusunan SKP
Teknis penyusunan SKP Jamaludin ..
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016vie akbar
 
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)UFDK
 

Similar to Paparan Sosialisasi SBM 2023.pdf (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Training/BimTek "Ketentuan TERBARU _PTK 007 Rev-5 ...
 
PBMT Institute
PBMT InstitutePBMT Institute
PBMT Institute
 
PPT AMBRULLAH.pptx
PPT AMBRULLAH.pptxPPT AMBRULLAH.pptx
PPT AMBRULLAH.pptx
 
Contoh laporan-magang
Contoh laporan-magangContoh laporan-magang
Contoh laporan-magang
 
Lampiran pedoman-implementasi-remunerasi-blu-unpad
Lampiran pedoman-implementasi-remunerasi-blu-unpadLampiran pedoman-implementasi-remunerasi-blu-unpad
Lampiran pedoman-implementasi-remunerasi-blu-unpad
 
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptx
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptxRakor BLKK MEDAN 2022.pptx
Rakor BLKK MEDAN 2022.pptx
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
Kartu Kredit Pemerintah.pptxKartu Kredit Pemerintah.pptx
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"
Link Materi Bimtek/ Training "PENYETARAAN ke JABATAN FUNGSIONAL PNS"
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
 
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx
5. PROV JATENG_OVERVIEW ORIENTASI NILAI ETIKA tahap II_PPPK 2022 - Copy.pptx
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptx
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptxProgram Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptx
Program Kartu Prakerja_Rakor Pelatihan Kerja DIY (31_10_2019).pptx
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
 
Teknis penyusunan SKP
Teknis penyusunan SKP Teknis penyusunan SKP
Teknis penyusunan SKP
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
 
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

Paparan Sosialisasi SBM 2023.pdf

  • 1. SLIDESMANIA.COM Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan TA 2023. #KEMENKEUTEPERCAYA STANDAR BIAYA MASUKAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  • 2. SLIDESMANIA.COM DASAR HUKUM UU No.17 Tahun 2003 Pasal 3 • Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, & bertanggung jwb dg memperhatikan rasa keadilan & kepatutan Pasal 9 • Menteri/Pimpinan Lembaga sbg PA/PB KL yg dipimpinnya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran KL yg dipimpinnya PP No.90 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3) • Penyusunan RKAKL menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, & evaluasi kinerja Pasal 5 ayat (5) • Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dg PMK setelah berkoordinasi dengan KL PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No.232/PMK.02/2020 Pasal 2 • Standar biaya digunakan dlm perhitungan kebutuhan anggaran dlm penyusunan RKAKL Pasal 3 • Standar biaya terdiri atas: • SBM • SBK
  • 3. SLIDESMANIA.COM KERANGKA PENGATURAN STANDAR BIAYA PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 232/PMK.02/2020 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL. Panduan Umum Standar Biaya yang bersifat jangka panjang, berisi: 1. Panduan penerapan SBM 2. Panduan penerapan SBK, 3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi Regelling Berisi tentang penetapan standar biaya dan bersifat tahunan/beberapa tahun ▪ PMK No.83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023 ▪ PMK Standar Biaya Keluaran TA 2023 ▪ PMK No.195 /PMK.02/2014 jo. PMK No.140/PMK.02/2021 Tentang Standar Struktur Biaya Beschikking
  • 5. SLIDESMANIA.COM DASAR PENGHITUNGAN BESARAN SBM 26 ITEMS MARKET PRICE 33 ITEMS NON MARKET PRICE
  • 6. SLIDESMANIA.COM PENERAPAN SBM DALAM RKAKL HARGA PASAR Penyusunan RKAKL Tidak ditetapkan dalam PMK SBM YG MENAMBAH PENGHASILAN HARUS MENDAPAT IJIN MENKEU PMK SBM Satuan Biaya
  • 7. SLIDESMANIA.COM GAMBARAN UMUM SBM Definisi Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran Pemberlakuan Berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga, atau Beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga Penetapan Melalui Peraturan Menteri Keuangan atau surat persetujuan Menteri keuangan Fungsi Perencanaan: lampiran 1 & lampiran 2 berfungsi sebagai batas tertinggi Pelaksanaan: lampiran 1 sbg batas tertinggi lampiran 2 sbg estimasi Tanggung jawab & Pengawasan Dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah KL
  • 8. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM PMK No.83/PMK.02/2022 Pokok-Pokok Perubahan PMK SBM TA 2023 Penghapusan satuan biaya Penambahan satuan biaya Penyempurnaan norma
  • 9. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Penghapusan Satuan Biaya Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Bandung-Jakarta Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi Rp2.064.000 Rp1.476.000
  • 10. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Penambahan Satuan Biaya Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Jakarta-Tanjung Selor (Kalimantan Utara) Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi Rp7.424.000 Rp4.057.000
  • 11. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Penyempurnaan Norma Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Semula Menjadi Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut: Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima honorariumnya secara akumulasi baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun
  • 12. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Penyempurnaan Norma Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri Semula Menjadi Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa dalam negeri yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.
  • 13. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Penyempurnaan Norma Catatan Umum Semula Menjadi 1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (online) melalui teknologi informasi yang tersedia, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
  • 15. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM SBM HONORARIUM Penerapan 03 ● Pada umumnya dicantumkan pada Lampiran I kecuali Honorarium Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional dicantumkan pada Lampiran II Kriteria Pemberian Honor 02 ● ASN 1) Pelaksanaan tugas tambahan, di luar tugas dan fungsinya; 2) Pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun dengan pertimbangan dan kebijakan tertentu; 3) Diamatkan dalam peraturan perundang-undangan. ● Non ASN Sebagai upah atas tugas yang dilaksanakan (prestasi) karena perikatan antara pihak ketiga dengan satker Definisi 01 ● Imbalan di luar gaji dan tunjangan (remunerasi) diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara atas prestasi pekerjaan; ● Imbalan yang diberikan kepada non-Pegawai Negeri sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
  • 16. SLIDESMANIA.COM #SBMHonorarium • Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan apakah hanya untuk honor yang bersumber dari Kementerian? ○ Pembatasan pemberian honorarium tim pelaksana merupakan akumulasi baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun FAQ
  • 17. SLIDESMANIA.COM • Mengapa ada honorarium untuk SAI dan SIMAK BMN sedangkan untuk operator RKA-KL tidak ada? ○ Pada prinsipnya honorarium diberikan sebagai tugas tambahan, dan SBM sejalan dengan program reformasi birokrasi. Bagian yang menjadi tusi seharusnya sudah terhitung dalam tunjangan kinerja. • Bolehkah narasumber yang dilaksanakan secara panel dibayarkan sesuai waktu panel? ○ Honorarium narasumber yang dilaksanakan secara panel dapat dibayarkan sesuai waktu pelaksanaannya kepada masing-masing narasumber #SBMHonorarium Jawaban
  • 18. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Contoh 03 ● Seorang pegawai kantor pusat di Jakarta ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan ke kantor wilayah di Surabaya, maka biaya-biaya yang diperlukan? SBM PERJALANAN DINAS Definisi 01 ● Merupakan standar biaya yang terdiri dari transportasi, akomodasi, serta uang harian dan representasi (khusus untuk pejabat Es II ke atas.) yang digunakan sebagai penggantian biaya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas 02 ● Menjamin agar kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perjalanan dinas dapat tercapai ● Memberikan standar perjalanan dinas agar tetap dilaksanakan secara efisien selektif dan akuntabel. Kriteria Kantor Tempat Tujuan Bandara Tujuan Bandara Keberangkatan Taksi Pesawat Taksi Hotel Uang Harian
  • 19. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM Seorang pegawai dari Wamena ditugaskan untuk mengikuti kegiatan fullboard di Jakarta pada tanggal 17-19 Mei, karena acara dimulai pagi hari maka pegawai ybs berangkat tanggal 16 Mei menggunakan pesawat dan baru kembali ke ambon tanggal 20 mei, maka biaya-biaya yang diperlukan? CONTOH PENGGUNAAN SBM PERJADIN 19 16 Mei 20 Mei 17-19 Mei Uang Fullboard + Paket Fullboard Taksi, Pesawat, Uang Harian, Hotel Taksi, Pesawat, Uang Harian
  • 20. SLIDESMANIA.COM #SBMPerjadin • Untuk peserta kegiatan rapat fullboard/fullday/halfday secara online apakah bisa menerima uang harian peserta nya? ○ Uang harian paket meeting hanya dapat diberikan kepada peserta yang hadir secara offline karena paket meeting merupakan bagian dari perjalanan dinas FAQ
  • 21. SLIDESMANIA.COM #SBMPerjadin • Apakah bagi pejabat negara/eselon I/eselon II mengikuti kegiatan paket meeting dapat diberikan uang representasi? ○ Tidak bisa diberikan, karena uang representasi diberikan hanya untuk kategori perjadin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pasal 5 butir a PMK 113/PMK.05/2012 • Bagaimanakah pelaksanaan perjadin yang biaya transportasinya tidak diatur dalam PMK SBM? ○ Dibayarkan menggunakan harga pasar dan dipertanggungjawabkan secara at cost JAWABAN
  • 22. SLIDESMANIA.COM SLIDESMANIA.COM SBM Barang dan Pemeliharaan Definisi 01 ● Standar biaya berupa harga dan indeks yang digunakan sebagai acuan pengadaan barang/jasa dalam rangka keperluaan pelaksanaan tugas serta standar biaya Penerapan 03 ● Lampiran II : batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan ● Satuan biaya pemeilharaan kendaraan tidak diperuntukkan bagi : a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapu skan dari daftar inventaris; dan/atau b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. 02 ● Bervariasinya jenis dan harga barang dipasar sehingga diperlukan acuan harga yang efisien dan layak. ● Memastikan pemeliharaan terhadap barang, gedung, dan kendaraan selalu dalam kondisi normal dan siap pakai Kriteria
  • 23. SLIDESMANIA.COM #SBMBarang&Pemeliharaan • Apakah satker yang sebelumnya tidak menggunakan seragam kemudian boleh mengadakan pakaian seragam dinas? ○ Pengadaan pakain dinas pegawai dapat dialokasikan bagi K/L atau satker yang dalam pembentukannya diatur menggunakan seragam atau setelah mendapatkan izin dari Menteri PAN dan RB • Apakah untuk unit kerja eselon III di satuan kerja tidak diperkenankan membelanjakan makan atau kudapan Rapat apabila dilaksanakan dalam durasi Panjang ○ Satuan biaya konsumsi rapat hanya dapat diberikan berupa kudapan minimal melibatkan satker lainya atau berupa makan apabila melibatkan eselon I lainnya • Bagaimanakah pemeliharaan untuk Gedung yang diperoleh dari sewa ○ Biaya pemeliharaan gedung yang berasal dari sewa dapat dialokasikan mengacu pada PMK SBM FAQ
  • 24. SLIDESMANIA.COM Terima Kasih wise.kemenkeu.go.id pengaduan.dja@kemenkeu.go.id Telp. (021) 3866116 WhatsApp 0811 8300 931 hai.anggaran@kemenkeu.go.id DSP MENUJU ZI WBK Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu memberikan layanan secara GRATIS (Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, Sinergi).